Ditemukan 11447 data
21 — 3
Fotocopy Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Anggota DPR RI atas namaPenggugat (PENGGUGAT) tanggal 15 April 2013 (bermaterai cukup),kemudian diberi kode T 10;11.Fotocopy dari foto balino pencalonan Penggugat (PENGGUGAT)sebagai Calon Legislatif DPR RI Dapil Lampung dari partai PKPIndonesia (bermaterai cukup), kKemudian diberi kode T 11;Il Bukti SaksiSAKSI 1, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempattinggal di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Lampung Barat, yang telahmemberikan keterangan
MUSTOFA KAMIL
Tergugat:
KEPALA DESA BILANGAN
150 — 75
Menjadi pengurus partai politik;h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, DPR RI,DPD RI, DPR daerah Propinsi, DPR daerah Kabupaten, dan jabatanlain yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan;j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/ataukampanye pemilinan kepala daerah; melanggar sumpah dan/atau janjijabatan; dank.
1.Marno
2.SUPRIADI
3.IPAN DOPI
Tergugat:
KEPALA DESA AIR PUTIH ILIR
127 — 58
Bukan pengurus partai politik;i. Bukan anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;j. Mendapatkan izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi pegawai negerisipil;k. Berkomitmen untuk bekerjasama dengan kepala desa;. Sanggup bekerja penuh waktu sebagai Perangkat Desa dan memberikanpelayanan yang baik kepada masyarakat;m.
Terbanding/Penggugat : dr. Umbu M. Marisi.
Turut Terbanding/Tergugat II : PAU DJARA LIWE,SH
147 — 307
antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat olehTergugat II dengan segala akibat hukumnya yang timbul danbersumber dari aktaakta tersebut atas utang piutang dimanaPenggugat berhutang sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyarrupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor215/Prailiu atas nama Dokter Umbu Marambadjawa Marisi;Menimbang, bahwa didalam gugatan Penggugat mendalilkanbahwa Penggugat mendapatkan pinjaman dari Tergugat gunamembiayai Penggugat dalam mengikuti calon Bupati yang diusungdari Partai
39 — 30
mengancam akanmembakar kantor KPUD, namun tidak terjadi dilakukan mereka karena itu kami ada didalam ruangan kantor; Bahwa penembakan terjadi di sekitar halaman kantor KPUD Dairi dengan radius + 50(lima puluh) 100 (seratus) m dari kantor KPUD; Bahwa dijarak 50 (lima puluh) 100 (seratus) m itu masih ada konsentrasi massa yangberkelompokkelompok dengan posisi yang terpecahpecah; Bahwa mereka menamakan dirinya kelompok aksi peduli bersih Pilkada Dairi, tetapisaksi tidak tahu mereka datang atas nama partai
164 — 104
pernah mengajukanPerjanjian Kredit pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timurbersama dengan Penggugat dengan Nomor : 442/886/89/08/9990/BPDMLN/2007 pada tanggal 27 Agustus 2007 dan Nomor : 850/ BPD MLWN/ 11/192011 pada tanggal 16 Nopember 2011, yang mana keseluruhan dana kredittersebut diterima keseluruhannya oleh Penggugat ;Bahwa dengan persetujuan bersama antara Tergugat dan Penggugat sertadidukung penuh oleh Tergugat, Penggugat maju sebagai Kandidat CalonLegislatif Kabupaten Malinau dari Partai
158 — 84
anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;3. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/ ataukewajibannya;4. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atauHalaman 11 dari 62 Putusan Perkara Nomor: 103/G/2020/PTUNBDGgolongan masyarakat tertentu;5. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;6. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang,bararig, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhikeputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;7. menjadi pengurus partai
SUNAHRA
Tergugat:
KEPALA DESA BILANGAN
142 — 56
Menjadi pengurus partai politik;h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, DPR Rl,DPD RI, DPR daerah Propinsi, DPR daerah Kabupaten, dan jabatanlain yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan;j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umumdan/atau kampanye pemilinan kepala daerah; melanggar sumpahdan/atau janji jabatan; dank.
Etna Berliandri
Tergugat:
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
616 — 360
Paragraf9 : Pemberhentian karena Menjadi Anggota dan/atauPengurus Partai Politik;j. Paragraf 10: Pemberhentian karena tidak menjabat lagi sebagaiPejabat Negara;k.
HASANUDDIN
Tergugat:
Kuwu Gebang Kulon
186 — 153
membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;3. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;4. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/ataugolongan masyarakat tertentu;5. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;6. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dan pihak lain yang dapat memengaruhi keputusanatau tindakan yang akan dilakukannya;7. menjadi pengurus partai
MOHAMMAD SUGIYANTONO
Tergugat:
KEPALA DESA BATANG-BATANG DAYA
146 — 69
Menjadi pengurus partai politik;. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, DPR Rl,DPD RI, DPR daerah Propinsi, DPR daerah Kabupaten, dan jabatanlain yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan;Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umumdan/atau kampanye pemilihan kepala daerah; melanggar sumpahdan/atau janji jabatan; dan.
123 — 83
tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan : Pasal 87 ayat 4 disebutkan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormatkarena: a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki Kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umumc. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
NIWADIN
Tergugat:
KEPALA DESA BILANGAN
152 — 82
Menjadi pengurus partai politik;h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;Halaman 59 dari 65 halaman, Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.Sby.i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, DPR Rl,DPD RI, DPR daerah Propinsi, DPR daerah Kabupaten, dan jabatanlain yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan;j. lkut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/ataukampanye pemilihan kepala daerah; melanggar sumpah dan/atau janjijabatan; dank.
128 — 34
Yahya Harahap dalam bukunyaPerlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta serta Putusan Pengadilan danArbitrase dan Standar Hukum Eksekusi menyatakan bahwa Mengenai masalahjangka waktu mengajukan gugat perlawanan baik tentang derden verzetmaupun partai verzet, dalam praktek peradilan telah diangkat dan dijadikansebagai syarat formal yang sangat menentukan keabsahan gugat, sehinggadengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan ini masuk kedalam wilayah eksepsi;Menimbang, Pelawan mengajukan perlawanan
YAPEKNAS
Tergugat:
PT. Nusa Surya Ciptadana Finance (PT.NSC Finance) Cabang Purwokerto
429 — 142
Suharto Dosen Fakultas Hukum UniversitasDiponegoro Semarang dalam judul makalahnya mengenaiPROBLEMATIKA AKTA JAMINAN FIDUSIA (Suatu studi tentangAkta Jaminan Fidusia setelah berlakunya Sistem PendaftaranFidusia secara online) di sebutkan dalam halaman 73 menyatakan Akta Jaminan Fidusia merupakan akta partai maka akta notaristersebut harus memenuhi syarat formil dan syarat material,ketentuan ini harus dipenuhi oleh notaris yang membuat aktaautentik.
JIMMY AKFER MANUEL NABABAN, SH
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAMBI
298 — 191
Sesualdengan Pasal 22 ayat (1) huruf (b) yaitu Pelanggar yangmelakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal21 ayat (3) huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i sebagaiberikut:e Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalamwaktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturutturut;g Melakukan bunuh diri dengan maksud menghindaripenyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal duniasebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya;h Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politikyang diketahui
BUDIMAN
Tergugat:
BUPATI ACEH TENGGARA
76 — 196
Terlibat dalam Kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan WakilPresiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan/atau PemilihanBupati dan Wakil Bupati ;Halaman 37 dari 50 HalamanPutusan Perkara Nomor 2/G/2018/PTUN.BNAsa >Merugikan Kepentingan umum ;Melakukan tindakan yang meresahkan sekelompok masyarakat ;Mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat ;Menyalahgunakan Wewenang ;Menjadi Pengurus dan/atau Anggota Partai Politik Nasional maupun PartaiPolitik Lokal ;Melanggar sumpah/janji
PASKELIN RUTH SOLANG
Tergugat:
PANITIA PEMILIHAN HUKUM TUA (PPHT) DESA SILIAN SATU, KECAMATAN SILIAN RAYA, KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
145 — 70
Tidak berkedudukan sebagai pengurus partai politik;b. Tidak berkedudukan sebagai anggota dan atau pengurus organisasiterlarang;c.
1.M. BADLUN ALKHOLIDI, A.M.D
2.SUTIONO
Tergugat:
Pengurus Daerah AL JAMIYATUL WASHLIYAH Kota Medan
Turut Tergugat:
Pengurus Wilayah AL JAMIYATUL WASHLIYAH Provinsi Sumatera Utara
66 — 18
masalah aquo dapat diselesaikan demi untuk adanya kepastianhukum maka jalan terakhir adalah melalui gugatan ke Pengadilan sehinggapermasalahannya dapat diselesaikan secara hukum karena secara organisatoristidak bisa diselesaikan sehingga agar permasalahan aquo tidak berlarutlarut makasudah benar apa yang diajukan oleh para Penggugat dalam perkara aquo.Menimbang bahwa juga permasalah aquo juga bukan masalah kepengurusanPartai Politik sesua SEMA No. 4 Tahun 2016 yang harus diselesaikan olehMahkamah Partai
46 — 52
Selanjutnya Pasal 74 UUNo. 39 Tahun 1999 juga menyatakan bahwa, Tidak satu ketentuan pundalam Undangundang ini boleh diartikan bahwa Pemerintah, partai,golongan atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak, atauPutusan No.13/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 15 dari 4711.menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalamUndangundang ini.Maka ipso iure berdasarkan ketentuan tersebut di atas sudah sepantasnyaPara Tergugat mengembalikan Objek Sengketa kepada Para Penggugat.Bahwa Negara Republik