Ditemukan 17962 data

Urut Berdasarkan
 
Pengadilan PN LAHAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-03-2016 — Putus : 21-07-2016 — Upload : 26-09-2016
Putusan PN LAHAT Nomor No. 9/ Pdt.G/ 2016/PN.Lht.
Tanggal 21 Juli 2016 — BURLIAN BIN TJIKMOEK, DKK. < < < LAWAN > > > SUKIRMAN ALIAS SUKIR BIN ALM, ABDUL KOHAR
73 — 5
  • Ketentuan Pasal 49 UndangUndang No 3 tahun 2006 tentang perubahanatas UU no 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, yang pada pokoknyamenyatakan bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksamemutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orangorangberagama islam di bidang : Perkawinan; Waris; Wasiat; Hibah; Wakaf; Zakat; Infak; Shadagah; Ekonomi syariah;2. Ketentuan Pasal 50 UndangUndang No 3 tahun 2006 tentang perubahanatas uu no 7 tahun 1989 tentang peradilan agama :Hal.15.
    Yurisprudensi Putusan MA RI No.1321 K/Pdt/1993, tanggal 26 Januari 1994:Sejak UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agamaberlaku, Pengadilan Negeri tidak lagi berwenang memeriksa dan mengadiliPerkara Perkawinan, warisan, Wasiat, Hibah, wakaf dan ShadagahMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang sudahdipertimbangkan dihubungkan dengan ketentuan peraturan peraturanperundangundangan serta yurisprudensi tersebut diatas, maka majelis hakimberpendapat sebagai berikut :Bahwa di dalam perkara
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-05-2011 — Putus : 06-10-2011 — Upload : 29-09-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2011/PN.BDG
Tanggal 6 Oktober 2011 — IDAY HUDAYA Bin ENJU WIRAPRAJA
106 — 60
  • Pembayaran tanah nomor bidang 7 atas nama KepalaDesa Cihanjuang (tanah wakaf Rw.07, Rw.05 dan Rw.06)sebesar Rp.188.100.000.;2. Pembayaran tanah nomor bidang 26 atas nama KepalaDesa Cihanjuang Iday Hudaya (aset Desa) sebesarRp.27.000.000,;163.
    Pembayaran tanah nomor bidang 7 atas nama KepalaDesa Cihanjuang (tanah wakaf Rw.07, Rw.05 dan Rw.06)sebesar Rp.188.100.000.,;2. Pembayaran tanah nomor bidang 26 atas nama KepalaDesa Cihanjuang Iday Hudaya (aset Desa) sebesarRp.27.000.000,;3.
    Pembayaran tanah nomor bidang 7 atas nama Kepala DesaCihanjuang (tanah wakaf Rw.07, Rw.05 dan Rw.06) sebesarRp. 188.100.000,;2. Pembayaran tanah nomor bidang 26 atas nama Kepala DesaCihanjuang Iday Hudaya (aset Desa) sebesar Rp.27.000.000,;3.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-05-2011 — Putus : 06-10-2011 — Upload : 30-09-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 33/Pid.Sus/TPK/2011/PN.BDG
Tanggal 6 Oktober 2011 — IKHSAN HAKIM
60 — 12
  • Pembayaran tanah nomor bidang 7 atas nama Kepala DesaCihanjuang (tanah wakaf Rw.07, Rw.05 dan Rw.06) sebesarRp.188.100.000,;2. Pembayaran tanah nomor bidang 26 atas nama Kepala DesaCihanjuang Iday Hudaya (aset Desa) sebesar Rp.27.000.000,;3.
    Pembayaran tanah nomor bidang 7 atas nama Kepala DesaCihanjuang (tanah wakaf Rw.07, Rw.05 dan Rw.06) sebesarRp. 188.100.000,;2. Pembayaran tanah nomor bidang 26 atas nama Kepala DesaCihanjuang Iday Hudaya (aset Desa) sebesar Rp.27.000.000,;3.
Pengadilan PN MUARA BUNGO Perdata Tanah
Register : 14-02-2012 — Putus : 02-08-2012 — Upload : 06-04-2015
Putusan PN MUARA BUNGO Nomor 06/Pdt.G/2012/PN.MAB
Tanggal 2 Agustus 2012 — -NURBAITI Binti ZAKARIA -Drs. H. ASNAWI Bin ZAKARIA -MUHAMMAD FADLI Bin ZAKARIA -ZAHARI Bin H. BAKRI
52 — 3
  • Bakri;Bahwa Berdasarkan keterangan dancerita orangorang tuotuo kampungbahwa tidak ada suratmenyurat/tertulis dalam proses wakaf tersebut;Bahwa saksi tidak tahu, apakah tanahyang sudah diwakafkan masih bisadiwariskan atau tidak, akan tetapisaksi tidak pernah melihat ataumendengar bahwa barang atau tanah yang28sudah diwakafkan diambil lagi olehahli warisnya;Bahwa Setahu saksi siapa pelaku tukarguling antara tanah H.
    Fadli;Bahwa saksi berdomisili/tinggal diDusun Buat sejak tahun 1998;Bahwa Sebelum di Dusun Buat, saksiberdomisili di Dusun Lubuk Kayo Aroyang tidak jauh dari Dusun Buat itusendiri;Bahwa Saksi menjadi RIO Dusun Buatsejak tahun 2000;Bahwa semua proses wakaf, tukar gulingsampai dengan proses hibah tanah dariH. Zahari ke M. Fadli saksi tidak tahulangsung, saksi tahu cerita orang tuotuo kampung/dusun. Sedangkan proseshibah dari H. Zahari ke M.
    Zahari) kepada Tergugat I (M.Fadli) (BuktiT1) dan surat keterangan asal usul tanah yang dihibahkantertanggal 4 Oktober 2008 (Bukti T2);Menimbang, bahwa sebelum menandatangani suratsurattersebut saksi bertanya kepada orangorang tuo di Dusun dankemudian saksi mengetahui dari cerita orang tuotuo didusuntersebut bahwa ditanah sengketa dahulunya ada madrasah yangtanahnya adalah wakaf dari H.
    Bahwa Saksi melihatlangsung proses perpindahan madrasah ke depan masjid, akantetapi waktu itu saksi masih kecil, dan saksi sedikit lebihtahu setelah mendengar cerita dari orang tuotuo dulu Bahwamadrasah bisa berdiri di atas tanah yang sekarang menjadi objeksengketa karena adalah wakaf dari H. Bakri dan Tanah yang didepan masjid tempat dibangunnya pindahan madrasah dahulunyamilik ibunya H. Zakaria dan H. Zahari yaitu Hj. Sariah. Setelahrumah H. Zahari kebakaran tahun 1962 Oleh Hj.
    tersebutadalah berdasarkan cerita dari Masyarakat dusun Buat (deauditu);Menimbang, bahwa keterangan saksisaksi tersebut adalahkesimpulan dari saksisaksi dan saksi saksi mengetahui statuskepemilikan tanah tersebut sebelum dan sesudah madrasah pindahke depan mesjid dusun buat didasarkan dari cerita masyarakatDusun Buat(saksi de auditu) ;Menimbang, bahwa sedangkan dari keterangan saksisaksiPara Tergugat Fahrurozi, Marjohan dan Marasit bahwa tanahsengketa yang ditempati oleh madrasah dulunya adalah wakaf
Pengadilan PA BANJARMASIN Perdata Agama
Register : 15-09-2016 — Putus : 10-10-2016 — Upload : 09-10-2019
Putusan PA BANJARMASIN Nomor 1291/Pdt.G/2016/PA.Bjm
Tanggal 10 Oktober 2016 — Penggugat melawan Tergugat
37 — 5
  • Dengan kata lain antaraTergugat dengan Penggugat tidak ada mempunyai hubungan hukumdalam perkara ini sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.249K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang kaidah hukumnya menyatakanSuatu. gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyaihubungan hukum bukan oleh orang yang mempunyai kepentingan.Kompetensi Absolut Peradilan Agama adalah memeriksa, mengadili, danmemutuskan perkaraperkara orang yang beragama Islam dalam bidangperkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf dan
    No. 1406/Pdt.G/2016/PA Bjm.Hal. 11 dari 51 halamantelah disahkan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.Bahwa Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 menyatakan Pengadilan Agamabertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag, shadakah,dan ekonomi syariah.Bahwa dalam perkawinan, wewenang Pengadilan Agama
    Dengan kata lainantara Tergugat dengan Penggugat tidak ada mempunyai hubunganhukum dalam perkara ini sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah AgungRI No. 249K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang kaidah hukumnyamenyatakan Suatu) gugatan harus diajukan oleh orang yangmempunyai hubungan hukum bukan oleh orang yang mempunyaikepentingan.Kompetensi Absolut Peradilan Agama adalah memeriksa, mengadili, danmemutuskan perkaraperkara orang yang beragama Islam dalam bidangperkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf dan
    No. 1406/Pdt.G/2016/PA Bjm.Hal. 39 dari 51 halamanbidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag, shadakah,dan ekonomi syariah.Bahwa dalam perkawinan, wewenang Pengadilan Agama diatur dalamatau berdasarkan UndangUndang mengenai perkawinan yang berlakuyang dilakukan menurut syariah, salah satunya yaitu mengatur tentangpemeliharaan anak (hadhanah).Bahwa Para ahli hukum Islam sepakat bahwa ibu adalah orang yangpaling berhak melakukan hadhanah.
    No. 1406/Pdt.G/2016/PA Bjm.Hal. 47 dari 51 halamanMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang Undang Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun2006, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang : a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah,e. wakaf, f. zakat, g. infaq, h. shadagah; dan i. ekonomi syariah, karenanyaterhadap gugatan tersebut, majelis Pengadilan Agama
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 20-06-2012 — Upload : 23-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 8/PID.SUS/2012/PN.SBY
Tanggal 20 Juni 2012 —
71 — 8
  • hanya dipergunakan untukmain bola ; Bahwa seikap BPD terhadap usulan Pak Sekdes tersebut setuju dengan alasantanah pengganti lebih luas dan bisa ditanami, tanah yang semula luasnya 1.900 M2ditukar menjadi seluas 2.200 M2 sebagaimana bukti catatan tertulis ;Bahwa dengan adanya tukar guling tanah ganjaran tersebut tidak ada yangkeberatan, semuanya setuju karena letak tanah pengganti trategis dan lebihmenguntungkan ; Bahwa selain pengganti tanah masih ada hibah goronggorong, penerangan jalandan tanah wakaf
    bahwatanah pengganti yang akan ditukar yaitu tanah milik Pak Mustajam lebih luas yaitu1.900 M2 ditukar dengan luas 2.200 M2 dan tanah juga lebih baik dan lebihproduktif karena ada saluran air juga bentuknya lebih baik =;Bahwa saksi juga ikut mengukur dilokasi, dimana hasilnya kemudian dibahasdalam rapat dan langsung mendapat persetujuan dari semua yang hadir dalam rapattersebut ; Bahwa terhadap tukar guling tanah tersebut juga masih ada konpensasi yang laindari Pak Mustajam yaitu diberikan hibah/wakaf
    musyawarah Desa := BF =Desa menurut Terdakwa belum ada PERDA No.2 Tahun 2003 dan juga tidak pernah adasosialisasi mengenai Perda tersebut dan terdakwa juga belum pernah membaca PERDANo.2 Tahun 2003 ; 227222 nnn nnn nnn nn nnn nn nnn nnn nn nen cence nnnberikut :Bahwa setelah terjadi tukar guling tanah Kas Desa yang semula seluas + 1.900 M2ditukar menjadi seluas + 2.200 M2 dan posisi tanahnya sekarang ini bentuknyamenjadi lurus dan lebih baik, lebih produktif disamping itu juga mendapatkantanah wakaf
    Sebaliknya, apabila tukar guling tidak jadi dilaksanakan, maka tanahbagian pak Multajam akan dikapling, maka posisi tanah ganjaran sekretaris desa akan terjepitdan mati, karena tidak ada saluran airnya; Bahwa dengan demikian, persyaratan pada point atersebut dapat terpenuhi ; Menimbang, bahwa terhadap persyaratan pada point b di atas, Majelismempertimbangkan bahwa berdasarkan pada faktafakta yang terungkap di persidangan,bahwa terhadap tukar guling tersebut, Pak Multajam telah memberikan hibah/wakaf
    jadi dilakukan maka posisi tanah ganjaran sekretaris desa menjadi lurusbagian pak Multajam akan dikapling, maka posisi tanah ganjaran sekretaris desa akan terjepitdan mati, karena tidak ada saiuran airnya ; Bahwa dengan demikian, persyaratan pada point atersebut dapat terpenuhi ; Menimbang, bahwa terhadap persyaratan pada point b di atas, majelismempertimbangkan bahwa berdasarkan pada faktafakta yang terungkap di persidangan,bahwa terhadap tukar guling tersebut, pak Multajam telah memberikan hibah/wakaf
Pengadilan PA MUARA BUNGO Perdata Agama Pengesahan Nikah
Register : 23-05-2016 — Putus : 22-06-2016 — Upload : 19-01-2017
Putusan PA MUARA BUNGO Nomor 121/Pdt.G/2016/PA.Mab
Tanggal 22 Juni 2016 — - PEMOHON - TERMOHON
38 — 5
  • tersebutbersifat Istifadhah/Testimonium De Auditu, namun keterangan dua orang saksiPemohon a quo dapat dijadikan alat bukti dalam persoalan pernikahan in cassuitsbat nikah, dan pendapat tersebut diambil alin menjadi pendapat majelisdalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimana terdapat di dalam AlFiqh Allslamiy Wa Adillatuh juz 8, halaman 171 kesaksian istifadhah(testimonium de auditu) dapat diterima dalam perkara nasab, telah terjadinyapernikahan, cerita tentang kematian seseorang, kepemilikan, wakaf
    halaman 396 yaitu kalau memang Syahadah AlIstifadhahini ternyata secara sangkil dan mangkus berperan dalam mewujudkanpenegakan hukum yang berasaskan keadilan, kebenaran dan kejujuran,rasanya tidak salah kalau jangkauan penerapannya dapat dielaborasi kepadabidang sengketa yang lainnya (dalam tulisan tersebut penulis membahassengketa permakafan),Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu memperhatikanhasil Rakernas Mahkamah Agung R.I. tahun 2007 dan Rakerda PTA Jambitahun 2014 bahwa dalam perkara wakaf
Pengadilan PA MUARA SABAK Perdata Agama
Register : 07-07-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PA MUARA SABAK Nomor 145/Pdt.P/2021/PA.MS
Tanggal 29 Juli 2021 — Pemohon melawan Termohon
18 — 11
  • Penetapan No.145/Pat.P/2021/PA.MSclSWItedo LaiwY Laolgid jori ogadly prog abliall ri28dialle egal ad prog cddglly Gllasll lal,HVoaJlq sVoJlqArtinya :Golongan Hambali dan ulamaulama yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian Istifadhah dalam hal pernikahan,kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian, pembebasanbudak dan perwalian.9 VI aolawwVLoolga! ua Vo le aU aa>y aarir gil plo!
    JligSally cSArtinya :Imam Abu Hanifah berpendapat, kesaksian Istifadhah dapatditerima dalam hal perkawinan dan kematian.Artinya :ax Igig TISIly J islly a8qIly aolUlama Kalangan Syafiiyah membenarkan kebolehan kesaksianistifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalammasalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak,perwalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf, pengundurandiri (dari jabatan hakim), nikah beserta seluruh masalahnya...dst.
Pengadilan PA LUBUK BASUNG Perdata Agama
Register : 15-03-2019 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 15-04-2019
Putusan PA LUBUK BASUNG Nomor 0138/Pdt.G/2019/PA.LB
Tanggal 10 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
28 — 5
  • Menurut Wahbah Zuhaili keterangan saksi yang bersifatistifadhah/testimonium de auditu, dapat dijadikan alat bukti dalam persoalanpernikahan (in casu itsbat nikah), dan pendapat tersebut diambil alin menjadipendapat majelis dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimanaterdapat di dalam AlFigh AlIslamiy Wa Adillatuh juz 8, halaman 171kesaksian istifadhah (testimonium de auditu) dapat diterima dalam perkaranasab, telah teradinya pernikahan, cerita tentang kematian seseorang,kepemilikan, wakaf, perwalian
    alistifadhah ini ternyataHalaman 9 dari 19 halaman putusan Nomor 0138/Pdt.G/2019/PA.LBsecara sangkil dan mangkus berperan dalam mewujudkan penegakan hukumyang berasaskan keadilan, kebenaran dan kejujuran, rasanya tidak salah kalauJangkauan penerapannya dapat dielaborasi kepada bidang sengketa yanglainnya (dalam tulisan tersebut penulis membahas sengketa perwakafan),Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat juga perlumemperhatikan hasil Rakernas Mahkamah Agung R.I. tahun 2007 bahwadalam perkara wakaf
Pengadilan PN MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-09-2016 — Putus : 08-09-2014 — Upload : 14-09-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 317/Pdt.G/2013/PN Mdn
Tanggal 8 September 2014 — - YAYASAN DANA KESEJAHTERAAN KARYAWAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA UTARA (YDKK-BPDSU), (PENGGUGAT) - PAULUS MANUNGGUL TAMBUNAN (TERGUGAT I) - KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN WILAYAH SUMATERA UTARA Cq KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA MEDAN (TERGUGAT II) - PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq MENTERI DALAM NEGERI Cq GUBERNUR SUMATERA UTARA Cq WALIKOTA MEDAN Cq CAMAT MEDAN JOHOR(TERGUGAT III) - PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq MENTERI DALAM NEGERI Cq GUBERNUR SUMATERA UTARA Cq WALIKOTA MEDAN Cq CAMAT KECAMATAN MEDAN JOHOR Cq LURAH GEDUNG JOHOR (TERGUGAT IV)
29 — 2
  • Tambunan, Tanah Wakaf danRubinem ; sebelah Selatan berbatas dengan Pawiro Siman, Rosopabiro, Sarbinidan Karjo Rejo ;Halaman 2 dari 32 halaman putusanperdata No.317/Pdt.G/2013/PN.Mdn sebelah Timurberbatas dengan Ramlan/Junus dan Karjo Rejo ; sebelah Baratberbatas dengan P.M. Tambunan, Kavling PTP V ;Bahwa Pelepasan Hak/Ganti Rugi Tanah tersebut dimana Tergugat menjelaskan memiliki alas hak dasar tanah yang meliputi: Akta Pelepasan dan Penyerahan Ganti Rugi.
    Tambunan, Tanah Wakaf danRubinem ; sebelah Selatan berbatas dengan Pawro Siman, Rosopabiro, Sarbinidan Karjo Rejo ; sebelah Timurberbatas dengan Ramlan/Junus dan Karo Rejo; sebelah Barat berbatas dengan P.M.
    PN.Mdn22pengukuran dan yang menunjuk batasbatas tanah yang di Jjual belikanadalah Tergugat , Lurah dan pemilik tanah yang berbatasan ;Bahwa yang hadir pada waktu dilakukan pengukuran adalah Lurah Saleh,Kepala Lingkungan Suparno, saksi sendiri, Baduhir dan satu lagi saksi lupa ;Bahwa luas tanah yang dibeli YDKKBPDSU saat itu sesuai pengukuran +42.000 M2 namun bentuknya tidak segi empat, karena keadaannya berbelokbelok ;Bahwa batasbatas tanah yang dibeli YDKKBPDSU seingat saksi adalah :Utara berbatas dengan Tanah Wakaf
    EkarasmiLk.VIll Gedung Johor, Kecamatan Medan Jogor, batasbatasnya adalahsebagai berikut :Utara berbatas dengan tanah Wakaf ;Selatan berbatas dengan Perumahan Bumi Johor Sentosa ;Barat berbatas dengan Perumahan Villa Johor ;Timur berbatas dengan Perumahan Villa Johor ;Halaman 22 dari 32 halaman putusanperdata No.317/Pdt.G/2013/PN.Mdn23Bahwa setahu saksi objek sengketa di atas adalah milik Tergugat sebabpada tahun 2011 saksi pernah diperlihatkan fotcopy tanah objek sengketatersebut oleh Tergugat ;
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Peradilan Anak ABH
Register : 04-03-2022 — Putus : 17-03-2022 — Upload : 18-03-2022
Putusan PN SERANG Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Srg
Tanggal 17 Maret 2022 — Terdakwa
48 — 15
  • ditahan
  • Menyatakan barang bukti berupa :
    • 1 ((satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam merah No Pol A 5866 JQ tahun 2019 No Rangka MH1JM6111KK074353 No Mesin JM61E1074378 berikut kunci kontak sepeda motor;

    Dikembalikan kepada IDA ROADIA selaku orangtua Anak Pelaku FAWAZ;

    • 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda CRF warna hitam tahun 2020 No Polisi A 2795 EP No Rangka MH1KD1114LK146849 No Mesin KD11E1146175 an YUNITA alamat Kp Wakaf
Pengadilan PN SELONG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 12-03-2012 — Upload : 23-05-2013
Putusan PN SELONG Nomor 233 /Pid.B /2011/PN.SEL
Tanggal 12 Maret 2012 — LALU MUKARRAF
112 — 27
  • .- Buku daftar hak milik, hak guna bangunan, hak pakai dan tanah wakaf lampiran 82 DI 312.- 1 (satu) eksemplar Sertifikat Hak Milik nomor 01502 atas nama AHMAD YANI dengan Nomor seri BG 688180 yang diduga palsu.- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 26 April 2010 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 28 Juni 2010 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)- 1 (satu) lembar surat tanda terima uang deposit tanggal 6 Februari 2010 sebesar Rp. 50.000.000
    Rp.100.000.000,97(seratus juta rupiah) terdakwa gunakan sendiri untukkeperluan hidup terdakwa.Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah menunjukkanbarang bukti dalam perkara ini berupa :Sertifikat hak milik atas nama RUSTAM nomor 01501dengan nomor seri BG 688185 yang diduga palsu.Buku data penerimaan blangko Sertifikat KantorPertanahan Kabupaten Lombok Timur.Tanda Terima Blangko Sertifikat hak milik tanggal 08Oktober 2009.Buku Daftar hak milik, hak guna bangunan, hak pakai dantanah wakaf
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 02-08-2021 — Putus : 20-09-2021 — Upload : 20-09-2021
Putusan PT MAKASSAR Nomor 231/PDT/2021/PT MKS
Tanggal 20 September 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
77 — 33
  • Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watamponedalam Putusannya pada halaman 42 Alinea ke Lima dan keEnam yangberbunyi sebagai berikut: Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 UndangUndang No. 50Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UndangUndang No.7tahun1989 Tentang Peradilan Agama yang menegaskan PengadilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus danmenyelesaikan perkara tingkat pertama antara orangorang beragamaIslam di bidang Perkawianan, Waris, Wasiat, Hibah Wakaf
    Sedangkan Pasal 49 yangberbunyi Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan sengketa ditingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d.hibah, e. wakaf, f. zakat, g. infag, h. shadagah, dan . ekonomi syariah.Sehingga menurut hemat Tergugat substansi gugatan Para Penggugat tidaktepat diasumsikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh karena jelassekali dalil gugatan Penggugat berkenaan objek sengketa warisan Alm.
    Hal ini tegas diatur dalam Pasal 49 Undangundang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama Pengadilan agamabertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikansengketa ditingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. zakat, g.infag, h. shadagah, dan i. ekonomi syariah, sehingga amat berdasar hukumPara Tergugat memohon kehadapan yang Mulia Majelis Hakim kiranyaHalaman. 12 dari 24 Halaman.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 26-08-2020 — Putus : 23-09-2020 — Upload : 25-09-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 447/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 23 September 2020 — Pemohon:
1.WAWAN
2.NURBANI
24 — 18
  • olehsebuah Mahkamah Konstitusi.Selanjutnya dalam melaksanakan KekuasaanKehakiman tersebut dalam lingkungan Peradilan Agama telah diaturkewenangannya sebagaimana dalam Undangundang Nomor 3 Tahun 2006tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama, pasal 49 menyebutkan Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : (a). perkawinan;(b). waris; (c). wasiat (d). hibah; (e). wakaf
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 18-03-2020 — Upload : 17-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 301 K/Pdt.Sus-PHI/2020
Tanggal 18 Maret 2020 — CHRISTINA CHANDRA VS PT BANK CIMB NIAGA Tbk
177 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Wakaf LR BahagiaLK XII, Kelurahan Sunggal Kecamatan Medan Sunggal, KotaMedan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Iwan Kurniawan,SH., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum WahanaPrawira, beralamat di Jalan Prof. H. M.
Pengadilan PA PASIR PANGARAYAN Perdata Agama
Register : 20-09-2016 — Putus : 01-11-2016 — Upload : 11-11-2019
Putusan PA PASIR PANGARAYAN Nomor 402/Pdt.G/2016/PA.Ppg
Tanggal 1 Nopember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 1
  • memeriksa, mengadili,memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragamaIslam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
Pengadilan PA BANGKINANG Perdata Agama
Register : 14-02-2019 — Putus : 27-02-2019 — Upload : 04-03-2019
Putusan PA BANGKINANG Nomor 0174/Pdt.G/2019/PA.Bkn
Tanggal 27 Februari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
23 — 3
  • memeriksa, mengadili,memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragamaIslam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 06-02-2015 — Putus : 04-05-2015 — Upload : 14-09-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 99/PDT/2015/PT.DKI
Tanggal 4 Mei 2015 — IR.TRISILADI SUPRIYANTO CS >< DRS.AGUS SISWATAMA SINGGIH
93 — 56
  • Aliyaberdasarkan bukti T7,T8 dan pengalihan pengelolaan oprasional TK/SD IslamTerpadu dari Yayasan Aliya ke Yayasan Himma Aliya dinyatakan sah menuruthukum; bahwa hal tersebut di atas berdasarkan ketentuan pasal 71 Undangundang Nomor 16 Tahun 2001 Jo Undangundang Nomor 28 Tahun 2004 Jo4Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008, maka Yayasan Aliya demi hukumtelah bubar dan tidak dapat menggunakan nama yayasan terhitung sejaktanggal 6 Oktober 2008, yang kemudian pada tanggal 10 Januari 2011mendirikan Yayasan Wakaf
Pengadilan PN LAHAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 01-07-2015 — Putus : 30-11-2015 — Upload : 13-12-2017
Putusan PN LAHAT Nomor 11/PDT.G/2015/PN LHT
Tanggal 30 Nopember 2015 — Penggugat: SOPIANSYAH Bin M. SURIP Tergugat: ARSAL Bin SENALIP
92 — 11
  • Ketentuan Pasal 49 UndangUndang No 3 tahun 2006 tentang perubahanatas UU no 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, yang pada pokoknyamenyatakan bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksamemutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antar orangorangberagama islam di bidang : Perkawinan; Waris; Wasiat; Hibah; Wakaf; Zakat; Infak; Shadagah; Ekonomi syariah;2.
    Yurisprudensi Putusan MA RI No.1321 K/Pdt/1993, tanggal 26 Januari 1994:Sejak UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agamaberlaku, Pengadilan Negeri tidak lagi berwenang memeriksa dan mengadiliPerkara Perkawinan, warisan, Wasiat, Hibah, wakaf dan ShadaqahMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang sudahdipertimbangkan dihubungkan dengan ketentuan peraturan peraturanperundangundangan serta yurisprudensi tersebut diatas, maka majelis hakimberpendapat sebagai berikut :1.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 14-10-2019 — Putus : 28-07-2020 — Upload : 11-08-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 651/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 28 Juli 2020 — Penggugat:
1.JUMAN BIN GEBENG
2.BENO
3.INAH
4.SOKO
5.H. KALSUM
6.H. MARHASAN
Tergugat:
1.OEI HOK TEK
2.TONG NGIAT TJIN
3.JO TJONG
4.ENTJING bin DJAMAT
5.ANASRUL JAMBI, SH
6.KANWIL BPN PROVINSI DKI JAKARTA cq. KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
84 — 61
  • telah meninggal dunia di Jakartapada tanggal 20 Pebruari 1997 dan dimakamkan di PemakamanTanah Wakaf Keluarga. Keterangan ini diperlukan untuk melengkapipernyaratan mengurus pernyataan ahli waris.
    Ihu PENGGUGAT II, Il, dan 1V)telah meninggal duniadi Jakarta pada tanggal 20 Januari 2005 dan dimakamkan diPemakaman Tanah Wakaf Keluarga. Keterangan ini diperlukan untukmelengkapi pernyaratan mengurus pernyataan ahli waris.
    ALI ninGEDJUL (ic,, Ayah PENGGUGAT V)telah meninggal dunia diJakarta pada tanggal 3 April 1999 dan dimakamkan di PemakamanTanah Wakaf Keluarga. Keterangan ini diperlukan untuk melengkapipernyaratan mengurus pernyataan ahli waris.
    Ibu) PENGGUGATVi)telahmeninggal dunia di Jakarta pada tanggal 4 Juni1999 dan dimakamkan di Pemakaman Tanah Wakaf Keluarga.Keterangan ini diperlukan untuk melengkapi pernyaratanmengurus pernyataan ahli waris. (Bukti P7)2. Bahwa semasa hidup SENIH dan GEDJUL yang merupakan Kakek NenekPARA PENGGUGAT memiliki tanah seluas 2.770 M2 sesuai dengan SuratHalaman 4 dari 92 Hal.
    Putusan No.651/Pdt.G/2020/PN.JKT UTRJakartapadatanggal 23 Juni1963 dan dimakamkan diPemakaman Tanah Wakaf Keluarga. Keterangan ini diperlukanuntuk melengkapi pernyaratan mengurus pernyataan abhiwaris (Bukti P2)dan diperkuat dengan Ketetapan/FatwaPengadilan Agama Jakarta Barat No. 122/C/1980 tertanggal 5Mei 1980(vide Bukti P1A)4.2.5.