Negara danpenghinana terhadap suku Tionghoa dan Agama kristen.

Negara danpenghinaan terhadap suku Tionghoa dan Agama kristen.

Kemudiansaksi mengundang untuk berteman tanggal 16 Agustus 2017 akunMustafa Kamal Nurrullah sehingga saksi diterima sebagai teman;Bahwa saksi mengetahui bahwa ada tulisan tersebut di posting oleh akunfacebook Mustafa Kamal Nurrullah ketika ada akun facebook lain yangtidak saksi ketahui membagikan di akun facebook tentang postinganMustafa Kamal Nurrullah;Bahwa terkait isi dari tulisan yang diposting tanggal 10 Agustus 2017 berisitentang penghinaan yang ditujukan kepada pejabat negara, penghinaanterhadap

., M.M. pada Mei 2003menerima dana Pemberdayaan Perempuan;Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut yang telah menyetujuimenggunakan dan mengalihkan biaya Pemberdayaan Perempuan tersebutbertentangan dengan Kepmenkeu Nomor 7/KMK.02/2003 tanggal 03 Januari2003 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil,dan Pegawai Tidak Tetap.

Dalam hal ini para istri anggota DPRD KabupatenTana Toraja bukan pejabat negara atau pegawai negeri yang dapatmelakukan perjalanan dinas atas beban negara;Bahwa pada tahun 2003, dalam Pos Anggaran DPRD Kabupaten Tana Torajaterdapat mata anggaran belanja barang dan jasa dengan anggaran sebesarRp634.800.000,00 (enam ratus tiga puluh empat juta delapan ratus riburupiah) yang diperuntukkan untuk unsur pimpinan DPRD Kabupaten TanaToraja yang menempati rumah dinas berdasarkan Pasal 29 ayat (1) yangmenyatakan

MANGARANTE PATILA, S.E. pada tanggal 14 Mei 2003menerima dana Pemberdayaan Perempuan;e Terdakwa IIl JONI KORNELIUS TONDOK, S.T., M.M. pada Mei 2003menerima dana Pemberdayaan Perempuan;Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut yang telah menyetujuimenggunakan dan mengalihkan biaya Pemberdayaan Perempuan tersebutbertentangan dengan Kepmenkeu Nomor 7/KMK.02/2003 tanggal 03 Januari2003 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil,dan Pegawai Tidak Tetap.

Dalam hal ini para istri anggota DPRD KabupatenTana Toraja bukan pejabat negara atau pegawai negeri yang dapatmelakukan perjalanan dinas atas beban negara;Bahwa pada Tahun 2003, dalam Pos Anggaran DPRD Kabupaten TanaToraja terdapat mata anggaran belanja barang dan jasa dengan anggaransebesar Rp634.800.000,00 (enam ratus tiga puluh empat juta delapan ratusHal. 13 dari 48 hal. Put.

Pertanyaan besarnya adalah: apakah memangperjalanan studi banding istri para Pemohon Peninjauan Kembali tersebuttidak boleh dibiayai oleh Negara karena istri para Pemohon PeninjauanKembali bukanlah pejabat negara ataupun PNS?

GANIterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasetiap Pejabat Negara, pejabat Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa atausebutan lainnya atau Lurah dilarang membuat keputusan dan atau tindakanyang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masaKampanye sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 188 UUNomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Jo.

SYAMSUDIN selaku Kepala Desa Tanju sebagaimana yangdimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) Jo Pasal 188 UU RI No. 10 tahun2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentangpenetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 1 tahun 2014tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota, yang terjadi pada harirabu tanggal 02 Mei 2018 yang berbunyi Pejabat Negara, PejabatAparatur Sipil Negara dan Kepala Desa atau sebutan lain/lurah dilarangmembuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan ataumerugikan

Unsur Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan KepalaDesa atau sebutan lain/Lurah;2.

Unsur Membuat Keputusan dan/atau tindakan;Unsur Yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masaKampanye;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.i Unsur Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan KepalaDesa atau sebutan lain/Lurah;Menimbang,, bahwa mengingat unsur ini sifatnya alternatif, sehinggaapabila salah satu subunsur terbukti maka unsur ini haruslah dinyatakanterpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan

Kep 07/KPK/02/2005 yang menyatakan FormulirLHKPN Model KPKB, diisi oleh PN yang telah mendudukijabatannya selama 2 (dua) tahun; PN yang mengalamimutasi dan atau promosi jabatan; PN yang mengakhirijabatan atau pensiun; PN tertentu atas permintaan KPKdalam rangka pemeriksaan LHKPN (Bukti P7) ;Bahwa berdasarkan point 14 tersebut diatas secara tegasmengatur persyaratan mengenai Formulir Model KPK Bdiisi oledan atau (PN) Pejabat Negara yang mendudukijabatannya selama 2 (dua) tahun, atau yang mengalamimutasi

Negara. sebagaimana yang dimaksud dalam Point 16 diatas Calon PesertaPemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintankecuali Penggugat dinyatakaan telah lulus sebagai CalonBupati dan Wakil Bupati kabupaten Bintan Penggugat wajibmenyerahkan Lapaoran Harta Kekayaan sebagaimana yangdisebutkan dalam Pasal 2 Point 2 Bab II diatas.16.

Negara.17.

Negara (Bukti P10) ;Bahwa atas tindakan Tergugat yang tidak meloloskanPenggugat sebagai Calon Bupati dan wakil BupatiPesesrta Pemilukada Periode 20102015 Pihak Penggugatmenemui KPU Provinsi Kepulauan Riau dan Pihak KPUProvinsi berjanji bersedia memfasilitasi pertemuanantara Penggugat dan Tergugat di Kantor GubernurKepulauan Riau, namun Pihak Tergugat tidak datanguntuk memenuhi panggilan Pihak KPU Provinsi tersebut ;Bahwa pada tanggal 27 Maret 2010 Tim sukses Penggugatmendapat Konfirnasi dari Pihak

MasturTaher dan Raja Ali Akbar hanya menyerahkan PengumumanHarta Kekayaan Pejabat Negara tanggal O05 Juni 2009atas nama Drs. Mastur Taher ke KPUD Kabupaten Bintan =;Bahwa benar saksi yang menanyakan/berkonsultasilangsung dengan pihak KPK tentang legalitas PengumumanHarta Kekayaan Pejabat Negara tanggal O05 Juni 2009atas nama Drs. Mastur Taher ;Bahwa menurut pihak KPK memang benar telahmengeluarkan Pengumuman Harta Kekayaan Pejabat Negaratanggal O5 Juni 2009 atas nama Drs.

negara yang menjalankan fungsi eksekutif, hal ini sejalandengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999yang menyatakan : Penyelenggara negara adalah pejabat negara yangmenjalankan fungsi eksekutif, fungsi legislatif, dan fungsi Yudikatif.

Terhadap PenetapanKetua Pengadilan tersebut Para Pelawan tidak menerima dan keberatan karenaTerlawan adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif sesuai denganpasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraanNegara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (selanjutnyadisebut UU Nomor 28 Tahun 1999) yang menyatakan penyelenggara negara adalahpejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, fungsi legislatif dan fungsi yudikatifsehingga menurut hukum

Bahwa Para Pelawan tidak sependapat dengan Penetapan Ketua Pengadilan dalamperkara a quo karena berdasarkan ketentuan dalam BAB XVII dan Bab XVIII KUHAPGrasi bukan merupakan upaya hukum baik upaya hukum Biasa maupun UpayaHukum Luar Biasa sehingga tidak termasuk dalam bidang Yudisial tetapi merupakanbagian Tata Usaha Negara karena Presiden RI dalam memberikan Grasi bertindakhalaman 11 dari 34 halaman, Putusan Nomor : 111/PLW/2015/PTUNJKT.sebagai pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif sesuai

Negara yang menjalan Fungsi eksekutif.2).

Keputusan Terlawan adalah termasuk dalam bidang keputusan TUN.3).Grasi bukan merupakan upaya hukum, baik upaya hukum biasa, maupunupaya hukum luar biasa sehingga tidak termasuk dalam bidang yudisialhalaman 26 dari 34 halaman, Putusan Nomor : 111/PLW/2015/PTUNJKT.tetapi merupakan bagian dari bidang TUN, karena yang memberikan grasiadalah Presiden sebagai Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif.Menimbang, bahwa Terlawan menyangkal dalil tersebut dengan menyatakanKeputusan Presiden Republik

(BUKTIT5) 222 22 n nena nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nen nnn nen nnn nnn nnn nen een ee nesPengertian penyelenggara Negara dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 1 Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang menyatakansebagai berikut :Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsieksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugaspokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku

;Selanjutnya dalam Pasal 2 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999,dijelaskan yang termasuk penyelenggara negara, adalah sebagaiberikut : 22722 2222222222 one1.Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara; 2.Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara; 3.Menteri; 7722722222 nnn nnn nnn nnn4.

Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; dan; 7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya denganpenyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

(BUKTI T6);Pengertian pegawai negeri, dan pejabat negara diatur dalam UndangUndangNomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 8Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian diatur dalam Pasal 1 huruf ayang berbunyi sebagai berikut :Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telahmemenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenangdan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negaralainnya, dan digaji berdasarkan peraturan

hakim adhOC; 272222Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi; Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; Ketua, wakil ketua dan anggota Komisi Yudisial;Ketua, wakil ketua Komisi Pemberantasan Korup5i; Menteri dan jabatan setingkat menteri;Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukansebagai Duta Besar Luar Bisa Berkuasa Peniuh;Gubernur dan wakil gubernur; Bupati /walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dan; Pejabat negara lainnya yang ditentukan

Selanjutnya Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD menyatakanbahwa Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas bebanbelanja DPRD untuk tujuan lain di luar ketentuan yang ditetapkan dalamperaturan Pemerintah ini, dinyatakan melanggar hukum, dan ketentuanPasal 9 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 7/KMK.02/2003 tanggal 03Januari 2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara,Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai

Tidak Tetap, yang menyatakan bahwa,Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dilarangmenerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untukperjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Negara, Pegawai Negeri Sipil danPegawai Tidak Tetap tidak dapat diterapkan dalam perkara ini, karena SKHal. 67 dari 79 hal.

dengan hal tersebut diatas oleh karenanya tidak ada alasan bagiJudex Facti untuk tidak menerapkan ketentuan Pasal 9 Peraturan MenteriKeuangan RI No. 7/KMK.02/2003 tanggal 03 Januari 2003 tentang PerjalananDinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan PegawaiTidak Tetap, dan tidak ada pula ketentuan yang memperbolehkan terjadinyapenerimaan ganda yang dilakukan oleh Terdakwa.

Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap,yang menyatakan bahwa, "Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan PegawaiTidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atauIebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama, dan Pasal3 UndangUndang Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yangberbunyi "Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturanperundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan

Menyatakan Terdakwa DJEFRIE MUMU terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Sebagai Pejabat Negara, PejabatAparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah dengansengaja membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan ataumerugikan salah satu pasangan calon sebagaimana dimaksud dalamdakwaan Pasal 188 Jo. 71 Ayat (1) UndangUndang Republik IndonesiaHalaman 1 dari 25 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2018/PN TnnNomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas

dakwaan tertanggal 29 Juni 2018 yangpada pokoknya sebagai berikut:Bahwa ia Terdakwa DJEFRIE MUMU, pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018sekitar pukul 15.00 Wita sampai dengan pukul 17.15 Wita atau setidaktidaknyapada waktuwaktu lain dalam bulan Mei 2018, bertempat di Lapangan MogotDesa Wolaang Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkaranya, sebagai pejabat

Negara, pejabat Aparatur Sipil Negara dan KepalaDesa atau sebutan lain/ lurah dengan sengaja membuat keputusan dan/ atautindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calonperbuatan mana terdakwa lakukan dengan caracara sebagai berikut: Bahwa terdakwa DJEFRIE MUMU diangkat sebagai Hukum Tua atausebutan lain Kepala Desa Sumarayar Kecamatan Langowan TimurKabupaten Minahasa berdasarkan Surat Keputusan Bupati MinahasaNomor : 359 tahun 2016 tanggal 1 September 2016; Bahwa kemudian pada

Unsur Setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara dan KepalaDesa atau sebutan lain / Lurah;2.

NEGARA, PEJABAT APARATUR SIPIL NEGARADAN KEPALA DESA ATAU SEBUTAN LAIN / LURAHMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah atau HukumTua adalah selaku subyek hukum yang berhubungan Pejabat Pemerintahanbaik di tingkat Pusat maupun daerah;Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan dalamperkara ini yaitu Terdakwa Djefri Mumu dimana identitas lengkapnya sepertitersebut di dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa

Negara danjuga sebagai Pejabat Negara.

Bahwa didalam kaitannya dengan pejabat Negara berdasarkanperaturan perundangundangan dan pejabat Negara lainnya yangmempunyai fungsi strategis, yang membedakan ruang lingkuptersebut adalah Pasal 2 angka 6, untuk pejabat Negara berdasarkanperaturan perundangundangan menggunakan kata antara lain,berdasarkan komisikomisi pimpinan Bank Indonesia, bersifat antaralain artinya bersifat terus menerus bergantung pada peraturanperundangan apabila sebuah jabatan kemudian dinyatakan sebagaipejabat Negara tapi

Sel.Negara dalam hal penyelenggara Negara perluasan itu hanya dalamrangka pengisian kewajiban melaporkan kekayaannya.Bahwa mengenai perkembangan dari hukum pemerintahan, Pasal 2angka 6 pengertian pejabat Negara menggunakan frase kata antaralain itu berkembang sesuai dengan politik hukum, misalnya tahun1999 belum ada KPPU, dalam UU No.5 tahun 1999 ditetapkansebagai pejabat Negara, kemudian ada juga UU KekuasaanKehakiman ditunjuklah Hakim MK sebagai pejabat Negara bahkanperkembangan baru hakim ditetapkan

Negara pasti penyelenggara Negara tapitidak semua penyelenggara Negara pasti pejabat Negara,dirumuskan dalam peraturan perundangan pejabat Negara itu diPasal 122 UU no.5 tahun 2014 dilimitatifkan dari Presiden sampaidengan walikota, bupati, peneyelenggara negara dilimitatifkandalam Pasal 2 dari pejabat tertinggi Negara sampai ada pejabatNegara yang ditetapkan peraturan perudangan atau pejabat NegaraHal 196 dari 257 Hal.

Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;3. Menteri;4. Gubernur;5. Hakim;6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku; dan7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya denganpenyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku.

HASNIL, AK, MM mengetahui adanya kelebihansetoran Pajak Pasal PPh 21 di lingkungan Pemerintah KabupatenSimalungun untuk tahun 2001 dan 2002 akibat diberlakukannya UndangUndang No. 17 Tahun 2000 tentang perubahan tarif PPh 21 yangditanggung pemerintah bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil danPensiunan atas penghasilan yang dibebankan kepada Keuangan Negaraatau Keuangan Daerah dan Surat Edaran Direktorat Jenderal AnggaranNo.

PIHAK PERTAMA dengan ini menugaskankepada PIHAK KEDUA ; dan PIHAK KEDUAmenyatakan menerima tugas tersebut yaitupekerjaan dalam penyusunan danpenyampaian perubahan SPT atas pajakpenghasilan pasal 21 untuk tahun 2001 dan2002 yang telah dibayarkan oleh PEMDAsebesar 10% bagi Pejabat Negara, PegawaiNegeri Sipil dan para Pensiunan untuk tahunfiskal 2001 dan 2002 disesuaikan dengan tarifbaru, berdasarkan Surat Edaran DirektoratJenderal Anggaran No. SE 49/A/2002 tanggal5 April 2002;B. Drs. H.

No. 2103 K/Pid.Sus/2010242002 yang telah dibayarkan oleh PEMDAsebesar 10% bagi Pejabat Negara, PegawaiNegeri Sipil dan para Pensiunan untuk tahunfiskal 2001 dan 2002 disesuaikan dengan tarifbaru, berdasarkan Surat Edaran DirektoratJenderal Anggaran No. SE 49/A/2002 tanggal5 April 2002;B. Drs. H. Hasnil, MM akan bertindak sebagaiPimpinan yang bertanggungjawab terhadappelaksanaan tugas perpajakan ;Selanjutnya setelah membuat bidang pekerjaan Terdakwa Drs.

No. 2103 K/Pid.Sus/201028Kemajuan Pekerjaan Nomor : 11/HYRKP/V1I/2003 tanggal 20 Juni 2003yang isinya :Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja tanggal 10 Februari 2003 tentangPerjanjian Pekerjaan Penyusunan dan Penyampaian Perubahan SPT PajakPenghasilan Pasal 21 Tahun 2001 & 2002 atas nama Pejabat Negara,Pegawai Negeri Sipil dan para Pensiunan yang telah dibayarkan olehPemerintahan Kabupaten Simalungun sebesar 10%, disesuaikan dengantarif baru berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran No.

butir di dalamtas merk Eiger warna biru yang dipakai terdakwa; Bahwa terdakwa mendapatkan shabushabu dan inex tersebutdengan cara memesan Robi (DPO) hari Sabtu tanggal 22 Pebruarisekitar jam 22.00 Wib; Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan carapada hari Minggu tanggal 23 Pebruari 2020 sekitar pukul 08.00 wib,shabu pesanan terdakwa sudah di ranjau oleh Robi (DPO) didaerah belakang kampus UNMUH; Bahwa Terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebuttanpa mendapat mendapat ijin dari dari pejabat

Negara yangberwenang dalam menguasai shabushabu tersebut.

dalam tas merk Eiger warna biru yangdipakai terdakwa; Bahwa benar terdakwa mendapatkan shabushabu dan inex tersebutdengan cara memesan dari Robi (DPO) dengan cara : setelah terdakwqamemesan pada hari Sabtu tanggal 22 Pebruari sekitar jam 22.00 Wib,maka pada hari Minggu tanggal 23 Pebruari 2020 sekitar pukul 08.00 wib,shabu pesanan terdakwa sudah di ranjau oleh Robi (DPO) di daerahbelakang kampus UNMUH; Bahwa benar Terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut tanpamendapat mendapat ijin dari dari pejabat

Negara yang berwenang dalammenguasai shabushabu tersebut.

Negara yang berwenang; Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti yang diajukan di Persidanganadalah Barang Bukti yang Saksi sita pada saat menangkap Terdakwa;Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidakkeberatan dan membenarkannya;2.

(enam) bulan yang lalu dan pertama kali Terdakwamenggunakan/mengkonsumsi Sabu, pada saat itu diajak oleh temannyayang bernama Wani dan saat itu Terdakwa mencobanya dan Terdakwamerasa semangat; Bahwa Hasil tes urine Terdakwa, Positif mengandung Metamfetamina; Bahwa Terdakwa tidak bekeja sebagai petugas di kesehatan, melainkanseorang petani; Bahwa dalam hal Terdakwa Menguasai, Membeli, dan MempergunakanNarkotika Jenis Sabu tersebut, Terdakwa tidak ada memiliki Izin dari DinasKesehatan maupun dari Pejabat

Negara yang berwenang; Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti yang diajukan di Persidanganadalah Barang Bukti yang Saksi sita pada saat menangkap Terdakwa;Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidakkeberatan dan membenarkannya;Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN StrMenimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yangmeringankan (Saksi A de Charge);Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengarketerangan Terdakwa yang pada pokoknya

Negara yang berwenang; Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris KriminalistikNo.

Negara yang berwenang;Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik No.

Pejabat Negara (Lembaran Negara Tahun 2000Nomor 149), dinyatakan tidak berlaku.Hal. 4 dari 103 hal.

DPRD Kabupaten Bungo dari bulan Juli 2002 s/d bulan Januari 2004bertentangan dengan PP Nomor 37 Tahun 2001 tanggal 18 Mei 2001 tentangPenghentian Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Bagi PegawaiNegeri, Hakim dan Pejabat Negara, karena dasar terdakwa dalam menentukanbesarnya TPP bagi Anggota DPRD Kabupaten Bungo berpedoman kepada PPNomor 74 Tahun 2000 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan PenghasilanPegawai Negeri, Hakim dan Pejabat Negara.

No. 1658 K/Pid.Sus/2008Pegawai Negeri, Hakim dan Pejabat Negara, dalam Pasal 2 menyebutkan saatPeraturan Pemerintah ini mulai berlaku, maka peraturan Pemerintah Nomor 74Tahun 2000 tentang pemberian Tunjangan Perbaikan Pengahasilan bagiPegawai Negeri, Hakim dan Pejabat Negara (lembaran Negara Tahun 2000Nomor 149), dinyatakan tidak berlaku.Bahwa seharusnya dalam usulan rencana anggaran pos DPRDKabupaten Bungo terdakwa tidak lagi mencantumkan TTP sebagai penghasilantetap anggota DPRD Kabupaten Bungo

Negara, karena dasar terdakwa dalam menentukanbesarnya TPP bagi Anggota DPRD Kabupaten Bungo berpedoman kepada PPNomor 74 Tahun 2000 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan PenghasilanPegawai Negeri, Hakim dan Pejabat Negara.

No. 1658 K/Pid.Sus/2008Perbaikan Penghasilan tanoa dasar hukum yang sah dimanaterdakwa menyusun rancangan anggaran Pos DPRD/SekretariatKabupaten Bungo berdasarkan PP 110 Tahun 2000 dan tanpamempertimbangkan PP 37 Tahun 2001 padahal PP 37 Tahun2001 dikeluarkan dengan tujuan untuk melarang pembayaranTPP bagi PNS, Hakim dan Pejabat Negara.

Ketentuan Pasal 19 UndangUndang RI Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman menetapkan dengan tegas(expressis verbis), bahwa:Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukankekuasaan kehakiman yang diatur dalam undangundang;Sedangkan, Penjelasannya menyatakan:Cukup jelas;Halaman 23 dari 83 halaman.

Putusan Nomor 11 P/HUM/2014pembentukannya diperintahkan oleh UUD NRI Tahun 1945, yaituUndangUndang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman sebagai pejabat negara yang secara yuridis normatif(das Sein) bertugas dan berfungsi sebagai Pelaku Nyata atau PelakuUtama (Sentral) yang melaksanakan tugas dan fungsi KekuasaanKehakiman;4.

Kendati secara konstitusional telah diletakkan induk paradigma yuridisyang menegaskan pada pokoknya bahwa secara yuridis normatif hakimadalah Pejabat Negara yang bertugas dan berfungsi sebagai Pelakuatau Pemeran Utama (Sentral) dalam tataran praktek pelaksanaantugastugas Kekuasaan Kehakiman.

Ketentuan Pasal 6 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 3Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndangNomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungmenetapkan dengan tegas (expressis verbis), bahwa:Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim AnggotaMahkamah Agung adalah pejabat negara yang melaksanakantugas Kekuasaan Kehakiman;Sedangkan, Penjelasannya menyatakan:Cukup jelas;.

Dengan demikian, tidak mungkin seoranghakim yang masih menjadi pejabat negara dengan tugas memeriksa,mengadili dan memutus perkara untuk dirinya sendiri ketika adamasalah hukum saat menjadi pejabat struktural.

Setiap pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara dan Kepaladesa atau/sebutan lain atau lurah.2. Melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan salah satucalon.3. Dilakukan pada masa kampanye.1.

Unsur setiap pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara danKepala desa atau/sebutan lain atau lurah.Menimbang, bahwa yang dimaksud didalam unsur ini adalah pelakuatau terdakwa adalah seseorang yang mempunyai atau mendudukisebagai pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara dan Kepala desaatau/sebutan lain atau lurah sebagaimana diatur didalam undangundang.2D,Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diakuiterdakwa dipersidangan bahwa terdakwa Drs. Muhammad Rukman binAbd.

Bahwa, berdasarkan PKPU no 7 tahun 2015Pasal 62 menyatakan Pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dankepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusandan/atautindakan yang menguntungkan atau merugikansalah satu Pasangan Calonselama masa Kampanye termasuk perbuatan yang dilakukan terdakwadengan cara membagibagikan spanduk salah satu pasangan calontersebut oleh karena dapat mempengaruhi pemilih untuk memilih.Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa telah terbuktidengan cara memberikan

merupakan penetapanTertulis yang dikeluarkan oleh Camat selaku Pejabat Administrasi Negarabukan pribadi seorang Camat dan berbeda sekali dengan format camatsebagai PPAT dan dengan stempel PPAT, sesuai bukti T6, sehinggasangat jelas bahwa atas objek sengketa berupa Akta Pelepasan Hakdinyatakan sah, walaupun tidak teregistrasi di Kantor Camat SungaiPinyuh dan tidak ada nomor surat keluar adalah suatu kealpaan dankelalaian pada Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi;Bahwa tindakan camat Sungai Pinyuh sebagai pejabat

Negara telahmenjalankan tugas diluar kuasanya bukan sebagai Pejabat PPATdikarenakan:3.1.

Hal ini jelas merupakan pekerjaan pejabat negara yang sangatbertentangan dengan tindakan profesional seorang Pejabat Negara.Terbukti : Akta tersebut mempunyai legalitas seorang pejabat danyang bersangkutan menghadap seorang pejabat yakni TermohonHalaman 11 dari 14 halaman. Putusan Nomor 400 K/TUN/2017Kasasi; artinya telah melaksanakan tugas sebagai Pejabat Negara;namun tidak berwewenang sebagai pejabat PPAT di kecamatantersebut.

Negara sebagai landasan untuk membatalkansebuah Surat Keputusan Pejabat Negara dan menerbitkan Surat Keputusan PejabatNegara yang baru, padahal jelas dalam Amar Putusan Mahkamah Agung yangmenyatakan gugatan tidak diterima tersebut, tidak terdapat perintah untuk membatalkanataupun menerbitkan sebuah Surat Keputusan Pejabat Negara, adalah bahwa dalam halini, bagaimanapun juga nilai dari Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat NegaraHalaman 55 dari 75 halaman, Putusan Nomor : 43/G/2012/PTUNJKT

.56tersebut, harus mengacu kepada nilai dari Surat Keputusan Pejabat Negara yang digugatsebagaimana sebelum gugatan diajukan, sehingga posisi hukumnya kembali kepada posisihukum semula ; Bahwa, apabila terdapat Surat Keputusan Pejabat Negara yang dirubah dengan SuratKeputusan Pejabat Negara berikutnya, padahal dalam Surat Keputusan Pejabat Negarayang berikutnya tersebut, tidak tercantum ketentuan untuk mengubah Surat KeputusanPejabat Negara yang sebelumnya, maka dalam hal ini yang terpenting adalah

bahwaposisi hukum yang terdapat dalam perkara yang bersangkutan dapat kembali kepadaposisi hukumnya semula, untuk itu Pejabat Negara yang bersangkutan harus mengambilacuan kepada Putusan Mahkamah Agung yang amarnya menyatakan gugatan tidakditerima tersebut, artinya posisi hukum dalam perkara yang bersangkutan harus kembalikepada posisi hukum sebagaimana posisi hukum yang ada pada saat sebelum gugatanterhadap Surat Keputusan Pejabat Negara yang menjadi objek perkara tersebut diajukan ;Bahwa, walaupun

dalam Surat Keputusan Pejabat Negara yang berikutnya tidak terdapatketentuan untuk membatalkan Surat Keputusan Pejabat Negara yang sebelumnya, yangdalam hal ini hanya berpedoman pada asas yang meyatakan bahwa Surat Keputusan yangbaru akan secara otomatis membatalkan Surat Keputusan yang lama, namun dalam haltersebut terdapat Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan gugatan tidak diterima,maka itu berarti posisi hukum yang terdapat dalam perkara yang bersangkutan harusdikembalikan kepada posisi hukum

sebagaimana posisi hukum yang ada pada saatsebelum gugatan terhadap Surat Keputusan Pejabat Negara yang menjadi objek perkaratersebut diajukan ; Bahwa, apapun materi yang diajukan oleh para Pemohon Fatwa kepada MahkamahAgung, apa bila Pemohon tersebut bukan merupakan Lembaga Tinggi Negara, makaMahkamah Agung hanya memberikan pernyataan hukum bukan Fatwa; Bahwa, Putusan Pengadilan baru dapat dilaksanakan jika telah berkekuatan hukum tetap,sebagaimana Pasal 115 Undangundang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana

Sebagai imbalannya Fatoni IndraGunawan Bin Gunaryo diberi 1 (Satu) plastik klip kecil berisi ganjaBahwa benar perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut tidaksesual dengan prosedur yang diatur oleh undangundang yangberlaku atau tidak mempunyai jjin dari pejabat Negara yangberwenang dalam menguasai dan menjadi perantara ganja tersebut.Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak merasa keberatandan membenarkannya.Saksi QOSIM RIYADI:Halaman 7 dari 20Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2019/PN MIgBahwa

Sebagai imbalannya Fatoni IndraGunawan Bin Gunaryo diberi 1 (Satu) plastik klip kecil berisi ganjaBahwa benar perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut tidaksesual dengan prosedur yang diatur oleh undangundang yangberlaku atau tidak mempunyai jjin dari pejabat Negara yangberwenang dalam menguasai dan menjadi perantara ganja tersebut.Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa menyatakan benar dantidak keberatan..

buah handphone merksamsung warna putih nomer Indosat 085848733989; Bahwa benar saksi mendapatkan barang berupa narkotika jenisganja tersebut dari terdakwa; Bahwa benar terdakwa menitipkan 1 tas punggung warna birukombinasi hitam berisi 1 bungkus besar lakban warna coklat berisiganja dan 3 bungkus sedang lakban warna coklat berisi ganja; Bahwa benar saksi mengetahui kalau isi tas tersebut adalah ganja; Bahwa benar saksi menyimpan narkotika jenis ganja tersebut tanpamendapat mendapat ijin dari dari pejabat

Negara yang berwenangdalam menguasai ganja tersebut.Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidakkeberatan.Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telahmengajukan barang bukti berupa:e 1 (satu) kotak plastik warna kuning berisi biji dan daun ganja serta 2 (dua)kemasan kertas rokok merk mars brand;e 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam nomor simpati082244666691Barang bukti tersebut telah diakui terdakwa dan telah disita secara sahsehingga dapat dipergunakan

Negara yang berwenangdalam menguasai ganja tersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, keteranganterdakwa serta barang bukti dipersidangan diperoleh faktafakta hukum sebagaiberikut :Bahwa terdakwa FARIS ROMADHON Bin M.HASAN pada hari Kamistanggal 23 Agustus 2018 sekira jam 01.00 wib bertempat di rumahTerdakwa di JI.

Negara,Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, yang menyatakan bahwa,*Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dilarangmenerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untukperjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama;Akibat perbuatan Terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten KutaiKartanegara Periode 2004 2005 bersamasama dengan H.

Tetap, yang menyatakanbahwa, Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai TidakTetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kaliatau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yangsama.

Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai TidakTetap, yang menyatakan bahwa Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil,dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinasrangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukandalam waktu yang sama atau dengan kata lain Judex Facti telahmengesampingkan ketentuan tersebut tanpa menyatakan dalampertimbangannya apa yang menjadi dasar untuk mengesampingkanketentuan dimaksud, atau apa yang menjadi dasar bahwa penerimaanganda tersebut

Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desaatau sebutan lain/Lurah;2. Dengan sengaja Membuat keputusan dan/atau tindakan Yangmenguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masaKampanye;Menimbang,bahwa Majelis Hakim akan menguraikan satu persatu unsurpasal yang didakwakan kepadanya;Ad.1.

Pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutanlain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau. tindakan yangmenguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye;2. Petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelummasa jabatannya berakhir;3. Petahana dilarang menggunakan program dan kegiatan PemerintahanDaerah untuk kegiatan Pemilihan 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannyaberakhir;4.

Dalam hal petahana melakukan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dan ayat (3), petahana dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPUProvinsi atau KPU Kabupaten/Kota;Menimbang, bahwa dari pasal tersebut, Penuntut Umum memfokuskandakwaannya khusus terhadap ayat (1), yaitu Pejabat negara, pejabat aparatursipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuatHalaman 12 dari 20 Putusan Nomor : 44/Pid.Sus/2018/PN Snj.keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah

warganya untuk menghadiri pemaparan Visi Misipasangan calon nomor urut 2 (dua) dan ikut menghadirinya serta memberikanfasilitas berupa peminjaman kursi inventaris Kantor Desa Patongko, hal ini jelasmemberi keuntungan (manfaat, kefaedahan) bagi pasangan calon tersebut,terlebih lagi kapasitas Terdakwa sebagai kepala desa sebagai pemimpin di desayang merupakan panutan, adalah hal yang berbeda jika katakata tersebutdiucapkan oleh orang lain misalnya seseorang yang bukan sebagai kepala desa(bukan pula Pejabat

negara atau pejabat aparatur sipil negara), tentunyamemiliki dampak yang berbeda.