dari seseorang/Tergugat tersebut, sedangkan alamat berupatempat kediaman yang sebenarnya adalah tempat dimanaseseorang/Tergugat bertempat/berdiam yang sesungguhnya atau yangsecara nyata seseorang/Tergugat tersebut berada, tanpa perlumempermasalahkan alamat yang ada di dalam KTP atau Kartu NPWP dariseseorang/Tergugat tersebut ;Menimbang, bahwa sedangkan Pasal 20 KUHPerdata menentukan secarahukum bahwa alamat tempat/kantor tempat bertugas menjalankan tugasumum, seperti sebagai pegawai negeri/ASN/pejabat

negara pusat atau daerahdianggap oleh hukum sebagai alamat tempat tinggal atau domisili resmi.Oleh karenanya apabila seseorang/Tergugat mempunyai KTP di wilayah hukumPengadilan Negeri A namun menjalankan tugas sebagai pegawainegeri/ASN/pejabat Negara yang berkantor/bertugas di wilayah hukumPengadilan Negeri B, maka oleh hukum seseorang tersebut betempattinggal/berdomisili resmi di wilayah hukum Pengadilan Negeri B ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum acara perdata, yang diaturdalam Pasal 142

Amr tanggal 14 April 2021 halaman 14tidak dapat dibenarkan menurut hukum, karena Pasal 20 BW bukanmenentukan kewenangan mutlak gugatan penggugat harus dialamatkan, akantetapi hanya menentukan bahwa alamat tempat tugas/kantor tempatbertugas seseorang yang ~menjalankan tugas umum (PegawaiNegeri/ASN/Pejabat Negara) adalah sebagai alamat tempat tinggal resmi dariseseorang tersebut ;Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 76/PDT/2021/PT MNDMenimbang, bahwa oleh karena tidak hadiran Tergugat/Terbanding

Yosafat Kurniawan Sirait untuk membaca dan mempelajari terlebihdahulu setiap Perjanjian Kredit pada saat akan ditandatangani olehPenggugat.Namun fakta yang ada bahwa Perjanjian Kredit dibuat dalam bentukAkta Notarill yang sebelumnya Notaris (Pejabat Negara) memberikankesempatan kepada Yosafat Sirait (Penggugat) dan Tergugat untukmembaca dan mengoreksi sebelum dilakukannya penandatangan AktaPerjanjian Kredit.Hal tersebut juga tidak berkolerasi dengan isi dari petitum yang tidakmemuat pernyataan pembatalan

sengketa ini terdapat subyek hukumyang belum dimasukkan sebagai pihak Tergugat.Bahwa didalam Posita Penggugat Nomor 8 menyatakan Penggugatmenganggap Tergugat tidak memberikan kesempatan kepada Debitur an.Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 76/PDT/2018/PT YYKYosafat Kurniawan Sirait untuk membaca dan mempelajari terlebin dahulusetiap Perjanjian Kredit pada saat akan ditandatangani oleh Penggugat.Namun fakta yang ada bahwa Perjanjian Kredit dibuat dalam bentuk AktaNotarill yang sebelumnya Notaris (Pejabat

Negara) memberikankesempatan kepada Yosafat Sirait (Penggugat) untuk membaca danmengoreksi sebelum dilakukannya penandatangan Akta Perjanjian Kredit.Bahwa seharusnya di dalam perkara ini penggugat memasukkan pulaPinhak Notaris yang membuat Akta Perjanjian Kredit sebagai salah satuTergugat atau Turut Tergugat.Dengan demikian menjadi jelas dan terang bahwa di dalam perkara inimasih terdapat pihakpihak yang menjadi subyek hukum yang tidakdimasukan sebagai pihak dalam perkara yaitu sebagai Tergugat

Pejabat Negara atau pejabat daerah lainnya.b. Hakim pada badan peradilan, atau ;c.

Negara, karena faktanyaPenggugat bukanlah Pejabat Negara, hal ini sesuai ketentuan Pasal 350ayat (1) Undangundang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MajelisPermusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, DewanPerwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2019 yangbunyinya: Anggota DPRD Provinsi dilarang merangkap menjabatsebagai pejabat Negara atau pejabat daerah lainnya.

Penggugat juga tidaksedang menjadi pejabat Negara sebagaimana yang telah Penggugatjelaskan, selanjutnya karena Penggugat saat ini menduduki jabatanHalaman 17 dari 81 halaman Putusan Nomor : 214/G/2021/PTUN.

JKTb. diangkat sebagai pejabat negara, dan/atau ;c. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 dan Pasal 4 khusus bagi Lektor Kepala.Alasan Tergugat menghentikan tunjangan sertifikasi dosen adalahkarena Penggugat telah diangkat menjadi pejabat Negara, dalam halini Tergugat harusnya memperhatikan landasan hukum tentangpengertian dari Pejabat Negara sebagaimana ditegaskan dalamketentuan Pasal 122 UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara, dan selain daripada itu

JKTPermusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, DewanPerwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerahsebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 13Tahun 2019 bahwa : Anggota DPRD Provinsi dilarang merangkapmenjabat sebagai pejabat Negara atau pejabat daerah lainnya jo.Pasal 122 UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang AparaturSipil Negara bahwa Pejabat negara sebagaimana dimaksud dalamPasal 121 yaitu: a. Presiden dan Wakil Presiden; b.

PID.SUS/2019/PT PTKmemiliki semua barangbarang tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barangbukti diamankan ke Polsek Meliau untuk proses lebih lanjut.Bahwa Terdakwa menjual narkotika kepada rekanrekan terdakwa diDesa Meliau Hilir dengan cara bertemu di kebun kelapa sawit sekitar PMSGunung Meliau dengan harga Rp. 600.000, (enam ratus ribu rupiah) per %gram, dan hasil keuntungan dari menjual narkotika jenis shabu tersebutTerdakwa pergunakan lagi untuk membeli shabu.Bahwa Terdakwa tidak ada jjin dari pejabat

negara atau instansi negarayang berwenang dalam hal membeli, menjual, menerima atau menyerahkan 3(tiga) kantong plastik berklip berwarna bening ukuran kecil yang berisi narkotikajenis shabushabu tersebut.Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor :PM.01.03.1072.06.19.1630 tanggal 24 Juni 2019 yang dibuat danditandatangani oleh Dra.

1.365.000, (Satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) disaku sebelah kanan belakang celana dan 1 (satu) buah timbangan digital merkCHQ serta sendok yang terbuat dari pipet didalam Jok Sepeda Motor merkHalaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 160/PID.SUS/2019/PT PTKHonda Vario warna Merah, setelah ditanyakan Terdakwa mengakui memilikisemua barangbarang tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktidiamankan ke Polsek Meliau untuk proses lebih lanjut.Bahwa Terdakwa tidak ada jjin dari pejabat

negara atau instansi negarayang berwenang dalam hal menguasai, menyimpan, memiliki dan menggunakan3 (tiga) kantong plastik berklip berwarna bening ukuran kecil yang berisinarkotika jenis shabushabu tersebut.Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor :PM.01.03.1072.06.19.1631 tanggal 24 Juni 2019 yang dibuat danditandatangani oleh Dra.

negara atau instansi negarayang berwenang dalam hal menggunakan 3 (tiga) kantong plastik berklipberwarna bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis Methamfetamin(shabu).Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI NomorPM.01.03.1072.06.19.1631 tanggal 24 Juni 2019 yang dibuat danditandatangani oleh Dra.

.: Pembayaran penghasilan pejabat negara,Pegawai Negeri Sipil, dan anggota TentaraNasional Indonesia dan KepolisianRepublik Indonesia serta pensiunandilakukan berdasarkan PeraturanPemerintah.143.

negara,Pegawai Negeri Sipil, dan anggotaTentara Nasional Indonesia danKep Kepolisi@n seseusemwsexaneveespen:Peri3.

negara,Per pasal 28......... cece aTer nKe, apel nPei703.

negara,Pegawai Negeri Sipil, dan anggota TentaraNasional Indonesia dan KepolisianRepublik Indonesia serta pensiunan733.

negara,Pegawai Negeri Sipil, dan anggotaTentara Nasional Indonesia danKepolisian Republik Indonesia serta773.

Kedungkandang kota Malang;Bahwa Saat Saksi ditangkap ditemukan 1 klip shabu dengan hargaRp. 400,000, yang ditempel di HP yang Saksi simpan di dalam sakucelana depan sebelah kiri yang sedang Saksi pakai;Bahwa Saksi kerja di bengkel;Bahwa Saksi tahu perbuatan Saksi tidak Sesuai dengan proseduryang diatur oleh undangundang yang berlaku atau tidak mempunyaiijin dari pejabat Negara yang berwewenang dalam menguasai shabushabu tersebut;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya PenuntutUmum telah mengajukan

shabu dari saudara Rafi pada hari Rabutanggal 20 april 2016 sekitar pukul 19.00 Wib; Bahwa setelah membeli shabushabu kemudian Terdakwa menjual 1klip shabu dengan berat sekitar 2 gram dengan harga Rp. 800.000,(delapan ratus ribu rupiah) kepada Muchamad Nurul Fathoni; Bahwa keuntungan Terdakwa menjual shabu adalah menggunakanshabu yang telah di bagi 2 oleh Mucharnad Nurul Fathoni tersebutsecara bersamasama; Bahwa Terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut tanpamendapat mendapat ijin dari dan pejabat

Negara yang berwenang; Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini,mengenai kejadian dalam persidangan sepanjang yang belum diuraikandalam pertimbangan putusan ini, menunjuk Berita Acara Persidangan dandianggap telah terurai serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan denganputusan ini ;Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca, mendengar danmemperhatikan, keterangan saksi saksi di persidangan, keteranganTerdakwa, surat dihubungkan dengan

GONEK binCITRO PRASTOWO ditangkap ditemukan 1 klip shabu dengan hargaRp. 400,000, yang ditempel di HP yang Saksi simpan di dalam sakucelana depan sebelah kiri yang sedang Saksi pakai;Bahwa benar Terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut tanpamendapat mendapat ijin dari dan pejabat Negara yang berwenang;Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik pada Puslabfor Cabang Surabaya dengan nomor Lab :5295/NNF/2016 tanggal

(Satu) paketNarkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip di Sakubelakang sebelah kiri celana pendek jeans merk Rockstar warna biru yangTerdakwa gunakan, uang tunai sebesar Rp. 30.000, (Tiga Puluh Ribu Rupiah), 1(satu) unit handphone merk Samsung warna merahhitam di saku depan sebelahkanan celana pendek jeans merk Rockstar warna biru yang gunakan, selanjutnyaTerdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Sanggau untuk proseslebih lanjut.Bahwa Terdakwa tidak ada jjin dari pejabat

negara atau instansi negarayang berwenang dalam hal membeli, menjual, menerima atau menyerahkan 1(satu) kantong plastik berklip berwarna bening ukuran kecil yang berisiNarkotika jenis shabushabu tersebut;Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor :PM.01.03.1071.10.18.2966 tanggal 15 Oktober 2018 yang dibuat danditandatangani oleh Dra.

negara atau instansi negarayang berwenang dalam hal menguasai, menyimpan, memiliki dan menggunakan1 (satu) kantong plastik berklip berwarna bening ukuran kecil yang berisiNarkotika jenis shabushabu tersebut;Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor :PM.01.03.1071.10.18.2966 tanggal 15 Oktober 2018 yang dibuat danditandatangani oleh Dra.

Kemudian Terdakwa danbarang bukti dibawa ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut; Bahwa Saksi tidak mengetahui jika sebelumnya Terdakwa ada menguasaiserta menjadi perantara jualbeli Narkotika jenis shabu; Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat Negara atau Instansi Negarayang berwenang dalam menguasai 1 (Satu) paket yang diduga berisi Narkotikajenis shabu yang dibungkus dalam plastik bening berklip tersebut;Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2018/PN SagTerhadap keterangan Saksi

Jarot; Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat Negara atau InstansiNegara yang berwenang dalam hal menerima, menguasai 1 (Satu) paketyang diduga berisi Narkotika jenis shabu; Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkandipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan oleh petugas kepolisianketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa; Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu sejak tahun2010 sampai dengan sekarang dan Terdakwa terakhir mengkonsumsiNarkotika jenis shabu

. /2016/PN Str.tanaman yang berbalut dengan kertas Koran dibawah tilam di dalamkamar Rumah tersebut, kemudian terdakwa dan barang bukti saksi HELMIZARMANSYAH dan saksi YUSRI MAWARDI serahkan ke Polsek PermataPolres Bener Meriah, selanjutnya terdakwa MULIA DARMAWAN dansaksi ANDI HAMJALAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) memilikiyang diduga Narkotika Golongan dalam bentuk tanaman tidak memilikiIzin dari Dinas Kesehatan atau dari Pejabat Negara yang berwenang.Bahwa dari hasil penelitian Laboratorium

Negara yangberwenang.Bahwa dari hasil penelitian Laboratorium Forensik Cabang Medandengan Nomor : Lab. 9325 / NNF / 2016 tertanggal 26 Agustus 2016dikeluarkan oleh AKBP Dra.

buahpipet kecil yang telah dipotong dan bekas dibakar, 1 (satu) lembar timahrokok yang telah digulung, dan 1 (satu) buah korek mancis, selanjutnyaterdakwa dan barang bukti saksi HELMI ZARMANSYAH dan saksi YUSRIMAWARDI serahkan ke Polsek Permata Polres Bener Meriah, kemudianterdakwa MULIA DARMAWAN dan saksi ANDI HAMJALAH (dilakukanpenuntutan secara terpisah) memiliki yang diduga Narkotika Golongan dalam bentuk tanaman dan Gol bukan tanaman untuk tidak memiliki Izindari Dinas Kesehatan atau dari Pejabat

Negara yang berwenang.Bahwa dari hasil penelitian Laboratorium Forensik Cabang Medandengan Nomor : Lab. 9325 / NNF / 2016 tertanggal 26 Agustus 2016dikeluarkan oleh AKBP Dra.

Negara yang berwenang;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yangmeringankan (a de charge);Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 57/Pid.Sus. /2016/PN Str.Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang buktisebagai berikut: 1 (satu) bungkus kertas Koran yang berisikan Narkotika Gol dalambentuk tanaman;1 (satu) paket pelastik kecil transparan yang berisikan Narkotika Gol bukan tanaman;1 (satu) buah kotak rokok merk sempoerna mild;4 (empat) buah pipet kecil yang telah dipotong dan bekas dibakar

No.1799 K/Pid.Sus/2012menyatakan bahwa, Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, danPegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinasrangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yangdilakukan dalam waktu yang sama;Akibat perbuatan Terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten KutaiKartanegara Periode 20042005 bersamasama dengan H. SALEHUDDINBin RACHMAN SIDIK; Drs. SUTOPO GASIF. SPd, MPd; HMUS MULYADIBin H JAMHARI; G.ASMAN GILIR; MARWAN, SP. Bin MUHAMMAD ALI; H.SURIADI, S.Hut. Bin H.

Negara, Pegawai Negeri Sipil dan PegawaiTidak Tetap, yang menyatakan bahwa," Pejabat Negara, Pegawai NegeriSipil, dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanandinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yangdilakukan dalam waktu yang sama Padahal sama pula sebagaimanayang dinyatakan Judex Facti mengenai sah dan belum dicabutnyaPeraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180.188/HK149/2005,Hal. 67 dari 99 hal.

No.1799 K/Pid.Sus/201276menerapkan Ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 7/KMK.02/2003 tanggal 3 Januari 2003 Tentang Perjalanan Dinas DalamNegeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai TidakTetap, yang menyatakan bahwa Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil,dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinasrangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalamwaktu. yang sama., atau dengan kata lain Judex Facti telahmengesampingkan ketentuan

SYAHRIL MAHMUD, M.Si., (ahli yang diajukanoleh Terdakwa) yang menyatakan bahwa :Bahwa sepengetahuan ahli pengertian lumpsum hanya adadalam Peraturan Menteri Keuangan RI No.7/KMK.02/2003tanggal 3 Januari 2003 Tentang Perjalanan Dinas DalamNegeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan PegawaiTidak Tetap dan merupakan satusatunya peraturan yangmengatur definisi lumpsum;Hal. 79 dari 99 hal. Put.

Negara, Pegawai Negeri Sipil danPegawai Tidak Tetap, yang menyatakan bahwa, Pejabat Negara,Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerimabiaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanandinas yang dilakukan dalam waktu yang sama., dan Pasal 3 UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yangberbunyi Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturanperundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, danbertanggungjawab dengan memperhatikan

putusan lain yang seadiladilnya(ex a quo et bono)Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini Pemohonhadir dipersidangan, sedangkan Termohon berdasarkan relaas panggilanNomor: 4321/Pdt.G/2015/PA.BL telah dipanggil secara patut namun tidakpernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil ataukuasanya dan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sahmenurut hukum;Bahwa Pemohon memberi keterangan lain, kepada Majelis Hakim,Pemohon sudah bukan lagi Pejabat

Negara, dan sekarang menjadi orang biasadan bersedia menanggung segala resiko, sebagai mana Surat Pernyataannyatertanggal 13 Januari 2016, yang telah terlampir dalam berita acara sidang ini:Putusan Nomor 4321/Pdt.G/2015/PA.BL.

keterangan saksisaksi Pemohon menyatakan tidakkeberatan ;Bahwa untuk selanjutnya, Pemohon sudah tidak lagi mengajukansesuatu apapun dan mohon putusan ;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada halinwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa Pemohon telah membuat Surat Pernyataan yangisinya, Pemohon sudah tidak menjabat sebagai Pejabat

Negara, serta akanmenanggung segala resiko yang akan timbul atas perceraian ini ;Menimbang bahwa perkara ini tentang cerai talak yang diajukan olehPemohon yang perkawinannya dilaksanakan sesuai agama Islam makaberdasarkan Pasal 49 ayat 1 jo.

Asrun Padoma didepanGedung Pertemuan Desa Darame yang terletak di Desa Darame, Kecamatan MorotaiSelatan, Kabupaten Pulau Morotai atau setidaktidaknya di suatu tempat lain yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap Pejabat Negara, pejabat daerah, pejabataparatur sipil Negara, Anggota TN/VPOLRI dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurahdengan sengaja membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan ataumerugikan salah

tersebutTerdakwa bagibagi kedalam plastik bening berklip yang bertuliskan Rp. 80.000,(delapan puluh ribu) sebanyak 12 (dua belas) paket, Rp. 100.000, (seratus riburupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) paket, dan Rp. 150.000, (seratus lima puluh riburupiah) sebanyak 7 (tujuh) paket yang Terdakwa jual kepada temanteman Terdakwadi Kecamatan Meliau dan diluar Kecamatan Meliau dan dari tiap paketpaket tersebutTerdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 30.000, (tiga puluh ribu rupiah)Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat

negara atau instansi negara yangberwenang dalam hal membeli, menjual, memiliki dan menggunakan 36 (Tiga puluhenam) kantung plastik berklip berwarna bening ukuran kecil yang berisi narkotikajenis shabushabu tersebut.Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI NomorPM.01.03.971.08.17.1806 tanggal 11 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Dra.Corry Panjaitan,Apt.

negara atau instansi negara yangberwenang dalam hal membeli, menjual, memiliki dan menggunakan 36 (Tiga puluhHalaman 5 dari 15 halaman, putusan Nomor 140/PID.SUS/2017/PT KALBARenam) kantung plastik berklip berwarna bening ukuran kecil yang berisi narkotikajenis shabushabu tersebut.Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI NomorPM.01.03.971.08.17.1806 tanggal 11 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Dra.Corry Panjaitan,Apt.

80.000,(delapan puluh ribu) sebanyak 12 (dua belas) paket, Rp. 100.000, (seratus ribuHalaman 7 dari 15 halaman, putusan Nomor 140/PID.SUS/2017/PT KALBARrupiah) sebanyak 17 (tujuh belas) paket, dan Rp. 150.000, (seratus lima puluh riburupiah) sebanyak 7 (tujuh) paket yang Terdakwa jual kepada temanteman Terdakwadi Kecamatan Meliau dan diluar Kecamatan Meliau dan dari tiap paketpaket tersebutTerdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 30.000, (tiga puluh ribu rupiah).Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat

Sehingga dalam hal ini, Hakim TingkatPertama keliru dalam menetapkan putusan atas perkara dimaksud,sehingga haruslah putusan Pengadilan Tingkat Pertama di batalkan;Bahwa TERBANDING selaku Pejabat Negara dan TERBANDING II yangtelah melelang dan menjual Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak UntukUmum ( SPBU ) 24.353.103 milik H.

ZAELANI yang saat ini dikuasai olehAhli Warisnya yaitu istri dan anakanaknya (PEMBANDING dahuluPEMBANTAH) sehingga Para PEMBANDING dahulu Para PEMBANTAHtidak dapat menjalankan usaha yang menjadi hak Para PEMBANDINGdahulu Para PEMBANTAH sampai adanya permasalahan aquo dan halyang dilakukan oleh Para TERBANTAH adalah perbuatan yang merugikandir' Para PEMBANDING dahulu Para PEMBANTAH, apa yang telahTERBANDING selaku Pejabat Negara dan TERBANDING II yang telahbertindak Semenamena dengan cara melelang

Sertadalam ini TERBANDING selaku Pejabat Negara harus mengecek,meninjau dan mempelajari dahulu apakah obyek yang akan dilelang milikTERBANTAH II atau milik Para PEMBANDING sehingga kedepannya tidakakan menimbulakan kerugiaan bagi pihak lain, sehingga atas hal tersebutmaka apa yang di lakukan oleh Para TERBANDING sangat merugikan dir!PEMBANDING selaku pemilik Stasiun Pengisian Bahan Bakar MinyakUntuk Umum ( SPBU ) 24.353.103 milik H.

No.1801 K/Pid.Sus/2012menyatakan bahwa, Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, danPegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinasrangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yangdilakukan dalam waktu yang sama;Akibat perbuatan Terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten KutaiKartanegara Periode 20042009 bersamasama dengan Drs. SUTOPOGASIF, S.Pd, M.Pd; H MUS MULYADI Bin H JAMHARI; G. ASMAN GILIR;MARWAN, SP Bin MUHAMMAD ALI; SUDARTO, BA Bin KASAN ANWAR;Hj. MAHDALENA. HA Spd.

Negara, Pegawai Negeri Sipil dan PegawaiTidak Tetap, yang menyatakan bahwa Pejabat Negara, Pegawai NegeriSipil, dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinasrangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalamwaktu yang sama.

No.1801 K/Pid.Sus/2012KMK.02/2003 tanggal 3 Januari 2003 Tentang Perjalanan Dinas DalamNegeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap,yang menyatakan bahwa Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, danPegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap(dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktuyang sama, atau dengan kata lain Judex Facti telah mengesampingkanketentuan tersebut tanpa menyatakan dalam pertimbangannya apa yangmenjadi

di atas oleh karenanya tidak ada alasanbagi Judex Facti untuk tidak: menerapkan ketentuan Pasal 9 PeraturanMenteri Keuangan RI No. 71KMK.02/2003 tanggal 3 Januari 2003 TentangPerjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipildan Pegawai Tidak Tetap, dan tidak ada pula ketentuan yangmemperbolehkan terjadinya penerimaan ganda yang dilakukan olehTerdakwa.

Negara, PegawaiNegeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, yang menyatakan bahwa,Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetapdilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih)untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama, danPasal 3 UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara yang berbunyi Keuangan negara dikelola secara tertib, taatpada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif,transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan

Negara,Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, yang menyatakan bahwa,*Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dilarangmenerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untukperjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama;Akibat perbuatan Terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten KutaiKartanegara Periode 2004 2005 bersamasama dengan H.

Tetap, yang menyatakanbahwa, Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai TidakTetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kaliatau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yangsama.

No. 982 K/Pid.Sus/201374yang berasal dari pos biaya penunjang kegiatan dilakukan secara rapelkemudian setelah kegiatan dilakukan, akan tetapi Judex Facti tidakmenerapkan Ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 7/KMK.02/2003, tanggal 3 Januari 2003 tentang Perjalanan Dinas DalamNegeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai TidakTetap, yang menyatakan bahwa Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil,dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinasrangkap (dua kali

Negara, PegawaiNegeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, yang menyatakan bahwa,Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetapdilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih)untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama, danPasal 3 UndangUndang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negarayang berbunyi, Keuangan negara dikelola secara tertib, taat padaperaturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan,dan bertanggung jawab dengan memperhatikan

YEK untuk Terdakwa konsumsi sendiri dirumah;Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2020/PT PTKBahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat negara atau instansi negarayang berwenang dalam hal membeli, menjual, menerima atau menyerahkan 3(tiga) kantong plastik berklip berwarna bening ukuran kecil yang berisi narkotikajenis Methamfetamin (Shabu) tersebut;Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor :LP.19.107.99.20.05.0924.K tanggal 01 Nopember 2019 yang dibuat danditandatangani oleh

dalam laci lemari pakaian kamar Terdakwa, 1(Satu) Buah alat hisap Sabu (Bong), 1 (Satu) Buah jarum sabu, 1 (Satu) BuahSendok sabu terbuat dari pipet Plastik warna putih yang Terdakwa simpan didalam 1 (Satu) Buah Tabung terbuat dari kertas yang ditemukan di bawah mejakamar Terdakwa dan 1 (Satu) unit handphone Lipat merk Samsung warna putihdi temukan di atas meja kamar Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barangbukti dibawa ke Polsek Kapuas untuk proses lebih lanjut;Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat

negara atau instansi negarayang berwenang dalam hal menguasai, menyimpan, memiliki danHalaman 5 dari 15 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2020/PT PTKmenggunakan 3 (tiga) kantong plastik berklip berwarna bening ukuran kecilyang berisi narkotika jenis Methamfetamin (Shabu) tersebut;Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor :LP.19.107.99.20.05.0924.K tanggal 01 Nopember 2019 yang dibuat danditandatangani oleh Dra.

putih yang Terdakwa simpan di dalam 1 (Satu) Buah Tabung terbuat darikertas yang ditemukan di bawah meja kamar Terdakwa dan 1 (Satu) unithandphone Lipat merk Samsung warna putih di temukan di atas meja kamarTerdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kapuasuntuk proses lebih lanjut;Bahwa maksud Terdakwa membeli dan memiliki 3 (tiga) kantong plastikberklip narkotika jenis Methamfetamin (Shabu) tersebut adalah untuk Terdakwakonsumsi/pakai sendiri;Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat

negara atau instansi negarayang berwenang dalam hal menggunakan 3 (tiga) kantong plastik berklipberwarna bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis Methamfetamin(shabu);Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor :LP.19.107.99.20.05.0924.K tanggal 01 Nopember 2019 yang dibuat danditandatangani oleh Dra.

Bahwa dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur SipilNegara pada pasal 122 huruf m disebutkan bahwa Bupati/Walikota dan WakilBupati/Wakil Walikota merupakan Pejabat Negara .+.

Bahwa tergugat melanggar UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 pasal 122 hurufm yang berbunyi : Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 yaituBupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota karena tergugat seharusnyatidak memposisikan Wakil Bupati sebagai Pejabat Pemerintahan sebab WakilBupati itu merupakan Pejabat Negara;5.

Kedung Kandang Kota Malang; Bahwa benar berdasarkan pengakuan terdakwa mengakui narkotikajenis shabu tersebut miliknya sendiri yang dibeli dengan harga Rp.400.000,dan hendak digunakannya sendiri; Bahwa terdakwa mengaku baru 2 (dua) kali membeli shabu tersebutdari CAK SAMSUL;Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Perkara Nomor 348/Pid.Sus/2017/PN MLG Bahwa benar perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak Ssesuaidengan prosedur yang diatur oleh undangundang yang berlaku atau tidakmempunyai ijin dari pejabat

Negara yang berwenang dalam menguasai ganjatersebut.2.

KH Malik Dalam RT.03 RW.04Kelurahan Kedung Kandang Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang; Bahwa benar berdasarkan pengakuan terdakwa mengakui narkotikajenis shabu tersebut miliknya sendiri yang dibeli dengan harga Rp.400.000,dan hendak digunakannya sendiri; Bahwa terdakwa mengaku baru 2 (dua) kali membeli shabu tersebutdari CAK SAMSUL; Bahwa benar perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak sesuaidengan prosedur yang diatur oleh undangundang yang berlaku atau tidakmempunyai ijin dari pejabat

Negara yang berwenang dalam menguasai ganjatersebut.Menimbang, bahwa atas keterangan saksisaksi tersebut di atas terdakwa tidakmerasa keberatan dan membenarkannya.Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Perkara Nomor 348/Pid.Sus/2017/PN MLGMenimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwayang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan SuratDakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan dalam persidangan.

KH Malik Dalam RT.03 RW.04Kelurahan Kedung Kandang Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang; Bahwa benar narkotika jenis shabu tersebut miliknya sendiri yang dibeli dariCAK SAMSUL dengan harga Rp.400.000, dan hendak digunakannya sendiri; Bahwa terdakwa mengaku baru 2 (dua) kali membeli shabu tersebut dari CAKSAMSUL; Bahwa benar perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak sesuaidengan prosedur yang diatur oleh undangundang yang berlaku atau tidakmempunyai ijin dari pejabat Negara yang berwenang dalam

Kepala PerwakilanOmbudsman dilarang merangkap :a Pejabat negara atau penyelenggara negara sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan;b Pengurus atau karyawan Badan Usaha Milik Negara atau Badan UsahaMilik Daerah;c Anggota partai politik; dand Profesi lainnya;Oleh karena itu, halhal yang menyangkut larangan rangkap jabatan,seseorang harus mengundur diri ketika dia telah diterima menjadi KepalaPerakilan Ombudsman, bukan menjadi persyaratan saat mendaftarkan diri;Bahwa berdasarkan hal tersebut

persyaratan untuk menjadi KepalaPerwakilan Ombudsman yaitu bukan anggota partai politlk, sementara itudalam Pasal 20 UndangUndang Nomor 37 Tahun 2008 untuk menjadiKetua, Wakil Ketua yang salah satu persyaratannya adalah bukanpengurus partai politik, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 tentangPembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman RepublikIndonesia di Daerah menyebutkan :"Kepala Perwakilan Ombudsman dilarang merangkap menjadi :a Pejabat

Negara atau penyelengara Negar sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan;b Pengurus atau karyawan badan usaha milik Negara atau badan usahamilik duerah;c Anggota partai politik;d Prafesi lainnya";Sementara itu Pasal 20 UndangUndang Nomor 37 Tahun 2011 tentangOmbudsman Republik Indonesia menyebutkan :"Ketua, Wakil Ketua Ombudsman dilarang merangkap menjadi :a Pejabat Negara atau penyelenggara Negara menurut peraturanperundangundangan;b Pengusaha;Cc Pengurus atau karyawan badan usaha milik

Pinrang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukumPengadilan Negeri Pinrang, selaku Pejabat Negara, Pejabat Daerah, PejabatAparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutanlain / Lurah yang dengan sengaja membuat keputusan dan /atau tindakan yangHalaman 2 dari 20 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN Pinmenguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, yang dilakukandengan cara antara lain sebagai berikut :Bermula terdakwa MUHAMMAD EFNI,S.Pd Bin SAIDI selaku PejabatAparatur

Unsur selaku Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur SipilNegara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah;3. Unsur membuat keputusan dan /atau tindakan yang menguntungkanatau merugikan salah satu pasangan calon;Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN PinMenimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:1.

Unsurselaku Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur SipilNegara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain / LurahMenimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yaituPejabat Negara, Pejabat Daerah, Anggota TNI/ Polri, Pejabat Aparatur SipilNegara, Kepala Desa, atau sebutan lain /Lurah dan sub unsur tersebutHalaman 14 dari 20 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2018/PN Pinbersifat alternative artinya jika salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur initerbukti secara sah dan meyakinkan