Ditemukan 51517 data
9 — 0
WIL lain; Tergugat tdak tanggung jawab atas nafkah;Tergugat tdak kasih sayang kepada Penggugat dan anakanak; dan Tergugatsuka minuman keras dan narkoba; bahwa, sebagai akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antaraPenggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan April 2018 sampalsekarang; bahwa, sejak pisah Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baiklagi; bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat danTergugat, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa dengan merujuk dan mendasari
Pdt.G/2019/PA.Tng.saling cinta, saling kasih sayang, saling jujur dan terbuka serta saling menjagakehormatan masingmasing, serta saling melindungi kehormatan masingmasing yang justru merupakan essensi sebuah perkawinan dan rumah tangga,sehingga jika halhal tersebut yang ternyata sudah tidak tidak ada lagi/lenyapdalam kehidupan suami isteri in cassu dalam kehidupan rumah tanggaPenggugat dan Tergugat sehingga pada hakekatnya perkawinan itu sudahhambar dan tidak manfaat lagi;Menimbang, bahwa dengan mendasari
25 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Judex Facti Tingkat Banding maupun Judex Facti TingkatPertama yang menyatakan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yangtidak sah dipersamakan dengan tidak memiliki izin adalah suatupertimbangan hukum yang sangat absurd dikarenakan Judex Facti didua tingkatan tersebut tidak mengkaji secara benar keabsahan SuratZin Penangkapan Ikan (SIPI) tersebut dan hanya mendasaripertimbangan hukumnya kepada pendapat saksi yang berasal dariInstansi Pemerintah Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi SumateraUtara tanpa mendasari
makacukup beralasan bagi Majelis Hakim Agung yang Mulia untukmembebaskan Pemohon Kasasi dari segala dakwaan dan tuntutan(Vrijspraak) atau melepaskan Pemohon Kasasi dari segala dakwaan dantuntutan (Onstlag van recht vervolging) ;Bahwa seandainyapun Majelis Hakim Agung yang Mulia nantinya tidaksependapat dengan alasanalasan Memori Kasasi Pemohon Kasasisebagaimana yang diuraikan diatas, maka Pemohon Kasasi memohonkepada Majelis Hakim yang Mulia untuk dapat memberikan suatukeringanan hukuman dengan mendasari
71 — 29
.: Bahwa dengan mendasari ketentuan Pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kaliberturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasandapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah
dipanggil secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan Terdakwadapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I02Medan Nomor : Sdak/117/AD/K/
154 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
AktaPemberian Hak Tanggungan Nomor 617/PHT/Kec.Kdt/XI/12 tanggal 18Desember 2012 (selanjutnya keduanya disebut Perjanjian Jaminan);Bahwa, pada tanggal 30 Juli 2013, Tergugat melaksanakan pelelanganterhadap objek sengketa melalui perantaraan Kantor Turut Tergugat Ill.Bahwa pelelangan tersebut adalah berdasarkan perjanjian jaminan.Bahwa, ternyata dalam perjanjian jaminan yang merupakan perjanjiantambahan/accesoir tidak dibuat berdasarkan perjanjian kredit yangnotabene merupakan perjanjian pokok atau yang mendasari
KuasaMembebankan Hak Tanggungan Nomor 298/2012 tanggal 30November 2012 yang dibuat di hadapan Miando Pasuna Parapat, SH(Turut Tergugat II) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor617/PHT/Kec.Kdt/XI/12 tanggal 18 Desember 2012 (selanjutnyakeduanya disebut Perjanjian Jaminan):Dan, sebagaimana dalil dalam posita gugatan poin 4:Bahwa, ternyata dalam perjanjian jaminan yang merupakan perjanjiantambahan/accesoir tidak dibuat berdasarkan perjanjian kredit yangnotabene merupakan perjanjian pokok atau yang mendasari
28 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa adapun alasanalasan yang mendasari pengajuan banding ini adalahsebagai berikut:1. Bahwa surat Keputusan Terbanding tentang Penetapan KembaliPerhitungan Bea Keluar atas Barang yang Diekspor, sesuai Surat KeputusanTerbanding Nomor: KEP1950/WBC.05/201 1 tanggal 23 November 2011 yangditerbitkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kepala Kantor WilayahDJBC Sumbangsel;2. Bahwa banding yang Pemohon Banding ajukan ke Pengadilan Pajak iniadalah sebesar Rp1.899.640.000,00;3.
ASRIANTO
Tergugat:
1.Hj. ENDANG PERTIWI SUTOARDJO PONDIU, SH
2.Drs. H. SUTOARDJO PONDIU, M.Si
110 — 71
,M.Kn selaku Notaris dan PPAT Kabupaten Konawe Selatan yang akandijadikan pembangunan perumahan adalah senilai Rp.2.090.000.000,(Dua MilyarSembilan Puluh Juta Rupiah).Pasal 2.Adapun yang mendasari jumlah harga tanah sebagaimana dimaksud Pasal 1 diatas didasarkan dari hasil pengurangan harga tanah yang semula harganyadisepakati sebesar Rp.2.300.000.000, (Dua Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) yangkemudian dikurangkan dari pengambilan uang milik Pihak Pertama oleh PihakKedua sebesar Rp.210.000.000, (Dua
151 — 111
Yangselanjutnya di sebut sebagai Termohon Rosniawati, Sarjana Hukum alamat Jalan Bina Marga Raya Nomor 16KelurahanGunung Putri Kecamatan Gunung Putri, yang selanjutnya disebut sebagaiTermohon IIAdapun alasanalasan yang mendasari permohonan ini adalah:1.
Pembanding/Tergugat : Lesmen Aritonang Diwakili Oleh : Remot Sidauruk, SH
Terbanding/Penggugat : Tony
54 — 18
Put.No.119/PDT/2013/PTR Bahwa dengan Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukanpihakpihak dalam perkara ini, tidak ternyata adanya halhal baru yangrelepan dipertimbangkan lagi dalam perkara ini ; Bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan danmenguraikan pertimbangan hukum dengan tepat dan benar keadaankeadaan serta alasan yang mendasari putusannya ;Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikandiatas, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan
MUKHAMAD KHOIRUL ROKIMIN
17 — 2
KHOIRULROKIMIN Bin SURADI sebagaimana tertulis pada Akta Cerai adalah Satuorang yang sama Yaitu Pemohon dengan nama yang benar adalahMUKHAMAD KHOIRUL ROKIMINMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon tujuanyang melatarbelakangi atau mendasari Pemohon untuk mengajukanpermohonan ini adalah Pemohon terkendala daam pengurusan dokumenkarena terjadi perbedaan data Pemohon antara data kependudukandengan data pada akta cerai;Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalampermohonan ini adalah
12 — 0
K, tanggal 02 Januari 2003, yangdikeluarkan oleh Kepala Ding ependudukan dan Catatan Sipil dan dicocokkan denganaslinya ternyata rat bukti tersebut diberitanda (P5)Jnan para Pemohonohon, adalah tentang (Suami) dan namaHtipan Akta Nikah Nomor 97/27/V/1995,tanggal 14 Mei 1995, untuk disesuaikan dengan KTP, KK danljazah, paraPemohon II (isteri) yang tertulis dalaPemohon;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari para Pemohon mengajukanpermohonan perubahan biodata para Pemohon dalam Kutipan Akta Nikahtersebut
270 — 192
dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding yangterdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari penyidik, Berita AcaraPemeriksaan di Sidang Pengadilan Negeri Samarinda beserta surat yangtimbul di sidang yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmiputusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 28 Mei 2014 No. 01/Pid.Sus/201 4/PN.Smda (Pemilu), memori banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 Mei 2014,Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan tingkat11pertama yang mendasari
7 — 0
suatu hallagi, kecuali tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplah denganmenunjuk halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atasperkara ini ;TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah terurai diatas, yakni permohonan perubahan nama Pemohon yangtertulis dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : XXXX tertanggal 24 Juli 1978(P.2);Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
AHMAD NURUL HUDA
18 — 2
Kediri Menetapkan, bahwa PemohonAHMAD NURUL HUDA sebagaimana data kependudukan denganHARTONO sebagaimana dengan data Buku Tanah Hak Milik Nomor : 933Desa Rembang Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri Propinsi JawaTimur luas 542 M* adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon tujuan yangmelatarbelakangi atau mendasari Pemohon untuk mengajukan permohonanini adalah Pemohon terkendala dalam pengurusan balik nama dokumensertifikat hak milik;Menimbang, bahwa
11 — 1
/Pdt.P/2015/PA.SbyUndang Nomor 50 tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenanganPengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundangundanganyang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1, P.2 dan P.3 menunjukkanbahwa Para Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di Wilayah Surabaya,karena itu telah tepat Para Pemohon mengajukan permohonan ini diPengadilan Agama Surabaya;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Para Pemohon mengajukanpermohonan
8 — 0
Oleh karena itu, Termohon dinyatakan tidak datang dipersidangan, berdasarkanpasal 125 ayat (1) HIRpermohonan Pemohon patut diputus dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan bukti P.1 (foto copy KutipanAkta Nikah) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna,maka dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon;Menimbang, bahwa inti dalil Pemohon yang mendasari permohonannya adalahbahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak harmonis
30 — 33
Tinggi setelah mempelajari denganseksama berkas perkara dan semua suratsurat yang berhubungan denganperkara ini, berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balainomor : 333/Pid.B/2014/PNTjb tanggal 18 September 2014, memori banding yangdiajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 1 Oktober 2014, kontra memoribanding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak tertanggal 6 Oktober 2014,dan buktibukti surat lain yang bersangkutan, berpendapat bahwa pertimbanganhukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari
12 — 10
Nomor 1 Tahun 2016, demikian pula pada setiap persidanganPengadilan juga telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohondan Termohon agar rukun kembali, namun tetap tidak berhasil, maka halini telah pula memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. 82 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dean perubahan kedua deen gan Undangundang Nomor.50 Tahun 2009 ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohonpada pokoknya rumah tangga Pemohon
32 — 4
P2 ( Potokopi Surat Keterangandan potokopi KTP), Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang mengadili perkara ini;Menimbang, bahwa petitum Permohonan para Pemohon butir 1, 2 dan 3 antaralain adalah bahwa para Pemohon mohon supaya Pengadilan menetapkan perubahanbiodata yaitu merubah nama Pemohon I yang tercantum dalam Kutipan Akta NikahNomor tanggal 31 Desember 1990, PEMOHON I, menjadi menjadi PEMOHON IBENAR, dan Pemohon II yang tertulis PEMOHON II menjadi PEMOHON II BENAR;Menimbang, bahwa posita yang mendasari
40 — 2
,telah dinyatakan tidak berhasil:;Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara inidan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalahsebagaimana terurai dalam tentang duduk perkaranya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan pasal 73 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama,maka persidangan dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara;Hal.5 dari 8 Pen.
lebih dahulu mengenaikewenangan Pengadilan untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Undangundang No. 4 Tahun2004, maka Pengadilan dalam menjalankan fungsi mengadili dilakukan menuruthukum, baik hukum formil maupun materiil;Menimbang, bahwa dalam menyelesaikan perkara permohonan yangbersifat sepihak dan tanpa sengketa (voluntair), maka perobuatan Hakim lebihmerupakan perbuatan dibidang administratif, sehingga dengan demikian harusjelas ketentuan hukum yang mendasari