Ditemukan 39642 data
50 — 9
Ahmad Yani No. 62Gedong Nasional Rantauprapat,berdasarkan dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2013 yangtelah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapattanggal 14Nopember 2013 No : 195/PKC/2013/PNRAP;selanjutnyadisebut sebagai Penggugat;MelawanJHON FREDDY HUTAGALUNG, S.Kep Umur 27 Tahun, Agama Kristen,Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Honorer di Puskesmas AekPamingke, beralamat di Desa Perkebunan Aek Pamingke (belakangKantor Polsek Kecamatan Aek Natas) Kecamatan Aek
Anmad Yani No. 62Gedong Nasional Rantauprapat, berdasarkandengan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2013 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 14Nopember 2013 No :195/PKC/2013/PNRAP, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidakpula mengutus orang lain mengahadap sebagai wakil atau kKuasanya yang sahmeskipun menurut relas tanggal 06 Desember 2013, tanggal 13 Desember 2013,tangga 20 Desember 2013, dan tanggal 10 Januari 2014 yang dibacakan dalampersidangan
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK TABUNGAN NEGARA (BTN)
Terbanding/Tergugat II : PERUM PERUMNAS CABANG MATARAM
Terbanding/Turut Tergugat : AA Nyoman Alit, S.Kom
68 — 17
M E N G A D I L I:
- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 18 Januari 2023, Nomor 195/Pdt.G/2022/PN Mtr, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding
101 — 35
Sehen DesaFaturika. eModu ModulF 90 Titik ; 65 Unit 25 Unite Titik Lamp 270 Titik 195 Titik 75 Titiku Titik lampu2. Pengadaan dan Lampu Sehen 90 Unit Lampu Sehen 3/65 Unit 25 UnitPemasangan Lampu 14 W,17,8 V; V, Milik PLN;Sehen DesaSaenama. eModu ModulI; 90 Titik ; 65 Unit 25 Unite Titik Lamp 270 Titik 195 Titik 75 TitikU Titik lampu3.
Sehen DesaFaturika. : Modu ModulI 90 Titik 65 Unit 25 Unit Titik eLamp 270 Titik 195 Titik 75 TitikuU qitik lampu2. Pengadaan dan Lampu Sehen 90 Unit Lampu Sehen 3/65 Unit 25 UnitPemasangan Lampu 14 W, 17,8V; V, Milik PLN;Sehen DesaSaenama. s Modu ModulI 90 Titik : 65 Unit 25 Unit Titik Lamp 270 Titik 195 Titik 75 Titiku Yitik lampu3.
Pengadaan dan Lampu Sehen 90 Unit Lampu Sehen 365 Unit 25 UnitPemasangan Lampu 14 W, 17,8V; V, Milik PLN;Sehen Desa Wesey.e eModu Modul 90 Titik 65 Unit 25 Unit Titik eLamp 270 Titik 195 Titik 75 Titiku . lampuJumlah yang tidak dikerjakan75 Unit Lampu Sehen; 75 Unit Modul; 225 Titik Lampu. e Bahwa berdasarkan pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Ahli/Petugas PT.
ADI TEKNIK : Rp.97.50, e Disetorkan kepada Yosef Ola Tokan (Koordinator Sehen PLN Rayon Atambua) untukpembukaan rekening untuk 195 pelanggan Sehen di Bank NTT;e Pembelian Materai untuk pembukaan rekening pelanggan Sehen di Bank NTTsebanyak 585 lembar @Rp.7.000..
ADI TEKNIK) di tiap rumah pelanggan (195 pelanggan).Bahwa syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh calon pelanggan lampu sehen PLNuntuk mendapatkan lampu Sehen adalah sebagai berikut :. KTP yang masih berlaku;. Pembukaan rekening di Bank NTT (tabunganku) dengan Saldo minimal Rp. 500.000, (limaratus ribu rupiah) per pelanggan;. Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik;. Surat Kuasa Pendebetan saldo Pelanggan;.
94 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Aanm.Eks/2014/PN.Dpk Juncto Nomor 74/PDT/2009/PT.BdgJuncto Nomor 133/Pdt.G/2007/PN.Dpk tersebut karena objek tanah yangakan dieksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depoktersebut, pelaksanaannya tidak masuk ke objek tanah yang didalilkanPelawan sebagai tanah miliknya dan tanah yang didalilkan Pelawan tersebutjuga tidak pernah diletakkan sita melalui Putusan maupun Penetapan dariPengadilan Negeri Depok .Judex Facti/Tingkat Pertama telah keliru dalam dalam mengutip danmemahami Pasal 195
Memperhatikan,Pasal 195 ayat (6) HIR serta seluruh peraturan perundangundangan yangberhubungan dengan perkara ini.Atas pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama tersebut Judex Facti/TingkatBanding hanya mempertahankan dan menguatkan tanpa adanya pertimbanganhukum sama sekali, hal tersebut dapat dilihat pada halaman 19 alenia 1, alinea 2dan alinea 3 adalah sebagai berikut:Menimbang, bahwa bahwa keberatankeberatan yang dikemukakan olehPembanding semula Pelawan dalam memori bandingnya tidak perludipertimbangkan
;Sebagaimana Ketentuan Pasal 195 (6) Herzien Indlandsch Reglement(HIR) yang berbunyi:Jika hal menjalankan putusan itu dibantah, dan juga jika yangmembantahnya itu orang lain, oleh karena barang yang disita itu diakuinyasebagai miliknya, maka hal itu serta segala perselisinan tentang upaya paksayang diperintahkan itu, dihadapkan kepada pengadilan negeri, yang dalamdaerah hukumnya terjadi hal menjalankankan putusan itu, serta diputuskanjuga oleh pengadilan itu.Putusan MA Nomor 996K/Pdt/1989, bahwa
Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Pelawan)berpendapat dan memohon agar membatalkan putusan Putusan PengadilanTinggi Bandung Nomor 4/Pdt/2016/PT.Bdg tertanggal 3 Februari 2016danmembatalkan Putusan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor116/Pdt.Plw/2014/PN.Dpk tertanggal 2 Maret 2015;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusanJudex Facti tidak salah menerapkan hukum, sebab telah sesuai denganketentuan Pasal 195
97 — 8
M2 dan Nomor : 195 dengan luas tanah 1.560. M2, namapemegang hak : Haji Abdul Wahab Lubis Sarjana Hukum, yang terletak diJin. Panglima Denai no.118, Kelurahan Amplas, Kecamatan Medan Ampas,Kota Medan;Bahwa tahun 2007 Penggugat (Hj. Syamroh Nasution Binti H. SyahiddinNasution) dan Alm. H. Abdul Wahab Lubis bin H. M. Fahri Lubis membelisebidang tanah dengan alas hak tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor :534 dengan luas tanah :638. M2, nama pemegang hak : Hj.
Sebidang Tanah yang luasnya 1.946 M2 dan 1.560 M2, berdiridiatasnya satu bangunan rumah permanen dengan alas hak tanahSertifikat Hak Milik Nomor :194 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 195,Nama Pemegang Hak : Haji Abdul Wahab Lubis SH., yang terletak diJin. Panglima Denai No. Kelurahan Amplas, Kecamatan MedanAmplas, Kota Medan;. Sebidang tanah yang luasnya 638 M2 dengan Alas Hak TanahSertifikat Hak Milik Nomor :534 Nama Pemegang Hak : HajjahSyamroh Nasution, yang terletak di Jin. Kapten M.
Sebidang Tanah yang luasnya 1.946 M2 dan 1.560 M2, berdiridiatasnya satu bangunan rumah permanen dengan alas hak tanahSertifikat Hak Milik Nomor :194 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 195,Nama Pemegang Hak : Haji Abdul Wahab Lubis SH., yang terletak diJin. Panglima Denai No. Kelurahan Amplas, Kecamatan MedanAmplas, Kota Medan;6. Sebidang tanah yang luasnya 638 M2 dengan Alas Hak TanahSertifikat Hak Milik Nomor :534 Nama Pemegang Hak : HajjahSyamroh Nasution, yang terletak di Jin. Kapten M.
Jamil Lubis No.7D, KelurahanTembung, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan;Sebidang Tanah yang luasnya 1.946 M2 dan 1.560 M2, berdiridiatasnya satu bangunan rumah permanen dengan alas hak tanahSertifikat Hak Milik Nomor :194 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 195,Nama Pemegang Hak : Haji Abdul Wahab Lubis SH., yang terletak diJin.
17 — 7
Paruga, Kec.Rasanae Barat Kota Bimadalam hal ini berdasarkan surat kuasa tanggal 9 Juli 2019yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama BimaNomor 195/Sk.Khusus/2019/PA.Bm tanggal 10 Juli 2019memberikan kuasa kepada., Agus Hartawan F, SH.,Sumantri DJ, SH dan St.
76 — 30
yang merupakan bagian tak terpisahkan denganpenetapan ini ;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut diatas ;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon telah mengajukanpermohonan pencabutan permohonannya ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidakbertentangan dengan hukum, maka patut untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perkara ini diajukan olehPemohon, maka berdasarkan Pasal 145 ayat (4), 193 dan 195
1.ARIEL DENNY PASANGKIN S.H
3.SEPTIYANA RAHAYU, S.H.
Terdakwa:
VITO MANURIP
29 — 0
senjata penusuk;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa VITO MANURIP selama 10 (sepuluh) bulan
- penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan:
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan agar barang bukti berupa:
1 (satu) / sebilah senjata tajam jenis tombak yang terbuat dari besi biasa dengan panjang keseluruhan 195
PT. PANCAJAYA ANEKAKARSA diwalikli oleh ELBINER SILITONGA, MBA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG
Intervensi:
Rami br Ginting
159 — 104
Bahwa benar sebelumnya Tergugat juga ada menerbitkan Sertipikat HakGuna Bangunan No.648/Lau Bakeri terdaftar atas nama PerseroanTerbatas Pancajaya Anekakarsa, untuk bidang tanah seluas 90.823 M2(Surat Ukur No.552/Lau Bakeri/1998 berdasarkan Keputusan KepalaPutusan No. 47/G/2018/PTUNMDN him. 13Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera UtaraNo.195/HGB/22.04/98 tanggal 1451998, Penerbitan tanggal 12=8=1998.4.
Bahwa perbuatan Tergugat dalam memproses Sertipikat Hak GunaBangunan No.648/Lau Bakeri terdaftar atas nama Perseroan TerbatasPancajaya Aneka Karsa, untuk bidang tanah seluas 90.823 M2 (SuratUkur No.552/Lau Bakeri/1998 berdasarkan Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera UtaraNo.195/HGB/22.04/98 tanggal 1451998, Penerbitan tanggal12=8=1998. telah sesuai dengan Undang Undang Dasar Nomor 5 Tahun1960Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria, Pasal 14 sampaidengan 23
denganPasal 45 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.5.Bahwa perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak GunaBangunan No.648/Lau Bakeri terdaftar atas nama Perseroan TerbatasPancajaya Aneka Karsa, untuk bidang tanah seluas 90.823 M2 (Surat UkurNo.552/Lau Bakeri/1998 berdasarkan Keputusan Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera UtaraNo.195
/HGB/22.04/98 tanggal 1451998, sehingga Penggugatseharusnya juga menggugat Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Sumatera Utara selaku pihak yang menerbitkanKeputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional PropinsiSumatera Utara No.195/HGB/22.04/98 tanggal 1451998 yang kemudiandijadikan dasar oleh Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Guna BangunanPutusan No. 47/G/2018/PTUNMDN him. 16No.648/Lau Bakeri terdaftar atas nama Perseroan Terbatas PancajayaAnekakarsa.6.Bahwa Sertipikat
Bahwa benar sebelumnya Tergugat juga ada menerbitkan Sertipikat HakGuna Bangunan No.648/Lau Bakeri terdaftar atas nama PerseroanTerbatas Pancajaya Anekakarsa, untuk bidang tanah seluas 90.823 M2(Surat Ukur No.552/Lau Bakeri/1998 berdasarkan Keputusan KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera UtaraNo.195/HGB/22.04/98 tanggal 1451998, Penerbitan tanggal 12=8=1998.Putusan No. 47/G/2018/PTUNMDN him. 185.
37 — 7
Wahya KP010121/195/1445/19311/26/DKK sebagai dokter pemeriksa pada Poliklinik Kepolisian Resort KotaTasikmalaya;Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat(1) huruf a UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan di persidangan, terdakwa menyatakantelah mengerti dan memahami isinya, serta terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ataueksepsi ; Menimbang, bahwa untuk membuktikan
Wahya KP010121/195/1445/19311/26/DKK sebagai dokter pemeriksa pada Poliklinik KepolisianResort Kota Tasikmalaya;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaianperbuatan terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidanaberdasarkan pasal yang didakwakan;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika;AtauKedua : melanggar Pasal 127 ayat
Wahya KP010121/195/1445/19311/26/DKK sebagai dokter pemeriksa pada Poliklinik Kepolisian Resort KotaTasikmalaya, sehingga perbuatan terdakwa menghisap daun ganja tersebut bertentangan denganketentuan Pasal 8 Undangundang Nomor 35 Tahun 2009, karena itu perbuatan terdakwa merupakanbentuk dari penyalahgunaan Narkotika Golongan I;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas, maka perbuatanterdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Kedua, sehinggadakwaan
Terbanding/Penuntut Umum I : ERHAN LIDIANSYAH, S.H.
Terbanding/Penuntut Umum II : WIDI SULISTYO, S.H
86 — 44
Pegadaian(Persero) Singkawang Nomor: 195/10884.01/2019 tanggal 10 Juli 2019,telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buahpipa kaca yang masih terdapat Narkotika jenis shabu berat kotor 1,08 gram,dan 1 (satu) paket kantong plastik klip berisi diduga Narkotika jenis shabuberat bersih 0,02 gram;Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor :LP19.107.99.20.05.0620.K Tanggal 9 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Dra. Yanuarti, Apt.
Pegadaian(Persero) Singkawang Nomor:195/10884.01/2019 tanggal 10 Juli 2019, telahmelakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) buah pipakaca yang masih terdapat Narkotika jenis shabu berat kotor 1,08 gram, dan 1Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 185/PID.SUS/2019/PT PTK(satu) paket kantong plastik klip berisi diduga Narkotika jenis shabu beratbersih 0,02 gram;Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POMNomor: LP19.107.99.20.05.0620.K Tanggal 9 Juli 2019 yang dibuat danditanda tangani
Pegadaian(Persero) Singkawang Nomor:195/10884.01/2019 tanggal 10 Juli 2019, telahmelakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) buah pipakaca yang masih terdapat Narkotika jenis shabu berat kotor 1,08 gram, dan 1(satu) paket kantong plastik klip berisi diduga Narkotika jenis shabu beratbersih 0,02 gram;Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor:LP19.107.99.20.05.0620.K Tanggal O09 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Dra. Yanuarti, Apt.
80 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa keputusan Pengadilan Tinggi melanggar ketentuan Pasal 195 Rbg,maka oleh karenanya putusan a quo harus dibatalkan;Bahwa keputusan Pengadilan Tinggi jelas telah melanggar ketentuan Pasal195 Rbg karena dalam keputusan Pengadilan Tinggi tersebut tidak memuatketerangan secara ringkas dan jelas antara lain mengenai gugatan yangmeliputi dasar hukum (rechtground) dan dasar fakta (feitelijke ground) dalilatau posita gugatan, tidak memuat jawaban paling tidak mengenai pokokutama dalil bantahan yang dikemukakan
Tergugat, baik bantahan formilberupa eksepsi (ekceptie objection) maupun bantahan terhadap pokokperkara (verweer ten principle), kemudian dasardasar pertimbanganputusan termasuk pembuktian dan pasalpasal peraturan perundangundangan yang menjadi landasan rujukan putusan.Bahwa syaratsyarat putusan yang ditentukan dalam Pasal 195 Rbgtersebut adalah bersifat imperatif atau hukum memaksa (dwingenrecht,mandatory rule) karena terdapat di dalam perkataan harus.
No. 2221 K/Pdt/2008pokokpokok utama bantahan yang dikemukakan oleh Tergugat dan pasalpasal peraturan perundangundangan yang menjadi rujukan putusan samasekali tidak terlihat dalam keputusan Pengadilan Tinggi, dan oleh karenakeputusan Pengadilan Tinggi telah melanggar ketentuan Pasal 195 Rbg,maka oleh karenanya keputusan Pengadilan Tinggi tersebut harusdibatalkan;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:mengenai alasanalasan ke 1 s/d 8: bahwa alasan tersebut tidak
1.M.BUSTANUL ARIFIN,SH,MH.
2.ELI TUTIK SASMITA, SH
3.NI MADE SAPTINI
Terdakwa:
SOFIAN Alias OPEK
243 — 35
dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Blade warna hitam tanpa nomor polisi;
- 2 (dua) batang Kayu gelondongan (log) jenis merak/sengon dengan ukuran:
Diameter 27 cm x panjang 195
Menyatakan barang bukti berupa . 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Blade wama hitam tanpa nomorpolisi; 2 (dua) batang Kayu gelondongan (log) jenis merak/sengon denganukuran:Diameter 27 cm x panjang 195 cm = 011 m3;Diameter 25 cm x paniang 200 cm = 0,10 m3:Jumlah =0,21 m3.Dirampas untuk Negara4.
dan penahananterhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agarTerdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidanganuntuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 716/Pid.B.LH/2020/PN MtrMenimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda MotorHonda Blade warna hitam tanpa nomor polisi, 2 (dua) batang Kayu gelondongan(log) jenis merak/sengon dengan ukuran: Diameter 27 cm x panjang 195
Menetapkan barang bukti berupa: 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Blade warna hitam tanpa nomor polisi; 2 (dua) batang Kayu gelondongan (log) jenis merak/sengon denganukuran:Diameter 27 cm x panjang 195 cm =0.11 meter kibik;Diameter 25 cm x paniang 200 cm = 0.10 meter kibik;Jumlah = 0.21 meter kibikDirampas Untuk Negara;6.
85 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
., yang telah berkekuatan hukum tetap;Bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung RI telah membatalkan putusanJudex Facti karena salah menerapkan hukum pembuktian ini sebagaimanaPutusan Mahkamah Agung Nomor 881 K/SIP/1972 tanggal 16 Januari 1978yang pertimbangannya sebagai berikut:Keputusan Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri harus dibatalkan karenasalah menerapkan hukum;Tentang putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang lalai memenuhisyaratsyarat Pasal 189 ayat 1 dan 2 Rbg juncto Pasal 195 ayat 1 dan
oleh peraturan perundangundangan yangmengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;Bahwa Pengadilan Negeri Pematangsiantar telah lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan dalam hukum acara perdata sehingga dengankelalaian tersebut mengakibatkan putusan Pengadilan NegeriPematangsiantar menjadi tidak sesuai dengan ketentuan hukum khususnyahukum acara perdata yang berlaku;Bahwa Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang lalai memenuhi syaratPasal 189 ayat 1 dan 2 Rbg juncto Pasal 195
ayat 1 dan 2 Rbg karenadalam perkara gugatan yang diajukan Pemohon Kasasi Pengadilan NegeriPematangsiantar sama sekali tidak memeriksa dan mempertimbangkandengan cermat dalildalil maupun buktibukti yang Pembanding ajukan;Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar denganmempertimbangkan hukum yang demikian jelas bertentangan dengan Pasal23 ayat 1 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 jis 189 ayat 1 dan 2 Rbgdan Pasal 195 ayat 1 dan 2 Rbg serta butir 3 dan 4 dari Surat EdaranMahkamah Agung RI Nomor
7 — 0
195/Pdt.P/2018/PA.Sda
19 — 1
195/Pdt.G/2017/PA.Tnk
14 — 0
195/Pdt.P/2015/PA.Bwi
10 — 1
195/Pdt.P/2022/PA.Jbg
15 — 12
195/Pdt.P/2022/PA.Tgrs
19 — 1
195/Pdt.G/2009/PA.Bwi