Ditemukan 3585 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : permohonanan permohonan permohoanan permohonnan permoohonan permohonann permohonanã perrmohonan
Penelusuran terkait : Perkara permohonana 2017 Perbaikan kesalahan dalam akta kelahiran Ade suherman abdurrahman Burhana mandawing Yoppy o.d. nesimnasi S.h.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 14-05-2013 — Putus : 23-09-2013 — Upload : 23-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 40 P/HUM/2013
Tanggal 23 September 2013 — LEMBAGA PERBERDAYAAN MASYARAKAT EKONOMI KECIL (DAKSINAPATI) VS MENTERI KEHUTANAN RI;
186 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • , sehingga permohonan Pemohon. tidakmemenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 31A ayat (2)UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka (4) PeraturanMahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011, maka permohonan keberatan hak ujimateriil dari Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan hak uji materiildari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon dihukum untukmembayar biaya perkara, dan oleh karenanya terhadap substansi permohonana
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Register : 16-12-2019 — Putus : 02-03-2020 — Upload : 08-04-2020
Putusan PTUN MANADO Nomor 37/G/2019/PTUN.Mdo
Tanggal 2 Maret 2020 — Penggugat:
FRENGKY TENDEAN
Tergugat:
1.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MINAHASA
2.PENYIDIK POLDA SULAWESI UTARA
3.JAKSA PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI UTARA
241 — 170
  • onrechtmatige overheidsdaad (OOD).Keputusan tata usaha negara yang sudah diperiksa dan diputusmelalui upaya banding administrasi menjadi Kewenangan PengadilanTata Usaha Negara.2.Subjek Gugatan/PermohonanPasal 53 ayat (1), Pasal 1 angka 9 UndangUndang Peradilan Tata UsahaNegara (UndangUndang Peratun), dan Pasal 21 Undang UndangAdministrasi Pemerintahan:1)Penggugat/Pemohon : Orang atau Badan Hukum Perdata, danBadan/Pejabat Pemerintahan.Tergugat/Termohon : Badan/Pejabat Pemerintahan;Objek Gugatan/Permohonana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 20-09-2016 — Putus : 05-12-2016 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 P/HUM/2016
Tanggal 5 Desember 2016 — D. DWI HARI WINARNO VS MENTERI PERHUBUNGAN RI;
113 — 341 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 31 P/HUM/2016memiliki kKedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonana quo;Menimbang, bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenang mengujipermohonan keberatan hak uji materiil dan Pemohon memiliki kedudukanhukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, makapermohonan a quo secara formal dapat diterima;Pokok Permohonan:Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akanmempertimbangkan pokok permohonan, yaitu. apakah ketentuan yangdimohonkan uji materiil a quo bertentangan
Pengadilan PA BANYUWANGI Perdata Agama
Register : 22-02-2016 — Putus : 10-10-2016 — Upload : 04-04-2019
Putusan PA BANYUWANGI Nomor 1182/Pdt.G/2016/PA.Bwi
Tanggal 10 Oktober 2016 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 1
  • sebagaimana di tetapkan oleh peraturan perundang undangansebagaimana tersebut diatas, maka permohonan pemohon untuk berceraidengan Termohon patut di kabulkan;Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat di terapkan padayuroprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 maret1997 yang abstaksi, hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadiperselisinan dan terjadi pisah tempat maka rumah tangga mereka telah pecahdan permohonan talak memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No 9 tahun1975 dan permohonana
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 12-03-2019 — Putus : 08-04-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 6/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 8 April 2019 — Pemohon:
ROCHMANI RAKADITA Dan ASSOCIATES
Termohon:
OTORITAS JASA KEUANGAN Cq Direktur Penyidikan Sektor Jasa Keuangan
119 — 39
  • Bahwa Termohon menolak seluruh dalil dalam surat permohonana quo yang menyatakan bahwa Termohon tidak berwenang untukmelakukan penetapan Tersangka terhadap Pemohon.43. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti penetapan Pemohonsebagai Tersangka oleh Penyidik OJK telah dilakukan sesuai denganHalaman 17 dari 39 halaman Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2019/PN Jkt.Pstperaturan perundangundangan dan peraturan lain yang berkaitandengan perkara a quo.D.
Pengadilan PN JAMBI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 05-11-2012 — Putus : 15-05-2013 — Upload : 17-02-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 79 /Pdt.G/2012/PN.JBI
Tanggal 15 Mei 2013 — H. AZMAN, SH LAWAN Menteri Agama Repubik Indonesia, DKK
62 — 5
  • dengan harga Rp.4.500.000,(Empat Juta Lima Ratus RibuRupiah ) sebagaimana surat jual beli tertanggal 28 Nopember 1990;3 Bahwa kemudian oleh Penggugat terhadap kepemilikan hak atas tanahtersebut telah diterbitkan sporadik tertanggal 30 Desember 2010 Nomor593/19/Brg/2010 yang diketahui Kepala Kelurahan beringin KecamatanPasar Jambi, yang kemudian selanjutnya Penggugat mengajukanPermohonan Hak Atas Tanah kepada Turut Tergugat VII tertanggal 10Januari 2011 ;4 Bahwa oleh Turut Tergugat VII, terhadap permohonana
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Register : 20-02-2017 — Putus : 30-08-2017 — Upload : 27-04-2019
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 71/Pdt.G/2017/PN Jkt.Tim
Tanggal 30 Agustus 2017 — Penggugat:
NURHAYATI
Tergugat:
1.PT BANK CLIMB NIAGA , Tbk cabang kwitang
2.PT Balai LELANG ROYAL
3.Sdr SLAMET
4.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Jakarta V
66 — 17
  • Timkemudian Penggugat mengajukan Permohonana Banding ke Pengadilan TinggiDKI Jakarta dan sekarang Perkara Bantahan tersebut masih dalam prosesbanding.14. Bahwa apabila Bantahan Penggugat sebagaimana disebutkan dalamPutusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.74/Pdt.Bth. 2017/PN.Jkt.Timtersebut dihubungkan atau dikaitkan dengan Gugatan PenggugatNO.71/PDT.G/2017/ PN.JKT.TIM tersebut, TELAH TERBUKTI bahwaGugatan Penggugat No.71/PDT.G /2017/PN.
Pengadilan PN DUMAI Pidana Khusus
Register : 26-10-2018 — Putus : 05-12-2018 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN DUMAI Nomor 2/Pid.Pra/2018/PN Dum
Tanggal 5 Desember 2018 — Pemohon:
SARBINI BIN HAJI YUSUP
Termohon:
Balai Pengamanan dan Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera Seksi Wilayah II
44 — 9
  • Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam PermohonanA Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan PermohonanHal.9 dari 36 Halaman Putusan Nomor: 2/Pid.Pra/2018/PN.Dum.Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yangberlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan adalah sebagai berikut: Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Pidana Perlindungan Konsumen
Putus : 22-05-2015 — Upload : 10-02-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 291 K/Pdt.Sus-BPSK/2015
Tanggal 22 Mei 2015 — WAHYO SUNARYO VS AKIN ENGKIM
94 — 99 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan BPSK berwenang memeriksa dan memutus permohonana quo;2. Menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen(BPSK) Tasikmalaya Nomor 51/A/BPSK.Kota.Tsm/XIl/2014 tanggal 10Desember 2014;Menghukum Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan untuk membayarbiaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasiditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agungpada hari Jumat tanaaal 29 Mei 2015 oleh Svamsu!
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 09-10-2020 — Putus : 09-11-2020 — Upload : 11-11-2020
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 12/P/FP/2020/PTUN.BDG
Tanggal 9 Nopember 2020 — Pemohon:
NUR HELIS
Termohon:
Kepala Desa Babakan Asem Kecamatan Congeang Kabupaten Sumedang
424 — 315
  • Tindakan Badan Atau PejabatPemerintahan, yang berkaitan dengan Kewenangan Pengadilan Tata UsahaNegara untuk mengadili Permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pemohon dalam Permohonana quo menurut Ketentuan Pasal 1 Angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8Tahun 2017, adalah Pihak yang permohonannya dianggap dikabulkan secarahukum akibat tidak ditetapkannya Keputusan dan/atau tidak dilakukannnyatindakan oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintahan dan karenanya mengajukanpermohonan kepada
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 06-01-2021 — Putus : 02-02-2021 — Upload : 04-02-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 1/P/FP/2021/PTUN.SBY
Tanggal 2 Februari 2021 — Pemohon:
Ch. Eviutami Mediastica
Termohon:
Wali Kota Surabaya
272 — 217
  • Bahwa obyek permohonan sebagai dimaksud Pemohon dalam Permohonana quo adalah surat Pemohon, ditujukan kepada WALIKOTA SURABAYA,tertanggal 3 Desember 2020 (selanjutnya disebut Obyek Permohonan)3. Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Unsur /.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 03-01-2018 — Putus : 03-05-2018 — Upload : 15-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5 P/HUM/2018
Tanggal 3 Mei 2018 — PT. DONGGI SENORO LNG VS MENTERI KEUANGAN RI;
221 — 168 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perdata memiliki kepentingansecara langsung dengan objek pengaturan dalam objek HUM danterdapat potensi kerugian hak konstitusinya secara langsung (vide Pasal28D ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (2) UUD 1945);Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31A ayat (2) UndangUndangNomor 3 Tahun 2009, serta dalildalil kerugian hak yang dialami olehPemohon sebagaimana diuraikan pada paragraf di atas, menurutMahkamah Agung, Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai badanhukum yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Register : 08-02-2021 — Putus : 01-03-2021 — Upload : 10-03-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1 PK/PAP/2021
Tanggal 1 Maret 2021 — YOPI HENDRO, S.H.,M.H VS HJ. EVA DWIANA, S.E.,DK DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG;
174 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemohon Peninjauan Kembali Tidak Memiliki KedudukanHukum (Legal Standing) Dalam Mengajukan PermohonanA Quo;1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 09-11-2016 — Putus : 29-12-2016 — Upload : 04-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 45 P/HUM/2016
Tanggal 29 Desember 2016 — PERKUMPULAN MASYARAKAT PERKAWINAN CAMPURAN VS PEMERINTAH RI CQ. PRESIDEN RI;
1100 — 1111 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Asas Kesesuaian, karena rumusan objek pengujian permohonana quo tidak memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenisdan hierarki peraturan perundangundangan. Seharusnya materimuatan dalam objek pengujian tersebut diatur dalam peraturansekelas undangundang, bukan dalam peraturan pemerintah;f.
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 12-08-2020 — Putus : 16-09-2020 — Upload : 22-09-2020
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 4/P/FP/2020/PTUN.JPR
Tanggal 16 September 2020 — Pemohon:
PT. BENLIZ PACIFIC MUSTIKA
Termohon:
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA
206 — 77
  • Pertimbangan hukum terhadap aspek formal permohonan yaituberkaitan dengan Kewenangan Pengadilan untuk mengadili permohonana quo, Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dan Tenggangwaktu permohonan;b. Pertimbangan hukum terhadap pokok permohonan dari aspekkewenangan, prosedur dan substansi.I.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 23-07-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 12/P/FP/2020/PTUN.SBY
Tanggal 18 Agustus 2020 — Pemohon:
H. MOHAMAD JUPRI
Termohon:
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SRUNI Tahun 2020
166 — 100
  • Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan/atau setidaktidaknya Permohonana Pemohon tidak dapat diterima (NietOntvankelijk Verklaard) ;2. Menolak keinginan Pemohon agar Termohon melakukan tindakanmencabut penetapan Calon Kepala Desa Sruni atas nama H. SaifulImaduddin, SKM, M.Kes Nomor Urut 2 (dua) tahun 2020;3.
Pengadilan PA TIGARAKSA Perdata Agama
Register : 26-11-2018 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 10-08-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 5683/Pdt.G/2018/PA.Tgrs
Tanggal 14 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
55 — 27
  • Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon dalam point 7 permohonana quo, yang menyatakan, bahwa antara Pemohon dan Termohon telahterjadi perang dingin yg menyebabkan Pemohon dan Termohon tidur dikamar masingmasing serta menjadikan Pemohon dan Termohon sepertiorang asing yang tinggal dalam satu rumah yang berimbas pada keduaanak Pemohon dan Termohon yang juga merasa asing di rumahnyasendiri.Bahwa sejak tahun 1999 sampai dengan 2014, Pemohon dan Termohonselalu tidur bersama, berdua (Pemohon dan Termohon
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 05-10-2020 — Putus : 22-10-2020 — Upload : 22-10-2020
Putusan PTUN PALU Nomor 7/P/FP/2020/PTUN.PL
Tanggal 22 Oktober 2020 — Pemohon:
CV. Selaras Maju
Termohon:
Bupati Morowali
217 — 164
  • SELARAS MAJU dengan sebuahkeputusan dan/atau tindakan;Menimbang, bahwa setelah mencermati berkas perkara Permohonana quo, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa CV.SELARAS MAJU telah mengajukan Permohonan ke Pengadilan Tata UsahaNegara Palu pada tanggal 5 Oktober 2020 berkaitan dengan sikap diamBUPATI MOROWALI tersebut;Menimbang, bahwa terhadap faktafakta tersebut diatas, MajelisHakim juga akan mempertimbangkan terkait dengan tenggang waktupengajuan Permohonan maupun tenggang waktu pengajuan
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus
Putus : 16-07-2018 — Upload : 18-12-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 8/Pdt-Sus/G Lain-Lain/2018/PN Niaga Sby
Tanggal 16 Juli 2018 — Kasmadi Selanjutnya PEMOHON PEMBATALAN berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2018 telah memilih domisili hukum di kantor kuasanya: Dodik Wahyono, S.H., M.H. dan Abdillah Arief, S.H., Para Advokat beralamat di Jalan Kalijudan V No. 27A Surabaya terhadap 1. PT. Semestaraya Abadijaya, merupakan badan hukum Indonesia yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan menurut hukum yang berlaku di Indonesia, berkantor di Jalan Karet No. 51-A, Pabean Cantikan, Kota Surabaya, untuk selanjutnya disebut TERMOHON PEMBATALAN I; 2. Vonny Endrawati, beralamat di Jalan Simpang Darmo Permai Utara 8/7, Kelurahan Pradahkalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, untuk selanjutnya disebut TERMOHON PEMBATALAN II; 3. Arief Iskandardinata, Woen, beralamat di Jalan Simpang Darmo Permai Utara 8/7, Kelurahan Pradahkalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, untuk selanjutnya disebut TERMOHON PEMBATALAN III; 4. PT. Mekar Usaha Nasional, suatu badan hukum yang didirikan menurut hukum di Negara Indonesia, berkantor di Jalan Karet No. 51-A, Pabean Cantikan, Kota Surabaya, untuk selanjutnya disebut TERMOHON PEMBATALAN IV; 5. Bernard Iskandar Dinata, beralamat di Jalan Simpang Darmo Permai Utara 8/7, Kelurahan Pradahkalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, untuk selanjutnya disebut TERMOHON PEMBATALAN V; 6. Anindita Juliasih, beralamat di Jalan Simpang Darmo Permai Utara 8/7, Kelurahan Pradahkalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya, untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON PEMBATALAN VI;
376 — 74
  • Para Termohon Pembatalan menduga bahwa mungkin sajatagihan Pemohon Pembatalan tersebuttelah dibayarkan oleh pihak lain dansebagai imbalannya Pemohon Pembatalan harus mengajukan permohonana quo agar Para Termohon Pembatalan pailit;Bahwa Para Termohon Pembatalan sedang mencari tahu mengenai dugaanini dan apabila terbukti maka Para Termohon Pembatalan akan menempuhsegala upaya hukum yang dimungkinkan terhadap Pemohon Pembatalandan pihak lain tersebut atas dugaan perbuatan tersebut;Bahwa dengan demikian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 29-04-2013 — Putus : 12-02-2015 — Upload : 04-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 27 P/HUM/2013
Tanggal 12 Februari 2015 — LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT FORUM INDONESIA UNTUK TRANSPARANSI ANGGARAN (FITRA) RIAU vs GUBERNUR PROVINSI RIAU, KETUA DPRD PROVINSI RIAU., MENTERI DALAM NEGERI;
88 — 259 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • permohonan a quo, dan berdasarkan alasanalasan sebagaimanatersebut di atas dengan segala hormat Termohon memohon kepada YangTerhormat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia cq Majelis HakimAgung yang memeriksa, mengadili, serta memutus permohonan a quountuk menolak permohonan a quo dari Pemohon untuk seluruhnya atausetidaktidaknya memutus dengan putusan permohonan a quo yangdiajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya atau skarena Pemohon tidakmemenuhi legal standing sebagai Pemohon dalam pengajuan permohonana
    (2) UndangUndang Nomor 3 Tahun2009 dan Pasal 1 angka (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun2011;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak mempunyai kualitasuntuk mengajukan permohonan a quo, maka permohonan keberatan hak ujimateriil dari Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan hak uji materiildari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon dihukum untukmembayar biaya perkara, dan oleh karenanya terhadap substansi permohonana