Ditemukan 20445 data
122 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 3720 B/PK/Pjk/2020UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 5 ayat (2) danPasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015 juncto142/PMK.010/2017;b.
41 — 4
Nomor3309134508910004 tanggal 30 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, bermeterai cukup, telahdinazegelen dan sesuai dengan aslinya, P.1.Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan,Kabupaten Boyolali Nomor : 101/14/II/2003 tanggal 01 Maret 2003, bermeteraicukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, P.2.3 Surat Keterangan Ghoib yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, Kecamatan,Kabupaten Boyolali Nomor : 400/267
24 — 6
Buya Hamka dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz IV halaman 267 yangdiambil alih majelis sebagai pendapat sendiri, menyatakan bahwa yang dimaksuddengan Bulugun Nikah (Sampai umur untuk menikah) diartikan dengan dewasa,tetapi kedewasaan itu bukanlah tergantung pada umur melainkan bergantungpada kecerdasan/kedewasaan berfikir, karena itu ada orang jika dilihat dariusianya masih sangat muda tetapi sudah memiliki sikap dewasa, sebaliknya adayang usianya sudah cukup tua tetapi sikapnya belum dewasa.Menimbang
MURTAQIM
24 — 2
Bahwa pada tanggal 2 Agustus 1995, Pemohon melangsungkanpernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi JawaTengah (Kutipan Akta Nikah Nomor : 267/01/VIII/1995 tertanggal 2 bulanAgustus tahun 1995) dan dari pernikahan tersebut pemohon dikaruniallima (5) orang anak, yaitu Rosiati Putri Murtakim, Syamridho HafidzHal 1 dari 9 Penetapan Nomor 48/Pat.P/2019/PN.SkhMurtakim, Khofifah Aulia Murtakim, Faizin Irfan Murtakim, KhotimatulKhoiri
78 — 2
Alat Bukti Surat = ==9= Sess See Se ee1.Foto copy Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor :267/29/VIII/1982tanggal 13 Agustus 1982 yang dikeluarkan oleh Kantor UrusanAgama Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. Alat buktitersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup,selanjutnya diberi tanda P.1l ; ~~~~~~~~~~~~~~~777777772.Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor3302216712730001 tanggal 25 Maret 2009.
7 — 0
SuratFotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KotaPasuruan Nomor : 267/19/XII/1991 tanggal 14 Desember 1991,bermeterai cukup sesuai aslinya (P.);B. Saksi Saksi1. SAKSI 1, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan TukangPijat, tempat kediaman di Kota Pasuruan;Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnyayang pada pokoknya sebagai berikuta. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugatkarena sebagai Ibu Penggugat;b.
14 — 0
PENETAPANNomor 267/Pdt.P/2016/PA.Sby Me) >DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata agama pada tingkat pertama dalam perkara Permohonan PerubahanBiodata yang diajukan oleh:Pemohon I;Pemohon II;Untuk selanjutnya Pemohon dan Pemohon Il disebut juga ParaPemohon;Pengadilan Agama tersebut;Setelah membaca suratsurat perkara;Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Pemohon Il serta memeriksabuktibukti;TENTANG DUDUK PERKARABahwa
16 — 1
Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Pasarkliwon Kota Surakarta Nomor 267/45/VIII/1998 tanggal21 Agustus 1998, telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan denganaslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;c.
17 — 10
267 / Pid.B / 2014 / PN Dps
PUTUSANNomor 267 / Pid.B / 2014 / PN Dps DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkaraperkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acarabiasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : Yoyok Siswoyo, tempat/tgl lahir, Magetan/ 24 Juni 1978, umur 35 tahun, jeniskelamin lakilaki, Kebangsaan Indonesia, alamat JI.
26 — 14
Buya Hamka dalam Kitabnya Tafsir Al azhar JuzIV halaman 267 yang diambil alih majelis sebagai pendapat sendiri,menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Bulugun Nikah (sampai umuruntuk menikah) diartikan dengan dewasa, tetapi kedewasaan itu bukanlahtergantung pada umur melainkan bergantung pada kecerdasan/kedewasaanberfikir, Karena itu ada orang jika dilihat dari usianya masih sangat mudatetapi sudah memiliki sikap dewasa, sebaliknya ada yang usianya sudahcukup tua tetapi sikapnya belum dewasa.Menimbang
29 — 15
Buya Hamka dalam KitabnyaTafsir Al azhar Juz IV halaman 267 yang diambil alih menjadipertimbangan majelis, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Bulugun Nikah (sampai umur untuk menikah) diartikan dengandewasa, tetapi kedewasaan itu bukanlah tergantung pada umurmelainkan bergantung pada kecerdasan/kedewasaan berfikir.Menimbang, bahwa majelis hakim berdasarkan pengamatannyadipersidangan dengan menitikberatkan dari mental calon mempelai lakilaki dengan memandang sikap dan tingkah lakunya terbukti telahdewasa
19 — 9
tersebut memberi kebebasan bagi hakimuntuk membentuk hukum dalam perkara ini, sepanjang dengan muatanpertimbangan rasa keadilan dan dengan memperhtikan nilainilai hukum yanghidup dalam masyarakat (Ps.229 Kompilasi Hukum Islam).Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai, baikalquran maupun al hadist tidak mempersoalkannya, oleh karena itu tanpamengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurut pendapat fakarIslam Prof.Buya Hamka dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz V halaman 267
26 — 21
Buya Hamka dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz TV halaman 267 yang diambiloealih majelis sebagai pendapat sendiri, menyatakan bahwa yang dimaksud denganBulugun Nikah (sampai umur untuk menikah) diartikan dengan dewasa, tetapikedewasaan itu bukanlah tergantung pada umur melainkan bergantung pada kecerdasan/kedewasaan berfikir, karena itu ada orang jika dilihat dari usianya masih sangat mudatetapi sudah memiliki sikap dewasa, sebaliknya ada yang usianya sudah cukup tua tetapisikapnya belum dewasa.Menimbang
22 — 10
tersebut memberi kebebasan bagi hakimuntuk membentuk hukum dalam perkara ini, sepanjang dengan muatanpertimbangan rasa keadilan dan dengan memperhatikan nilainilai hukum yanghidup dalam masyarakat (Ps.229 Kompilasi Hukum Islam).Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai, baik alquran maupun al hadist tidak mempersoalkannya, oleh karena itu tanpamengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurut pendapat fakarIslam Prof.Buya Hamka dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz IV halaman 267
37 — 16
Pemohon dibacakan tanpaperubahan.Bahwa di persidangan, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis yangtelah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, berupa:1.Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 148/1976 yang dikeluarkan oleh PencatatNikah KUA Temon Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakartatanggal 18 Oktober 1976 (bukti P.1);Fotokopi Kartu Keluarga No. 3672082311070092 yang dikeluarkan olehCamat Citangkil Kota Cilegon tanggal 18 Agustus 2009 (bukti 2);Fotokopi Surat keterangan Kematian No. 267
48 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
) Tahun 2017 Nomor SPPT (NOP).52.01.020.014.0040064.0 Atas nama Sahran, Letak Objek Pajak di DesaMesanggok, Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat tahun 2017tertanggal Pembayaran 17 Juli 2017;16.Duplikat Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan (SPPTPBB) Tahun 2017 atas nama Sahran yang Objeknyaterletak di Subak Mesanggok dan diterbitkan oleh Kepala DinasPendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) tanggal 28Februari 2017;17.Bukti Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 267
OKI WIBOWO
41 — 5
Bahwa telah dilangsungkan perkawinan orang tua Pemohon yang bernamaNgadiyono dengan Subiyati pada tanggal 22 Maret 1990 berdasarkanKutipan Akta Nikah / Perkawinan No. 267/07/III/90 tertanggal 20 Maret 1990yang dikeluarkanoleh KUA Kec. Berbah;2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan Pemohon di Sleman padatanggal 03 Oktober 1990 berdasarkan kutipan akta Kelahiran yangdikeluarkan oleh kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan KabupatenSleman No. 03712/R/2001 Tertanggal 11 Juli 2001;3.
361 — 36
sehubungan dengan permintaan bandingtersebut,Jaksa Penuntut Umum telahmengajukan memoribandingpadatanggal 28 Pebruari 2018,sedangkanTerdakwatidakmengajukankontramemori banding ;Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada PengadilanTingkat Banding sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkarabanding tanggal 28 Pebruari 2018 Nomor W16U2/266/HK.01/02/2018ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan surat pemberitahuanmemeriksa berkas perkara kepada Terdakwa tanggal 28 Pebruari 2018Nomor W16U2/267
236 — 54
SUHERI menerima laporanPemohon yang dituangkan dalam Laporan Polisi Nomor: LP / 1870 / X /2016 /SU/ RESLBH, tanggal 07 Oktober 2016, tentang tindak pidanaseorang dokter yang dengan sengaja memberikan surat keteranganpalsu tentang ada atau tidaknya, kelemahan atau cacat, sebagaimanadimaksud pasal 267 ayat (1) dari KUHPidana;B.
oleh karena dikabulkan atau tidaknya petitum tersebuttergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitumpetitum lainnyasehingga petitum tersebut akan dipertimbangkan kemudian setelahpetitumpetitum lainnya dipertimbangkan;Menimbang, bahwa mengenai Petitum ke 2 dari PermohonanPemohon yang memohon agar Hakim yang mengadili perkara inimenyatakan penghentian penyidikan kasus Dengan sengajamemberikan surat keterangan palsu tentang ada tidaknya penyakit,kelemahan atau cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267
Penghentian Penyidikan Demi Hukum, atas alasan nebis in idemkarena ternyata apa yang disangkakan kepada tersangka merupakantindak pidana yang pernah dituntut dan diadili, dan putusan sudahmemperoleh kekuatan hukum tetap, tersangka meninggal duniamaupun karena alasan kadaluarsa sebagaimana Pasal 78 KUHP ;Menimbang, bahwa Termohon telah melakukan penyidikanTindak Pidana Dengan sengaja memberikan surat keterangan palsutentang ada tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat sebagaimanadimaksud dalam Pasal 267
165 — 111
Nomor: 33/ SPPB/ DAK/ DIKPORA/ V/ 2012- SDN 195 Pinrang Nomor: 32/ SPPB/ DAK/ DIKPORA/ V/ 2012- SDN 119 Pinrang Nomor: 70/ SPPB/ DAK/ DIKPORA/ V/ 2012- SDN 132 Pinrang Nomor: 55/ SPPB/ DAK/ DIKPORA/ V/ 2012- SDN 194 Pinrang Nomor: 36/ SPPB/ DAK/ DIKPORA/ V/ 2012- SDN 184 Pinrang Nomor: 17/ SPPB/ DAK/ DIKPORA/ V/ 2012- SDN 151 Pinrang Nomor: 66/ SPPB/ DAK/ DIKPORA/ V/ 2012- SDN 154 Pinrang Nomor: 15/ SPPB/ DAK/ DIKPORA/ V/ 2012- SDN 274 Pinrang Nomor: 18/ SPPB/ DAK/ DIKPORA/ V/ 2012- SDN 267
Baru 10.000.00014 SDN 154 Pinran 30.000.00015 SDN 267 Pinrang 30.000.00016 SDN 184 Pinrang 30.000.00017 SDN 274 Pinrang 30.000.000 Hal.4 dari 67hal.
Baru 10.000.00014 SDN 154 Pinran 30.000.00015 SDN 267 Pinrang 30.000.00016 SDN 184 Pinrang 30.000.00017 SDN 274 Pinrang 30.000.00018 SD Inp Baruppu 30.000.00019 SDN 43 Pinrang 30.000.00020 SDN 221 Pinrang 30.000.00021 SDN 42 Pinrang 30.000.00022 SDN 163 Pinrang 30.000.00023 SDN 264 Pinrang 30.000.000 Hal.17 dari 67 hal.Put.No.36/Pid.Sus.TPK/2018/PT.Mks 24 SDN 38 Pinrang 40.000.00025 SDN 140 Pinrang 30.000.00026 SDN 47 Pinrang 30.000.00027 SDN 45 Pinrang 30.000.00028 SDN 223 Pinrang 40.000.00029 SD
DIKPORA/ V/ 2012SDN 195 Pinrang Nomor: 32/ SPPB/DAK/ DIKPORA/ V/ 2012SDN 119 Pinrang Nomor: 70/ SPPB/ DAK/ DIKPORA/ V/ 2012SDN 132 Pinrang Nomor: 55/ SPPB/DAK/ DIKPORA/ V/ 2012SDN 194 Pinrang Nomor: 36/ SPPB/DAK/ DIKPORA/ V/ 2012Hal.30 dari 67 hal.Put.No.36/Pid.Sus.TPK/2018/PT.Mks SDN 184 Pinrang Nomor: 17/ SPPB/DAK/ DIKPORA/ V/ 2012 SDN 151 Pinrang Nomor: 66/ SPPB/DAK/ DIKPORA/ V/ 2012 SDN 154 Pinrang Nomor: 15/ SPPB/DAK/ DIKPORA/ V/ 2012 SDN 274 Pinrang Nomor: 18/ SPPB/DAK/ DIKPORA/ V/ 2012 SDN 267
DIKPORA/ V/ 2012SDN 116 Pinrang Nomor: 33/ SPPB/ DAK/ DIKPORA/ V/ 2012SDN 195 Pinrang Nomor: 32/ SPPB/ DAK/ DIKPORA/ V/ 2012SDN 119 Pinrang Nomor: 70/ SPPB/ DAK/ DIKPORA/ V/ 2012SDN 132 Pinrang Nomor: 55/ SPPB/ DAK/ DIKPORA/ V/ 2012SDN 194 Pinrang Nomor: 36/ SPPB/ DAK/ DIKPORA/ V/ 2012SDN 184 Pinrang Nomor: 17/ SPPB/DAK/ DIKPORA/ V/ 2012SDN 151 Pinrang Nomor: 66/ SPPB/ DAK/ DIKPORA/ V/ 2012SDN 154 Pinrang Nomor: 15/ SPPB/ DAK/ DIKPORA/ V/ 2012SDN 274 Pinrang Nomor: 18/ SPPB/ DAK/ DIKPORA/ V/ 2012SDN 267
DIKPORA/ V/ 2012SDN 116 Pinrang Nomor: 33/ SPPB/ DAK/ DIKPORA/ V/ 2012SDN 195 Pinrang Nomor: 32/ SPPB/ DAK/ DIKPORA/ V/ 2012SDN 119 Pinrang Nomor: 70/ SPPB/ DAK/ DIKPORA/ V/ 2012SDN 132 Pinrang Nomor: 55/ SPPB/ DAK/ DIKPORA/ V/ 2012SDN 194 Pinrang Nomor: 36/ SPPB/ DAK/ DIKPORA/ V/ 2012SDN 184 Pinrang Nomor: 17/ SPPB/ DAK/ DIKPORA/ V/ 2012SDN 151 Pinrang Nomor: 66/ SPPB/ DAK/ DIKPORA/ V/ 2012SDN 154 Pinrang Nomor: 15/ SPPB/ DAK/ DIKPORA/ V/ 2012SDN 274 Pinrang Nomor: 18/ SPPB/ DAK/ DIKPORA/ V/ 2012SDN 267