Kawasan Pelestarian Alam :1. Tanam Nasional, berdasarkan Undangundang Nomor 5 Tahun 1990tentang konservasi sumber daya alam adalah kawasan pelestarian alamyang mempunyai ekosistim/asli dikelola dengan sistim zonasi yangdimanfaatkan untuk tujuan pelestarian, ilmu pengetahuan pendidikan,menunjang budi daya pariwisata dan rekreasi.2. Taman Wisata Alam terdiri dari :a. Daratan danb. Perairan.3. Taman Hutam Raya.C. Taman Buru.D.

Sus.LH/2017/PT DPSsebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa denganTerdakwa ;Menimbang , bahwa sejalan dengan program Pemerintah yang berbasispada upaya pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya makasegala tindakan yang bertujuan untuk menyimpan, memiliki dan memeliharasatwa yang dilindungi dalam keadaan hidup haruslah sesuai prosedursebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 5 tahun 1990 tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya hal tersebutberkaitan

disamping itu pula oleh karena Terdakwa hendakdijatuhi pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan, makaterhadap Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segerasetelah putusan ini diucapkan ;Menimbang, bahwa disamping pertimbangan halhal yang memberatkantersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkanhalhal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;Hal hal yang memberatkan : Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam rangka menjaga danmelindungi Pelestarian

Alam;Bahwa Hutan Mangrove yang berlokasi di Simpang Siligita lingkungan Bualu,Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung merupakankawasan Pelestarian Alam berupa Tahura yang mengelolanya dibawahtanggung jawab pemerintah Provinsi melalui Dinas Kehutanan Provinsi Bali;Bahwa dasar ahli menerangkan di Simpang Siligita lingkungan Bualu,Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung merupakanKawasan Pelestarian Alam berupa Tahura adalah UU RI No. 5 tahun 1990tentang KSDA pada

Pasal 7 : hutankonservasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf a terdiridari : a. kawasan suaka alam; b. kawasan hutan pelestarian alam; dan c.taman buru.

Taman Hutan Raya termasuk kedalam bagian kawasan KPAsebagaimana Pasal 4 ayat (2) PP No. 28 tahun 2011 tentang KSA dan KPA:Kawasan pelestarian alam terdiri atas, salah satunya (b) Taman Hutan Raya;Bahwa Kawasan pelestarian alam adalah bagian dari hutan Konservasisebagaimana dimaksud Pasal 7 UU No. 41 tahun 1999, hutan konservasisebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri dari : a.kawasan suaka alam; b. kawasan hutan pelestarian alam; dan c. tamanburu;Bahwa dengan demikian, Taman Hutan

Raya Ngurah Rai Prapat Benoa(RTK.10) di Pantai Pesisir Barat Tanjung Benoa merupakan salah satuHalaman 54 dari 100 halaman Putusan No. 983/Pid.sus/LH/2018/PN Dpsbagian kawasan pelestarian alam yang yang merupakan bagian dari hutankonservasi;Bahwa yang dimaksud dengan Taman Hutan Raya dalam ketentuan Pasal 1angka 10 PP No. 10 Tahun 2011 tentang Kawasan Suaka Alam danKawasan Pelestarian Alam, Taman Hutan Raya didefinisikan sebagaikawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwayang

Yang dimaksud Kawasan Taman HutanHalaman 87 dari 100 halaman Putusan No. 983/Pid.sus/LH/2018/PN DpsRaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998Tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, dalam KetentuanUmum Pasal 1 angka 7 adalah Kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksitumbuhan dan/atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan/atau bukanasli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan,menunjang budi daya, budaya

Bahwa Penggugat telah berusaha kerasmenyelesaikan perselisihan tersebut denganmeminta bantuan Om Tergugat bahkan Penggugatsudah datang dan meminta nasihat dari BadanPenasihatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan(BP4) Kotagede namun tidak membuahkan hasilsebagaimana Penggugat harapkan; 7. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugat cerai diPengadilan Agama Yogyakarta No:006/Pdt .G/2009/PA. Yk dan dibatalkan karenaPenggugat tidak datang menambah panjar;8.

Surat dari Kantor Badan Penasihatan, Pembinaandan Pelestarian Perkawinan Nomor tanggal 21Desember 2009, selanjutnya ditandai dengan P4;IIT. SAKSI SAKSTI1.

., 1.750.000.000.2011 2.400.000.000. 600.000.000. 3.000.000.000,2012 2.400.000.000. 600.000.000. 3.000.000.000,Total 9.400.000.000, 2.150.000.000, 11.550.000.000, e Bahwa Berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMMP) yang dikeluarkan olehDepartemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat bahwaMasyarakat adalah pelaku utama PNPM Mandiri Perdesaan pada tahap perencanaan,pelaksanaan dan pelestarian.

pengelolaan dana PNPM MandiriPerdesaan di kecamatan,e bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruhtransaksi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan,e bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM MandiriPerdesaan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan,e bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana bergulire melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjame melakukan sosialisasi dan penegakan opprinsipprinsip PNPM MandiriPerdesaan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian

ZAINUN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :e Bahwa saksi sebagai Fasilitator Kabupaten Simeulue Berdasarkan SuratPerintah Tugas Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Nomor: 53/SPTFASKAB/PNPM MPdBKPG/I/2013 tanggal 2 Januari 2013.e Bahwa tugas saksi adalah untuk memastikan seluruh proses tahapan kegiatanmulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian berjalan dengan baikserta memberikan bimbingan atau dukungan teknis dan manajemen kepada pelakuPNPM Mandiri Perdesaan

Membuat draft aturan perguliran yang sesuai dengan prinsip dan mekanismePNPM Mandiri Perdesaan untuk disahkan oleh BKAD/MAD dan menegakkan dalampelaksanaan dengan tujuan pelestarian dana bergulir.e Menyiapkan dukungan teknis bagi terbentuknya kerja sama dengan pihak luar/pihak lain dalam kaitannya dengan pengembangan potensi wilayah.e Melakukan penguatan kelompok peminjam dalam kelambagaan, pengelolaankeuangan, pengelolaan pinjaman, dan memfasilitasi pengembangan usaha kelompokatau pemanfaat.e Membantu

. pengembangan kapasitas pelaku program melalui pelatihan,bimbingan lapangan, dan pendampingan dalam setiap kegiatan PNPM MandiriPerdesaan.e Mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman,perkembangan program dan informasi lainnya melalui papan informasi danmenyampaikan secara langsung kepada pihak yang membutuhkan.e Melakukan fasilitasi (bersama pelaku lain) penyelesaian permasalahanpermasalahan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian PNPMMandiri Perdesaan.e

Kawasan hutan suaka alam terdiri atascagar alam, suaka margasatwa dan Tamanb Kawasan Hutan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratmaupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan,pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestarisumber alam hayati dan ekosistemnya.

Kawasan pelestarian alam terdiri atas tamannasional, taman hutan raya (TAHURA) dan taman wisatae Bahwa, lokasi penebangan pohon serta pengangkutan kayu olahan yangdilakukan oleh Terdakwa yakni di Mauk Desa Bumbungon Kecamatan Dumogaadalah masuk dalam kawasan Taman Nasional Bogani Nani Wartabone yaitumerupakan Zona Rimba dengan titik koordinat (UMT 624002 dan11112) 3 nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnne Bahwa, batas batas hutan yang menjadi patokan adalah selain

Kawasan hutan suaka alam terdiri atas cagar alam, suakamargasatwa dan Taman Buru:;b Kawasan Hutan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik didarat maupundi perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetankeanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber alam hayatidan ekosistemnya.

Kawasan pelestarian alam terdiri atas taman nasional, taman hutan raya(TAHURA) dan taman wisata alam; Menimbang, bahwa Taman nasional Bogani Nani Wartabone masuk dalam jenis hutanKonservasi yaitu kawasan Hutan Pelestarian Alam;Menimbang, bahwa fungsi taman nasional antara lain perlindungan sistem penyanggakehidupan, pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, pemanfaatan hutan secara lestari; Menimbang, bahwa taman nasional Bogani Nani Wartabone terdiri dari empat zona yaitu zonainti, zona

Kawasan pelestarian alam terdiri atas taman nasional, taman hutan raya(TAHURA) dan taman wisata alam; 55Menimbang, bahwa di zona rimba taman nasional tidak diijinkan dilakukan pemanfaatankawasan hutan; 29 29 72229222 2 2 nnn nnn n enna anneMenimbang, bahwa berdasarkan proses pembuktian di persidangan dari keterangan saksisaksiAmandus, Ridwan Abdul, Ronny Mokoginta, Sumarlan, Yance Tomimomor, Yosua Lantong,keterangan ahli I Made Sana, S.Hut, bukti surat berupa peta tanggal 7 Mei 2015, terbukti bahwa

ILHAM TRIADI, dibawah sumpah menerangkan sesuaidengan keahliannya :Benar Ahli adalah orang yang mengetahui mengenai bendabendapusaka ;Benar Ahli adalah merupakan Abdi Dalem Karaton SurakartaHadiningrat (Kartipraja), anggota Paguyuban Pelestarian Tosan AjiNusantara (Panji Nusantara) dan sekaligus juga sebagai ketuaPaguyuban Panji Blambangan Banyuwangi ;Benar keris bukan termasuk senjata tajam tetapi keris merupakanbarang kuno, sebagai benda hiasan atau barang pusaka yangmempunyai khasiat atau kegunaan

No.1831 K/PID.SUS/2010anggota Paguyuban Pelestarian Tosan Aji Nusantara (PanjiNusantara) dan sekaligus juga sebagai ketua Paguyuban PanjiBlambangan Banyuwangi, menurut pengetahuannya bahwa kerisberikut sarungnya yang telah dibawa oleh Terdakwa adalahmerupakan barang kuno sebagai hiasan atau barang pusaka yangmempunyai khasiat atau kegunaan tertentu, bahwa keris berikutsarungnya yang telah dibawa oleh Terdakwa adalah merupakan jenisnilam upih, barang peninggalan jaman majapahit pada tahun 14sebelum

H.ILHAM TRIADI sesuai dengan ketentuan dari Pasal 179 ayat (2) KUHAPmemberikan keterangan di bawah sumpah didepan persidangan sesuaidengan keahlian yang dimilikinya sebagai Abdi Dalem Karaton SurakartaHadiningrat (Kartipraja), anggota Paguyuban Pelestarian Tosan AjiNusantara (Panji Nusantara) dan sekaligus juga sebagai ketuaPaguyuban Panji Blambangan Banyuwangi, akan tetapi didalamputusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi keterangandari Ahli Drs. H.

nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alamMenimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1 angka 14, angka 15 dan angka16 Undang Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya AlamHayati dan Ekosistemnya pengertian dari Taman national adalah kawasanpelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasiyang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan,menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi, sedangkan pengertian dari Tamanhutan raya adalah kawasan pelestarian

alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yangdimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan,menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi, selanjutnya pengertian dariTaman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkanuntuk pariwisata dan rekreasi alam)n nnn nn nnn n neem nnn nn nnn16Menimbang, bahwa berdasarkan pada penjelasan Pasal 32 Undang Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi

kayu kayu pohon tersebut telahdiangkut ke atas truk Mistubishi warna kuning No.Pol DK 9565 KH akan tetapibelum terangkut perbuatan Terdakwa telah diketahui oleh para saksi sehinggadilakukan penangkapan ; nne nnn ne nen nn mene ne enn nnnnnnnsMenimbang, bahwa bagian cabang, pucuk dan ranting pohon Plasa,trenggulun, krasak, kesambi, tanggayungan yang dipotong oleh Terdakwa tersebutkurang lebih sebanyak 10 pohon yang semuanya berasal dari dalam kawasantaman nasional Baluran yang merupakan kawasan pelestarian

tipe flam, merk AB, kondisisudah rusak/pecah sebagian, tanpa dicat/diglasir.Bata, jumlah 3 (tiga) buah bahan tanah liat bakar ukuran panjang 26 cm,lebar 13 cm, tebal 5 cm, kondisi utuh.Krepus, jumlah 1 (satu) buah bahan tanah liat bakar ukuran panjang 36cm, lebar 23 cm (ujung), 19 cm (tengah), tebal 1,5 cm , tebal 1,5 cm;merk AB kondisi sudah rusak/pecah.Fragmen spesi/lepa, jumlah 2 (dua) fragmen bahan bligon/campuranpasir + Kapur + bata tumbuk, ukuran tebal 2 cm dan 3 cm.Dikembalikan kepada Badan Pelestarian

Krepus, jumlah 1 (satu) buah bahan tanah liat bakar ukuran panjang 36cm, lebar 23 cm (ujung), 19 cm (tengah), tebal 1,5 cm, tebal 1,5 cm merkAB kondisi sudah rusak/pecah Fragmen spesi/lepa, jumlah 2 (dua) fragmen bahan bligon/campuran pasir+ kapur + bata tumbuk, ukuran tebal 2 cm dan 3 cm.Dikembalikan kepada Badan Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan dan Mohon PerlindunganHukum Berkaitan Akan Dilakukannya Pengosongan dan PembongkaranHal. 5 dari 14 hal.

Fragmen spesi/lepa, jumlah 2 (dua) fragmen bahan bligon/campuran pasir+ kapur + bata tumbuk, ukuran tebal 2 cm dan 3 cm.Dikembalikan kepada Badan Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan dan Mohon PerlindunganHukum berkaitan akan dilakukannya pengosongan dan pembongkaranHal. 13 dari 14 hal. Put.

No. 1837 K/Pid/201250lekepada PT Walet Lindung Lestari sebagai Pengelola KonservasiInsitu (Penangkaran) burung walet pada goagoa alam diKabupaten Daerah tingkat II Kutai, Berau dan Bulungan;Pasal 1;Mencabut Amar kedua angka 1 huruf a dan b dalam Keputusan DirekturJenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 122/Kpts/DJV/1999 tanggal 31 Januari 1999 tentang Perubahan Keputusan DirekturJenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 06/Kpts/DJVI/1977 tanggal 14 Januari 1997 tentang

Surat Keputusan Dirjen Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alamtertanggal 31 Januari 1999 Nomor 122/Kpts/DJV/1999 (vide buktiPL No. 3) tentang Perubahan Keputusan Direktur JenderalPerlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 06/Kpts/DJVI/1977 tanggal 14 Januari 1997 tentang Pemberian Izin kepadaPT Walet Lindung Lestari sebagai Pengelola Konservasi Insitu(Penangkaran) burung walet pada goagoa alam sebanyak 60(enam puluh) goa alam di Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai,Berau dan Bulungan, semula berlaku

Tundeng dengan AchmadMuhammad, S.E. telah dipergunakan untuk penerbitan SuratKeputusan Dirjen Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alamtertanggal 31 Januari 1999 Nomor 122/Kpts/DJV/1999 (vide buktiPL No. 3) tentang Perubahan Keputusan Direktur JenderalPerlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 06/Kpts/DJVI/1977 tanggal 14 Januari 1997 tentang Pemberian izin kepadaPT Walet Lindung Lestari sebagai Pengelola Konservasi Insitu(Penangkaran) burung walet pada goagoa alam sebanyak 60(enam puluh) goa alam

Sehingga Surat KeputusanDirjen Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam tertanggal 31Januari 1999 Nomor 122/Kpts/DJV/1999 (vide bukti PL No. 3)tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal PerlindunganHutan dan Pelestarian Alam Nomor 06/Kpts/DJVI/1977 tanggal 14Januari 1997 tentang Pemberian izin kepada PT Walet LindungLestari sebagai Pengelola Konservasi Insitu (Penangkaran) burungwalet pada goagoa alam sebanyak 60 (enam puluh) goa alam diKabupaten Daerah Tingkat II Kutai, Berau dan Bulungan, semulaberlaku

Surat Keputusan Dirjen Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alamtertanggal 31 Januari 1999 Nomor 122/Kpts/DJV/I999 (vide buktiPL No. 3) tentang Perubahan Keputusan Direktur JenderalPerlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 06/Kpts/DJVI/1977 tanggal 14 Januari 1997 tentang Pemberian Izin kepadaPT Walet Lindung Lestari sebagai Pengelola Konservasi Insitu(Penangkaran) burung walet pada goagoa alam sebanyak 60(enam puluh) goa alam di Kabupaten Daerah tingkat II Kutai,Berau dan Bulungan, semula berlaku

Asas kelestarian dan keberlanjutan, yakni bahwa setiap orangmemikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasimendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasidengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistemdan memperbaiki kualitas lingkungan hidup;b. Asas keserasian dan keseimbangan, yakni bahwapemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikanberbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya,dan perlundungan serta pelestarian ekosistem;c.

yakni bahwa perlindungan dan pengelolaanlingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumberdaya alam, ekosistem, dan kearifan lokal:Bahwa materi muatan Perda RTRW Kaltim juga tidakmenerapkan asasasas penyelenggaraan konservasi tanah danair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UndangUndangNomor 3/7 Tahun 2014, salah satunya adalah asas kelestarianbahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawabterhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalamsatu generasi dengan melakukan upaya pelestarian

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasanbawahannya;Kawasan perlindungan setempat;Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya;Kawasan rawan bencana alam:Kawasan lindung geologi; dan7 O20 5Kawasan lindung lainnya;Halaman 17 dari 52 halaman.

Selama itu Penggugatdan Tergugat masih saling berkunjung' hinggasekarang dan Tergugat sudah tidak pernah memberinafkah kepada Penggugat tetapi masih memberi nafkahkepada anak; Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikanperselisihan tersebut dengan meminta bantuankeluarga, bahkan Penggugat sudah datang dan memintanasihat dari Badan Pembinaan Pelestarian Perkawinan(BP4) Kantor Urusan Agama Kecamatan GedongtengenKota Yogyakarta namun tidak membuahkan hasilsebagaimana Penggugat harapkan;Bahwa

sehinggakarenanya secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnyamenyatakan pada pokoknya sependapat dengan putusan PengadilanTingkat Pertama mengenai delik yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa,namun tidak sependapat dengan pemidanaannya dengan alasan bahwapidana tersebut belum memenuhi rasa keadilan dan tidak dapatmenimbulkan efek jera bagi pelaku atau menjadi contoh bagi orang lainuntuk tidak melakukan perbuatan serupa serta tidak mendukung programPemerintah dalam hal pelestarian

Pengadilan Tinggimenjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan tuntutan pidana yangdiajukannya;Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umumtersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaiberikut : Bahwa burungburung yang dibawa oleh Terdakwa dariKalimantan menuju ke Surabaya tersebut adalah burung yang dapatdiperdagangkan secara bebas dan bukan termasuk jenis yangdilindungi; Bahwa sekalipun delik yang terbukti dilakukan oleh Terdakwabersinggungan dengan perlindungan dan pelestarian

Penggugat pergi ke suatu tempat(tempat Jagung Bakar) dan sambil berkumpul dengan temantemannya baik teman laki laki maupun perempuan sampai jam10 malam, dan Tergugat menyuruh Penggugat pulang namunPenggugat tidak mau ; Bahwa, Tergugat keberatan bercerai denganPenggugat; eee eeeBahwa, terhadap jawaban Tergugat, Penggugatmenyampaikan Replik yang pada pokonya sebagaiberikut : Bahwa, Penggugat membenarkan telah memancing emosiTergugat, karena sebelumnya yaitu pada waktu akan ke BP 4(Badan Penasehatan Pelestarian

Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinanyang sah; Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan rumahtangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 hingga tahun2011 sudah tidak harmonis lagi, karena Penggugat danTergugat sering berselisih/bertengkar disebabkan Tergugatterlalu sibuk dan tidak ada waktu untuk memperhatiaknkeluarga, juga Tergugat selalu berlaku kasar kepadapenggugat, dan Penggugat dengan Tergugat telah berupayamenyelesaikan persoalannya dengan bantuan BP. 4 (BadanPenasehatan, Pelestarian

suaminya (Tergugat);Bahwa selama berpisah bulan September 2013 antara Penggugatdengan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi;Bahwa selama Penggugat dan anaknya tinggal di YogyakartaTergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan anaknyadirumah orang tua kami padahal sesungguhynya rumah tinggalPenggugat bertetangga dekat dengan rumah orang tua Tergugat yangjuga kediaman Tergugat jika datang dari Jakarta;Bahwa pada bulan Mei 2014, Penggugat dengan Tergugat pernahberkonsultasi ke Badan Penasihat Pelestarian

untuk anak kecil, dan menyampaikan kepada saksi bahwaTergugat kurang bertanggung jawab terhadap keluarga (anak/istri);e Bahwa benar Tergugat punya kebiasaan merokok sejak sebelummenikah dengan Penggugat;e Bahwa kepulangannya ke Yogyakarta tanpa disertai suaminya(Tergugat);e Bahwa sejak Penggugat pulang ke Yogyakarta September 2013, sejakitu pula antara keduanya tidak pernah kumpul lagi layaknya suamiistri;e Bahwa pada bulan Mei 2014 Penggugat dengan Tergugat pernahberkonsultasi ke Badan Penasihatan Pelestarian

KehutananNomor: 440/Kptsl/1994 adalah 488 (empat ratus delapan puluhdelapan) hektar;Bahwa benar, sebelumnya luas kawasan TWA Tirta Rimbatersebut adalah seluas 500 (lima ratus) hektar berdasarkan SuratKeputusan Menteri Kehutanan Nomor: 459/Kpts/Um/7/1979tanggal 24 Juli 1978 hingga akhirnya keluarlah Keputusan MenteriKehutanan Nomor: 440/KptsI/1994 tanggal 05 Oktober 1994tersebut;Bahwa benar, sepengetahuan saksi fungsi dari kawasan TamanWisata Alam Tirta Rimba Air Jatuh tersebut adalah sebagaikawasan pelestarian

kegiatan pembangunan sebuahbangunan berupa bangunan gedung;Bahwa benar, saksi mengetahui bila bangunan gedung yangdibangun oleh Terdakwa masuk dalam kawasan Hutan TamanWisata Alam Tirta Rimba Air Jatuh berdasarkan peninjauan dilapangan dan pengambilan titik koordinat yang dilakukan olehpetugas teknis dari KSDA;Bahwa benar, dasar ditetapbkannya kawasan TWA Tirta Rimba airJatuh yang berada di Kelurahan Kadolomoko KelurahanKokalukuna Kota Baubau sebagai Kawasan Konservasi denganfungsi sebagai Kawasan Pelestarian

Pengendali Ekosistem HutanTingkat Ahli Tahun 2005 di Makassar;Bahwa benar, ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak adahubungan keluarga atau hubungan lainnya;Bahwa benar, tupoksi ahli selaku pengendali ekosistem hutantingkat ahli adalah melaksanakan pengendalian ekosistem hutanyang kegiatannya = meliputi menyiapkan, melaksanakan,mengembangkan, memantau) dan mengevaluasi kegiatanpengendalian ekosistem di kawasan konservasi lingkup BalaiKonservasi Simber Daya Alam Sulawesi Tenggara;Bahwa benar, kawasan pelestarian

Putusan Nomor 1099 K/PID.SUS/2016adalah kawasan pelestarian alam Taman Wisata Tirta Rimba AirJatuh;Bahwa benar, fungsi dari kawasan pelestarian alam Taman WisataTirta Rimba Air Jatuh yang terletak di Kelurahan KadolomokoKecamatan Kokalukuna Kota Baubau adalah sebagaiperlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetankeanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta pemanfaatanlestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;Bahwa benar, dasar hukum kawasan pelestarian alam TamanWisata Tirta Rimba Air

Bahwa setelah Terdakwamemiliki 6 buah arca tersebut Terdakwa tidak segera melaporkan mendaftarkanpemilikan, pengalihan hak, dan pemindahan tempat arcaarca tersebut kepadaDepartemen Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, hal ini dikarenakanTerdakwa mengira bahwa ke enam arca tersebut merupakan koleksi pribadiRaja Keraton Surakarta dan arcaarca tersebut dilengkapi dokumen pengantardari Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa

Bahwa ke enam arca tersebut merupakan benda cagar budayadan telah tercatat dalam Inventarisasi Balai Pelestarian Peninggalan BendaPurbakala Jawa Tengah tahun 2001, serta kemudian diketahui bahwadokumendokumen pendukung yaitu surat dari PB XIll Hangabehi dan SuratKeterangan dari BP3 Jawa Tengah yang didapat Terdakwa dari Mr. Hugo E.Kreijger diketahui palsu dan yang memalsukan adalah Heru Suryanto(Terpidana dalam kasus pemindahan benda cagar budaya dan pemalsuansurat);Hal. 2 dari9 hal. Put.

dengan menggunakan hak gugatsebagaimana yang diamanatkan olehUndang Undang Nomor : 32 tahun2009 tentang Lingkungan Hidup ;Bahwa hak gugat dapat digunakandengan memenuhi persyaratan yangsudah ditentukan secara imperativedalam pasal 92 ayat (3) Undang Undang Nomor : 32 tahun 2009tentang Lingkungan' Hidup yangmenyebutkan :Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabilaa. berbentuk badan hukum ; Db.menegaskan didalam anggaran dasarnya bahwa organisasitersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian

gugatyang pada ketentuan Undang Undang Nomor : 32 tahun 2009tentang Lingkungan Hidup yaituorganisasi yang lebih spesifik ;Bahwa setelah mencermati ketentuantersebut, maka secara nyatamenunjukkan bahwa Penggugat tidakdapat memenuhi persyaratansebagaimana point b pada pasal 92ayat (3) UndangUndang Nomor : 32tahun 2009 tentang LingkunganHidup, karena dalam anggarandasarnya sebagaimana tersebutdalam gugatannya pada halaman poin2 tidak menegaskan secara khususbahwa Penggugat didirikan untukkepentingan pelestarian

YayasanLembaga Bantuan Hukum Indonesiadidirikan untuk kepentinganpelestarian fungsi lingkungan hidup ;Bahwa agar suatu organisasi ataulembaga swadaya masyarakat ataunon government organization (LSM /NGO) dikategorikan sebagaiorganisasi lingkungan hidup haruslahHalaman 27 dari 52 halaman28disebutkan secara tegas dan lugasdalam AD / ARTnya bahwasannyaorganisasi tersebut didirikan untuktujuaan dan kegiatannya berkaitandengan pelestarian lingkungan hidupsebagaimana yang disebut dalampasal 1 ayat 27 dari

Menegaskan didalam anggaran dasarnya bahwa organisasitersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkunganhidup, dan ;3.

fungsi lingkungan hidup, dan telah melaksanakan kegiatan nyatasesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun ; Bahwadengan tidak tercantumnya pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagai tujuandidirikannya YLBHI in casu Penggugat, maka dengan demikian Penggugattidak memiliki kedudukan hukum (legal standing / persona standio in judicio) ,sehingga tidak berhak untuk mengajukan gugatan aquo dan karenanya eksepsiPara Tergugat yang menyangkut dengan Penggugat tidak mempunyai LegalStanding

Bahwa selain Pasal 31A ayat (2) UndangUndang MA, Pasal 92 UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 telah memberikan hak gugat organisasilingkungan hidup (/egal standing) sebagaimana disebutkan:Ayat (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan danpengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhakmengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkunganhidup;Ayat (2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untukmelakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti

Menegaskan di dalam Anggaran Dasarnya bahwa organisasi tersebutdidirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;c.

Para Pemohon merupakan organisasi lingkungan yang sesuaianggaran dasarnya bekerja untuk pelestarian fungsi lingkungan hidup,yang di dalamnya termasuk pelestarian hutan. Dalam menjalankananggaran dasarnya, para Pemohon diberikan hak untuk berperandalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai denganPasal 65 ayat (4) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009;b.

Terdapat penetapan 405.874 ha kawasan hutan ke dalam outline(yang akan segera diperuntukan di luar fungsi pelestarian hutan)yang dapat digunakan untuk peruntukan di luar usaha kehutanan,dimana Lampiran IV Objek Permohonan sudah membagibagi kedalam beberapa peruntukan yang utamanya untuk industri sawit;ili.

Bahwa terhadap uraian huruf d di atas, hak gugat organisasilingkungan hidup guna pelestarian fungsi lingkungan hidup tidak dapatdilepaskan dari hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehatsebagai bagian dari hak asasi manusia yang dalam konteks bernegaramenjadi bagian dari hak warga negara (vide Pasal 28H ayat (1) UUDNRI 1945 jis. Pasal 9 UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 tentangHak Asasi Manusia jis. Pasal 65 ayat (1) UU PPLH);f.

No. 1099/G/2018/PA.Ptk13.Bahwa Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan( BP4) Kota Pontianak telah melakukan mediasi kepada Penggugatdan Tergugat, namun tidak diperoleh kata kesepakatan untukkembali hidup rukun dan lebih memilih untuk diproses di PengadilanAgama, hal ini tertuang dalam Surat Keterangan BadanPenasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan ( BP4 ) KotaPontianak Nomor tanggal 5 April 2018 = ( Bukti terlampir );14.Bahwa atas proses perceraian yang dimohonkan Penggugat

alat bukti;Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Pendudukatas nama Penggugat dan Tergugat, yang mana bukti surat tersebutmeskipun diperlihatkan aslinya, namun tidak bermeterai sehingga buktitersebut tidak memenuhi maksud Pasal 2 ayat (3) UndangUndang Nomor13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut tidak dapatditerima dan tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;Menimbang, bahwa bukti P. 9 berupa Surat Keterangan yangdikeluarkan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian

Akibat terus menerus bertengkar, dan telah sempat puladiupayakan penasehatan dan pembinaan oleh Badan PenasehatanPembinaan dan Pelestarian Perkawinan ( BP.4 ) Kota Pontianak, namuntidak berhasil;Menimbang, bahwa atas dalildalil Penggugat tersebut telahTergugat tanggapi dengan jawaban tertulis yang pada pokoknyameskipun ada yang Tergugat benarkan, namun sebagian besar Tergugatbantah.