pandalmengendalikan emoasi Tergugat; Benar, sejak bulan April 2018 hinggasaat ini, Tergugat dan Penggugat sudah tidak melaksanakankewajiban yatu melakukan hubungan badan layaknya suami istrikarena telah pisah rumah baik saat masih di tempat kerja maupunsaat kembali di Luwuk, namun Tergugat masih memberi nafkahbelanja; Bahwa Tergugat masih berharap bisa saling memaafkan,sehingga bisa rukun kembali karena demi kebaikan masa depan anakanak; Bahwa posita Penggugat poin 11 benar, Penggugat telahmemperoleh izin

atasan, namun Tergugat masih keberatan atasprosedur hingga keluar surat izin atasan Penggugat, sehinggaTergugat masin melakukan upaya keberatan kepada petugas yangmemproses izin atasan Penggugat tersebut;Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan repliksecara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut; Bahwa Tergugat orangnya emosional dan mudah marah meskimasalah kecil, dan pada tahun 2017, Tergugat tertangkap olehpetugas karena mengkonsumsi obatobatan terlarang dan harusmenjalanai

putusan;Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yangpada pokoknya mengikuti Saja keinginan Penggugat;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segalasesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagalbagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugattelah memperoleh izin

atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, makaHal. 9 dari 16 Hal.

Membebankan biaya perkara menurut hukum;Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari persidangan perkara ini, Pemohon telah nyata hadirmenghadap sendiri dipersidangan sedangkan Termohon tidak pernah datangmenghadap dipersidangan, baik secara pribadi atau menyuruh orang lain sebagaiwakilnya walaupun pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut;Bahwa, Pemohon telah melampirkan Surat Izin atasan Nomor: XXX.X/XXX.XX/XXX/XXXX tanggal XX/XX/XXXX, maka persidangan

lagidisebabkan karena masalah Termohon memmpunyai banayak utang tanpasepengetahuan dan seizin Pemohon yang akhirnya Termohon pergi dan tidakdiketahui keberadaannya;Menimbang, bahwa berdasarkan Fhotocopi Duplikat Kutipan Akta NikahNomor: XXX/XXX/XX/XXXX tanggal XX/XX/XXXX dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama, KABUPATEN SUMEDANG yang telah bermaterai cukup(bukti P1) telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yangsah;Menimbang bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmelampirkan surat izin

atasan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 dan pasal 3 PP Nomor 45 tahun 1990maka persidangan dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengancara menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga denganTermohon sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) UU Nomor 7 tahun1989 akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa dalil Pemohon tersebut telah dikuatkan oleh duaorang saksi yang telah disumpah yang mengetahui

panggilan (relaas) nomor 2129/Pdt.G/2016/PA.Cjrtanggal 12 Oktober 2016 dan tanggal 20 Oktober 2016 dan tidak ternyataketidak hadirannya beralasan secara hukum;Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha melakukan upayadamai dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon agar tetap membinarumah tangga dengan baik bersama Termohon;Menimbang bahwa terhadap upaya penasehatan Majelis Hakim tersebut,Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya karena sebagai anggotaPolri hingga saat ini belum mendapat surat izin

atasan untuk melakukanperceraian;Halaman 3 dari 6 Halaman Putusan Nomor :2129/Pdt.G/2016/PA.

dasar itu Pemohon menyatakan mencabutsecara lisan perkara yang telah diajukannya ke Pengadilan Agama Cianjuryang telah didaftar di kepaniteraan register nomor 2129/Pdt.G/2016/PA.Cjrtanggal 06 Oktober 2016;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkara yang telahdiajukannya tersebut secara lisan di dalam persidangan;Menimbang bahwa oleh karena perkara yang diajukan oleh Pemohontersebut dinyatakan dicabut oleh Pemohon sendiri, karena sebagai anggotaPolri belum mendapat surat izin

atasan;Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara tersebut, denganmenunjuk pada ketentuan Pasal 54 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan UndangundangNomor 50 Tahun 2009, dan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. dapatdiberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;Menimbang bahwa Termohon belum memberikan jawaban terhadapgugatan Pemohon, oleh karenanya Termohon tidak perlu dimintapersetujuannya mengenai pencabutan tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan

Selanjutnya dibacakan gugatanPenggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;Bahwa, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izinatasan untuk melakukan perceraian sebagaimana Surat Izin Atasan Nomor1847 Tahun 2018, dikeluarkak oleh Pemerintah Propinsi Daerah KhususIbukota Jakarta, a.n.

Undangundang No. 50 Tahun 2009 Penggugat dan Tergugat mempunyai kwalitassebagai pihakpihak dalam perkara ini;Menimbang, bahwa, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmendapatkan izin atasan untuk bercerai sebagaimana Surat Izin Atasan Nomor1847 Tahun 2018, dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi Daerah KhususIbukota Jakarta, a.n.

lampu di tempat Penggugatdan Tergugat membangun rumah, karena hal tersebut sehinggaterjadilah pertengkaran dan perselisihan, yang dalam pertengkarantersebut Tergugat menyakiti badan Penggugat dengan caramemukul, sehari setelah pertengkaran tersebut Penggugat pergimeninggalkan Tergugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugattelah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah terhitung 1bulan lamanya ;Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil, yang apabila akanbercerai harus mendapatkan surat izin

atasan, bersama iniPenggugat lampirkan surat izin atasan Penggugat Nomor : Kpts/Kd.06.09./1/PW.01/169/2014 tanggal 09 Juni 2014 ;7.

Selanjutnya Majelis telah memberikankesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengurus ijin perceraian dari atasanPenggugat dan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraiandan memberikan peringatan akan sanksisanksinya ;Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 02 Februari 2015 Penggugat telahmenyerahkan Surat Izin Atasan yang dikeluarkan oleh Bupati Mojokerto, nomor :874.2/369/HK/416012/2014, tanggal 30 Desember 2014 sedangkan Tergugat tidakmenyerahkan surat izin atasan

denganUndangUndang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanyagugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili ;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai NegeriSipil, Penggugat sebagai Pegawai negeri Sipil yang wajib memperoleh surat Izin untukmelakukan perceraian terlebih dahulu dari Pejabat yang berwenang untuk itu ;Menimbang, bahwa Penggugat telah menyarahkan Surat Izin

Atasan yangdikeluarkan oleh Bupati Mojokerto, nomor : 874.2/369/HK/416012/2014, tanggal 30Desember 2014 sedangkan Tergugat tidak menyerahkan surat izin atasan dan tidakhadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai denganrelaas panggilan tanggal 21 Januari 2015 dan 11 Februari 2015;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil dan alasan yangpada pokoknya bahwa sejak 2002, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihandan pertengkaran yang disebabkan persoalan

kemuka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasa hukumnya, meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patutyang relaas panggilannya dibacakan di muka sidang, sedangkan tidak ternyatabahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;Bahwa oleh karena Pengugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang terikat dengan ketentuan Disiplin Pegawai Negeri yang harusmendapatkan izin perceraian dari atasan sesuai dengan Peraturan yangberlaku dan ternyata surat izin

atasan dimaksud tidak diperoleh olehPenggugat kendatipun telah diusahakan oleh Penggugat, dan oleh karenaPenggugat tetap ingin melanjutkan perkara ini dan telah membuat suratpernyataan tertulis di atas kertas bermeterai tertanggal 21 Mei 2014, yangisinya tetap akan melanjutkan perkara ini tanpa adanya izin atasan danmenyatakan bersedia menanggung resiko dari akibat tidak adanya izin atasandimasud, dengan demikian oleh dan karenanya pemeriksaan perkara a quodapat dilanjutkanBahwa Majelis Hakim telah

Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo PeraturanPemerintah Nomor 45 tahun 1990, hal tersebut ternyata surat izin atasandimaksud tidak diperoleh oleh Penggugat kendatipun telah diusahakan olehPenggugat, dan oleh karena Penggugat tetap ingin melanjutkan perkara danHalaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor : 226/Pdt.G/2014/PAPsp.yang bersangkutan telah membuat surat pernyataan tertulis di atas kertasbermeterai tertanggal 24 Desember 2014, yang isinya tetap akan melanjutkanperkara ini tanpa adanya izin

atasan dan menyatakan bersedia menangungresiko dari akibat tidak adanya izin atasan dimasud, dengan demikian oleh dankarenanya pemeriksaan perkara a quo dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 Ayat 1 RB.g, yaituputusan yang dijatunkan tanpa hadirnya Tergugat, dapat dikabulkan sepanjangberdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebaniPenggugat untuk membuktikan dalildalil gugatannya;Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakanPenggugat

Bahwa, Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil di Provinsi Bengkulusudah mengajukan permohonan izin atasan, dan sedang dalam prosespenyelesaiannya9. Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Pemohon tidakredha lagi beristerikan termohon dan bersedia membayar biaya perkaradan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu cq. MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat:PRIMER :1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.814/Pdt.G/2020/PA.Bn2.

Membebankan biaya sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku;SUBSIDER :Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnyaBahwa pada hari sidang yang telah ditetapbkan Pemohon dan Termohondiwakili kuasanya datang menghadapi di persidangan;Bahwa, kemudian Pemohon menyampaikan permohonan secara lisanyang maksudnya Pemohon mencabut perkara Nomor814/Pdt.G/2020/PA.Bn, yang terdaftar tanggal 18 Septemberi 2020 denganalasan Pemohon akan mengurus Surat izin atasan Pemohon

Halaman 3 dari 6, Putusan Nomor 5262/Pdt.G/2021/PA.CbnBahwa pada hari persidangan yang telah ditetapbkan Pemohon danTermohon hadir menghadap di persidangan didampingi kuasa masingmasing;Bahwa majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohonnamun tidak berhasil, juga telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untukmenempuh mediasi, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 1 Oktober2021, mediasi tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;Bahwa karena Pemohon sebagai PNS belum mendapatkan izin

atasan,maka majelis menunda persidangan untuk memberi kesempatan kepadaPemohon mengurus izin dimaksud;Bahwa pada sidang tanggal 4 Februari 2022 Pemohon menyatakanbahwa surat izin cerai Pemohon sudah sampai di gubernur, namun belumturun, dan Pemohon melalui kuasanya secara lisan menyatakan mencabutkembali permohonannya;Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;Pertimbangan HukumMenimbang, bahwa maksud dan

tujuan permohonan Pemohon adalahseperti diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa Pemohon dalam kedudukannya sebagai PNS yangakan melakukan perceraian terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990yang mewajibkan untuk mendapatkan izin atasan terlebih dahulu sebelummelakukan perceraian;Menimbang, bahwa karena Pemohon belum mendapatkan izin dimaksudMajelis Hakim menangguhkan pemeriksaan perkara dan memberi kesempatankepada Pemohon

seadiladilnya;Pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke tempat tinggalnya masingmasing, terhadappemangggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir menghadap secara inperson dipersidangan, Majelis Hakim menyatakan pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmidan patut;Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat yang berkedudukan sebagai PegawaiNegeri Sipil untuk melengkapi persyaratan administrasi yang berupa izin

atasan Penggugatuntuk bercerai.

Terhadap pemanggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir menghadapsecara inperson di persidangan, Majelis Hakim menyatakan pemanggilan tersebut resmi danpatut;Menimbang, bahwa perintah Majelis Hakim kepada Penggugat yang berkedudukansebagai Pegawai Negeri Sipil supaya melengkapi persyaratan administrasi berupa surat izinatasan Penggugat untuk melakukan peerceraian dengan Tergugat dan atas perintah tersebutPenggugat menyatakan telah mendapatkan izin atasan Penggugat.

Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negari Sipil Kelurahan,dimana hingga sampai dengan sekarang ini Penggugat masih belummendapatkan izin atasan tertulis dari Lurah ataupun Camat, dansebelum Penggugat mengajukan gugatan ini Penggugat sudahberusahan meminta izin tertulis kepada Lurah pada tanggal 27Nopember 2018, sehingga Penggugat mohon kepada Majelis Hakimyang menjalankan perkara ini untuk tidak menolak gugatan ceraiPenggugat, dan Penggugat siap membuat surat pernyataan di depanMajelis Hakim

Peraturan Penerintah Nomor 45tahun 1990 tentang izin atasan. Namun dalam hal ini Penggugatmenyatakan bahwa sudah mengajukan permohonan izin Atasan ketempattugas Penggugat Kantor Xxxxx, pada bulan Nopember 2018 sebelummendaftarkan perkara di Pengadilan pada bulan Pebruari 2019, akan tetapibelum memperoleh izin tersebut.

MdnHalaman 8 dari 16 halamanPERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatsebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugattelah dilaksanakan secara sah dan patut sesuai dengan pasal 26 PeraturanPemerintah Nomor 9 tahun 1975;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai NegeriSipil dalam berperkara tidak memperoleh izin atasan hanya membuat suratpernyatakan bersedia menerima segala resiko akibat perkaranya ini, makaMajelis Hakim

Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990 tentangPetunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil danPenggugat menyatakan sedang dalam pengurusan izin atasan;Bahwa Penggugat telah diberikan kesempatan selama jangkawaktu 6 (enam) bulan untuk mengurus izin atasan, namun sampai bataswaktu yang telah ditetapbkan Penggugat belum selesai mendapatkan suratizin dari atasannya

Peraturan Pemerintah Nomor45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS dan PegawaiBUMN, maka Penggugat harus melampirkan izin atasan untuk melakukanperceraian di Pengadilan Agama Panyabungan;Bahwa Penggugat telah mendapatkan izin atasan untuk melakukanperceraian yang di tanda tangani oleh atasan Penggugat yaitu BupatiMandailing Natal dengan surat Nomor XXXxX;Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugatdengan

;Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 125/Pdt.G/2018/PA.PybBahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinyamenyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua halyang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana yang telah diuraikan di atas;Menimbang bahwa Penggugat telah mendapatkan izin

atasan untukmengajukan gugatan cerai dari Bupati Mandailing Natal dengan surat NomorXXXX, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan PeraturanPemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo.

surat gugatan Penggugat yang maksud dantujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negri Sipil telah mengajukan suratizin bercerai kepada atasan (pejabat) Penggugat tertanggal 15 September2017, namun hingga sekarang surat izin dari atasan (pejabat) tersebut belumkeluar dan Pemohon telah membuat pernyataan tertulis tertanggal 05September 2019 yang pada pokoknya siap menanggung segala resiko ataspermohonan perceraiannya meskipun belum mendapat izin

atasan (Pejabat);Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapatdidengar keterangannya, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan pada tahappembuktian;Bahwa, untuk menguatkan dalildalil gugatan Penggugat telahmengajukan alatalat bukti berupa:A.

tinggal di wilayah yurisdiksiPengadilan Agama Cianjur, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara relatif Penggugat berhakmengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Cianjur dan PengadilanAgama Cianjur berwenang memeriksa dan mengadilinya;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negri Sipil telahmengajukan surat izin bercerai kepada atasan Penggugat tertanggal 15September 2017, namun surat izin

atasan tersebut belum keluar danPenggugat membuat pernyataan tertulis tertanggal 05 Mei 2019 yang padapokoknya siap menanggung segala resiko atas permohonan perceraianmeskipun belum mendapat izin atasan, selanjutnya majelis Hakim menilai PPNomor 10 tahun 1983 jo PP Nomor 45 tahun 1990 tentang tata perceraian bagiPegawai Negri Sipil dapat dikesampingkan kerena bukan bagian dari hukumacara;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi

Fotokopi Surat Permohonan Izin atasan yang dibuat oleh Calon IstriKedua, SE, tanggal 23 Maret 2017; (P.7)8.

Fotokopi Surat Izin Atasan, Nomor : xxx/xxxx/xxx/xx/2017 bulan Maret2017, yang dikeluarkan oleh Instansti xxxx Kabupaten Bone Bolango; (P.8)Buktibukti Surat fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazzegelPutusan Nomor 0306/Pdt.G/2017/PA.Gtlo halaman 5 dari 10telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan semuanya bermeteraicukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.8sesuai nomor urutnya;Bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksiatas nama Saksi

pernyataan dari calonisteri kKedua Pemohon yang substansinya bersesuaian dengan pengakuancalon isteri Kedua di hadapan persidangan, sehingga harus dinyatakan terbuktibahwa Calon Istri Kedua bersedia menjadi isteri kedua dari Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, dan P.7 harus dinyatakanterbukti Pemohon mempunyai kesanggupan secara ekonomi untuk membiayaiisteriisteri dan anakanaknya;Menimbang, bahwa calon istri kedua Pemohon sebagai PNS sesuaidengan bukti P.7 dan P.8 berupa surat permohonan izin

atasan dan Surat izinatasan telah sesuai dengan pasal 4 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10tahun 1983;Menimbang, bahwa berdasarkan Pengakuan Termohon, keterangancalon isteri kedua Pemohon, bukti P1 sampai dengan bukti P.8 dan keterangan2 orang saksi Pemohon maka dalil Pemohon tersebut menjadi fakta yangtetap ;Menimbang, bahwa akan tetapi Pengadilan mempertimbangkan bahwakeinginan Pemohon untuk melakukan poligami didukung oleh adanyakemampuan Pemohon untuk membiayai isteriisteri dan anakanak denganpenghasilan

Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,ternyata Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidakpula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah serta tidak mengirimsurat keterangan tentang ketidakhadirannya, maka Tergugat harus dinyatakantidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanoa hadirnya Tergugat ;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmemperoleh surat izin

atasan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenanguntuk itu sebagaimana tersebut di dalam duduk perkaranya ; Putusan Nomor 189/Pdt.G/2013/PA Msb, Hal 5 @10Menimbang, bahwa surat izin atasan sebagaimana tersebut dalamketentuan Pasal 3 ayat ( 1 ) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo.Pasal 3 ayat ( 1 ) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 adalahmerupakan tertib administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukanperceraian atau poligami dan bukan merupakan perangkat hukum acara,sehingga

adanya surat izin atasan tersebut tidak mempengaruhi terhadapditerima atau ditolaknya gugatan Penggugat ;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan sejak tahun1998 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan danpertengkaran disebabkan Tergugat selalu memutar lagu Kristen di TV danmenyuruh anakanaknya untuk menonton dan mengikutinya, dan telah berpisahtempat tinggal sejak bulan Agustus 1998 hingga sekarang tanpa nafkah yangdikirim Tergugat dan tidak mempedulikan Penggugat

PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, makaPenggugat harus melampirkan izin atasan untuk melakukan perceraian diPengadilan Agama Tebing Tinggi;Bahwa Penggugat menyatakan telah mengajukan permohonan izin atasanuntuk melakukan perceraian pada tanggal 6 Mei 2013 akan tetapi sampai saat initidak ada jawaban dari atasanPenggugat;Bahwa oleh karena Penggugat tidak mendapat izin atasan sedangkanPenggugat

PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, makaPenggugat harus melampirkan izin atasan untuk melakukan perceraian diPengadilan Agama Tebing Tinggi;Bahwa Penggugat menyatakan telah mengajukan permohonan izin atasanuntuk melakukan perceraian pada tanggal 6 Mei 2013 akan tetapi sampai saat initidak ada jawaban dari atasan Penggugat;Bahwa oleh karena Penggugat tidak mendapat izin atasan sedangkanPenggugat

PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS danPegawai BUMN, maka Penggugat harus melampirkan izin atasan untuk melakukanperceraian di Pengadilan Agama Tebing Tinggi;Bahwa Pemohon menyatakan telah mengajukan permohonan izin atasanuntuk melakukan perceraian pada tanggal 21 Mei 2012 akan tetapi sampai saat initidak ada jawaban dari atasan Pemohon;Bahwa oleh karena Pemohon tidak mendapat izin atasan

PeraturanPemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS danPegawai BUMN, maka Penggugat harus melampirkan izin atasan untuk melakukanperceraian di Pengadilan Agama Tebing Tinggi;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan izin atasanuntuk melakukan perceraian pada tanggal 21 Mei 2012 akan tetapi sampai saat initidak ada jawaban dari atasan Pemohon, selanjutnya oleh karena Pemohon tidakmendapat

izin atasan sedangkan Pemohon ingin tetap melanjutkan perkara ini,maka Pemohon membuat Surat Pernyataan tertanggal 7 Oktober 2013 bahwaPemohon bersedia menanggung resiko yang akan diberikan oleh atasan Pemohonsebagai akibat dari perceraian Pemohon dan Termohon;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf(a) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009Tentang Peradilan Agama, maka secara

Fotokopi Buku t Kutipan Akta Nikah Nomor : 074/18/VII/1996 , yang dikeluarkanoleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang Kabupaten Kelupalauan Riau,Tanggal 09 September 1996, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinyaternyata cocok, telah bermaterai cukup dan dinachtzagelen Kantor Pos dan Giro, sertatelah di legalisir Panitera Pengadilan Agama Tanjungpinang, sebagaimana bukti P.2;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak mengajukansurat izin atasan, padahal Majelis telah

memberi kesempatan Penggugat untukmengurus surat izin atasan tersebut ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepadaPenggugat untuk mengajukan saksisaksi, tapi Penggugat menyatakan tidak akanmengajukan saksi;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat tidakmengajukan bukti surat, tapi Tergugat mengajukan bukti saksisaksi sebagai berikut :SAKSI I, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru honor, bertempat tinggal diGalang Batam, Kp.

segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara iniyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimanayang telah diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), untukmemenuhi ketentuan PP nomor 45 tahun 1990 perubahan atas PP nomor 10 tahun 1983tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Penggugat tidakmengajukan surat izin

atasan ;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri dalampersidangan;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UndangundangNomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan UndangundangNomor 50 Tahun 2009, maka sebelum maupun selama pemeriksaan perkara ini MajelisHakim sudah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan Tergugatagar rukun kembali untuk membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa sebelum memeriksa

Pasal 33 Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975, ternyata Penggugat tetap pada prinsipnya untukbercerai dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dantidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah serta tidakmengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, maka Tergugat harusdinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpahadirnya Tergugat ;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmemperoleh surat izin atasan

yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenanguntuk itu sebagaimana tersebut di dalam duduk perkaranya ;Menimbang, bahwa surat izin atasan sebagaimana tersebut dalamketentuan Pasal 3 ayat (1 ) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo.Pasal 3 ayat ( 1 ) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 adalahmerupakan tertib administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang akanmelakukan perceraian atau poligami dan bukan merupakan perangkat hukumacara, sehingga adanya surat izin atasan tersebut tidak mempengaruhiterhadap