Urusan Agama sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tentang hak pemeliharaan anak(hadhonah) agar supaya di serahkan kepada Penggugat oleh Majelis Hakimpertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa suatu tuntutan/gugatan harus memenuhi syarat formilgugatan, yaitu:1 menyebut dengan tegas subyek yang ditarik sebagai Tergugat;2 merumuskan dengan jelas posita/dalil gugatan berupa penegasandasar hukum (recht grond) dan dasar peristiwa (fijteliljke grond)yang melandasi

rekonpensi tentang hak asuhanak sebagaimana tuntutan yang diajukan oleh Penggugat Konpensi, selanjutnyadisebut sebagai Tergugat Rekonpensi;Menimbang, dalam gugatan rekonpensinya tersebut Penggugat mendalilkanbahwa, dirinya adalah yang lebih berhak untuk mengasuh anaknya dari pada Tergugatdengan tanpa menjelaskan secara jelas dan rinci apa yang menjadi alasan dan tidakmerumuskan dengan jelas posita/dalil gugatan berupa penegasan dasar hukum (rechtgrond) serta dasar peristiwa (fijteliljke grond) yang melandasi

Out of Pocket Expenses yang terutang kepada bank agenyang berlokasi di luar Indonesia dan PengacaraPengacara di Hongkong/Singapore sehubungan denganreimbursement dari biayabiaya yang telah dikeluarkanuntuk perjalanan, telex, percetakan, alat kantor dansebagainya, tidak terutang PPh Pasal 26;Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, nampak bahwa transaksiyang melandasi (underlying transaction) timbulnya pembayaranbunga hutang pembelian BBM adalah transaksi jual beli BBM.Transaksi ini bukan transaksi pembiayaan

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, dengannama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untukdibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh BadanPemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggarakegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luarnegeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usahatetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar15%Bahwa Terbanding (Tim Peneliti) beroendapat bahwa pada awalnyamemang transaksi yang melandasi

(underlying transaction) adalahtransaksi jual beli listrik sesuai dengan perjanjian Power PurchaseAgreement namun dengan adanya ARestructuring SettlementPayment (RSP) dimana telah terjadi kesepakatan baru untukmengangsur/menyicil hutang pembelian listrik swasta makatransaksi yang melandasi (underlying transaction) menjadi transaksihutang piutang pembelian listrik swasta, dimana telah ditentukanjumlah pokok dan jumlah bunga yang dibayarkan dari awalperjanjian RSP;Bahwa sedangkan Surat Direktur Jenderal

Berdasarkan penjelasan di atas, nampak bahwa transaksiyang melandasi timbulnya pembayaran angsuran/cicilanadalah transaksi jualbeli listrik. Transaksi angsuran/cicilanini bukan transaksi pembiayaan (tidak melibatkan pihakbank, lembaga pembiayaan, atau pihak ketiga lainnya)tetapi transaksi yang dilaksanakan antara pihak pembelidan pihak penjual.

Putusan Nomor 1373/B/PK/PJK/201 7namun dengan adanya Restructuring Settlement Payment(RSP) dalam rangka merestrukturisasi utang PT PLN(Persero) yang tertunggak, dalam perjanjian RSP telahterjadi kesepakatan baru bagi Termohon PeninjauanKembali untuk mengangsur/menyicil hutang pembelianlistrik swasta, sehingga dapat disimpulkan bahwatransaksiyang melandasi (underlying transaction) menjadi transaksihutang piutang pembelian listrik swasta, dimana telahditentukan jumlah pokok dan jumlah bunga yang dibayarkandari

Sama sekali tidakbisa dibenarkan menurut ketentuan Hukum Acara Perdata kita;Oleh karena itu semua suratsurat yang melandasi sebagai dasar hukumpelaksanaan eksekusi lelang haruslah dinyatakan batal demi hukum atausetidaktidaknya haruslah dibatalkan;Keberatan yang kedua:Bahwa baik dalam petitum gugatan para Penggugat Rekonvensi tertanggal 9Maret 2005 maupun dalam amar putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor:31/Pdt.G/2004/PN. Bla.

Putusan Nomor 201 PK/Pdt/20151.pada/dalam amar putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 31/Pdt.G/2004/PN.Bla. yang diucapkan pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2005tersebut;Oleh karena itu semua suratsurat yang melandasi sebagai dasar hukumpelaksanaan eksekusi lelang, yakni:1. Pemberitahuan Pengumuman Lelang Pertama:Nomor 5/Pen.Eks/Del/2008/PN.Pt.Jo.Nomor31/Pen.Pdt.G/2004/PN. Bla.tertanggal 11 Januari 2010; yang dilampiri:2.

Negeri Tabanan tanggal 27 September 2012 Nomor : 163 / Pdt.G /2011 / PN.Tbn dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksamasurat memori banding yang diajukan oleh pihak Penggugat I,II dan III / Konpensi /Pembanding tertanggal 8 Nopember 2012 dan surat Kontra Memori Banding yangdiajukan oleh pihak Tergugat / Terbanding tertanggal 19 Nopember 2012berpendapat sebagai berikut : wencenc n= Menimbang, bahwa Para Penggugat / Para Pembanding dalam memoribandingnya mengemukakan alasan alasan yang melandasi

Bahwa Penggugat Rekonpensi tidak pernah mengemukakan dalih dan dasarhukum yang melandasi dibenarkannya menuntut Tergugat Rekonpensi dihukummembayar kewajibannya sesaat sebelum Tergugat Rekonpensi mengucapkan ikrartalak, akan tetapi didalam angka 2 tuntutan Penggugat Rekonpensi tuntutandemikian muncul.

Sedangkanpihak Tergugat sudah tidak menghiraukan kedua anaknya tersebut, sehinggagugtan dimaksud sangatlah beralasan sekali; Bahwa memang benar tuntutan Penggugat Rekonpensi dalam angka 2 dalamposita tidak mengemukakan dalil dan dasar hukum yang melandasi, namun haltersebut sangatlah tepat Majelis Hakim mengabulkan Gugatan PenggugatRekonpensi dalam rangka melindungi kaum wanita/istri (Penggugat Rekonpensi)agar nasibnya tidak terkatungkatung setelah dijatuhkan Ikrar Talak oleh suamiyang mempunyai

hukum tersebut makapertimbanganpertimbangan hukum, putusan Majelis Hakim tingkat pertamadiambil alin dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan PengadilanTinggi, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tanjungoandan Nomor16/Pdt.G/2016/PN.Tdn tanggal 23 November 2016 dapat dipertahankan dalampengadilan Tingkat Banding dan oleh karenanya putusan Pengadilan NegeriTanjungpandan tersebut haruslah dikuatkan dengan menambah pertimbanganHalaman 5 dari 8 Putusan Nomor 21/PDT/2016/PT BBLdasar hukum yang melandasi

di persidangankarenanya tidak mempunyai kekuatan pembuktian apaapa (videYurisprudensi Mahluunah Agung RI No. 3901 K/Pdt/1985, tanggal 29Nopember 1988 yang menegaskon bahwa "Surat bukti yang merupakanpernyataan belako dari orangorang yang memberi pernyataan tanpadiperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apaapa") ;e Surat bukti PA dan P.5 a quo jelas hanya berupa pernyataan meluli parapembuat pernyataan tanpa disertai adanya sumber bukti yang jelassebagai dasar pengetahuan yang melandasi

INengah Bangsing oleh karenanya menurut hukum sudah sepatutnya suratbukti P.4 dan P.5 tersebut ditolak atau dikesampingkan ;e Apa yang diuraikan dalam surat bukti P .6, P. 7 dan P.8 a quo tidakmengandung kebenaran hukum sarna sekali karena surat bukti P.6 slIdP.8 a quo jelas hanya berupa pernyataan melulu dari para pembuatketerangan tanpa didasarkan atau didukung sumber bukti yang jelassebagai dasar pengetahuan yang melandasi para pembuat suratketerangan tersebut untuk menyatakan halhal yang diuraikan

pernikahan; Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon isterinya sudahsangat intim;Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkan danmenyatakan dapat menerima;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkaraini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimanatersebut di atas;Menimbang bahwa yang melandasi

dikesampingkan ;Bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya bahwa Surat Pernyataan tersebutpada hakikatnya/esensi bukanlah bukti sebagai uang titipan, melainkan adalahpenyertaan modal usaha Penggugat kepada Tergugat dalam usaha kerjasamadi bidang batubara yang secara sadar Tergugat tahu dan patut mengetahuinyabahwa dalam dunia usaha dikenal oleh setiap pengusaha terdapat adanyauntung dan rugi, demikain pula dalam hubungannya bisnis batubara yangdijalankan oleh Penggugat i.c perkara ini ;Bahwa prinsip yang melandasi

sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan jiwa, penderitaan batin sertakerusakan mental (mental illness), baik bagi salah satu pihak maupun bagi keduabelah pihak suami dan istri;Menimbang, bahwa dengan kenyataan di atas, maka harapan untuk dapatmembina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah yangHalaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor: 324/Pdt.G/2017/PA.Kismenjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, padahaltujuan tersebut merupakan asasasas mendasar yang melandasi

Permohonan Rekonvensi sangat tidak jelas danabceur, harusnya gugatan Rekonvensi diuraikan sebagai layaknya gugatan Konvensiyang dirumuskan dengan baik apa yang menjadi posita atau dalil gugatan dan apayang menjadi dasar peristiwa yang melandasi gugatan.

./1998 tertanggal 14Mei 1999 Mahkamah Agung RI Nomor: 1154 K/Sip/1974 tertanggal 1 April 1975dengan kaedah hukum sebagai berikut : suatu gugatan Rekonvensi yang tidakdirumuskan dengan baik posita dan dalil gugatan berupa dasar hukum (recht ground)dan dasar peristiwa (fijtelijk ground) yang melandasi gugatan dan tidak menyebutkanpetitum gugatan dengan rinci. maka gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formaldan harus dinyatakan tidak dapat diterima (neit ontvankelijke verklaard)(mahkamahagung.go.id.direktori

Pertimbangan yang melandasi Konklusi/Kesimpulan/Persangkaan MajelisHakim yang dituangkan dalam Naskah putusan perkara ini tidak memilikisandaran hukum yang lengkap dan akurat serta tidak didukung dengan alatbukti yang sah menurut Hukum;d.

Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara tidakmempertimbangkan Tindakan Perbuatan Melawan Hukum olehPenggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, hal mana perbuatanPenggugat/T erbanding/Termohon Kasasi terbukti hanya inginmenguntungkan diri sendiri dengan memberikan Pinjaman kepadaTergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dengan sangat tidak masuk akalsecara berulangulang kali sebagaimana yang diuraikan dalam DuplikTergugat poin 6 (enam);> Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi MalukuUtara yang melandasi

diceraikan dengan Tergugat, patut dikabulkan;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 UndangundangNomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubahdengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua denganUndangundang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkankepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan sehelaisalinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasaltersebut.Menimbang, bahwa dengan ditemukan fakta yang melandasi

., bisadijelaskan bahwa Penggugat Sebagai Debitur dan Tergugat sebagai KrediturHalaman 5 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 267/Padt.G/2018/PN Tab2.yang diikat dalam suatu perjanjian kredit dan jaminan di ikat dalam HakTanggungan pada Bank BPR Karunia Dewata, sesuai Pasal 1338 Ayat 1 danPasal 1338 Ayat 3 KUHPerdata dan UndangUndang No. 04 Tahun 1996tentang Hak Tanggungan, oleh karenanya Gugatan Wanprestasi ini diajukantanpa adanya Sengketa Hukum yang melandasi Gugatan tersebut, dengankata lain

demiperikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggaplalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan., bisa dijelaskan bahwaPenggugat Sebagai Debitur dan Tergugat sebagai Kreditur yang diikat dalamsuatu perjanjian kredit dan jaminan di ikat dalam Hak Tanggungan pada BankBPR Karunia Dewata, sesuai Pasal 1338 Ayat 1 dan Pasal 1338 Ayat 3KUHPerdata dan UndangUndang No. 04 Tahun 1996 tentang HakTanggungan, oleh karenanya Gugatan Wanprestasi ini diajukan tanpa adanyaSengketa Hukum yang melandasi

Gugatan Penggugat Tanpa Ada Sengketa Hukum (Chicaneus Process).Menimang, bahwa dalam eksepsi ini Tergugat mendalilkan GugatanWanprestasi ini diajukan tanpa adanya Sengketa Hukum yang melandasi Gugatantersebut, dengan kata lain antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernahdan/atau belum pernah terjadi sengketa hukum, karena tidak ada fakta atauperistiwa bahwa Tergugat telah Wanprestasi.

Unsur itulahyang melandasi unsurunsur lain. Apabila, unsur ikatan batin ini sudah tidakada lagi, maka pada hakekatnya perkawinan itu sebenarnya sudah tidak adalagi. Sebab, unsur lain seperti terbentuknya rumah tangga yang bahagiaberdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin akan terwujud jikaikatan batin antara suami istri tidak ada.

Unsur itulahyang melandasi unsurunsur lain. Apabila, unsur ikatan batin ini sudah tidakada lagi, maka pada hakekatnya perkawinan itu sebenarnya sudah tidak adalagi. Sebab, unsur lain seperti terbentuknya rumah tangga yang bahagiaberdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin akan terwujud jikaikatan batin antara suami istri tidak ada.

ketentuan bahwa perkawinan menurut HukumIslam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mistagon ghalidhan untukmentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya adalah ibadah yang menurutSyariat Islam sebgaimana tertuang dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bertujuanmewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan terdapat unsur ikatan batin,disamping ikatan lahir,dan ikatan batin adalah merupakan unsur yang paling esensi.Unsur itulah yang melandasi

Unsur itulahyang melandasi unsurunsur lain. Apabila, unsur ikatan batin ini sudah tidakada lagi, maka pada hakekatnya perkawinan itu sebenarnya sudah tidak adalagi. Sebab, unsur lain seperti terbentuknya rumah tangga yang bahagiaberdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin akan terwujud jikaikatan batin antara suami istri tidak ada.

Ini adalah aniaya yang bertentangan dengansemangat keadilan;Menimbang, bahwa terhadap amar putusan perkara aquo yangberkenaan tentang Hadlanah (dictum angka 4) setelah memperhatikan uraianpertimbangan hukum yang melandasi amar tersebut, maka Majelis Hakimbanding menyatakan sependapat dengan pendapat Majelis Hakim tingkatpertama dan selanjutnya pertimbangan hukum tersebut diambil alin sebagaipertimbangan hukum Majelis Hakim banding sendiri dengan alasan sebagaiberikut : Bahwa anak tersebut ternyata

bukanlahkedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapatmenyebabkan tekanan jiwa, penderitaan batin serta kerusakan mental (mentalillness), baik bagi salah satu pihak maupun bagi kedua belah pihak suami dan istri;Menimbang, bahwa dengan kenyataan di atas, maka harapan untuk dapatmembina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah yangmenjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, padahal tujuantersebut merupakan asasasas mendasar yang melandasi