Ditemukan 11437 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 12-09-2019 — Putus : 11-11-2019 — Upload : 10-11-2021
Putusan PT SURABAYA Nomor 603/PDT/2019/PT SBY
Tanggal 11 Nopember 2019 — Pembanding/Tergugat : PT. Prima Master Bank , Prima Bank Diwakili Oleh : Imanuel Yudi Indra Putranda
Terbanding/Penggugat : Anugrah Yudo Witjaksono
Terbanding/Turut Tergugat : Otoritas Jasa Keuangan Regional IV
412 — 228
  • Oleh karenanya Tindakan Penggugat dalam hal ini adalahbertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskan dengan Pasal 1340KUHPerdata;2.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 03-09-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 485/PDT/2019/PT SMG
Tanggal 26 September 2019 — Pembanding/Penggugat II : M UMAR SYAHID
Terbanding/Tergugat III : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang kpknl Semarang
Terbanding/Tergugat I : PT.Bank Negara Indonsia PerseroTbk Pusat JAKARTA CQ PT. Bank Negara Indonsia PerseroTbk Cabang Kudus
Terbanding/Tergugat IV : Kementrian Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia Kantor wilayah Jawa Tengah
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Purwodadi Kabupaten Grobogan
Turut Terbanding/Penggugat V : NGADIMIN
Turut Terbanding/Penggugat III : AGUS RIYANTO
Turut Terbanding/Penggugat I : ISTANTO
Turut Terbanding/Penggugat IV : RAMIJAN
49 — 39
  • Republik Indonesia yang menyebutkan sebagai berikut :a) Yurisprundensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.4K/RUP/1958 menyebutkan bahwa untuk dapat menggugat diPengadilan Negeri maka syarat mutlaknya harus ada perselisinanhukum antara pihak yang berperkara;b) Keputusan MA RI No. 294K/SIP/1971 tanggal 07071971yang mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orangyang mempunyai hubungan hukum.8) Bahwa sudah sangat jelas dan terang gugatan yang diajukanoleh Para Penggugat tidak sesuai dengan prinsip partai
Pengadilan PN BANTA ENG Pidana Umum Kejahatan terhadap kemerdekaan orang lain
Register : 17-11-2014 — Putus : 20-04-2015 — Upload : 31-08-2015
Putusan PN BANTA ENG Nomor 100/Pid.B/2014/PN.Ban.
Tanggal 20 April 2015 — - H. Kr. JUMATTA Bin Kr. CEKKE - Ir. H. ANDI RILMAN ABDULLAH Bin ABDULLAH
114 — 707
  • Halim yangsaat itu menjabat anggota DPRD Bantaeng, sehubungan dengan rekamanpidato mereka di rumah Azikin Sultan di Makassar yang mengatakan Bupati jarang ballose (artinya: Bupati kuda rakus);Bahwa Terdakwa Il Andi Rilman ingin mendengar penjelasan dari AnasHasan dan Nurdin Halim karena Terdakwa Il adalah adik kandung Bupatiyang tidak terima dengan katakata penghinaan yang ditujukan kepadaBupati, selain itu karena Terdakwa Il adalah ketua DPD propinsi dari partaiBarnas, dan Anas Hasan berasal dari partai
Pengadilan PN PASAMAN BARAT Pidana Umum
Register : 10-11-2020 — Putus : 17-11-2020 — Upload : 28-01-2021
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 158/Pid.Sus/2020/PN Psb
Tanggal 17 Nopember 2020 — ZULPIYAN, S.H. Pgl. JON
122 — 291
  • Erick Hariyona dengan mengajungkan tanda tiga jari,sebagai wujud bahwa terdakwa mendukung semua calon dan bersifat netraldalam pemilukada ini, majelis mempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam Undangundang Nomor 6 Tahun 2014 tentangDesa terdapat larangan bahwa kepala desa atau (Wali nagari dalam konteks ini)dilarang untuk ikut serta dalam politik praktis, tidak bisa menjadi pengurus partaipolitik atau anggota partai politik dan tidak dapat juga menjadi tim kampanye atautim sukses peserta
Pengadilan PN BLORA Pidana Khusus Lain-lain
Putus : 06-09-2016 — Upload : 20-09-2016
Putusan PN BLORA Nomor Nomor 115/Pid.SUS/2016/PN Bla
Tanggal 6 September 2016 — SUDJAN BIN RAJI.
66 — 10
  • berdasarkan ketentuan Peraturan MenteriPerdagangan RI Nomor 15/MDAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan danPenyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, yang dimaksud denganHalaman 25 dari 34 Putusan Nomor 115/Pid.SUS/2016/PN BlaDistributor adalah perusahan perseorangan atau badan usaha, baik yangberbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh produsenberdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukan pembelian,penyimpanan, penyaluran, dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 06-11-2014 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1518 K/Pdt/2014
Tanggal 6 Nopember 2014 — Dr. DIPO ALAM, SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA 2009-2014, SEKRETARIAT KABINET VS ELMAN SARAGIH, selaku PIMPINAN REDAKSI METRO TV, DK
118 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Denganpernyataan di atas Tergugat juga telah menyimpulkan antara lainbahwa Metro TV Media Indonesia terus menerus menjelekkanpemerintah, karena harian Media Indonesia dan Metro TV adalah milikpolitisi Partai Golkar organisasi Nasional Demokrat yang dipimpin SuryaPaloh;4. Bahwa dengan adanya pernyataan yang dilakukan oleh Tergugattersebut telah menjatuhkan kredibilitas Para Penggugat sebagai mediayang telah dipercayai oleh masyarakat luas di Indonesia atas kualitaspemberitaannya selama ini;5.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 27-04-2016 — Upload : 09-11-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 151/Pdt.G/2015/PN.Sby
Tanggal 27 April 2016 — DAMARDJATI UTOMO melawan EMILIA SINATRA Dkk
68 — 11
  • Dalam kasus tersebut,tindakan menarik C sebagai pihak tergugat adalah keliru, karma C tidakmempunyai hubungan hukum dengan A tentang kasus yang diperkarakan.Tindakan A bertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskanPutusan No. 151/Pdt.G/2015/PN.Sby. Hal. 11Pasal 1340 KUH Perdata.Oleh karena itu, C dapat mengajukan excepiio inpersona dengan alasan pihak yang ditarik sebagai tergugal keliru."
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 06-06-2018 — Putus : 25-10-2018 — Upload : 29-10-2018
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 20/G/2018/PTUN.BNA
Tanggal 25 Oktober 2018 — Penggugat:
ALAMSYAH
Tergugat:
BUPATI ACEH TENGGARA
113 — 33
  • kepentingan umumMembuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga,pihak lain, dan/atau golongan tertentu;menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukannya;menjadi pengurus partai
Pengadilan PN MAGELANG Perdata Tanah
Register : 14-08-2007 — Putus : 17-03-2008 — Upload : 16-11-2011
Putusan PN MAGELANG Nomor 21/PDT.G/2007/PN.MGL.
Tanggal 17 Maret 2008 — ZUBAIDAH. Sebagai : PENGGUGAT Melawan : 1. SRI NADIROH. Sebagai : TERGUGAT I ; 2. ASRORI WAHID. Sebagai : TERGUGAT II : 3. PEMERINTAH KOTA MAGELANG. Sebagai : TURUT TERGUGAT ;
98 — 29
  • untuk perluasan GOR SamaptaMagelang tapi saksi tidak tahu ada pegawai PemkotMagelang yang kasih tahu ;e Bahwa kalau tanah saksi seumpanma dibeli PemkotMagelang seharga Rp.270.000/M2 ;e Bahwa jual beli dengan Maryono tidak pakai kwitansidan tidak pakai tanda terima ;e Bahwa tanah yang dibeli Maryono adalah tanah PakJais, Pak Haryono, Pak Bandi dan saksi =;e Bahwa saksi pernah menuntut Maryono dan diberi tambahRp.50.000, saksi tidak ikhlas ;e Bahwa Meryono adalah wakil dari Asrori (tergugatIl), di Partai
Pengadilan PN MARABAHAN Pidana Umum Pembunuhan
Register : 30-10-2013 — Putus : 23-01-2014 — Upload : 05-03-2014
Putusan PN MARABAHAN Nomor 196/Pid.B/2013/PN.Mrb
Tanggal 23 Januari 2014 — BAYU SAPUTRA BIN TAHADI
112 — 76
  • TAUFIKHIDAYAT, S.H, 2) SYAMSUL BAHRI, S.H dan 3) RITAWATI, S.Ag, Advokat/Penasihat Hukum pada LKBH DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yangberkantor di Jalan A.
Pengadilan PN PURWOKERTO Perdata
Register : 28-05-2018 — Putus : 10-10-2018 — Upload : 24-10-2018
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 44/Pdt.G/2018/PN Pwt
Tanggal 10 Oktober 2018 — Penggugat:
KRISTIANUS SALIM SUGIONO
Tergugat:
EDY MULYONO ALIAS TAN SIN LIE
Turut Tergugat:
1.PT.BNI KCU Purwokerto
2.Kantor Agraria dan tata Ruang Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas
40 — 9
  • Bahwa dengan demikian maka menjadikan Gugatan Penggugat tidaklengkap/kurang pihak sehingga mengandung cacat plurium litis consortiumsehingga berakibat pemeriksaan perkara a quo menjadi tidak tuntas dantidak dapat diperiksa secara sempurna serta harus dibatalkan olehMajelis Hakim;Bahwa sudah sangat jelas dan terang gugatan yang diajukan oleh PENGGUGATtidak sesuai dengan prinsip partai kontrak yang digariskan oleh Pasal 1340KUHPerdata sebagaimana tercantum dalam buku M.
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 16-01-2019 — Putus : 29-05-2019 — Upload : 25-06-2019
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 3/G/2019/PTUN.BNA
Tanggal 29 Mei 2019 — Penggugat:
SURYA DHARMA, S.Kep.,
Tergugat:
GUBERNUR ACEH
106 — 45
  • Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atauHalaman 10dari 40 HalamanPutusan Perkara Nomor: 3/G/2019/PTUN.BNALd:16.17.d.
Pengadilan PN SORONG Perdata
Register : 13-01-2014 — Putus : 21-08-2014 — Upload : 12-10-2017
Putusan PN SORONG Nomor 2/Pdt.G/2014/PN.Son
Tanggal 21 Agustus 2014 — Perdata RIZKI EDI melawan SITTI RAHMAWATI HS, dkk
92 — 34
  • Pada putusan perkara gugatan contentiosa yang bersifat deklaratif.Dalam putusan perkara contentiosa (gugatan yang bersifat partai), tidakmelekat ne bis in idem, apabila putusan yang dijatuhkan bersifatdeklaratif, putusan hanya menyatakan bahwa Penggugat mempunyaihak atau mempunyai kedudukan sebagai ahli waris.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 17-05-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 04-09-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 173/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 4 September 2019 — Penggugat:
ROFIANDA NASUTION
Tergugat:
Bupati Batu Bara
74 — 55
  • 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun2017 menentukan bahwa :PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidanaumum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 01-08-2017 — Upload : 29-09-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 297/Pdt/2017/PT SMG
Tanggal 1 Agustus 2017 — Y I M I melawan PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk dkk
54 — 29
  • Mahkamah Agung RepublikIndonesia yang menyebutkan sebagai berikut : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 K/ RUP /1958 menyebutkan bahwa untuk dapat menggugat di PengadilanNegeri maka syarat multaknya harus ada perselisihan hukum antarapihak yang berperkara; Keputusan MARI No. 294 K/SIP/1971 tanggal 07071971,mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yangmempunyai hubungan hukumBahwa sudah sangat jelas dan terang gugatan yang diajukan olehPenggugat tidak sesuai dengan prinsip partai
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 27-09-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 19-12-2019
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 125/G/2019/PTUN.BKL
Tanggal 11 Desember 2019 — Penggugat:
ARRY SETYO BESSY, S.T.
Tergugat:
Gubernur Bengkulu
180 — 114
  • Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;atau,; d.
Pengadilan PA KUNINGAN Perdata Agama
Register : 28-04-2020 — Putus : 22-09-2020 — Upload : 22-09-2020
Putusan PA KUNINGAN Nomor 959/Pdt.G/2020/PA.Kng
Tanggal 22 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
46 — 10
  • Prinsip kontrak partai (partycontract) yang digariskan Pasal 1340 Kitab UndangUndang HukumPerdata (KUH Perdata) yang menegaskan perjanjian hanya mengikatkepada para pihak yang membuatnya, berlaku juga dalam prosespenyelesaian perkara, hanya mengikat pihakpihak yang berperkara saja;Dari pernyataan ini sebenarnya kita dapat menyimpulkan bahwa tidakdimungkinkan apabila Pelawan (pihak ketiga) yang memiliki keberatanbahwa harta kekayaan miliknya dijadikan sita jaminan oleh Terlawan18(awalnya Tergugat)
Pengadilan PA POLEWALI Perdata Agama
Register : 10-11-2020 — Putus : 08-03-2021 — Upload : 08-03-2021
Putusan PA POLEWALI Nomor 667/Pdt.G/2020/PA.Pwl
Tanggal 8 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
113 — 37
  • Insentif : Rp. 1.575.000 Kontribusi Partai : Rp. 5.500.000 Arisan : Rp. 1.030.000 Yarnati : Rp. 1.000.000 Bank BPD Sulselbar : Rp. 16.607.155Jumlah Potongan : Rp. 28.271.851Sisa diterima : Rp. 1.801.145Ampra gaji tersebut akan diajukan sebagai bukti dalam perkara Aquo.Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi pada angka 2 mengenai biayakebutuhan anak sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) tidak berdasaruntuk dikabulkan dalam perkara Aquo karena jaminan anak tetap dipenuhioleh Tergugat rekonvensi termasuk
Pengadilan PN KETAPANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-04-2017 — Putus : 17-10-2017 — Upload : 09-09-2019
Putusan PN KETAPANG Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Ktp
Tanggal 17 Oktober 2017 — Iskandar Bin ALwi Laeqan 1. Salwa 2. Notaris Ayu, SH 3.CQ. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KETAPANG 4. PT. BANK CIMB NIAGA Tbk
174 — 38
  • Akta Hibah termasuk Partij Acte ( Partai Akta ) artinya bahwa Aktatersebut dibuat oleh para pihak dihadapan PPAT, oleh karena ituPPAT hanya menuangkan apa yang disampaikan, dijelaskan dandiakui oleh para pihak ke dalam Akta yang dituangkan. Sejauh apayang disampaikan, dijelaskan dan diakui oleh para pihak itu tidakbertentangan dengan hukum maka PPAT boleh membuat aktanya.Kebenaran atas apa yang disampaikan oleh para pihak adalahtanggung jawab para pihak, bukan tanggung jawab PPAT.6.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pilkada
Register : 03-01-2017 — Putus : 24-01-2017 — Upload : 28-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1 PK/TUN/2017
Tanggal 24 Januari 2017 — KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN VS ARMIN S.Ag., M.Ag DAN WAHID HASYIM LUKMAN, A.Ag;
130 — 285 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., M.H. selaku Caleg DPRD KotaMakassar Dapil V dari Partai Amanat Nasional (PAN), yang padaintinya melaporkan adanya tindakan manipulasi suara berupaperubahan atas perolehan suara yang diperoleh pelapor Drs. H.Abd. Rauf Rahman, S.H., M.H. kemudian berubah menjadiperolehan suara untuk Hasanuddin Leo, S.E., Msi.