Ditemukan 17793 data
Rosita Aryani
55 — 8
termuatdalam Penetapan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah permohonan Pemohonberalasan untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 59 Perpres Nomor 96Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil mengatur bahwa:(1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/ Kotaatau UPT
SURADI
22 — 2
2018 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,sehingga Hakim berpendapat permohonan yang dimohonkan Pemohon adalahtidak bertentangan dengan hukum positif yang belaku;Menimbang, bahwa selanjutnya ditentukan dalam ketentuan Pasal 59Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil padapokoknya menyebutkan pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan padaDisdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
13 — 2
Foto Copy Surat Keterangan Nomor 475/0227/435.117.124/2017 atas namaPenggugat yang dikeluarkan oleh UPT Kependudukan dan Pencatatan SipilKecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep, yang telah cocok dengan aslinya dan bermaterai cukup, bukti (P2);Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat jugamengajukan buktibukti saksi, yang masingmasing mengaku bernama: Saksi : Saksi I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempatkediaman di Kabupaten Sumenep, dihadapan persidangan memberikanketerangan
9 — 0
Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggilsecara sah dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkansuatu halangan yang sah;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil,berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Negara Nomor 48/SE/1990Tergugat harus mendapat surat keterangan dari Pejabat, dan Tergugat telahmendapatkan surat keterangan dimaksud berupa Surat keterangan Nomor 800/17tanggal 15 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Kepala UPT
12 — 0
Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggilsecara sah dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkansuatu halangan yang sah;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil,berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Negara Nomor 48/SE/1990Tergugat harus mendapat surat keterangan dari Pejabat, dan Tergugat telahmendapatkan surat keterangan dimaksud berupa Surat keterangan Nomor 800/17tanggal 15 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Kepala UPT
PRAWITA DC SINAGA
123 — 38
Pemohon yang tercantum dalamKutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dikabulkan makaberdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 59 Ayat(1) Peraturan Presiden R.I (Perpres) Nomor 96 tahun 2018 tentangpersyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipilyang menyebutkan bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipildilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
1.Aryanti Savitri
2.Bobbi Suba
Tergugat:
Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang
394 — 200
Putusan Nomor 40/G/2021/PTUN.SRGdan pencatatan sipil Kabupaten/Kota atau Unit pelaksana Teknis DinasKependudukan dan pencatatan Sipil;e Bahwa ketentuan Pasal 43 ayat (4) hurup d Peraturan Menteri dalam NegeriRI Nomor.108 Tahun 2019 tentang Peraturan pelaksanaan PeraturanPresiden Nomor.96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan Tata carapendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan PejabatPencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT DisdukcapilKabupaten/Kota mencatat dalam register
KTPel.KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf C, merupakan KK dimanaPenduduk terdaftar atau akan didaftarkan sebagai anggota keluarga;KTPel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurup d, tidak dipersyaratkanbagi ibu kandung yang belum berusia 17 (tujun belas) tahun dengan statusbelum kawin.(4).Pencatatan kelahiran WNI diwilayah Negara kesatuan Republik Indonesiasebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan oleh DisdukcapilKabupaten/ kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota dilakukan dengan
Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/ kota atau UPT DisdukcapilKabupaten/Kota mencatatat dalam registrasi akta kelahiran danmenerbitkan akta kelahiran; dand. Kutipan akta kelahiran disampaikan kepada Pemohon;Halaman 39 dari 47. Putusan Nomor 40/G/2021/PTUN.SRG(5). Dalam hal pencatatan kelahiran WNI di wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui petugasregistrasi Pencatatan kelahiran, dilakukan dengan cara cara:a.
Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT DisdukcapilKabupaten/Kota melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulirpelaporan dan persyaratan sebagaiman dimakdud pada ayat (1);e. Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT DisdukcapilKabupaten/Kota melakuan perekaman data dalam basis datakependudukan;f. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPTDisdukcapil Kabupaten/Kota mencatatan dalam registrasi akta kelahirandan menerbitkan akta kelahiran; dang.
48 — 7
A.Farhan, Msi, selaku Kepala Dinas Pasar Tata Bangunan yangmerupakan atasan saksi.Bahwa tugas dan tanggung jawab selaku UPT. Pasar dan UPT.Kebersihan saksi hanya sebagai formalitas, sehingga saksi tidak tahuapa tugas pokok (tupoksi) selaku UPT. Pasar dan UPT.
Tanah Bumbu, sampai sekarang.Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Juru Tagih sewa danretribusi pasar pemerintah pada Dinas Tata Bangunan Pasar danKebersihan adalah menagih sewa pasar dan retribusi kepada parapedagang besarannya berfariasi jumlahnya selanjutnya uang yangterkumpul dari sewa pasar dan retribusi disetorkan ke Bendaharawankantor UPT.
Bahwa Saksi tidak pernah tahu dan mengetahui ditunjuk sebagai apadalam pembangunan Pasar Bamega tersebut dan pimpinan saksiH.HARIYADI (Kepala UPT. Tata Bangunan Pasar dan KebersihanKec.Satui) tidak pernah memberitahukan dan memberikan tugas kepadasaksi dalam pembangunan Pasar Bamega tersebut. Saksi tidakmelakukan tugas apaapa dalam pembangunan Pasar Bamega tersebut.
Adapun ceritanya sebagai berikut : Pada awalnya ada dua kali saksi tandatangan yaitu : yang pertamatanggal, bulan, tahunnya lupa, salah seorang dari pihak pemborong yangnama orang dan PT. saksi tidak tahu datang ke kantor UPT. TataBangunan Pasar dan Kebersihan Kec.
Pada saat menandatangani berkasberkas tersebut saksi tidak sempat membacanya.Putusan Nomor 23/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bjm Hal 48 dari 108 Selanjutnya yang kedua, tanggal bulan, tahunnya lupa, pada saat saksiberada dirumah, saksi ditelopon H.HARIYADI (Kepala UPT. TataBangunan Pasar dan Kebersihan Kec.Satui) diperintah untuk datang kekantor UPT.
PILEMON
29 — 13
wonnnnnne Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohontersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT
OCTAVIA LIBRIANI
74 — 19
; wanna anna Menimbang, bahwaoleh karena Permohonan Pemohon tersebutdikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukanJo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan padaDisdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT
17 — 13
Fotokopi Surat Keterangan Nomor 445/1460/01.2.1/2019 tanggal 25Nopember 2019 yang dikeluarkan UPT Puskemas Lambu KabupatenBima, Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 dan diparaf;5. Fotokopi Surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Lambu Nomor 199/KUA.18.06.05/PW.01/11/2019 tanggal 20Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanHal. 3 dari 9 Pen.
12 — 0
XXXXXXXXX bin XXXXXXXXX, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaanPNS UPT XXXXXXXXX PDK Guru, tempat kediaman di Rt.01 Rw.02 DesaXXXXXXXXX kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Jepara, menerangkanyang pada pokoknya sebagai berikut;a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena hubunganfetariggad PSNQQUG Al ase ssen seen ne mse en cmneenaeene mneenenemeseneneeneenneb.
23 — 9
Fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor 853/581/PKMJB/IX/2019 tanggal27 Nopember 2019 yang dikeluarkan UPT Puskemas Jatibaru Kota Bima,Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 dan diparaf;5.
Abner Takandjandji
60 — 19
tersebut dikabulkan makaberdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 59 Ayat(1) Peraturan Presiden R.I (Perpres) Nomor 96 tahun 2018 tentangpersyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipilhalaman 5 dari 7 halamanPenetapan Nomor 62/Pdt.P/2019/PN Ngbyang menyebutkan bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipildilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
18 — 10
nama yangdikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesejahteraan Masyarakat KabupatenSleman, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyatasesual, bukti P.3; Fotokopi Akta Kelahiran atas nama yangdikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,Kabupaten Gunung Kidul bermeterai cukup, setelah dicocokkan denganaslinya ternyata sesuai, bukti P.4;Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama KecamatanTepus Kabupaten Gunungkidul Nomor , bukti P.5;Asli Surat Pernyataan Bidan UPT
AGUS WAHYUDI
24 — 4
bahwa setelah Pengadilan mempelajari isi permohonanPemohon dan mendengar keterangan Pemohon, Pengadilan berpendapat bahwayang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon tersebut adalah Pemohonhendak memperbaiki nama ayah anak Pemohon dalam akta kelahirannya;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil disebutkan bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukanpada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
15 — 0
Dimana sekarang ini Pemohon tinggalHalaman 2 dari 9 putusan Nomor 1727/Pdt.G/2019/PA.Smdgdi rumah kediaman milik pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah kediaman milik orangtua TermohonBahwa keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernahdidamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil.Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS dari Unit kerja UPT Kantor DinasPendidikan Kecamatan Tanjungmedar dan telah mendapatkan surat izinatasan dari Bupati Sumedang Provinsi Jawa Barat, berdasarkan SuratKeputusan
152 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
&Partners, beralamat di Jalan Manunggal , Nomor 129, KualaKapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2019;Para Pemohon Kasasi;LawanPT LIFERE AGRO KAPUAS (LAK), berkedudukan di DesaMenteng Karya UPT G3 Dadahup, Kecamatan DadahupKabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, diwakili olehWinston Chua Eng Meng selaku Direktur, dalam hal ini memberikuasa kepada Muhammad Aris Marasabessy, S.H., M.H., dankawan, Para Advokat pada Kantor Hukum M & Partners, beralamatdi
Nurul Sholekhah
45 — 2
HUKUMNYAHalaman 3 Penetapan Nomor 276/Pdt.P/2020/PN MetMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohonadalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah permohonanPemohon beralasan untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 59 Perpres Nomor96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil mengatur bahwa:(1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
Ardianto
43 — 5
termuatdalam Penetapan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah permohonan Pemohonberalasan untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 59 Perpres Nomor 96Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil mengatur bahwa:(1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/ Kotaatau UPT