Ditemukan 3585 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : permohonanan permohonan permohoanan permohonnan permoohonan permohonann permohonanã perrmohonan
Penelusuran terkait : Perkara permohonana 2017 Perbaikan kesalahan dalam akta kelahiran Ade suherman abdurrahman Burhana mandawing Yoppy o.d. nesimnasi S.h.
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 22-12-2020 — Putus : 02-06-2021 — Upload : 09-06-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 202/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 2 Juni 2021 — Penggugat:
PT. JAYALAND
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO
218 — 159
  • Adapun permohonana quo ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan dalam hal luas tanahyang dimohonkan tidak lebih dari 5 (lima) hektar (vide ketentuan Pasal 7ayat (2) serta ayat (3) huruf a dan b Permeneg Agraria/KBPN Nomor 2Tahun 1993);. Bahwa berdasarkan Ketentuan Konversi Pasal II (romawi dua) ayat (1)dan Pasal 20 ayat (1) UUPA, tanah hak milik adat akan dikonversimenjadi Hak Milik.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 03-07-2017 — Putus : 02-10-2017 — Upload : 09-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 46 P/HUM/2017
Tanggal 2 Oktober 2017 — PT. SADHANA VS MENTERI KEUANGAN RI;
172 — 247 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • mengajukanpermohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 2 angka 3 huruf (f) danPasal 3 angka 2 huruf (d) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.04/2016tentang Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat, sehinggamemenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (4) PeraturanMahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 dan Pasal 31 A ayat (2) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009;Menimbang, bahwa karena permohonan terhadap obyek hak uji materiildiajukan oleh Pemohon yang mempunyai /ega/ standing maka permohonana
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 14-09-2018 — Putus : 03-10-2018 — Upload : 11-12-2018
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 15/Pid.Pra/2018/PN Jkt.Utr
Tanggal 3 Oktober 2018 — Pemohon:
KURNIATI ARIEF
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR KOJA JAKARTA UTARA, Cq Penyidik Brigadir Kepala Eklis Suhada
34 — 19
  • imperative)penyidik in casu TERMOHON memberitahukan danmenyerahkan kepada terlapor in casu PEMOHONBahwa oleh karenaterbukti TERMOHON tidak pernahmemberitahukan dan menyerahkan Surat Perintah DimulainyaPenyidikan (SPDP) kepada PEMOHON, sementara berdasarkanPutusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor :130/PUUX111/2015 mewajibkan TERMOHON harus memberitahukan denmenyerahkannya, maka dapat dinyatakan tindakanTERMOHON bertentangan dengan hukum dan demi hukumpatut dan adil Hakim Yang Mulia yang memeriksa permohonana
Pengadilan PA BATAM Perdata Agama Perceraian
Register : 30-05-2013 — Putus : 21-01-2014 — Upload : 08-09-2014
Putusan PA BATAM Nomor 767/Pdt.G/2013/PA.Btm
Tanggal 21 Januari 2014 — PEMOHON VS TERMOHON
104 — 82
  • Bahwa pelanggaran syarat formil yakni perubahan/ penambahan permohonana quo yang tanpa memberi kesempatan kepada Termohon untuk mengajukanpendapat dan persetujuannya. Maka perubahan/ penambahan permohonan aquo menurut Yurisprudensi dianggap tidak sah karena karena judex facti salahmenerapkan hukum vide putusan mahkamah agung nomor 843 K/ Sip/ 1984 ;23.
    Maka terhadap permohonana quo kami mohon putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu(uitvoerbaar bij voorraaj) walaupun Pemohon/ Tergugat Rekonpensimelakukan upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa ;PRIMER:Dalam Provisi:1. Mengabulkan dan menerima provisi Termohon/ Penggugat Rekonpensi untukseluruhnya ;.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 14-09-2011 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 05 P/HUM/2011
Tanggal 14 September 2011 — SAFUAN ; GUBERNUR PROVINSI JAWA TENGAH
214 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor05 P/HUM201 1mempunyai kualitas/kedudukan hukum (/ega/ standing) dan permohonandiajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka permohonana quo secara formal dan prosedural dapat diterima ;Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akanmempertimbangkan substansi permohonan keberatan Hak Uji Materiilyaitu apakah benar obyek keberatan Hak Uji Materiil berupa PeraturanDaerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang RencanaTata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 20092029 (
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Register : 01-12-2020 — Putus : 07-04-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN SIDOARJO Nomor 336/Pdt.G/2020/PN SDA
Tanggal 7 April 2021 — Penggugat:
1.PERSEROAN TERBATAS "PT BATU DUA PUTRA"
2.ANDI SINARTO
Tergugat:
1.PERSEROAN TERBATAS "PT ARTHA TUNGGAL KONTRUKSI"
2.SUHARTONO
3.AGUS IMANSYAH
4.PERSEROAN TERBATAS "PT ARTHA BETH JAYA ABADI"
5.IR SULAKSONO TJONDROHARSONO
Turut Tergugat:
1.NY. PUSPA
2.PERSEROAN TERBATAS "PT FARIS RACHMAN"
3.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) MALANG
111 — 20
  • pribadiPenggugat Il atas 4 bidang tanah (SHM 0531/Desa Tlekung, SHM09/Desa Tlekung, SHM 24/Desa Junrejo, dan SHM 25/Desa Junrejo)oleh Pengadilan Negeri Malang bertalian dengan permohonan TergugatIll jo Putusan BANI Perwakilan Surabaya No. 44/ARB/BANISBY/X/2018tanggal 14 Januari 2019.Penggugat I, Il tidak mengetahui adanya permohonan di BANI Perwakilan Surabaya yang diajukan Tergugat dengan mendasarkanPerjanjian Pemborongan (Kontrak) tanggal 1 April 2017 No.001/KONT/ARNAVARESORT/IV/2017, dikarenakan dalam permohonana
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata Khusus PHI
Register : 22-11-2013 — Putus : 31-05-2013 — Upload : 25-02-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 40/G/2012/PHI.PBR
Tanggal 31 Mei 2013 — PT. BAKER HUGES INDONESIA, L A W A N DAVID, ELI SOPAR HUTAHEAN, JON FITRA, HENDRI HB, OMRIN HUTAGALUNG, RACHMAN, SARYUNI, YETRIZAL, SURYA DARMA, BADAR ALI, SYAMSUL BAHRI, HERMANTO, NURUL HUDA, SAMSUL, RUDI ADHARIS, SAHAT SIMANJUNTAK, RISMADI, ALHILAL, ANTONI SINAGA, HORAS PARSAORAN TARIHORAN, SYAFRIZAL IBRAHIM, HENDRY YANTO, JULY AGUS SIMANUNGKALIT, HENDRI, ABDUL WAHAB HARAHAP, BAMBANG IRAWAN, MARULI H SIMBOLON,
118 — 25
  • Bahwa terhadap Perselisihan Pemutusan hubungan Kerja (65) orang sudahpernah dilakukan Mediasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasiKabupaten Bengkalis atas dasar permohonana daripadaDENGG Ud at. nnnnnnnnennn enna nennnnennennennenneenennen4. Bahwa alasan Rasionalisasi dan kelebihan pekerja merupakan alasan yangdicaricari oleh penggugat.
Pengadilan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Register : 24-04-2017 — Putus : 25-10-2017 — Upload : 26-10-2017
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 16/Pdt.G/2017/PN Tjb
Tanggal 25 Oktober 2017 — - TERGUGAT : 1) PT BANK MEGA TBK, C/Q PT BANK MEGA TBK CABANG TANJUNG BALAI - PENGGUGAT : YANTO CLT ALIAS YANTO CELUT
202 — 41
  • saudara/i, telah di Nazegelen diberimaterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan foto copynya, kemudiandiberi tanda T11;12.Foto copy rincian tunggakan fasilitas kredit TL (Term Loan) Debitur a/nYanto Celut, per tanggal 03 Mei 2016, telah di Nazegelen diberi materaiyang cukup dan telah disesuaikan dengan foto copynya, kemudian diberitanda T12;Halaman 55 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pat.G/2017/PN Tjb13.Foto copy surat tanggal 05 Agustus 2016, Nomor : 104BMTanjungBalai/VIIV2016, perihal : permohonana
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Register : 22-01-2020 — Putus : 08-07-2020 — Upload : 23-12-2020
Putusan PN SIDOARJO Nomor 25/Pdt.G/2020/PN SDA
Tanggal 8 Juli 2020 — Penggugat:
SUJARWANTO
Tergugat:
1.SRIYOTO
2.SUTJI MULIANTO LIMAN
Turut Tergugat:
1.SUJAYANTO, SH, MM.
2.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo
44 — 9
  • Keputusan tata usaha negara yang sudah diperiksa dandiputus melalui upaya banding administrasi menjadikewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.Sedangkan dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 TentangPemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah AgungTahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan,huruf E, Nomor 3 menyebutkan:3.Objek Gugatan/Permohonana.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 03-01-2017 — Putus : 14-09-2017 — Upload : 09-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 6 P/HUM/2017
Tanggal 14 September 2017 — AGUS HARYANTO, DKK VS BUPATI BEKASI;
215 — 778 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • UndangUndang Nomor 8Tahun 2011 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003tentang Mahkamah Konstitusi menentukan bahwa pengujian peraturanperundangundangan di bawah undangundang yang sedang dilakukanMahkamah Agung wajib dihentikan apabila UndangUndang yang menjadi dasarpengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian MahkamahKonstitusi Sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi;Halaman 62 dari 64 halaman.Putusan Nomor 06 P/HUM/2017Menimbang, bahwa objek permohonan dalam perkara permohonana
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus
Register : 14-02-2018 — Putus : 24-05-2018 — Upload : 30-08-2018
Putusan PN MAMUJU Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mam
Tanggal 24 Mei 2018 — Penuntut Umum:
RIZAL F, SH. MH
Terdakwa:
EFFENDY GASONG, S.Sos
178 — 131
  • Surat Bupati Majene Nomor :024/10/2015 Perihal Permohonana Hibah/ Alih Status Barang Milik Negara (BMN) Tanggal 23 Februari 2015.
  • Keputusan Mentri Keuangan Republik Indonesia beserta lampirannya atas nama Kepala KPKNL Palopo Nomor : 70/KM.6/WKN.15.KNL.04/2017 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.
Pengadilan PN Oelamasi Perdata
Register : 02-09-2020 — Putus : 11-05-2021 — Upload : 20-05-2021
Putusan PN Oelamasi Nomor 56/Pdt.G/2020/PN Olm
Tanggal 11 Mei 2021 — Penggugat melawan Tergugat
101 — 39
  • Bahwa akibat tidak adanya tindakan efektif dan konkrit dariTERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII dan TERGUGATVill, dalam menanggapi Permohonana Kuasa Hukum PARAPENGGUGAT dan Perbuatan Tergugat VII menghalangi PARAPENGGUGAT untuk menggunakan hak perdatanya menghadirisidang Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Oelamasi danPengadilan Tata Usaha Negara kupang, adalah merupakan suatukelalaian dan pelanggaran serius terhadap Peraturan Perundangundangan secara terstruktur dan masif antara lain:10.1.
Pengadilan PN Cikarang Pidana Khusus
Register : 11-03-2020 — Putus : 08-06-2020 — Upload : 14-06-2020
Putusan PN Cikarang Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Ckr
Tanggal 8 Juni 2020 — Pemohon:
Drs. H. TOTO IRIANTO
Termohon:
1.Pemerintah Republik Indonesia Cq Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi
2.Pemerintah Republik Indonesia Cq Mentri Keuangan Republik Indonesia
126 — 84
  • DASAR HUKUM PERMOHONANA. Kewenangan Mengadili1.
Pengadilan PA TERNATE Perdata Agama
Register : 18-08-2020 — Putus : 03-11-2020 — Upload : 03-11-2020
Putusan PA TERNATE Nomor 446/Pdt.G/2020/PA.Tte
Tanggal 3 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
70 — 44
  • No.446 /Pdt.G/2020 /PA.Tte101520253015.16.17.(2) Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersamauntuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.Pasal 136 ayat (2) KHISelama berlangsungnya gugatan perceraian, atau permohonana. menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami.b. menentukan halhal yang perlu untuk menjaminterpeliharanyabarangbarang yang menjadi hak bersama suami Istri atau barangbarang yang menjadi hak suami atau barangbarang yang menjadihak istr.Bahwa dalil
Pengadilan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Pidana Militer
Register : 09-03-2018 — Putus : 28-05-2018 — Upload : 17-07-2018
Putusan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Nomor 20-K/PM.II-11/AD/III/2018
Tanggal 28 Mei 2018 — Oditur:
FACHUROZI, A Md,SH
Terdakwa:
Moch Sofzudin, SH
53 — 31
  • PERMOHONANa. Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi dariPenasihat Hukum Terdakwa Kapten Chk Moch Sofzudin, S.H.tersebut untuk seluruhnya;b. Menyatakan Pengadilan Militer IIl11 Yogyakarta tidakberwenang mengadili perkara Terdakwa An. Kapten Chk MochSofzudin, S.H.c. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer I10Yogyakarta Nomor : Sdak/8/I/2018 tertanggal 17 April 2018tersebut TIDAK MEMENUHI SYARAT MATERIIL sebagaimanaditentukan dalam Pasal 130 ayat (2) WHuruf b UU.
Pengadilan PN SELAYAR Perdata
Register : 10-07-2019 — Putus : 26-08-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan PN SELAYAR Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Slr
Tanggal 26 Agustus 2020 — Penggugat:
1.Hj. AHO OPU BINTI TANREHA
2.Hj. ANDI LAWING, BA
3.R. MEGAWATI
4.ANDI SYUAIB
5.Dr. ANDI MUHAMMAD SOFYAN.,SH.MH
Tergugat:
1.ASTINAH TAHIR
2.ANDI SUDARTO BIN ANDI PANANRANGI, S.S.
3.ANDI FATMA SARI Binti ANDI PANANRANGI, S.Pd
4.ANDI FATNI PERMATA SARI Binti ANDI PANANRANGI, S.Si
5.SYAIFUDDIN Bin ABD. KARIM
6.RADEN MUCHTAR Bin ABD. KARIM
7.ABD. RAHMAN Bin ABD. KARIM
8.LARI OPU Bin ABD. KARIM
9.Dra. ANDI RAHMATIA Binti ABD. KARIM, M.Pd
10.ANDI SUHRIAH Binti ABD. KARIM
11.ANDI AFRIADY Bin ABD. KARIM, SE, MM
12.ANDI SESILYANA DIANTILAH Binti ANDI WASIL
13.ANDI FERIAL SALSABILA Binti ANDI WASIL
14.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Selayar
160 — 78
  • Permohonana quo tidak bersesuain dengan Pasal 180 HIR jo Pasal 191 Rbg joPasal 54 Rv jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun2000 tentang Putusan Serta Merta jo Surat Edaran MahkamahAgung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan SertaMerta dan Privisionil yang pada pokoknya menjelaskan bahwaputusan serta merta tidak dapat dilaksanakan kecuali dalamkeadaan khusus antara lain gugatan disertai buktibukti yang kuatdan autentik.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 04-04-2017 — Upload : 05-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 200 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
Tanggal 4 April 2017 — PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk, DANAMON SIMPAN PINJAM UNIT KOTA PINANG VS NENI
113 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa selanjutnya, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan NegeriRantauprapat dalam putusannya Nomor 68/Pdt.SusBPSK/2016/PN Rap,tanggal 11 Agustus 2011 Dalam Pokok Perkara pada halaman 43 sampaidengan halaman 46 (kami uraikan kembali dibawah ini dengan cetak miring)sebagai berikut:Dalam Pokok Perkara:Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohonadalah sebagaimana tersebut diatas:Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonana quo adalah diajukannya keberatan oleh Pemohon
Pengadilan PN KLATEN Pidana Umum Penganiayaan
Register : 09-06-2016 — Putus : 26-09-2016 — Upload : 25-10-2016
Putusan PN KLATEN Nomor 122/Pid.B/2016/PN Kln
Tanggal 26 September 2016 — ASVIN PUTRA BAKTI
51 — 11
  • KESIMPULAN DAN PERMOHONANA. KESIMPULANBerdasarkan uraianuraian tersebut di atas Tim Penasehat Hukumberkesimpulan sebagai berikut:1. Berdasarkan Pasal 56 KUHAP tersangka yang dipidana denganancaman hukuman di atas lima tahun wajib didampingi oleh penasehathukum, sehingga BAP (berita acara pemeriksaan) yang tidak dibuat tidakberdasarkan Undangundang mengandung cacat yuridis.
Pengadilan PA MUARA SABAK Perdata Agama Perceraian
Register : 12-01-2015 — Putus : 01-12-2015 — Upload : 13-05-2016
Putusan PA MUARA SABAK Nomor 21/Pdt.G/2015/PA.MS
Tanggal 1 Desember 2015 — - Penggugat - Tergugat
29 — 19
  • Pada pokoknya Para Tergugat keberatanterhadap permohonana sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat,justru yang lebih berhak untuk mengajukan permohonan sita jaminanadalah Tergugat , karena secara hukum Penggugat ada menguasaiHak Milik Tergugat yang dikuasai oleh Penggugat secara melawanhukum sebagaimana dalam jawaban Para Tergugat pada tanggal 08September 2015 dalam perkara aquo.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 02-10-2017 — Putus : 07-11-2017 — Upload : 21-11-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 112/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel
Tanggal 7 Nopember 2017 —
97 — 53
  • Pemerintahandisebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi : ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. dibuat sesuai prosedur; dan sgubstansi yang sesuai dengan objek KeputusanBahwa sebagaiman telah Pemohon uraikan diatas, bahwaPenangkapan, Penggeledahan, Penahanan dan Penyitaan Barang Buktiserta menetapkan tersangka terhadap diri Pemohon, dilakukan dengantidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku.Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam PermohonanA