Ditemukan 3588 data
8 — 0
Penetapan No. 55/Pdt.P/2019/PA.Mr. k halhal sebagaimanaprupakan bagian tidakgka 5 dan Pasal 34 ayat (2) PeraturanMenteri Agama Repubii=tadeaest Nomor 11 Tahun 2007 tentang PencatatanNikah, bukan perubahan nama sebagaimana maksud Pasal 43 ayat (1) PeraturanMenteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang PencatatanPerkawinan yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, oleh sebab ituPengadilan Agama memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonana quo;Menimbang, bahwa alasan para
36 — 10
Batunadua, KotaPadangsidimpuan, selanjutnya disebut sebagai Termohon;Telah membaca semua surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;DUDUK PERKARABahwa Pemohon, telah mengajukan surat Permohonannya tanggal 17November 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama KotaPadangsidimpuan dengan Register Nomor: 0213/Pdt.G/2014/PA.Pspk padatanggal 17 November 2014 mengajukan Permohonan untuk menceraikanistrinya di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, yang isinya sebagaimanaterurai dalam surat permohonana
PT. BANK RAKYAT INDONESIA Persero Tbk. KANTOR CABANG GARUT
Tergugat:
1.ANDRI
2.SITI
28 — 5
Surat Permohonan Pencabutan gugatan perkara Nomor19/Pdt.G.S/2019/PN Grt, tanggal 19 Juni 2019, yang diajukan danditandatangani oleh Penggugat;Menimbang bahwa berdasarkan permohonana secara tertulis dariPenggugat yang disampaikan pada persidangan hari Rabu tangga19 Juni 2019, Penggugat bermaksud untuk mencabut gugatan yangdidaftarkan Penggugat di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Garuttanggal 15 Mei 2019, dengan Register Nomor 19/Pdt.G.S/2019/PN.Grt;Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut
59 — 30
No.1/Pdt.P/2021 /PA.Biakkeluarga Pemohon untuk itu Pemohon didalam persidangan menyatakanmencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan AgamaBiak dengan Nomor: 1/Pdt.P/2021/PA.Biak. dengan alasan inginbermusyawarah lagi dengan keluarga Pemohon;Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan pasal 271 dan 272 RVpencabutan perkara dilakukan selama belum ada jawaban dari pihak lawanoleh karenanya Majelis berpendapat Perkara permohonana wali merupakanperkara voluntair yang tidak ada lawannya
12 — 0
Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan para Pemohon,Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan bukti autentik yang dikeluarkanoleh pejabat yang berwenang, membuktikan bahwa Pemohon benar pendudukDukuh Bulu Gantung Rt.06 Rw.05 Desa Peniron, Kecamatan Pejagoan,Kabupaten Kebumen, dimana wilayah tersebut merupakan wilayah hukumPenetapan Nomor : 0405/Pat.P/2016/PA.Kbm.Lembar 5 dari 9 halaman(kompetensi relatif) Pengadilan Agama Kebumen, oleh karena itu permohonana
quo formil diterima;Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan bukti autentik yang dikeluarkanoleh pejabat yang berwenang, membuktikan bahwa Pemohon II benar pendudukDukuh Bulu Gantung Rt.06 Rw.05 Desa Peniron, Kecamatan Pejagoan,Kabupaten Kebumen, dimana wilayah tersebut merupakan wilayah hukum(kompetensi relatif) Pengadilan Agama Kebumen, oleh karena itu permohonana quo formil diterima;Menimbang, bahwa bukti P.3 yang diajukan para Pemohon merupakanbukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang
Terbanding/Penggugat : Syahrial DT. Parisai
Terbanding/Tergugat II Intervensi II : YENTI MURNI
Terbanding/Tergugat II Tergugat II Intervensi I : ASRIL. D
33 — 20
Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta bertindak sewenangwenang dalammengadili perkara ini dan mengabaikan serta tidak memepertimbangkan dan menghargaikearifan lokal berupa keputusan oleh Ninik Mamak Nagari Sarilamak pada tahun 1975,disebuah Sekolah Dasar (SD) di Jorong ketinggian Nagari Sarilamak,oleh karena ituTergugat/Pembanding memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan:Mengadili:Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan No. 168/B/2016/PT.TUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIM Menerima Permohonana
Perubahan kedua atas UndangUndangNomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan mengabaikan serta tidakHalaman 7 dari 13 halaman, Putusan No. 168/B/2016/PT.TUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIMmempertimbangkan dan menghargai kearifan lokal berupa keputusan oleh Ninik MamakNagari Sarilamak pada tahun 1975, disebuah Sekolah Dasar (SD) di Jorong ketinggian,Nagari Sarilamak, oleh karena itu Tergugat II Intervensi1/Pembanding memohon kepadaPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan:Mengadili Menerima Permohonana
84 — 21
dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum;Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohondan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikanPemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;Bahwa upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMANomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah hadirdi persidangan sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap ligitaasi yangtertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat permohonana
69) yliauude cus yler 5Halaman 8 dari 11 putusan NomorArtinya : Jika berbenturan antara dua mafsadat, maka harus diperhatikan yangpaling besar madharatnya dengan cara mengerjakan yang paling ringanmadharatnya.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta dan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkanbahwa permohonana Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan haksehingga permohonan Pemohon agar diberikan izin untuk menjatuhkan talaksatu rajl terhadap Termohon sebagaimana
16 — 0
ditetapkan Penggugattelah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datangmenghadap ke muka sidang.Menimbang bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan Penggugatmengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonannya.Menimbang bahwa pencabutan suatu adalah hak bagi pihak yangmengajukan gugatan, in casu Pemohon, dan berdasarkan Pasal 271 Rvpencabutan secara sepihak dapat dibenarkan sepanjang Termohon belummenyampaikan jawaban.Menimbangbahwa oleh karena Penggugat telah mencabut permohonana
101 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, KABUPATENSLEMAN, PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.Sebagai Para Termohon;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa permohonan untuk mencabut kembali permohonankeberatan hak uji materiil ini diajukan oleh Pemohon dan diterima sebelum permohonana quo diputus oleh Mahkamah Agung;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) UndangUndang Nomor 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5
6 — 6
Dusun Murbaya Desa Murbaya,Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah,selanjutnya disebut sebagai Pemohon Il;Pengadilan Agama tersebut ;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Para Pemohon;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang bahwa Para Pemohon dengan suratPermohonannya tertangal sebagaimana dalam 3 Mei 2016, yangterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor845/Pdt.G/2016/PA Pra, tanggal 3 Mei 2016 telah mengemukakanhalhal sebagaimana terurai dalam surat Permohonana
8 — 0
Penetapan No. 45/Pdt.P/2019/PA.Mr. k halhal sebagaimana 2rupakan bagian tidakpfana maksud Pasal 43 ayat (1) PeraturanMenteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang PencatatanPerkawinan yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, oleh sebab ituPengadilan Agama memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonana quo;Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonanperubahan biodata tersebut karena ternyata biodata istri dalam Kutipan Akta NikahNomor 177/28/V/2006, tanggal
8 — 1
BunSALINANAgama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007, dan oleh karena diajukannyapermohonan ini oleh Pemohon didasari adanya kepentingan yang jelas dan konkrityaitu untuk kelengkapan persyaratan administrasi pemerintahan, maka permohonana quo dinyatakan telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga dapatdikabulkan ;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan a quo, maka kepadaPemohon diperintahkan untuk melaporkan perubahan identitas sesuai penetapan inikepada Pegawai Pencatat Nikah
25 — 6
PENETA PANNomor : 37 /PDT.P/1998/PNRAP DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA= Kami Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat di Rantauprapat; Telah membaca surat permohonana tertanggal 10 Juni 1998 dari ROHANA, lahir di Hantauprapat pada tanggal 30 September1965,pekerjaan Ibu rumahtangga, alamat di Jin.K.H.A.Dahlan No.12 B kantauprapat,selanjutnya disebut sebagai Pemohon dalam permohonan mana dimohonkan agar Pengadilan Negeri menetapkan tentang kelahiran anak pemohon dan supaya menfrintahkan
15 — 0
Penetapan No. 121/Pdt.P/2019/PA.Mr. to, tanterseb ian etapang perkara i Orssebagaimana maksud angka 5 dan Pasal 34 ayat (2) PeraturanMenteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang PencatatanNikah, bukan perubahan nama sebagaimana maksud Pasal 43 ayat (1) PeraturanMenteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang PencatatanPerkawinan yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, oleh sebab ituPengadilan Agama memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonana quo;Menimbang
25 — 12
belumdibuat.Menimbang bahwa segala sesuatu yang belum tercantum dalampenetapan dianggap telah dipertimbangkan dengan menunjuk pada BeritaAcara Persidangan.TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sebagaimanaterurai dalam permohonannya.Menimbang bahwa permohonan a quo adalah permohonan untukmengubah nama anak pemohon dari Zulfadli menjadi Ahmad Zulfadli.Menimbang bahwa pemohon adalah ibu dari anak bernama Zulfadlisehingga pemohon memiliki Kedudukan hukum untuk mengajukan permohonana
11 — 0
dalam akta nikah yangmerupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memberikan penetapansebagaimana maksud norma Pasal 1 angka 5 dan Pasal 34 ayat (2) PeraturanMenteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang PencatatanNikah, bukan perubahan nama sebagaimana maksud Pasal 43 ayat (1) PeraturanMenteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang PencatatanPerkawinan yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, oleh sebab ituPengadilan Agama memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonana
55 — 0
Mengabulkan permohonana Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Topan Hidayat bin Abd. Rahman Thani) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Hardianti bin Syamsuddin) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, berupa:
3.1. Mutah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);3.2.
RAHMAN BIN KASIM
15 — 3
Majelis Hakim Permohonana quo untuk memberikan putusan sebagai berikut ;1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;2. Member tjin kepada Pemohon untuk Memperbaiki nama Pemohon padaKartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor : 3173071009770007 danKartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3173071810110008 yang semulabernama RAHMAN menjadi RAHMAN BIN KASIM;3.
28 — 7
Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp 1.000, (seribuMenimbangMenimbang, bahwa terhadap Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut,terdakwa secara lisan memohon keringanan hukuman;Menimbang bahwa, terhadap permohonana Terdakwa tersebut, PenuntutUmum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan ;20 20 enoneMenimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh PenuntutUmum dengan dakwaan sebagai berikut :DAKWAAN :PRIMAIRBahwa ia terdakwa Djidon Ruben Doko bersamasama dengan Ruben
12 — 0
Penetapan No. 91/Pdt.P/2019/PA.Mr. dan selanjuthya mohon pene VCs untuk menyipgkat ureian penetap rit ara Sidari p nye% AN Tahun 2018 tentang PencatatanPengadilan Negeri, oleh sebab ituPengadilan Agama meme aefiemberikan penetapan terhadap permohonana quo;Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonanperubahan biodata tersebut karena ternyata biodata istri dalam Kutipan Akta NikahNomor 407/84/X/1990, tanggal 24 Oktober 1990, yang dikeluarkan oleh PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama