Ditemukan 13715 data
135 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 21 September2011, dapat disimpulkan bahwa 2 (dua) hal pokok yang belumdilaksanakan oleh PTI Pakerin yakni penanaman danpemanfaatan kayu hasil tanaman;c. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. PPNomor3 Tahun 2008 Pasal 133 huruf f perusahaan dapatdikenai sanksi berupa pencabutan izin sebagai akibatpelanggaran Pasal 75 ayat (1) huruf j;d.
untuk kontraktorpenanaman jabon, Penggugat telah bernegosiasi dengankontraktor sebagai pelaksana penanaman;Perlu Penggugat sampaikan juga bahwa proses tata batasareal kerja IUPHHK HTI Penggugat telah dibahas di BPKHWilayah Il Palembang dan saat ini dalam proses pembahasandan pengesahan di Direktorat Jendral Planologi;Penggugat juga telah membuat Laporan Bulanan Konflik yangmelaporkan mengenai kesulitankesulitan yang dihadapi olehPT Pakerin di lapangan berupa, perambahan oleh masyarakatsehingga PTI
Penggugat juga telah membuat Laporan Bulanan Konflik yangmelaporkan mengenai kesulitankesulitan yang dihadapi olehPT Pakerin di lapangan berupa, perambahan oleh masyarakatsehingga PTI Pakerin perlu. bantuan dari DepartemenKehutanan untuk memberi jalan keluar;4. Bahwa berdasarkan Surat Tanggapan Penggugat Nomor001/PKR/I/2012 tertanggal 15 Februari 2012 Penggugatmenyatakan bahwa Penggugat telah melakukan tindakan nyata dilapangan sebagai berikut:a.
64 — 4
Il, Kec.Pati, Kab.PatiAgama > IslamPekerjaan : WiraswastaPendidikan :SMATerdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;Terdakwa ditahan oleh;e Penuntut Umum tanggal 16 Desember 2014 No.Print2207/0.3.16/Ep.1/12/2014 sejak tanggal 16 Desember 2014 s/d 04 Januari 2015;e Hakim Pengadilan Negeri Pati tanggal 23 Desember 2014 No.578/Pid.B/2014/PN Pti sejak tanggal 23 Desember 2014 s/d 21 Januari 2015;e Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pati tanggal 21 Januari 2015 No.31/Pen.Pid.Tah/2015/PN Pti sejak tanggal 22
pemeriksaan Biasa dari KepalaKejaksaan Negeri Pati tanggal 23 Desember 2014 Nomor 335/0.3.16/Ep.1/12/2014 atas nama terdakwa DIMAS DIBYO PRIYO HANDAYADI BinBUDIHARJO:Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati tertanggal 23 Desember2014 Nomor 264/Pid.B/2014/PN Pti.Perihal Penunjukan Majelis Hakim untukmemeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa DIMAS DIBYO PRIYOHANDAYADI Bin BUDIHARJO :Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati tertanggal23 Desember 2014 Nomor 264/Pid.B/2014/PN Pti
116 — 22
Pertamina (persero)Teluk Kabung, dan PTI. Pertamina teluk Kabung tidak pernahmenerbitkan surat pengantar pengiriman berlogo pertamina denganShipment No: 26637872 tanggal 19 Desember 2014, bahwa guna darisurat pengantar pengiriman berlogo pertamina adalah sebagai buktipengambilan BBM dari PT.
Pertamina (persero)Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2015/PN Swl.Teluk Kabung, dan PTI. Pertamina teluk Kabung tidak pernahmenerbitkan surat pengantar pengiriman berlogo pertamina denganShipment No: 26637872 tanggal 19 Desember 2014, bahwa guna darisurat pengantar pengiriman berlogo pertamina adalah sebagai buktipengambilan BBM dari PT.
73 — 7
Saksi Risviani Kamiswari Binti Endi Suhendi Bahwa, saksi membenarkan semua keterangannya yang terdapat diBerita Acara Penyidikan;Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 270/Pid.B/2016/PN Cjr.Bahwa, saksi bekerja di PTI. Prakarsa Jaya Mandiri dibagianadministrasi keuangan;Bahwa, setahu saksi, terdakwa melakukan penggelapan uang penjualanvoucher milik PT.
Prakarsa Jaya Mandiri;1 Lembarcopy ljasah Sekolah menengah Kejuruan; 1 lembar copy struk gaji;2lembar copy surat Pernyataan; 8 lembar copy laporan penjualan;1 lembarbon penjualan;Dikembalikan kepada PTI. Prakarsa Jaya Mandiri melalui saksi DidinMulyana;6.
62 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
GorontaloWisata Mandiri (Pemilik Hotel Quality Gorontalo)(Termohon Kasasi l) dengan PTI. Adhi Karya(Persero) Tbk Construction VI Division (PemohonKasasi) (bukti PK2) ;. Addendum Pertama No.04/KTRGWMI/II/04 tanggal01 Maret 2004, yang ditandatangani PT. GorontaloWisata Mandiri (Pemilik Hotel Quality Gorontalo)(Termohon Kasasi lI) dengan PTI. Adhi Karya(Persero) Tbk Construction VI Division (PemohonKasasi) (bukti PK3) ;.
43 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Metrodata Elektronics Tbk, danterjadiRp29.701.589.660,00 per 30 September 2006;Bahwaselisin hutang kepada PTI.
Metrodata E Bisnis(anak perusahaan dari PTI Metrodata Electronics Tbk) sebesarRp32.855.726.642,00 sedangkan PT. Metrodata E Bisnis mengakui adanyapiutang kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)hanya sebesar Rp3.154.136.982,00;c.
58 — 18
Bahwa Para Penggugat adalah pengurus KUD Sriwijaya sedangkanTergugat dan Tergugat II adalah Anggota KUD Sriwijaya.2.Bahwa antara Penggugat dengan PTI. Pinago Utama telahmenandatangai Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Dan PengembanganBudidaya Kelapa Sawit Antara PT. Pinago Utama Dengan KUDSriwijaya No. 078.A/PU/PK/XII/2012 (Register di Kantor PT. PinagoUtama) dan No. 117.A/KUD/S/XII/2012 (Register di Kantor ParaPenggugat).
Bank Rakyat Indonesia(Persero), Tok sampai selesai jangka waktu kredit tersebut atausampai lunas.Bahwa selain itu, Tergugat dan Tergugat II sebagai anggota petaniplasma kebun kelapa sawit KUD Sriwijaya (Penggugat) yangbekerjasama dengan PTI. Pinago Utama berkewajiban untukmengirimkan seluruh hasil panen TBS dari seluruh kebun plasmamiliknya kepada Penggugat untuk dikirimkan lagi ke Pabrik MinyakKelapa Sawit (PMKS) milik PT.
Bahwa berdasarkan pernyataan dari PTI. Bank Mandiri yangmenyatakan bahwa seluruh anggota KUD Sriwijaya termasuk parapembanding tidak mempunyai hutang lagi karena sudah lunas, makaHalaman 24, Putusan Nomor 29/PDT/2016/PT.PLG.para pembanding tidak ada kewajiban lagi untuk menyetor sawitkepada KUD Sriwijaya;9. Bahwa sejak para pembanding telah ada lagi hutang kredit dengan PT.Bank Mandiri yang diajukan KUD Sriwijaya melalui PT.
11 — 0
Islam;Apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat ini tetap dipertahankan, makaPenggugat dan Tergugat tidak akan dapat melaksanakan kewajibannyaHalaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor: 741/Pdt.G/2019/PA.Grtmasingmasing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan(2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4)Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa faktafakta hukum tersebut telah memenuhi normahukum Islam yang terkandung dalam kaidah fighiyyah yang berbunyi :cle Cte le pti
8 — 9
Ree eeli> Woe, Soe 5 Lge ee ST pti Re Artinya: Apabila istri telah dapat menguatkan dalildalil gugatanya dihadapanhakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami sedangkanpenderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsunganHalaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 265/Padt.G/2019/PA.KjnSALINANkehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapatmendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknyasuami terhadap istrinya dengan talak bain;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut
9 — 2
:Cols gd Cys Abeg pti 9 Acie S53 5) pa) ple CISD (5 gE!
11 — 0
kekuatan hukum, akan tetapi tidak adamaksud untuk menghindar dari undangundang, tetapi ada keyakinan dimasyarakat, Ssuatu akad pernikahan, apabila telah memenuhi syaratsyarat danrukunrukunya menurut hukum syara, maka pernikahan tersebut telah sah,meskipun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukumsebagai yang termaktub dalam Kitab lanatut Tholibin Juz Il halaman 254 danKitab Tuhfah Juz IV halaman 122 yang berbunyi :Cola gad Cpe Ag pti
12 — 7
Rieke eels Woe, Soe pe LN 5 Lge ee ST pti Re ~ ~ fial. 8 dar!
16 — 1
SalLembar 12 dari 15 halSigg Lag Chal Cys B pti al gt dace Ua Y Ley ge og SN Ul tal Lag 5M cue) 1)OF Jat 9 ypeal) Casi gl iil, Ale (call) ga, dita y 5 kill alll) Go Qulbi G) UyLagin 7 Day)Artinya : Apabila isteri menggugat kemadlorotan suami karena tidakdapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri bolehmeminta kepada Hakim untuk dipisahkan/ diceraikan dan seketika itu jugaHakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan Thalak Bain, apabila terbuktikemadlorotan tersebut dan tidak tercapainya
12 — 0
Hal tersebut sejalan dengan dalil hukumIslam (fiqgh) yang menyatakan :lle) Gls le pti aulidll yoArtinya : Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mempertahankankemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atasMajelis Hakim menilai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telahdapat dikualifisir sebagai rumah tangga yang pecah (broken marriage),sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmahsebagaimana yang dikehendaki dalam AlQur'an Surat ArRum
19 — 8
Padt.P/2016/PA.JB hal. 8 dari 11 hal.3.Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Pemohon Il telah dikaruniai anak 6orang;4.Bahwa pengesahan nikah tersebut diperlukan Pemohon dan Pemohon Iluntuk bukti adanya pernikahan tersebut dan untuk persyaratan mendapatkanBuku Nikah;Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu untuk mengemukan dalilsyari yang terdapat dalam kitab lanatuth Thalibin Juz NM hal 254 yang kemudiandiambil sebagai pendapat majelis hakim, yakni sebagai berikut :9 Cpr lidi'g col y gai cee Abag pti
13 — 10
DB eel Loge poe ea 5 Leet cee SR pti Re Artinya: Apabila istri telah dapat menguatkan dalildalil gugatanya dihadapanhakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami sedangkanpenderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungankehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapatmendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknyaHal. 8 dari 11 Hal. Put.
17 — 3
Olehkarena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai puladengan pendapat Ulama dalam Kitab Fighus Sunnah, karangan Sayyid Sabiqjuz Il, halaman 248, sebagai berikut:Law HL IS 25h H Gl piel hang pti dd Gola cil lalpen oid aLega eine!
9 — 4
Ree eeli> Woe, Soe 5 Lge ee ST pti Re Artinya: Apabila istri telah dapat menguatkan dalildalil gugatanya dihadapanhakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami sedangkanpenderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsunganHalaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 314/Padt.G/2019/PA.KjnSALINANkehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapatmendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknyasuami terhadap istrinya dengan talak bain;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut
13 — 2
hukum, akan tetapi tidak adamaksud untuk menghindar dari undangundang, tetapi ada keyakinan dimasyarakat, suatu akad pernikahan, apabila telah memenuhi syaratsyarat danrukunrukunya menurut hukum syara, maka pernikahan tersebut telah sah,meskipun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukumsebagai yang termaktub dalam Kitab lanatut Tholibin Juz Il halaman 254 danKitab Tuhfah Juz IV halaman 122 yang berbunyi :Cols gad Cpe Abas pti
18 — 1
dari undangundang, tetapi ada keyakinan dimasyarakat, suatu akad pernikahan, apabila telah memenuhi syaratsyarat danrukunrukunya menurut hukum syara, maka pernikahan tersebut telah sah,meskipun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;Hal. 8 dari 11, Penetapan No. 1552/Pdt.P/2018/PA.SrgMenimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukumsebagai yang termaktub dalam Kitab lanatut Tholibin Juz I halaman 254 danKitab Tuhfah Juz IV halaman 122 yang berbunyi :Gols gad Cpe Abeag pti