Ditemukan 17793 data
TUMIAH
51 — 6
tulis redaksional,misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 50/Padt.P/2019/PN BmsMenimbang, bahwa mekanisme atau caracara melakukan pembetulanakta pecatatan sipil yang mengalami kesalahan tulis redaksional berdasarkanpasal 59 Peraturan Presiden nomor 98 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan TataCara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menyebutkan:Pasal 591) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada DisdukcapilKabupaten/Kota atau UPT
PATMAWATI
52 — 18
Efisien dan efektif;Menimbang bahwa sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 69Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata CaraPendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa untuk dapat tercapainyakemudahan dan efektif serta efisiennya suatu pelayanan pendaftaran pendudukdan pencatatan sipil maka Disdukcapil Kabupaten/Kota dan UPT DisdukcapilKabupaten/Kota antar daerah saling berkoordinasi dalam memberikan pelayanan;Menimbang bahwa dengan berdasarkan prinsip prinsip pelayananpendaftaran
Wiji Harnoto
132 — 9
Pengadilan Negeri tentang peristiwa pentinglainnya; Kutipan Akta Pencatatan Sipil; KK; dan KTPel.Pencatatan atas peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiranmaupun pada kutipan akta kelahiran.Menimbang, bahwa pada Pasal 59 Perpres No 96 tahun 2018 tentangtentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilbahwa:Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil KabupatenKota atau UPT
51 — 27
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil dakwaannya, Penuntut Umummengajukan 2 (dua) bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.297.G/VII/2013/UPT LAB UJI NARKOBA pada Selasa, 19 Juli 2013 dengan kesimpulan bahwabarang bukti Cairan Bening dalam seperangkat alat hisap (bong) dan Plastik Bening bekas pakaiserta Pipa bekas pakai adalah benar mengandung Metamfetamina dan sisa/ residuMetamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undangundang RINomor 35 Tahun
RUBEN WAYONGKERE
95 — 36
pemohon di karuniai1(satu) orang anak yakni Alguero Julio Wayongkere;Bahwa anak pemohon yakni Alguero Julio Wayongkere Lahir di Tidore padaTanggal 11 Juni 2015 akan tetapi terdapat kesalahan dalam penulisan Aktakelahiran anak pemohon, yakni di Akta Tertulis 11 Agustus 2015sebagaimana bukti Akta Lahir Nomor : 8272LT040920190002 buktiterlampir;Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Sos Bahwa anak pemohon lahir Pada Tanggal 11 Juni 2015 berdasarkan suratketerangan lahir dari Dinas Kesehatan UPT
54 — 35
PENETAPANNomor 7/Pdt.P/2017/PN MtpDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan memutus perkara perdatapermohonan pada tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut dalampermohonan dari :VV V WVHOTMAN HABEAHAN, Tempat Lahir di Sumatera Utara, tanggal Lahir 21 April1964, Jenis kelamin Lakilaki, alamat Jalan UPT Riam Kanan Irigasi IlRt.001/Rw., Kelurahan Sungai Batang, Kecamatan Martapura Barat,Kabupaten Banjar, agama Kristen, pekerjaan
33 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
PURBA terjatuh lalu saksi berdiri dan mendekati Terdakwa IMRONSIRAIT dan Terdakwa IMRON SIRAIT terus memakimaki Saksi ROMASIBR PURBA Bujang inam kau, babi kau sehingga Saksi ROMASI BRPURBA kesal dan menampar IMRON SIRAIT sebanyak 1 (satu) kali ;Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi ROMASIBR PURBA mengalami luka di bibir dan bibir saksi mengeluarkan darah halini diperkuat dengan adanya Visum et Repertum Nomor 441/162/VER/PUSK/VII/2014 tanggal 22 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh UPT
18 — 11
tolak olehKantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karangpucung KabupatenCilacap dengan Surat Penolakan Pernikahan No.B94/Kua.01.11.13/PW.O1/VII/2021 tertanggal 01Juli 2021;Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetapdilangsungkan,karena Calon isteri anak Pemohon( Anggun Qurotul Ayunibinti Sugiman ) dalam keadaan sedang hamil (mengandung/ positif) denganusia kehamilan 15 minggu (3,5 bulan), seperti tertera pada SuratKeterangan Sehat Untuk Kawin Nomor: 443.3/09.15/VI//2021 yang dikeluarkan oleh UPT
137 — 20
Fotocopy Surat Keterangan Dokter No : 441.6/55/VIII/2019tanggal 29 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh UPT PuskesmasKec. Ngombol, selanjutnya diberi tanda P.4;5. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SGKCK) Nomor :SKCK/YANMAS/724/VIIIYAN.2.3/2019/SEKNGB, tanggal 28Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian SektorNgombol, selanjutnya diberi tanda P.5;6.
ERMALINA
118 — 104
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), PejabatPencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta PencatatanSipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;Menimbang, bahwa mengenai pembetulan akta Pencatatan Sipil, dalamPasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2018 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil telahdiatur tentang Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagai berikut:(1) Pembetulan akta Pencatan Sipil dilakukan pada DisdukcapilKabupaten/Kota atau UPT
H. MUHAMMAD RAMA PUTRA
57 — 15
Tahun 2013 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwaPembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya danPasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilmenyebutkan bahwa "Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan padaDisdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
NORHAYATI
29 — 20
wonnnnnne Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohontersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT
NORA MANURUNG
27 — 12
Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan RepublikIndonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan darisubjek akta maka kepada Pemohon diperintahkan agar dalam jangkawaktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan PenetapanPengadilan Negeri
10 — 4
Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak kandungPemohon tersebut dengan calon istrinya Bulan Oktasari binti Supu,dengan alasan bahwa Bulan Oktasari binti Supu tersebut telah hamildengan usia kandungan 6 bulan beradarkan Surat Keterangan HamilNomor 53.01/UPT PKMWTP/V/2019, yang dikeluarkan oleh Dokter UPTPuskesmas Watampone, Kecamatan Tanete Riattang Barat, KabupatenBone, pada tanggal 16 Mei 2019.5.
11 — 0
UPT PUSKESMAS Kecamatan Sekaran nomor445/205/413.102.12/2011 ternyata calon isteri anakPemohon telah positf hamil akibat hubungannya dengananak pemohon;Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidakada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimanayang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dankeduanya menyatakan persetujuannya untuk menikahsebagaimana yang dimaksud pasal 6 ayat (1) Undang UndangNomor tahun 1974 jo.
10 — 0
SALINAN PUTUSANNomor : 2612/Pdt.G/2009/PA.CIp.BISMILLAHIR ROHMANIR ROHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama di Cilacap, yang mengadili Perkara Perdata dalam Tingkat Pertamadengan Persidangan Majlis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: PENGGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal diKabupaten Cilacap, yang selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT;Melawan:TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (UPT
9 — 0
Selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dengan tanpahadirnya Tergugat ; === == === == 22 222Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)sebelum melakukan perceraian terlebih dahulu harus memperoleh Surat IzinUntuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang pada instansi tempatPenggugat bekerja ; Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut, Penggugat telahmenyerahkan surat Izin Untuk melakukan Perceraian yang dikeluarkan olehKepala UPT.
ALEKSANDER
22 — 22
dikabulkan;wonnnn Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohontersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT
INGGIT SUKMA HANGGASWARA
21 — 13
neewonnnnn Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohontersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT
Trimini
21 — 15
Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk ;(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PejabatPencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta PencatatanSipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1)Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 TentangPersyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil,menyebutkan:(1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada DisdukcapilKabupaten/Kota atau UPT