Menyatakan Terdakwa Amrizal Bin Abdul Wahab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Berlayar tanpa persetujuan berlayar dan Membawa media hama dan penyakit tumbuhan ke Indonesia tanpa dokumen kesehatansebagaimana dakwaan pertama dan kedua Jaksa Penuntut Umum ;2.

Menyatakan Terdakwa AMRIZAL Bin ABDUL WAHAB terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pelayaran dankarantina tumbuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamDakwaan Kesatu Pasal 323 Ayat (1) Jo Pasal 219 Ayat (1) UndangundangRI No.17 Tahun 2008 Tentang Pelayarandan Dakwaan kedua melanggarPasal 31 ayat (1) jo pasal 5 UU RI No. 16 tahun 1992 tentang Karantinahewan, Ikan dan Tumbuhan;2.

karantina yang dimasukkan ke dalam wilayah NegaraRepublik Indonesia wajib : dilengkapi sertifikat kesehtan dari negara dannegara transit bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan,tumbuhan dan bagianbagian tumbuhan, kecuali media pembawa yangHal. 4 dari 20No. 55/Pid.Sus/2016/PN.Dumtergolong benda lain; melalui tempattempat pemasukan yang telah ditetapkan; dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempattempatpemasukkan untuk keperluan tindakan karantina, perbuatan mana

jenis bawang merah tersebut, Terdakwa tidak dapatmenunjukkan Sertifikat Kesehatan dari Negara MalaysiaBahwa lalu lintas komoditi pertanian khusus bawang merah yang tergolongke dalam umbi lapis segar untuk masuk ke dalam wilayah RI harus adanyatindakan karantina sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnyahama atau organisme pengganggu tumbuhan dari luar negeri dari satu areake area lain didalam negeri atau keluarnya dari dalam wilayah NegaraRepublik Indonesia.

pasal 1 ayat 17, sertifikat Kesehatantumbuhan adalah surat keterangan yang dibuat oleh Pejabat yangberwenang di Negara atau area/pengirim/transit yang menyatakanbahwa tumbuhan atau bagianbagian tumbuhan yang tercantumdidalamnya bebas dari Organisme pengganggu tumbuhan karantinaGolongan Il dan atau organisme pengganggu tumbuhan yangditetapkan dan atau menyatakan keterangan lain yang diperlukan;Hal. 8 dari 20No. 55/Pid.Sus/2016/PN.Dum Bahwa untuk mengangkut media pembawa umbi lapis dari NegaraMalaysia

AMRIZAL, akan tetapi saatditanyakan kepada Terdakwa Dokumen Surat Persetujuan Berlayardan kelengkapan dokumen yang sah untuk membawa tumbuhan jenisbawang merah serta Sertifikat Kesehatan dari Negara MalaysiaTerdakwa tidak dapat menunjukkannya;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Barang Buktidalam persidangan ini yaitu berupa :1 (satu) unit KM Meranti GT 06 No. 1483;411 (empat ratus sebelas) kampit umbi lapis / bawang merah (sudahdimusnahkan pada tahap penyidikan) ;1 (satu) lembar Port

/MenhutII/2005tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar.6) Peraturan Menteri kehutanan Nomor : P.52/MenhutII/2006tentang Peragaan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi.7) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :P.22/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/5/2019 tentang LembagaKonservasi.8) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.39/MenhutII/2012tentang tentang Pertukaran Jenis Tumbuhan atau Satwa LiarHalaman 16 dari 46 Putusan Nomor 196/Pid.B/LH/2021/PN CbiDilindungi Dengan Lembaga Konservasi Di

Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungisebagaimana diubah dengan Peraturan MenteriLingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor:92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 dan diubah terakhirdengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan Republik Indonesia Nomor:P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup DanKehutanan Nomor P.20/MENLHK/Setjen/Kum.1/6/2018 TentangJenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi.

;5) Ikan 20 Jenis;6) Serangga 26 jenis;7) Krustasea 1 jenis;8) Moluska 5 jenis;9) Xiphosura (ketam Tapal Kuda) 3 jenis;10) Tumbuhan 117 jenis.

Kegiatan pengangkutan dilengkapi dengan Surat IzinAngkut Tumbuhan dan Satwa (SATS) Dalam Negeri untukkepentingan peredaran dalam negeri dan dilengkapi denganSurat Izin Angkut Tumbuhan dan Satwa (SATS) Luar Negeriuntuk kepentingan peredaran ke luar negeri.Bahwa yang di maksud dengan :1) in Pengambilan atau penangkapanspesimen satwa liar merupakan jjin yang diterbitkan oleh KepalaBalai/ Kepala Balai Besar KSDA berdasarkan KuotaPengambilan dan Penangkapan Tumbuhan dan Satwa Liaryang ditetapkan dalam

Putusan Nomor 196/Pid.B/LH/2021/PN Cbi6)Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar (SATS) merupakandokumen legal yang melengkapi setiap proses pengiriman ataupengangkutan jenis tumbuhan dan satwa liar dari satuwilayah habitat ke wilayah habitat lainnya di Indonesia, atau daridan keluar wilayah Indonesia.

su/2012 dan surat ketetapan pajak Daerah no : 0721106 kenderaan truk Mitsubbisih colt disel No.Pol BK 9336 SI warna kuning atas nama TUAH PURBA; 1(satu) buah buku Uji Kenderaan bermotor No KBJ 12540 A No Kenderaan BK 9336 SF atas nama TUAH PURBA;Dikembalikan kepada pemiliknya TUA PURBA; 1(satu) lembar Nota pengantar barang an UD Rahmat Jaya; 1(satu) lembar Salinan/foto copy lampiran PP RI NO : 7 tahun 1999 tanggal 27 Januari 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan

warnakuning;e 1(satu) lembar asli STNK Noo 0119608/su/2012 dan surat ketetapanpajak Daerah no : 0721106 kenderaan truk Mitsubbisih colt disel No.PolBK 9336 SI warna kuning atas nama TUAH PURBA;e 1(satu) buah buku Uji Kenderaan bermotor No KBJ 12540 A NoKenderaan BK 9336 SF atas nama TUAH PURBA;Dikembalikan kepada pemiliknya TUA PURBA;e (satu) lembar Nota pengantar barang an UD Rahmat Jaya;e (satu) lembar Salinan/foto copy lampiran PP RI NO : 7 tahun 1999 tanggal 27Januari 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan

UD RAHMAT JAYA;e Salinan fotocopy Lampiran PP No.7 tahun 1999 tanggal 27 Januari 1999 tentangPengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa ditandatangani Sdr.

satwa yang dilindungi dalamkeadaan mati.Bahwa berdasarkan Peraturan Pemrintah Nomor 7 Tahun 1999, penetapan/penilaian terhadap suatu jenis tumbuhan dan satwa dalam golongan yangdilindungi berdasarkan kriteria :Ukuran populasinya kecil.Mengalami penurunan jumlah individu di alam secara tajam.Sebarannya terbatas (endemik).Bahwa peredaran tumbuhan dan satwa diatur dalam Surat Keputusan MenteriKehutanan Nomor : SK.447/KpstH/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan ataupenangkapan dan peredaran tumbuhan dan

Bahwa menurut keputusanMenteri Kehutanan tersebut peredaran tumbuhan dan satwa liar untuk tujuankomersial maupun non komersial wajib disertai Surat Angkut Tumbuhan danSatwa Liar Dalam Negeri (SATSDN).Bahwa untuk jenis Tumbuhan dan satwa liar yang dilindungipemanfaatannya harus mendapatkan izin dari Menteri Kehutanan denganRekomendasi LIPI, sedangkan untuk tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungiharus mendapat izin dari Kepala Balai KSDA setempatMenimbang, bahwa dari keterangan saksisaksi yang diterangkandipersidangan

UD Rahmat Jaya Palembang)yang disuruh oleh terdakwa MULIADI ANSARI ALS MUL BIN SUPARMAN akantetapi untuk jenis Tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi pemanfaatannya harusmendapatkan izin dari Menteri Kehutanan dengan Rekomendasi LIPI,Dengan demikian unsur dengan sengaja, memiliki, mengangkut, danmemperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup telah terpenuhi secarasah menurut hukum.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, dengan unsurunsur sebagai berikut:yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan

sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 31 ayat (2) UU 16 tahun 1992 tentangkarantina hewan, ikan dan tumbuhan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalamdakwaan kedua Penuntut Umum;Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Elias Oli dan terdakwa II AgusBudiman masingmasing dengan pidana Penjara selama 6 (enam) bulandengan masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan;Menjatunkan denda masingmasing kepada terdakwa sebesar Rp1.000.000, (satu juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan kurungan;Menyatakan Barang

Unsur Karena kelalaiannya melanggar ketentuan setiap mediapembawa hama dan penyakit karantina yang dibawa ataudikirim dari suatu tempat area ke tempat lain dalam wilayahIndonesia wajib dilengkapi dengan sertipikat kesehatan dariarea asal bagi hewan, hama asal hewan hasil bahan asalhewan , ikan tumbuhan dan bagian bagian tumbuhan kecualimedia pembawa yang tergolong benda lain yang melaluitempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkankemudian dilaporkan untuk keperluan tindakan karantina;3.

Unsur Karena kelalaiannya melanggar ketentuan setiap mediapembawa hama dan penyakit karantina yang dibawa atau dikirim darisuatu tempat area ke tempat lain dalam wilayah Indonesia wajibdilengkapi dengan sertipikat kesehatan dari area asal bagi hewan,hama asal hewan hasil bahan asal hewan , ikan tumbuhan dan bagianbagian tumbuhan kecuali media pembawa yang tergolong benda lainyang melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang telahditetapkan kemudian dilaporkan untuk keperluan tindakan karantinaMenimbang

No. 16 Tahun 1992 tentang Karantinahewan, Ikan dan tumbuhan Jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana , UU. No. 81Tahun 1981 KUHAP, UUNo. 48 Tahun 2008, Tentang Kekuasaan Kehakiman,UU. No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI1. Menyatakan terdakwa I. ELIAS OLI, terdakwa II.

Menetapkan barang bukti berupa :e 25 (dua puluh lima) karung kemasan warna putih motif bergaris merahdan hijauDirampas untuk dimusnahkanHalaman 17 dari 16 Putusan Pidana Nomor 19/Pid.B/2015/PN.Gsk18e 6 (enam) ekor kurakura dada merahDirampas untuk Negara Cq Kantor Karantina Hewan, ikan dan tumbuhan diInstalaso KIPM Puspa Agroe Uang / ongkos penitipan sebesar Rp 3.200.000 (tiga juta dua ratus riburupiah)Dirampas untuk Negara6.

sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 31 ayat (2) UU 16 tahun 1992 tentangkarantina hewan, ikan dan tumbuhan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalamdakwaan kedua Penuntut Umum;2.

Menyatakan Barang Bukti berupa :e 25 (dua puluh lima) karung kemasan warna putih motif bergarismerah dan hijauDirampas untuk dimusnahkane 6(enam) ekor kurakura dada merahDirampas untuk Negara Cq Kantor Karantina Hewan, ikan dan tumbuhan diInstalaso KIPM Puspa Agroe Uang / ongkos penitipan sebesar Rp 3.200.000 (tiga juta duaratus ribu rupiah)Dirampas untuk Negara5.

Unsur Karena kelalaiannya melanggar ketentuan setiap mediapembawa hama dan penyakit karantina yang dibawa ataudikirim dari suatu tempat area ke tempat lain dalam wilayahIndonesia wajib dilengkapi dengan sertipikat kesehatan dariarea asal bagi hewan, hama asal hewan hasil bahan asalhewan , ikan tumbuhan dan bagian bagian tumbuhan kecualimedia pembawa yang tergolong benda lain yang melaluitempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkankemudian dilaporkan untuk keperluan tindakan karantina;3.

Unsur Karena kelalaiannya melanggar ketentuan setiap mediapembawa hama dan penyakit karantina yang dibawa atau dikirim darisuatu tempat area ke tempat lain dalam wilayah Indonesia wajibdilengkapi dengan sertipikat kesehatan dari area asal bagi hewan,hama asal hewan hasil bahan asal hewan , ikan tumbuhan dan bagianbagian tumbuhan kecuali media pembawa yang tergolong benda lainyang melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang telahditetapkan kemudian dilaporkan untuk keperluan tindakan karantinaMenimbang

No. 16 Tahun 1992 tentang Karantinahewan, Ikan dan tumbuhan Jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana , UU. No. 81Tahun 1981 KUHAP, UUNo. 48 Tahun 2008, Tentang Kekuasaan Kehakiman,UU. No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;MENGADILI 1. Menyatakan terdakwa I. ELIAS OLI, terdakwa Il.

PP Nomor 7 Tahun 1999 tentang PengawetanTumbuhan dan Satwa, dimana Lampiran PP Nomor 7 Tahun 1999 telahdiubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan(PERMEN LHk) Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentangJenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

Didalam Permen LHKHalaman 11 dari 22, Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Bhntersebut berisi tentang jenisjenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi,pada nomor urut 194, tertera bahwa elang brontok termasuk ke dalamjenis satwa yang dilindungi; Bahwa berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 1999 tentang PengawetanTumbuhan dan Satwa, dimana Lampiran PP Nomor 7 Tahun 1999 telahdiubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan(PERMEN LHk) Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentangJenis Tumbuhan dan Satwa

Didalam Permen LHK tersebut berisiHalaman 14 dari 22, Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Bhntentang jenisjenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, pada nomor urut 194,tertera bahwa elang brontok termasuk ke dalam jenis satwa yang dilindung;Menimbang, bahwa sebelumnya seekor satwa jenis burung elangtersebut dibawa oleh Sdr.

yangdilindungi tersebut berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian Lembaga IlmuPengetahuan Indonesia (LIPI) sebagai scientific authority, sehingga untukmenentukan apakah satwa tersebut dilindungi atau tidak hal tersebut tergantungdengan populasi penyebaran dan reproduksi satwa tersebut pada habitatnya,yang mana hal tersebut dijabarkan didalam PP Nomor 7 Tahun 1999 tentangPengawetan Tumbuhan dan Satwa.

Didalam Permen LHK tersebut berisitentang jenisjenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, pada nomor urut 194,tertera bahwa elang brontok termasuk ke dalam jenis satwa yang dilindungji;Menimbang, bahwa berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 1999 tentangPengawetan Tumbuhan dan Satwa, dimana Lampiran PP Nomor 7 Tahun 1999telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan(PERMEN LHK) Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, bahwa Elang Brontok atau

Menyatakan Terdakwa WAYAN SUKASNA, SH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana memelihara satwa langka yang dilindungiberupa seekor burung jalak bali dan seekor burung elang bondol , dalamPasal 21 ayat (2) huruf a jo pasal 40 ayat (2) dan ayat (4) UndangUndang RI No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya alamHayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) jo Peraturan Pemerintah no 7tahun 1999 tentang pengawetan tumbuhan dan satwa;2.

(Haliastur Indus) dan jenis burung jalak puitihHalaman 3 dari 20 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/LH/2021/PN Dpstunggir biru (Acridotheres tertius) diatur dalam Lampiran no urut163 Peraturan Pemerintah No 7 tahun 1999 wonnnnn === Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalamPasal 21 ayat (2) huruf a jo pasal 40 ayat (2) dan ayat (4) UndangUndang RI No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya alamHayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) jo Peraturan Pemerintah no 7tahun 1999 tentang pengawetan tumbuhan

saksi mengerti maksud dan tujuan pemeriksaan saat iniyaitu. sehubungan dengan tindak pidana menangkap, melukai,membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut danmemperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaanhidupsebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf a Jo pasal 40ayat (2) dan/atau ayat (4) Undang Undang Republik IndonesiaNomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayatidan Ekosistemnya (KSDAHE) Jo Peraturan Pemerintah RI No 7tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan

ini dan akanmenerangkan dengan sebenar benarnya sehubungan dengandugaan perkara tindak pidana menangkap, melukai, membunuh,menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut danmemperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidupsebagaimanadimaksuddalampasal 21 ayat (2) huruf a Jo pasal 40ayat (2) dan/atau ayat (4) Undang Undang Republik IndonesiaNomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayatidan Ekosistemnya (KSDAHE) Jo Peraturan Pemerintah RI NO 7tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan

Sus/LH/2021/PN Dps Bahwa jenis burung yang ditemukan petugasmerupakan satwa liar yang dilindungi yaitu Burung Elang Bondol(Haliasturindus) sebagaimana diatur dalam Undang Undang RI No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati danEkosistemnya (KSDAHE), yang diatur dalam Lampiran PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor : 7 tahun 1999, tanggal 27januari 1999, tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwatercantum pada lampiran nomor urut 163 (Seratus enam puluh tiga)selanjutnya yang

tumbuhan dari luar Negeri kedalam wilayah NKRI,mencegah dan tersebarnya organisme pengganggu tumbuhan dari suatu area kearea lain didalam wilayah NKRI, mencegah keluarnya organisme pengganggutumbuhan keluar dari NKRI apabila persyaratan Negara tujuan.

Bahwa persyaratan karantina tumbuhan untuk beras adalah sebagai berikut harusdilegkapi dengan sertifikat kesehatan tumbuhan (PC) dari Negara asal, harusPUTUSAN No. 13/Pid.Sus.LH/2016/PN Tbh Halaman 6 dari 26melalui tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan (pemerintahNo.18/permentan/OT.140/2/2008), dilaporkan dan diserahkan kepada petugaskarantina untuk keperluan tindakan karantina.Bahwa untuk mendapatkan sertifikat resmi import dan export serta domestikadalah pemilik atau kuasa pemilik

menyampaikan surat pemberitahuanpemasukan dan pengeluaran media pembawa OPTIK dan yang berhakmengeluarkan adalah pejabat fungsional POPT UPT setempat.Bahwa ketentuan untuk import kebijakan tumbuhan diatur di permentan 42 dan43 /pementan/OT.140/2/2012 tentang persyaratan dan tata cara tindakankarantina tumbuhan terhadap pemasukan media pembawa OPTIK kedalamwilayah RI, adapun untuk domestik tentang media pembawa karantina diaturdidalam Undangundang No. 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan danTumbuhan

karantina dari suatuarea ke area lain didalam wilayah negara Republik Indonesia berupa beras SuperImpor merek Dua Gajah asal Negara Malaysia tanpa tindakan karantinasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 31 ayat (1) jo Pasal 6 jo Pasal9 UU No. 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dalamSurat Dakwaan Kedua ;2.

Barangsiapa.2. dengan sengaja.3. tanpa izin memasukan kedalam dan /atau membawa atau mengirim oraganismepenganggu tumbuhan karantina dari suatu area ke area lain didalam wilayahNegara Republik Indonesia berupa beras Super Impor merek Dua Gajah asalNegara Malaysia tanpa tindakan karantina.Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur Pasal 31 ayat (1) jo Pasal 6 jo Pasal 9UU No. 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan tersebut Majelisakan mempertimbangkannya sebagai berikut :PUTUSAN No. 13

September 2014 setidaktidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2014,bertempat di Terminal Kedatangan Bandara Udara Husein SastranegaraKelurahan/Kecamatan Cicendo Kota Bandung atau di tempat lainnya yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, dengansengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuanketentuan sebagaimanadimaksud dalam pasal 5 huruf (a), huruf (c) yaitu setiap media pembawa hamadan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina atauorganisme pengganggu tumbuhan

karantina yang dimasukkan ke daiam wilayahnegara Republik Indonesia wajib : a. dilengkapi sertifikat kesehatan dari Negaraasal dan Negara transit bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asalhewan, ikan, tumbuhan dan bagianbagian tumbuhan, kecuali media pembawayang tergolong benda lain, c. dilaporkan dan diserahkan kepada petugasHal. 1 dari 10 hal.

dan diancam pidana dalam Pasal 31 ayat (1)Undangundang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan danTumbuhan;SUBSIDAR :Bahwa ia Terdakwa Tjienda Sinaluya Tjakra, SH. pada waktu dan tempatsebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan Primair di atas, karenakelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuanketentuansebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf (a), huruf (c) yaitu setiap mediapembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikankarantina atau organisme pengganggu tumbuhan

karantina yang dimasukkan kedalam wilayah negara Republik Indonesia wajib : a. dilengkapi sertifikatkesehatan dari Negara asal dan Negara transit bagi hewan, bahan asal hewan,hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagianbagian tumbuhan, kecualimedia pembawa yang tergolong benda lain, c. dilaporkan dan diserahkanHal. 2 dari 10 hal.

Menyatakan Terdakwa TJIENDRA SINALUYA TJAKRA, bersalahmelakukan tindak pidana karena kelalaiannya melakukan pelanggaranterhadap ketentuan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat (2) Undangundang Nomor 16Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dalamdakwaan Subsidair;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TJIENDRA SINALUYATJAKRA dengan Pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masaHal. 3 dari 10 hal. Put.

Selain itu Kawasan hutan gunung simpang merupakankawasan suaka alam karena memiliki fungsi pokok sebagai kawasan pengawetankeanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsisebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.Bahwa kegiatan menanam padi dikawasan hutan Cagar Alam GunungSimpang dapat menyebabkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alamCA Gunung Simpang, karena padi dan rumput gajah merupakan tumbuhan budidayaatau. bukan tumbuhan asli CA. Gunung Simpang.

Tumbuhan bukan asli atautumbuhan yang tidak pernah tumbuh secara alami di suatu kawasan dikenal dengansebutan Invasif Alien Species disingkat IAS. Tumbuhan invasif ini seringkali me milikisifat mudah tersebar dan berkembang biak, tumbuh cepat, toleransi yang lebarterhadap kondisi lingkungan, kemampuan berkompetisi yang tinggi, dan menjadigulma, predator, patogen dan parasit bagi tumbuhan asli.

budidaya atau bukan tumbuhan asliCA.

Sehingga memasukkan jenis tumbuhan IAS kedalam kawasan konservasi dapat mengakibatkan tereduksinyakeanekaragaman hayati, terganggunya sistem hidrologi, siklus hara danprosesproses lainnya yang terjadi dalam suatu ekosistem. Contoh kerusakanyang diakibatkan oleh tumbuhan IAS adalah tumbuhan Accasia nilotica diTaman Nasional Baluran. Membangun gubuk atau saung juga dapatmengakibatkan kerusakan pada keutuhan kawasan, karena areal yangmenjadi lokasi gubuk terokupasi sehingga tidak bervegetasi.

Pasal 19 ayat 3 sesuai penjelasan bahwa tumbuhan dan satwa yangtidak asli adalah jenis tumbuhan dan jenis satwa yang tidak pernah terdapat didalam kawasan. Atau contoh lain membangun gubuk atau saung juga dapatmengakibatkan kerusakan pada keutuhan kawasan, karena areal yangmenjadi lokasi gubuk terokupasi sehingga tidak bervegetasi.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sudirman Alias Man Bin alm Syahlan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memasukkan Media Pembawa dengan tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk lkan, Tumbuhan, dan/atau Produk Tumbuhan, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara

Menyatakan Terdakwa Sudirman Alias Man Bin Alm Syahlan telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamemasukkan Media Pembawa dengan tidak melengkapi sertifikatkesehatan dari negara asal bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan,Tumbuhan, dan/atau Produk Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalamPasal 33 ayat (1) huruf a sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 86 huruf a Jo pasal 33 ayat 1 huruf a Undangundang Nomor : 21Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan

, dan/atau produk timbuhan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 UU RI Nomor 21Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, yang dimaksuddengan media pembawa adalah hewan, produk hewan, Ikan, produk ikan,tumbuhan, produk tumbuhan, pangan, Pakan, PRG, SDG, Agensia Hayati, JenisAsing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, Tumbuhan dan Satwa Langka,dan/atau Media Pembawa lain yang dapat membawa Hama dan PenyakitHewan Karantina, Hama dan Penyakit Ikan Karantina, atau OrganismePengganggu

Tumbuhan Karantina;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 20 UU RI Nomor 21Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, yang dimaksuddengan produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari Hewan yangmasih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi,farmakoseutika, pertanian, Pakan, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhankebutuhan dan kemaslahatan manusia;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada

Pasal 86 huruf aUU RI Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhantelah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinyamemasukkan Media Pembawa dengan tidak melengkapi sertifikat kesehatandari negara asal bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan,dan/atau Produk Tumbuhan,Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti makadakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan

Menyatakan Terdakwa Sudirman Alias Man Bin alm Syahlan terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalahn melakukan tindak pidanamemasukkan Media Pembawa dengan tidak melengkapi sertifikatkesehatan dari negara asal bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan,Tumbuhan, dan/atau Produk Tumbuhan, sebagaimana dalam dakwaanPrimair;2.

li>Memerintahkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----------------------------------------------------------------

budidaya ataubukan tumbuhan asli CA.

terhadap keutuhan kawasan suakaalam CA Gunung Simpang, karena padi dan rumput gajah merupakantumbuhan budidaya atau bukan tumbuhan asli CA.

Sehingga memasukkan jenis tumbuhan IAS kedalam kawasan konservasi dapat mengakibatkan tereduksinyakeanekaragaman hayati, terganggunya sistem hidrologi, siklus hara danprosesproses lainnya yang terjadi dalam suatu ekosistem. Contoh kerusakanyang diakibatkan oleh tumbuhan IAS adalah tumbuhan Accasia nilotica diTaman Nasional Baluran. Membangun gubuk atau saung juga dapatmengakibatkan kerusakan pada keutuhan kawasan, karena areal yangmenjadi lokasi gubuk terokupasi sehingga tidak bervegetasi.

Pasal 19 ayat 3 sesuai penjelasan bahwa tumbuhan dan satwa yangtidak asli adalah jenis tumbuhan dan jenis satwa yang tidak pernah terdapat didalam kawasan. Atau contoh lain membangun gubuk atau saung juga dapatmengakibatkan kerusakan pada keutuhan kawasan, karena areal yangmenjadi lokasi gubuk terokupasi sehingga tidak bervegetasi.

Kerugian secaralingkungan adalah kegiatan tersebut dapat menyebabkan perubahan terhadapkeutuhan kawasan suaka alam CA Gunung Simpang, karena padi dan rumputgajah merupakan tumbuhan budidaya atau bukan tumbuhan asli CA. GunungSimpang. Membangun gubuk atau saung juga dapat mengakibatkankerusakan pada keutuhan kawasan, karena areal yang menjadi lokasi gubukterokupasi sehingga tidak bervegetasi.

setelah itu saksiReby, saksi Rein Unggul Simanungkalit serta tim dari Polres Sambaslangsung mengamankan terdakwa dan barang bukti berupa telur penyusebanyak 250 (dua ratus lima puluh butir) ke Polres Sambas guna proseslebih lanjut.Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 230/Pid.BLH/2019/PN Sbse Bahwa semua jenis Penyu di Indonesia termasuk penyu hijau (Cheloniamydas) merupakan satwa yang dilindungi oleh undangundang yangterdapat dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999tentang pengawetan jenis tumbuhan

Sekarang denganjabatan sebagai PEH Ahli Pertama; Bahwa tugas Ahli selaku PEH adalah pejabat fungsional yangmempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian ekosistem hutan,dalam hal ini melekat pada tugas pokok Balai KSDA dalampenyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnyadan pengelolaan kawasan konservasi (Cagar alam dan Taman WisataAlam) serta konservasi tumbuhan dan satwaliar baik dilindungi atau tidakdilindungi baik didalam kawasan konservasi maupun diluar kawasankonservasi

Untuk pemanfaatan jenis tumbuhan dansatwa liar mengacu pada PERETURAN PEMERINTAH REPUBLIKINDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PEMANFAATAN JENISTUMBUHAN DAN SATWA LIAR yang diatur lebih lanjut denganPermenhut P.19/MenhutII/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan danSatwa Liar serta Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/KptsII/2003tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan PeredaranTumbuhan dan Satwa Liar;Terhadap pendapat Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwamenyatakan mengetahui dan membenarkannya

Untuk pemanfaatanjenis tumbuhan dan= satwa liar mengacu) pada PERETURANPEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999TENTANG PEMANFAATAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA LIAR yangdiatur lebih lanjut dengan Permenhut P.19/MenhutlI/2005 tentangPenangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar serta Keputusan MenteriKehutanan Nomor 447/KptsII/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atauPenangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta

Untuk pemanfaatan jenis tumbuhan dansatwa liar mengacu pada PERETURAN PEMERINTAH REPUBLIKINDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PEMANFAATANJENIS TUMBUHAN DAN SATWA LIAR yang diatur lebih lanjut denganPermenhut P.19/MenhutII/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan danSatwa Liar serta Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts11/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan danPeredaran Tumbuhan dan Satwa Liar;Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, makaunsur memperniagakan telur satwa

pukul 08.30 Wita atau setidak tidaknya masih dalam bulan Januari2021 bertempat di jalan raya Pelabuhan Khayangan, kecamatan Pringgabaya,kabupaten Lombok Timur atau setidaktidaknya masih daerah hukumPengadilan Negeri Selong, telah memasukkan atau mengeluarkan mediapembawa dari suatu area ke area lain di dalam Wilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia yang tidak melengkapi sertifikat kesehatan daritempat pengeluaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat bagi hewan,produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan

Keamanan Hasil Perikanan Bima dan tidakmelaporkan dan menyerahkan kepada petugas karantina di tempatpemasukan/pengeluaran Pelabuhan Pototano Kabupaten Sumbawa Barat,tidak melaporkan dan menyerahkan di tempat pemasukan dan pengeluaranHalaman 3 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PNSel.Pelabuhan Kayangan Kabupaten Lombok Timur untuk keperluan tindakankarantina;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 88 huruf a UU RI Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikandan Tumbuhan

Yang memasukkan atau mengeluarkan Media Pembawa darisuatuArea ke Area lain yang tidak melengkapi sertifikatkesehatandari Tempat Pengeluaran yang ditetapkan olehPemerintah PusatHalaman 12 dari 19 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PNSel.bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produklkan, Tumbuhan, dan/atauProduk Tumbuhan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad. 1.

Yang memasukkan atau mengeluarkan Media Pembawa darisuatuArea ke Area lain yang tidak melengkapi sertifikatkesehatan dariTempat Pengeluaran yang ditetapkan olehPemerintah Pusat bagiHewan, Produk Hewan, Ikan, Produklkan, Tumbuhan, dan/atau ProdukTumbuhan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undangundang Nomor 21tahun 2019 tentang tentangKarantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, angka 26yang dimaksud dengan tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran adalahpelabuhan laut, pelabuhan sungal, pelabuhan penyeberangan

adalah sumberdaya alam nabati atau bagianbagiannya yang sebagian atau seluruh siklushidupnya berada di dalam lingkungan darat dalam keadaan hidup, dan angka24 Produk Tumbuhan adalah Tumbuhan atau bagianbagiannya dalamkeadaan mati, baikyang belum diolah maupun yang telah diolah;Menimbang, bahwa berdasarkan pada faktafakta yang terungkapselama persidangan terungkap fakta bahwaTerdakwa adalah sopir mobil busTitian Mas warna merah kombinasi merk Nissan dengan Nomor Polisi EA 7548A berangkat dari terminal

KKH;Bahwa saksi menjadi saksi ahli dalam persidangan ini atas dasar surat perintahtugas Direktur Konservasi Kenaekaragaman Hayati No.503/KKH5/2012 tertanggal12 September 2012;Bahwa tugas pokok saksi dalam Kementrian Kehutanan RI adalah melakukanpenyiapan bahan rancangan perumusan kebijakan, penyusunan dan pemberianbimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang tertib peredaran,intelejen dan analisis pasar pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar di dalan Negeri;Bahwa sesuai dengan pasal 1 ayat

dan satwa liar adalah UndangundangNo.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya alam dan ekosistemnya,peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1990 tentang pengawetan jenis tumbuhandan satwa liar, peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1990 tentang pemanfaatanjenis tumbuhan dan satwa liar, peraturan Mentri Kehutanan Nomor 447/Kpts11/2003 tentang tata usaha pengambilan dan penangkapan dan peredarantumbuhan dan satwa liar, peraturan Meteri Kehutanan Nomor P.52/MenhutIl/2006tentang peragaan jenis tumbuhan dan

satwa liar, peraturan Meteri KehutananNomor P.19/MenhutIl/2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar;Bahwa satwa yang dimiliki dan dipelihara oleh Terdakwa berupa Biawak Hijausebanyak 2 ekor, Ular Molurus sebanyak 9 ekor, Ular Condro Dewasa/besarsebanyak 5 (lima) ekor, Anak Buaya sebanyak 7 (tujuh) ekor, Biawak Ekor Birusebanyak 1 (satu) ekor, anak ular Condro sebanyak 8 ekor yang seluruhnyamerupakan satwa yang dilindungi oleh undangundang karena populasinya sudahterbatas;Bahwa tidak ada yang

dan satwa liar adalahUndangundang No.5 tahun 1990 tentang KonservasiSumberdaya alam dan ekosistemnya, peraturanPemerintah Nomor 7 tahun 1990 tentangpengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar,peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1990 tentangpemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar,peraturan Mentri Kehutanan Nomor 447/KptsII/2003tentang tata usaha pengambilan dan penangkapandan peredaran tumbuhan dan satwa liar, peraturanMeteri Kehutanan Nomor P.52/MenhutIl/2006tentang peragaan jenis tumbuhan dan satwa

dan satwa liar adalah Undangundang No.5 tahun 1990tentang Konservasi Sumberdaya alam dan ekosistemnya, peraturan Pemerintah Nomor 7tahun 1990 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar, peraturan PemerintahNomor 8 tahun 1990 tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar, peraturanMentri Kehutanan Nomor 447/KptsII/2003 tentang tata usaha pengambilan danpenangkapan dan peredaran tumbuhan dan satwa liar, peraturan Meteri KehutananNomor P.52/Menhutll/2006 tentang peragaan jenis tumbuhan dan

Uang ganti Rugi Tanaman / tumbuhan 5Atau dalam Surat Keputusan Menteri Pertambangan Dan Energi Nomor : 975K/47/MPE/1999 tanggal 11 Mei 1999 disebut juga sebagai : Ganti Rugi danKompensasi Tanah, Tumbuhtumbuhan serta Bangunan.Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertambangan Dan EnergiNomor : 975 K/47/MPE/1999 tanggal 11 Mei 1999 tentang PerubahanPeraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 01.P/47/M.PE/1992tanggal 7 Februari 1992 tentang Ruang Bebas Saluran Udara Tegangan Tinggi(SUTT) dan

Bahwa tumbuhan / tanaman tersebut di atas yang mendapatkan uang ganti rugiadalah tanaman / tumbuhan keras yang produktif antara lain :Jati, Kelapa, Akasia, Asem, Duwet, Jambu Air, Johar, Kluwih / Sukun, Mahoni,Mangga, Mlinjo, Nangka, Petai, Rambutan, Sawo, Sono Keling, Kayu tahun,Bambu apus, Bambu wulung dan Bambu Oti. Sedangkan klasifikasi tanaman yang mendapatkan ganti rugi adalah sebagaistibcut 1esseesiesescecseee essere ieneessererunaiamseninmsaauaesersataneerpimaaeena.

Tanaman Besar tumbuhan dengan diameter lebih dari 20 Cm dan tinggi lebihALI 10) BRET nn nnn nn rn ROb. Tanaman Sedang tumbuhan dengan diameter lebih dari 9 Cm dan tinggilebih dari 5 Meter s/d 10 Meter. 22002 neocon ne nnec.

Bahwa di Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon sebagian dari tanah milikwarga yang terkena jaringan proyek tersebut berada di wilayah : DusunNgentak, Dusun Kepek, Dusun Kowen, Dusun Dagan & Sewon, Dusun Paten &Gatak, Dusun Gabusan. 22222 22222 oo nan reece nnnBahwa dalam proyek jaringan SUTET tersebut telah dibentuk panitiapenanggungjawab untuk pembebasan tanah, bangunan dan tanaman /tumbuhan antara lain, berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin PT.

PLN(Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa, Bali dan NusaTenggara Nomor : 004.K/021/PPI Kitring JBM/2004 tanggal 9 Januari 2004tentang Pembentukan Panitia Pembebasan Tanah dan Perijinan untuk LokasiGardu Induk, lokasi Tower dan Pembebasan Tanaman / tumbuhan, Bangunandalam Jalur Bebas Transmisi Tahun 2004 di Wilayah Propinsi Jawa Tengahdan DIY yang dikeluarkan oleh saudara Ir. Susanto Purnomo, MM., yaitu :Ketua = Ws RARIMIYWONQ: j~ nnn nn nnn nenWakil Ketua : saksi Ir.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LA ODE TASWING alias TASWIN bin LA ODE HADIDA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menebang Tumbuhan Yang Dilindungi sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) bulan sertadenda sejumlah Rp10.000.000,00(sepuluh jutarupiah

Menyatakan Terdakwa LAODE TASWING alias TASWIN Bin LAODEHADIDA bersalah melakukan tindak pidana Menebang Tumbuhan diKawasan hutan suaka marga satwa, sebagaimana diatur dan diancampidana dalam dakwaan Kesatu2.

Unsur Tumbuhan yang dilindungi atau bagianbagiannyadalam keadaan hidup atau mati;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Tumbuhan yang dilindungi atau bagianbagiannya dalamkeadaan hidup atau mati;Menimbang, bahwa unsur ketiga dari Pasal ini memiliki Subsub unsuryang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub unsurnya terpenuhi makaunsur kedua ini dianggap telah terpenuhi dan sub unsur yang lain tidak perludibuktikan lagi;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tumbuhan yang dilindungiberdasarkan pasal 20 ayat (2) UndangUndang RI Nomor 5 Tahun 1990tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalahtumbuhan

Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapatbahwa keseluruhan tumbuhan dari suaka margasatwa sejatinya dilindungji;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Tumbuhan yangdilindungi telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 ayat (2)Jo. pasal 21 ayat (1) huruf a UndangUndang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah terpenuhi,maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana sebagaimana

Menyatakan Terdakwa LA ODE TASWING alias TASWIN bin LA ODEHADIDA tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Menebang Tumbuhan Yang Dilindungisebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;2.

Pada tahun 2013 s/d sekarang sebagai fungsional15pengendali ekosistem hutan tingkat ahli selaku fungsional pada balaiKSDA Lampung.Bahwa saksi tidak kenal atau tidak memiliki hubungan keluargadengan terdakwa NOPRA WIDI Bin SUNIRHAN dan DEKASULIANTO Bin LIHAN.Bahwa saksi menerangkan semua jenis penyu dilindungi berdasarkanundangundang No. 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber dayaalam hayati dan ekosistemnya dan peraturan pemerintah nomor 7tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan satwa liarBahwa

dan satwa liarluar negeri yang berbentuk:a Perusahaan Perorangan17b Koperasic Badan Usaha Milik Negarad Badan Usaha Milik Daerahe Badan Usaha Milik SwastaBahwa saksi menerangkan berdasarkan pasal 34 ayat (1) dan ayat (2)keputusan menteri kehutanan nomor : 447/ KptsII / 2003 tentangtata usaha pengambilan atau penangkapan dan peredaran tumbuhandan satwa liar, bahwa izin pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar nonkomersial untuk tujuan pengkajian, penelitian dan pengembanganterhadap jenisjenis tumbuhan

dan satwa dalam bahaya kepunahan;e Tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 20 ayat (2) UndangUndang No. 5 Tahun 1990 Tentang KSDA bahwa: Jenis tumbuhan dan satwa dalambahaya kepunahan meliputi jenis tumbuhan dan satwa yang dalam keadaan bahayanyaris punah dan menuju kepunahan.

Tumbuhan dan satwa yang endemik adalahtumbuhan dan satwa yang terbatas penyebarannya, sedangkan jenis yang terancampunah adalah karena populasinya sudah sangat kecil serta mempunyai tingkatperkembangbiakan yang sangat lambat, baik karena pengaruh habitat maupunekosistemnya.

Jenis tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang dalam artipopulasinya kecil atau jarang sehingga pembiakannya sangat sulit;29Menimbang, bahwa menurut Lampiran Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tanggal 27 Januari 1999, terdapat beberapa jenisjenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi diantaranya termasuk Penyu hijau /Chelonia mydas (Reptilia (Melata)No.

nilainya ;Bahwa yang dimaksud satwa liar adalah semua hewan yang hidup di darat danatau di air dan atau di udara yang masih mempunyai sifatsifat liar, baik yanghidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia ;Bahwa sesuai PP NO.1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa,disebutkan jenisjenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi sebanyak 294jenis ;e Untuk jenis hewan terdiri dari : mamalia sebanyak 71 Jenis, avessebanyak 93 Jenis, reptilia sebanyak 31 Jenis, Insecta sebanyak 20Jenis, Pisces/ikan sebanyak

7 Jenis, anthozoa sebanyak 1 Jenis, bivaivia/biota sebanyak 13 Jenis ;e Untuk Jenisjenis tumbuhan terdiri dari : Palmae sebanyak 14 Jenis,Refflessiaceae (semua jenis dari genus rafflesia), anggrek / Orchidaceaesebanyak 29 Jenis, kantung semar / nephentaceae (semua jenis darigenus rephentes), tengkawang / dipterocarpaceae sebanyak 13 Jenis ;e Bahwa peraturan yang mengatur tentang satwa liar yaitu :e UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber DayaAlam Hayati dan Ekosistemnya ;e PP No.7 tahun

1999 tentang Pengawetan Tuimbuhan danSatwa ;e PP No.8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Tuimbuhan danSatwa ;Sesuai dengan pasal 37 PP No.8 tahun 1999 dijelaskan bahwa setiap orangdapat memelihara jenis tumbuhan dan satwa liar untuk tujuan kesenangan, akantetapi hanya dapat dilakukan terhadap generasi ke2 dari satwa yang dilindungiUndangUndang, hasil penangkaran dan jenis yang tidak dilindungi (dapatdiperoleh dari penangkaran, perdagangan, yang sah atau dari habitat alam).Terhadap pemanfaatan jenis

tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi dapatdilakukan dalam bentuk penangkaran (pasal 7 ayat (2) PP Nomor 8 tahun 1999.Ketentuan lebih lengkap tentang penangkaran diatur dalam Permenhut Nomor :P.19/MenhutI/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar ;Bahwa jin penangkaran satwa liar yang dilindungi UndangUndang diterbitkanoleh Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam KementrianKehutanan sedangkan ijin penangkaran satwa liar yang tidak dilindungiUndangUndang diterbitkan oleh

Akte Badan Usaha ;Bahwa satwa liar berupa Orangutan adalah satwa liar yang dilindungi, satwaliar tersebut termasuk kedalam daftar jenisjenis tumbuhan dan satwa yangdilindungi pada lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentangPengawetan Tumbuhan dan satwa, satwa ini hanya dimungkinkan dipeliharaoleh Lembaga Konservasi ;Bahwa Satwa liar berupa Orangutan yang dipelihara terdakwa termasuk jenisfongo pixpengus borneo mempunyai ciriciri :* Memiliki bulu merah kecoklatan ;* Panjang tubuh 100