Subsidair:Mohon putusan yang seadiladilnya berdasarkan hukum (ex aequo etbono):Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Il dan Illmengajukan eksepsi, selanjutnya Tergugat dan Il juga mengajukan gugatanrekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:+ Eksepsi Tergugat dan Il:1.Kewenangan Absolut :Bahwa Penggugat dalam gugatannya meminta pembatalan Akta Jual BelliNomor 668/2004 dan Akta Jual Beli Nomor 399/2005, dimana akta tersebutmerupakan produk pejabat negara yaitu Notaris, serta Penggugat

memintapembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 415, dimana sertifikat tersebutmerupakan produk pejabat negara yaitu Badan Pertanahan Nasional, makadalam hal ini bukan merupakan kewenangan dari pada Pengadilan Negeriuntuk memeriksa dan mengadili perkara a quo melainkan seharusnyamenjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, untuk itu gugatanPenggugat haruslah ditolak atau setidaktidaknya tidak dapat diterima (BuktiT1& T 111) (Bukti T & T Il2);Gugatan Salah Pihak :Oleh karena Penggugat meminta

pembatalan akta jual beli dan sertifikatyang merupakan produk pejabat negara, maka dalam hal ini seharusnyaPenggugat tidak berhak mengikutsertakan Tergugat dan Tergugat II dalamperkara a quo karena Tergugat dan Tergugat II bukan pejabat negara danbukan pembuat akta dan sertifikat.

saat tertangkap, 1 (satu) unit HPmerk venera warna hitam tanpa baterai yang berisikan 1 (satu)paket narkotika jenis sabu dan 2 (dua) lembar palstik transparankosong yang ditemukan di dalam saku celana depan terdakwayang terdakwa kenakan; Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi langsung membawaTerdakwa dan barang bukti yang telah ditemukan ke Polres BenerMeriah guna untuk dilakukan proses penyidikan selanjutnya;e Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa tidak ada memiliki izin dariDinas Kesehatan atau pun Pejabat

Negara yang berwenang;e Bahwa saksi dan rekan saksi menjelaskan Terdakwa memperolehsabu sabu tersebut dari Sdra.Supri Als Togok (DPO);e Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakanbenar dan tidak keberatan Bahwa terhadap keterangan saksitersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;2.

pada saat tertangkap, 1 (satu) unit HPmerk venera warna hitam tanpa baterai yang berisikan 1 (satu)paket narkotika jenis sabu dan 2 (dua) lembar palstik transparankosong yang ditemukan di dalam saku celana depan terdakwayang terdakwa kenakan;Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi langsung membawaTerdakwa dan barang bukti yang telah ditemukan ke Polres BenerMeriah guna untuk dilakukan proses penyidikan selanjutnya;Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa tidak ada memiliki izin dariDinas Kesehatan atau pun Pejabat

Negara yang berwenang;Bahwa saksi dan rekan saksi menjelaskan Terdakwa memperolehsabu sabu tersebut dari Sdra.Supri Als Togok (DPO);Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakanbenar dan tidak keberatan Bahwa terhadap keterangan saksitersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;e Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakanbenar dan tidak keberatan Bahwa terhadap keterangan saksitersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;3.

Sus. /2016/PN Str.e Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa tidak ada memiliki izin dariDinas Kesehatan atau pun Pejabat Negara yang berwenang;e Bahwa saksi dan rekan saksi menjelaskan Terdakwa memperolehsabu sabu tersebut dari Sdra.Supri Als Togok (DPO);e Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakanbenar dan tidak keberatan Bahwa terhadap keterangan saksitersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;e Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakanbenar dan tidak

Nomor 112/Pdt.G/2012/PN.KIt. ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi merasa sangatdicemarkan nama baik, harkat dan martabatnya serta terganggu dalammenjalankan tugas pemerintahan, yang berakibat sangat dirugikan baikmoril maupun materiil oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku pejabat Negara/Kepala Pemerintahan tingkat Kabupaten yang mengemban amanat rakyatsecara moril sangat terbebani dengan adanya gugatan perkara perdatatersebut sehingga

dapat berakibat kepercayaan masyarakat terhadapPenggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku Pejabat Negara/KepalaPemerintah tingkat Kabupaten akan menurun, disamping itu konsentrasiPenggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam menjalankan tugaspemerintahan akan terganggu yang dapat berdampak merugikanmasyarakat;Bahwa oleh karena itu sudah selayaknya Tergugat Rekonvensi/PenggugatKonvensi untuk dibebani membayar ganti rugi immateriil sebesarRp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);Bahwa akibat

Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat Rekonvensi/PenggugatKonvensi telah melakukan perbuatan pencemaran nama baik, memfitnah,menghina pejabat negara, yang dapat merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi baik materiil maupun immaterill;3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayarganti rugi immateriil kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi,sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), dengan cara tunai;4.

Unsur setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan KepalaDesa atau sebutan lain/Lurah;2. Unsur dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 71;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Unsur setiap Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, danKepala Desa atau sebutan lain/Lurah;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap Pejabat Negara,Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah adalahketentuan pasal ini khusus ditujukan terhadap Pejabat Negara, Pejabat AparaturSipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan l/ain/Lurah (secara alternatif) sebagaisubjek hukum yang melakukan perbuatan pidana;Menimbang, bahwa dari pengertian unsur tersebut di atas

negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara,anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarangmembuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan ataumerugikan salah satu pasangan calon;(2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, danWalikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6(enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampaidengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dariMenteri,(3) Gubernur atau

Negara, Pejabat Aparatus Sipil Negara, dan Kepala Desaatau sebutan lain/Lurah yang melanggar larangan yang telah ditentukan, yaitumembuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikansalah satu pasangan calon, yang memang ia kehendaki, dan menjadi tujuan;Menimbang, bahwa dengan kata lain perbuatan tersebut dilakukan denganmaksud dan tujuan atau niat sebagai keputusan dan/atau tindakan yangmenguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum

Negara atau PejabatAparatur Sipil Negara), tentunya memiliki dampak yang berbeda.

HUBUNGIFORLAK (BUKAN PROVOKATOR)....WWW MUNDURMA CO Id ;Bahwa arti atau makna kalimat atau katakata yang terdapat pada spanduktersebut mengandung pengertian menyerang nama baik dan kehormatan,dalam hal ini yakni Drs.H.Abd.Gaffar Patappe selaku Bupati Pangkep atausebagai Pejabat Negara, selanjutnya soandukspanduk yang sudah dibuat olehlelaki Muh. Arsyad alias Ishak Bin Yunus, dipasang atau dipertunjukkan olehlelaki Muh.

Gaffar Patappe selaku Bupati Pangkep atausebagai Pejabat Negara yang ada di Negara Indonesia;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 207 yo Pasal 55 (1) ke 1 Kitab UndangUndang Hukum Pidana ;ATAUKETIGA :Bahwa ia Terdakwa H. Ammar alias Drs. H. Nur Achmad Bin Agus Salim,SH, baik bertindak secara bersamasama dengan lelaki Muh.

merk ZIPPO, 1(satu) buah Dompet warna cokelat yang berisi 1 (Satu) buah STNK SepedaMotor, 1 (Satu) buah ATM Bank Kalbar, serta Uang tunai sebesar Rp. 54.000,(lima puluh empat ribu rupiah), 1 (Satu) unit Handphone merk Nokia warna hitamorange dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah tanpa nomorplat beserta kunci kontak dan diakui seluruhnya milik Terdakwa, selanjutnyaTerdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Sanggau untuk proseslebih lanjut.Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat

negara atau instansi negarayang berwenang dalam hal menguasai, menyimpan, memiliki 4 (empat) kantongplastik berklip berwarna bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis shabushabu dan 1 (satu) butir pil warna pink cap Mahkota yang diduga Ekstasitersebut;Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor :PM.01.03.971.10.17.2473 tanggal 23 Oktober 2017 yang dibuat danditandatangani oleh Dra.

jenis shabu dengan menggunakantabung kaca, selanjutnya narkotika jenis shabu tersebut dibakar denganmenggunakan korek api gas hingga mencair dan mengeluarkan asap lalu asapdari pembakaran narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa hisap sepertimerokok hingga lelehan dari Narkotika jenis shabu tersebut habis sampai badanterasa segar dan bersemangat sedangkan cara Terdakwa mengkonsumsinarkotika jenis ekstasi yaitu dengan cara diminum menggunakan air sepertimeminum obat.Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat

negara atau instansi negarayang berwenang dalam hal menggunakan 3 (tiga) kantung plastik berklipberwarna bening ukuran kecil yang berisi narkotika jenis shabushabu dan 1(satu) butir pil ekstasi warna pink cap Mahkota tersebut.Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian oleh Badan POM RI Nomor :PM.01.03.971.10.17.2473 tanggal 23 Oktober 2017 yang dibuat danditandatangani oleh Dra.

Hal ini berbedadengan anggaran BUMN yang sudah mandiri dan independen itupuntidak boleh dijabat kepala daerah atau pejabat negara lainnya. BP Batamyang mengelola uang negara tersebut, apakah kepala lembaganya,pimpinannya bukan seorang pejabat negara? Apakah jabatan Kepala BPBatam ex officio oleh Walikota Batam bukan bentuk rangkap jabatansebagaimana larangan bagi kepala daerah?

Begitu juga denganlarangan rangkap jabatan sebagai pejabat negara dalam undangundang tersebut.

negara lainnya yang ditentukan oleh undangundang.c.

Bahwa mulai dari kategori 1) sampai kategori 14) (sebagaimanadiurai dalam poin huruf b) tidak disebutkan bahwa Kepala BPBatam merupakan pejabat negara, juga terkait dengan kategorinomor 14) dimana UndangUndang Nomor 44 Tahun 2007 tidakmenyebutkan Kepala BP Batam sebagai pejabat negara, makadapat disimpulkan kemudian jika apa yang disimpulkan MenteriDalam Negeri dalam uraian huruf a yaitu Kedudukan WalikotaBatam sebagai ex officio Kepala BP Batam tidak melanggarHalaman 68 dari 103 halaman.

Putusan Nomor 82 P/HUM/2019ketentuan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 khususnyaPasal 76 huruf c dan huruf h karena tidak mengandung substansirangkap jabatan sebagai pejabat negara merupakan kesimpulanyang benar dan berdasar;d.

Begitu jugadengan persyaratanpersyaratan lainnya terdapat kebohongan dan ketidakbenaranyang mengakibatkan batalnya Keputusan Pejabat Negara dalam hal ini KepalaA.2.A.3.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Subang (Sertifikat Hak Pakai Nomor : 3/Kertajaya) ;Berdasarkan alasanalasan tersebut diatas Pemohon Kasasi (semula PemohonBandingt/Penggugat) mohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik IndonesiaCq.

I Jawa Barat ditarik sebagai pihak dalam perkara ini.Eksepsi tersebut Penggugat tolak dengan tegas, dengan alas an yang menjadi objeksengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Pejabat Negara yang bersifatkongkret, individual dan final, yaitu berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor : 3 /Kertajaya yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional KabupatenSubang, yang jelasjelas telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 2 UndangUndang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo.

Tertanggal 21 November 2011, karena tidak mempertimbangkan pokok perkara ;Bahwa berdasarkan suratsurat bukti serta keterangan saksisaksi yang didengardipersidangan dibawah sumpah, Penggugat (Pemohon Kasasi/ Pemohon Banding) telahdapat membuktikan dalildalil gugatannya, dengan demikian gugatan Penggugat(sekarang Pemohon Kasasi) haruslah dikabulkan;Bahwa terdapat kebohongan dan ketidak benaran atas syaratsyarat yang mengakibatkanbatalnya Keputusan Pejabat Negara (Kepala BPN Kabupaten Subang) atas terbitnyaSertifikat

Begitu juga dengan persyaratanpersyaratan lainnya terdapat kebohongan danketidakbenaran yang mengakibatkan batalnya Keputusan Pejabat Negara dalam hal iniKepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Subang (Sertifikat Hak Pakai Nomor : 3/Kertajaya) ;Bahwa bersaama ini kami lampirkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi (Dama bin Husen),pada saat diperiksa di Kepolisian Resort Subang tertanggal 9 Februari 1995, yangditanda tangani langsung oleh Dama bin Husen.

Negara,Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, yang menyatakan bahwa,*Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dilarangmenerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untukperjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama;Akibat perbuatan Terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten KutaiKartanegara Periode 2004 2005 bersamasama dengan H.

dan Pegawai Tidak Tetap, yang menyatakan bahwa,*Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dilarangmenerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untukperjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama;Akibat perbuatan Terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten KutaiKartanegara Periode 2004 2005 bersamasama dengan H.

Tetap, yang menyatakanbahwa, Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai TidakTetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kaliatau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yangsama.

Negara, Pegawai Negeri Sipil dan PegawaiTidak Tetap, yang menyatakan bahwa, Pejabat Negara, Pegawai NegeriSipil, dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinasrangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukandalam waktu yang sama, dan Pasal 3 UndangUndang No. 17 Tahun2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi, Keuangan negaradikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien,ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab denganmemperhatikan

Begitu jugadengan persyaratanpersyaratan lainnya terdapat kebohongan dan ketidakbenaranyang mengakibatkan batalnya Keputusan Pejabat Negara dalam hal ini KepalaA.2.A.3.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Subang (Sertifikat Hak Pakai Nomor : 3/Kertajaya) ;Berdasarkan alasanalasan tersebut diatas Pemohon Kasasi (semula PemohonBandingt/Penggugat) mohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik IndonesiaCq.

I Jawa Barat ditarik sebagai pihak dalam perkara ini.Eksepsi tersebut Penggugat tolak dengan tegas, dengan alas an yang menjadi objeksengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Pejabat Negara yang bersifatkongkret, individual dan final, yaitu berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor : 3 /Kertajaya yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional KabupatenSubang, yang jelasjelas telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 2 UndangUndang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo.

Tertanggal 21 November 2011, karena tidak mempertimbangkan pokok perkara ;Bahwa berdasarkan suratsurat bukti serta keterangan saksisaksi yang didengardipersidangan dibawah sumpah, Penggugat (Pemohon Kasasi/ Pemohon Banding) telahdapat membuktikan dalildalil gugatannya, dengan demikian gugatan Penggugat(sekarang Pemohon Kasasi) haruslah dikabulkan;Bahwa terdapat kebohongan dan ketidak benaran atas syaratsyarat yang mengakibatkanbatalnya Keputusan Pejabat Negara (Kepala BPN Kabupaten Subang) atas terbitnyaSertifikat

Begitu juga dengan persyaratanpersyaratan lainnya terdapat kebohongan danketidakbenaran yang mengakibatkan batalnya Keputusan Pejabat Negara dalam hal iniKepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Subang (Sertifikat Hak Pakai Nomor : 3/Kertajaya) ;Bahwa bersaama ini kami lampirkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi (Dama bin Husen),pada saat diperiksa di Kepolisian Resort Subang tertanggal 9 Februari 1995, yangditanda tangani langsung oleh Dama bin Husen.

BOY adalah hanya untuk terdakwa pakai/ konsumsi ;e Bahwa terdakwa sudah lama mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu shabu ;e Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat Negara atau InstansiNegara yang berwenang dalam hal, memiliki , menguasai , menyimpannarkotika jenis shabu tersebut ;e Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akanmengulanginya lagi ; Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatan didepanpersidangan ;Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Penuntut Umum telah

;e Bahwa terdakwa sudah lama mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu shabu ;e Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat Negara atau InstansiNegara yang berwenang dalam hal, memiliki , menguasai , menyimpannarkotika jenis shabu tersebut ;e Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akanmengulanginya lagi ;e Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatan didepanpersidangan ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta persidangan

;e Bahwa terdakwa sudah lama mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu shabu ;e Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat Negara atau InstansiNegara yang berwenang dalam hal, memiliki , menguasai , menyimpannarkotika jenis shabu tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkkap didepan persidangan danapabila dihubungkan dengan unsur ini maka dapat ditarik hal yang bisa mennunjukan bahwaterdakwa yang pada saat penangkapan ternyata ditemukan plastik kecil bening yang didugaadalah narkotika

jenis Shabu shabu dan juga berdasarkan pengakuan dari terdakwa bahwashabu shabu tersebut terdakwa bawa tanpa mengantongi ijin dari pejabat Negara atauInstansi Negara yang berwenang dalam hal, memiliki , menguasai , menyimpan narkotikajenis shabu tersebut dan juga setelah dilakukan pengujian Labotorium dan Laporan HasilPengujian sampel Eksternal Badan POM RI Nomor : Lp352/N/PLPol/XII/2014 tanggal 15Desember 2014 yang ditandatangani oleh Dra.

Begitu jugadengan persyaratanpersyaratan lainnya terdapat kebohongan dan ketidakbenaranyang mengakibatkan batalnya Keputusan Pejabat Negara dalam hal ini KepalaA.2.A.3.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Subang (Sertifikat Hak Pakai Nomor : 3/Kertajaya) ;Berdasarkan alasanalasan tersebut diatas Pemohon Kasasi (semula PemohonBandingt/Penggugat) mohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik IndonesiaCq.

I Jawa Barat ditarik sebagai pihak dalam perkara ini.Eksepsi tersebut Penggugat tolak dengan tegas, dengan alas an yang menjadi objeksengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Pejabat Negara yang bersifatkongkret, individual dan final, yaitu berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor : 3 /Kertajaya yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional KabupatenSubang, yang jelasjelas telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 2 UndangUndang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo.

Tertanggal 21 November 2011, karena tidak mempertimbangkan pokok perkara ;Bahwa berdasarkan suratsurat bukti serta keterangan saksisaksi yang didengardipersidangan dibawah sumpah, Penggugat (Pemohon Kasasi/ Pemohon Banding) telahdapat membuktikan dalildalil gugatannya, dengan demikian gugatan Penggugat(sekarang Pemohon Kasasi) haruslah dikabulkan;Bahwa terdapat kebohongan dan ketidak benaran atas syaratsyarat yang mengakibatkanbatalnya Keputusan Pejabat Negara (Kepala BPN Kabupaten Subang) atas terbitnyaSertifikat

Begitu juga dengan persyaratanpersyaratan lainnya terdapat kebohongan danketidakbenaran yang mengakibatkan batalnya Keputusan Pejabat Negara dalam hal iniKepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Subang (Sertifikat Hak Pakai Nomor : 3/Kertajaya) ;Bahwa bersaama ini kami lampirkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi (Dama bin Husen),pada saat diperiksa di Kepolisian Resort Subang tertanggal 9 Februari 1995, yangditanda tangani langsung oleh Dama bin Husen.

Negara,Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, yang menyatakan bahwa,*Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dilarangmenerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untukperjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama;Akibat perbuatan Terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten KutaiKartanegara Periode 2004 2005 bersamasama dengan H.

Negara,Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, yang menyatakan bahwa,*Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dilarangHal. 27 dari 92 hal.

dan Pegawai Tidak Tetap, yang menyatakan bahwa,*Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap dilarangmenerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untukperjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama;Akibat perobuatan Terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten KutaiKartanegara Periode 2004 2005 bersamasama dengan H.

, Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai TidakTetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kaliatau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yangsama.

Negara, Pegawai Negeri Sipil dan PegawaiTidak Tetap, yang menyatakan bahwa, Pejabat Negara, Pegawai NegeriSipil, dan Pegawai Tidak Tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinasrangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukandalam waktu yang sama, dan Pasal 3 UndangUndang No. 17 Tahun2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi, Keuangan negaradikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien,ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab denganmemperhatikan

Setiap Pejabat Negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desaatau sebutan lain/Lurah;2. Dilarang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yangmenguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;Ad.1.

Unsur Setiap Pejabat Negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan KepalaDesa atau sebutan lain/Lurah;Menimbang, bahwa rumusan unsur ini berbunyi: setiap Pejabat Negara,pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah, yangberarti menunjuk pada seseorang dengan jabatanjabatan tersebut yang dapatdipertanggungjawabkan secara hukum pidana;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukanTerdakwa Bambang Febrianto bin Suharjo (Alm) ke muka persidangan, dimanaterdakwa

Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara ;b. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara ;c. Menteri, Gubernur, Hakim ;d. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturanPerundang Undangan yang berlaku ;e.

oleh karena Terdakwa bukan sebagai pegawai negeri ataupenyelenggara Negara sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsurpertama pasal 12e, maka pasal 12e tersebut haruslah dinyatakan tidakterpenuhi dan tidak terbukti, maka kepada Terdakwa Hasnul Hasanharuslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal 12e UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Bahwa sesuai fakta dipersidangan bahwa Terdakwa bukan Pegawai Negeriatau Pejabat

Negara karena Terdakwa bukan pejabat Negara atau pegawainegeri sipil maka salah satu unsur dari pasal 12e UU No.31 Tahun 1999sebagaimana diubah dengan UU No.20Tahun 2001 ~~ TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan unsurunsur selanjutnya tidakHalaman 31 dari 34 Nomor 23/PID.SUS/2015/PT.MTRperlu lagi dibuktikan dan kepada Terdakwa haruslah dibebaskan darituntutan Jaksa Penuntut Umum ;2.

Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada memiliki ijinatau tidak dari pejabat Negara atau Instansi Negara yang berwenangdalam hal memiliki dan menguasai 1 (satu) bungkus plastik bening kecilberklip yang berisikan Narkotika jenis Shabu; Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkandipersidangan;Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidakkeberatan dan membenarkan;2.

Kubu Raya; Bahwa pada saat ditagkap Terdakwa tidak ada melakukanperlawanan; Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat Negara atau Instansiterkait dalam hal memiliki dan menggunakan Narkotika jenis Shabutersebut; Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkandipersidangan;Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidakkeberatan dan membenarkan;3.

Kubu Raya;Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2019/PN Sag Bahwa pada saat ditagkap Terdakwa tidak ada melakukanperlawanan; Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat Negara atau Instansiterkait dalam hal memiliki dan menggunakan Narkotika jenis Shabutersebut; Bahwa Saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkandipersidangan;Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tiakkeberatan dan membenarkan;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan

Pemegang Hak Tanggungan PT.BankBali berkedudukan di Jakarta dan Pembatalan PencatatanPembebanan Hak Tanggungan Pertama Tanggal 26 Juni 1997Berdasarkan Akta Pembebanan Hak Tanggungan tanggal 2 Juni1997 nomor 76/Kec.Gianyar/1997 Karena Akta JualBeli YangDipergunakan Untuk Peralinan Hak Tidak Sah Akibat MengandungCacat Hukum Administrasi Berdasarkan Pertimbangan Hakim DariPutusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap;Dasar Gugatan : 20 ono monn n enn nncnnn nnn1.Bahwa Keputusan Tergugat selaku Pejabat

Negara Tata UsahaNegara dalam hal membuat Keputusan Nomor0119/PBT/BPN.51/2014 tertanggal 23 Juni 2014, dan Keputusantersebut ditindak lanjuti oleh Kepala Kantor Badan PertanahanNasional Gianyar dengan surat No. 3074/01951.04/X/2016 tanggal05 10 2016, adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negarayang menjadi objek Sengketa Tata Usaha Negara, dan hal tersebutsudah sesuai dengan pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UndangUndang Nomor 5tahun 1986 tentang Pengadilan

Dps3.Bahwa Keputusan Tergugat selaku Pejabat Negara Tata UsahaNegara dalam hal membuat Keputusan Nomor0119/PBT/BPN.51/2014 tertanggal 23 Juni 2014,dan Keputusantersebut ditindaklanjuti olen Kepala kantor Badan PertanahanNasional Gianyar dengan surat Nomor 3074/01951.04/X/2016tanggal 05 10 2016, adalah merupakan Keputusan Tata UsahaNegara, yang baru Penggugat ketahui tanggal 24101016 darikantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasarsaat Penggugat berkordinasi ke KPKNL Denpasar, terkait

dengan haltersebut Penggugat berhak mengajukan gugatan ke kantorPengadilan Tata Usaha Negara Denpasar karena masih dalamtenggang waktu 90 hari sejak di ketahuinya perkara tersebut, dan halitu sudah sesuai dengan pasal 55 UndangUndang Nomor 5 tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; Bahwa Keputusan Tergugat selaku Pejabat Negara tata usahaNegara dalam hal membuat Keputusan Nomor0119/PBT/BPN.51/2014 tertanggal 23 Juni 2014, dan Keputusantersebut ditindak lanjuti oleh Kepala Kantor Badan PertanahanNasional

yang ditemukan didalam tas nya Ketika terdakwatertangkap tersebut; Bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa berupasabusabu beratnya melebihi 5 gram; Bahwa dalam setiap 100 gram yang berhasil diranjau olehterdakwa maka terdakwa akan mendapatkan upah dari APUNG sebesarRp. 1.000.000, (Satu juta rupiah) yang langsung ditransfer ke rekeningtangungan terdakwa; Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak sesuai dengan proseduryang diatur oleh undangundang yang berlaku atau tidak mempunyai jindari pejabat

Negara yang berwenang dalam peredaran sabusabutersebut.terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak keberatan danmembenarkannya.Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya tidakmengajukan saksi yang meringankan Terdakwa;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa terdakwa pada saat diperiksa dan dimintai keterangan dalamkeadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan sanggupmemberikan keterangan yang

terdakwa saat itu,terdakwa mengaku jika 10 pocket sabu tersebut siap diranjau;Bahwa terdakwa sudah sebanyak 8 kali menerima sabu ranjauan dariAPUNG (dipenjara di LP Lowokwaru) lalu terdakwa ranjau lagi sesuaipermintaan APUNG, terdakwa selalu berkomunikasi melalui HP denganAPUNG hingga bersisa 10 poket tersebut belum diranjau menungguperintah APUNG ternyata terdakwa dapat ditangkap terlebih dahulu;Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan narkotika jenis shabu tersebut tanpamendapat mendapat ijin dari dari pejabat

Negara yang berwenang dalamperedaran sabusabu tersebut.Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telahmengajukan barang bukti berupa :10 (sepuluh) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenismetamfetamina/sabusabu;1 (Satu) buah tas warna coklat;1 (Satu) unit timbangan warna hitam;1 (Satu) pak plastic klip kosong;1 unit HP merk Realme warna biru beserta simcardnya nomor081239735110.Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dansetelah diteliti oleh Majelis Hakim

Negara yang berwenang dalamperedaran sabusabu tersebut.Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan dari Kantor Pegadaian KotaMalang Nomor 421/IL 124200/2020 tanggal 07 Juni 2020, sabusabu yangdisita dari diri terdakwa berberat bersih 38,92 gram;berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengannomor Lab : 5412/NNF/2020 tanggal 16 Juni 2020 yang padakesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti dengan Nomor10770/2020/NNF adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalamGolongan

berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:Bahwa terdakwa HASAN SIBELA Alias ACANG pada hari Rabutanggal 14 Oktober 2020 sekira pukul 08.05 WIT atau setidaktidaknya padasuatu waktu pada bulan Oktober 2020, bertempat di posko HT UMAR yangberalamat di Desa Fatkauyon Kecamatan Sulabesi Timur Kabupaten KepulauanHalaman 2 dari 18 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2020/PN SnnSula atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaraini pejabat

negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggotaTN//Polri, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah yang dengan sengajamembuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikansalah satu pasangan calon, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan caracara sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas,terdakwa menuju ke lokasi kampanye yang jaraknya tidak terlalu jauhdari rumah terdakwa, hal ini dilakukan terdakwa karena menurutnyaharus mengetahui

Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRIdan Kepala Desa atau sebutan lain/ Lurah;2. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan ataumerugikan salah satu pasangan calon.Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRIdan Kepala Desa atau sebutan lain/ Lurah;Menimbang, bahwa unsur tindak pidana tersebut di atas adalah bersifatalternaif, sehingga cukup salahsatu kwalifikasi teroukti maka kwalifiaksi yanglain tidak perlu dipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang telahterungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, bahwa benarTerdakwa adalah seorang PNS di Kecamatan Sulabesi Timur dan juga sebagaiPejabat kepala desa

Dinas Luar Negeri ;e Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 134/PMK.06/2005 tentangPedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN ;e Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 45/PMK.05/2007 tentangPerjalanana Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, PegawaiNegeri dan Pegawai Tidak Tetap ;e Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER34/PB/2007Tentang Petunjuk Pelaksana Perjalanan Dinas Jabatan Dalam NegeriBagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap ;e Bahwa Mekanisme pengelolaan

Pasal 18 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomorPER34/PB/2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan DinasJabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara , Pegawai Negeri danHal.18 dari 107 hal. Put.

Pasal 20 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaannomor PER34/PB/2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan PerjalananDinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara , Pegawai Negeridan Pegawai Tidak Tetap yang menjelaskan bahwa : PejabatPembuat Komitmen melakukan Pertanggungjawaban Rampungseluruh bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang bersangkutan dan disampaikan kepadaBendahara Pengeluaran;e Bahwa Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengansengaja

Per34/PB/2007 tentang PetunjukPelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi pejabat Negara,pegawai negeri dan pegawai tidak tetap), dimana pertanggung jawaban biayaHal.78 dari 107 hal. Put.

Peraturan Menteri Keuangan RI No. 45/PMK.05/2007 tentang PerjalananDinas Tabatan Dalam Negeri bagi pejabat Negara, pegawai negeri dan pegawaitidak tetap dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.