Pada halaman1 surat permohonan cerai talak Pemohon jelas tertera perihal: permohonancerai talak, namun apabila dicermati secara seksama pada bagian positanyaPemohon hanya menceritakan peristiwa yang terjadi dalam biduk rumahtangga Pemohon dan Termohon dan sama sekali tidak mencantumkan dasarhukum apa yang mendasari permohonan cerai talak tersebut diajukan.Sedangkan petitumnya tibatiba meminta kepada Pengadilan Agama JakartaTimur untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepadaTermohon.Jadi

Penjelasan Pasal 39 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974;c) Petitum gugat yang meminta izin untuk mengucapkan ikrar talakdi sidang pengadilan.Halaman 4 dari 39 halaman Putusan Nomor 2349/Pdt.G/2018/PAJTNyata dan terang bahwa permohonan Pemohon dalam perkara a quo adalahtidak cermat dan keliru, sedemikian mengakibatkan formulasi permohonanmenjadi obscurr libel.Pertama, bahwa posita permohonan cerai talak Pemohon tidak menyebutkansecara Jelas dan tegas dasar hukum apa yang mendasari permohonan ceraitalak

Penjelasan Pasal 39 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974;f) Petitum gugat yang meminta izin untuk mengucapkan ikrar talakdi sidang pengadilan.Nyata dan terang bahwa permohonan Pemohon dalam perkara a quo adalahtidak cermat dan keliru, sedemikian mengakibatkan formulasi permohonanmenjadi obscurr libel.Pertama, bahwa posita permohonan cerai talak Pemohon tidak menyebutkansecara Jelas dan tegas dasar hukum apa yang mendasari permohonan ceraitalak tersebut diajukan.Kedua, mengenai identitas Termohon dalam

Dengan demikian, eksepsi Termohon tentang hal initidak beralasan hukum sehingga harus ditolak.Menimbang, bahwa eksepsi tentang formulasi permohonan positapermohonan cerai talak Pemohon tidak menyebutkan secara jelas dan tegasdasar hukum apa yang mendasari permohonan cerai talak, sebagaimana telahdipertimbangkan di atas bahwa posita tidak harus mengemukakan alasanalasan hukum yang mendasari permohonan yang terpenting telahmengemukakan dasar hukum dan dasar fakta sebagaimana tersebut di atas,maka permohonan

PENETAPAN Nomor: 2539/Pdt.G/2015/PA.Sbysao 4a PsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAKetua Majelis Pengadilan Agama Surabaya, telah membaca suratpermohonan Pemohon, tanggal 01 Juni 2015 Nomor 2539/Pdt.G/2015/PA.Sby; Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Surbaya, tanggal03 Juni 2015, Nomor 2539/Pdt.G/2015/PA.Sby tentang penunjukkan MajelisHakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor 2539/Pdt.G/2015/PA.Sby, antara : Penggugat*;MelawanTermohonBahwa adapun halhal yang mendasari

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX Bahwa dari perkawinan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah melakukanhubungan suami isteri dan telah dikaruniai keturunan/ 3 orang anak bernama : XX XX, Umur 23 tahun, XX XX, Umur 18 tahun dan XX XX, umur 11 tahun;2 Bahwa Pemohon berkehendak akan beristri lebih dari seorang(POLIGAMI) dengan seorang perempuan berstatus gadis yang bernama : XXXX , umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta , bertempat tinggal diDs XXXX kab.Sampang ; Bahwaalasan yang mendasari

Bahwa gugatan a quo, merupakan gugatan kabur/obscur libel, hal inididasari oleh alasanalasan di bawah ini:Bahwa terhadap gugatan a quo, nyatanyata bahwa posita gugatan a quotidak menjelaskan kejadian atau peristiwa serta dasar hukum (rechtground) dan yang mendasari gugatan.

Nomor 897 kK/Pdt.SusPHI/2017jelasnya dasar hukum dalil gugatan, yaitu posita (fundamentum petendi)tidak menjelaskan kejadian atau peristiwa secara jelas dan rinci yangmendasari gugatan, serta tidak menjelaskan dasar hukum (recht ground)yang mendasari gugatan (vide Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata,Sinar Grafika, 2005, halaman 449);Bahwa akibat tidak adanya dalil gugatan a quo yang menjelaskan secarajelas dan rinci mengenai perbuatan "pengakhiran hubungan kerja secarasepihak", maka nyatanyata gugatan

Bahwa gugatan a quo , diajukan oleh Penggugat yang tidak memiliki /ega/standing, hal ini didasari oleh alasanalasan di bawah ini:Bahwa dalam gugatan a quo, Penggugat ternyata tidak menyebutkandasar hukum atau ketentuan hukum yang mendasari Penggugatmengajukan gugatan a quo, sehingga tidak jelas dasar hukum danketentuan hukum mana yang mendasari Penggugat mengajukangugatan a quo.

telahmengajukan eksepsi mengenai: gugatan tidak jelas dan kabur (gugatanobscuur libel), Karena dalil posita gugatan tidak menyebut secara jelasdan rinci mengenai dalil Penggugat yang mengemukakan adanya"pengakhiran hubungan kerja secara sepihak";Lebih lengkap mengenail dalildalil eksepsi tersebut dapat PemohonKasasi/T ergugat kutip kembali sebagai berikut: Bahwa terhadap gugatan a quo, nyatanyata bahwa posita gugatana quo tidak menjelaskan kejadian atau peristiwa serta dasar hukum(recht ground) dan yang mendasari

Hal inisebagaimana telah dikuat oleh pendapat hukum mantan Hakim AgungMahkamah Agung, Yahya Harahap yang dalam bukunya menjelaskan,eksepsi gugatan kabur dapat diajukan atas alasan tidak jelasnya dasarhukum dalil gugatan, yaitu posita (fundamentum petendi) tidakmenjelaskan kejadian atau peristiwa secara jelas dan rinci yangmendasari gugatan, serta tidak menjelaskan dasar hukum (rechtground) yang mendasari gugatan (vide Yahya Harahap, Hukum AcaraPerdata, Sinar Grafika, 2005, halaman 449);Bahwa akibat

Bahwa Oditur Militer maupun Majelis Hakim Pengadilan Militer TinggiII Surabaya dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwamengenai layak tidaknya seseorang untuk tetap berdinas dalamlingkungan militer seyogyanya memperhatikan beberapa aspeksebagai berikut 1)Bahwa menurut hukum (terutama Hukum Acara), judex factiPengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam pemeriksaanperkara Pemohon Kasasi di tingkat banding seyogyanya secarauniversal/menyeluruh tidak sepenggalpenggal dan tidak harusselalu mendasari

denganmaksud untuk meminta tolong kepada Pemohon Kasasi agardapatnya anak para Saksi tersebut dapat lulus/diterima menjadianggota TNIAD , maka sungguh tidak beralasan jika PemohonKasasi dianggap memiliki niat melakukan penipuan kepada paraSaksi tersebut, sebab diantara anak para Saksi tersebut adayang lulus menjadi anggota TNI (kronologis kejadian terlampir).Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam perkaraPemohon Kasasi, kesalahan sepenuhnya tidak harus PemohonKasasi tanggung sendiri, mendasari

uraian tersebut diatas makaputusan judex facti yang memvonis Pemohon Kasasi denganhukuman pokok 1 (satu) tahun penjara dan hukuman tambahandipecat dari dinas militer adalah berlebihlebinan dan tidakmemenuhi rasa keadilan.Bahwa judex facti yang hanya mendasari layak tidaknyaPemohon Kasasi untuk berada dalam Dinas Militer, denganhanya mendasari dan mempertimbangkan keterangan korbansaja (Kopka Ali Mashur) dan keterangan Saksisaksi lainHal. 14 dari 20 hal.

Bahwa setelah dicermati dan diteliti secara seksama dalam gugatanhalaman 7 dari 17 Putusan Nomor 353/Pdt/2019/PT MDNpenggugat, telah terbukti bahwa gugatan Penggugat baik dalam positamaupun petitum gugatannya, tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) yang mendasari gugatannya dan ketentuan hukum formil ataupasal dari undangundang apakah yang telah dilanggar oleh Tergugatdan Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum Penggugat sebagai ahliwaris tanpa menunjukan Surat Keterangan Waris yang dikeluarkan

Bahwa suatu gugatan yang tidak memenuhi syarat formil yaitu tidakmenjelaskan dasar hukum (rechts grond) yang mendasari gugatannya,atau ketentuan pasal dari undangundang apakah yang dilanggar, makaberdasarkan Ketentuan Hukum Acara Perdata gugatan tersebut dianggaptidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijkke en bepaalde conclusie),dengan demikian gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima(Niet Ontvankelijke Verklaard);8.

No. 19/Pdt.G/2019/PN.Lb.P tidak menjelaskanhalaman 8 dari 17 Putusan Nomor 353/Pdt/2019/PT MDNdasar hukum (rechts grond) yang mendasari gugatannya dan ketentuanhukum formil atau pasal dari undangundang, oleh karena itu cukupberalasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksadan mengadili perkara a quo untuk "Menyatakan Gugatan Penggugattidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)";ll.

(tiga ribu meter persegi), sehinggadengan demikian menurut peraturan perundangundangan yang berlaku TermohonHalaman 5 dari 32 halaman Putusan Nomor : 017/P/FP/2016/PTUNSMGberwenang mengeluarkan surat keputusan sebagaimana dimohon oleh ParaPe@MOhON; == n= 222 nnn nnn nnn nnn nnn nn ee nnn nn ee nnn nn cee nnn cece nnn nen cee en nnncnALAS AN PERMOHONIANG: @0ssccssnscnsinscsnenscasnnsnsannsnanne senunseenemenrmsassnnennenasAdapun yang mendasari permohonan tersebut di atas adalah sebagai berikut:1.Bahwa

Bahwa batas waktu kewajiban Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati untukmenetapkan dan atau melakukan keputusan dan atau tindakan atas permohonandari Para Pemohon tersebut belum diatur dalam peraturan perundangundangan,maka mendasari ketentuan Pasal 53 angka 2 UU No. 30 Tahun 2014, tentangAdministrasi Pemerintahaan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pati wajibmenetapkan dan atau melakukan Keputusan dan atau tindakan dalam waktupaling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima oleh

tersebut tidaklah serta merta menjadikan bahwapermohonan tersebut dikabulkan karena secara prosedural dan /atau subtansi materiPengadilan harus melakukan pengujian apakah badan dan/atau pejabatpemerintahan tersebut mempunyai kewenangan untuk menerbitkan keputusandarn/atau tindakan, hal mana tentunya harus dipelajari dalam aturan dasarnya yangmendasari dalam peraturan perundangundangan dan/atau) asaS umumpemerintahan yang baik; 22222200 20022 one one nnn ene neMenimbang, bahwa Peraturan Dasar yang mendasari

dan layakuntuk mengajukan tuntutan hak berupa gugatan pada perkara a quo, makaHal 5 dari 19 Hal Putusan No. 247/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Selsudah sewajarnya Pengadilan ini tidak memeriksa Point d , intered, pointd'action maka yang ada hanyalah iktikad/niat jahat Penggugat, terbukti :Gugatan Penggugat tidak terang / isinya gelap (obscuur libel) ;Bahwa gugatan Penggugat tidak terang/isinya gelap, terbukti positagugatan Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum (recht grond) dankejadian atau peristiwa yang mendasari

segala sesuatu yangtelah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dandipertimbangkan dalam putusan ini ;16TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMDALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat telah mengajukaneksepsi pada pokoknya sebagai berikut :e Gugatan Penggugat tidak terang / isinya gelap (Obscuur Libel)Bahwa gugatan Penggugat tidak terang / isinya gelap, terbukti posita gugatanPenggugat tidak menjelaskan dasar hukum,( recht grond) dan kejadian atauperistiwa yang mendasari

juga tidak disebutkan apakahPenggugat sudah pernah menagih dan Tergugat tidak membayar hutang tersebut, yangada hanyalah uraian bahwa patut diduga Tergugat tidak mampu membayar seluruhpinjaman / hutang, serta uraian bahwa Tergugat mengakui seluruh pinjaman yangdiberikan Penggugat terhadap Tergugat, sedangkan dugaan tidak dapat membayar danpengakuan hutang bukanlah merupakan wanprestasi ;Menimbang, bahwa karena posita gugatan Penggugat tidak menjelaskan dasarhukum dan kejadian atau peristiwa yang mendasari

Oditur Militer tersebut, pihak KesatuanTerdakwa Denpal Divisi 1 Kostrad telah memberikan jawaban surat sebanyak 2 (dua) kali,yaitu Surat jawaban dari Komandan Denpal Divif 1 Kostrad Nomor B/173/VII/2020 tanggal16 Juli 2020 dan surat jawaban dari Komandan Denpal Divif 1 Kostrad NomorB/197/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020 yang dari jawaban tersebut menyatakan bahwaTerdakwa Dedi Handi, Serda NRP 31050212510484 tidak dapat dihadirkan dipersidanganPengadilan Militer IIlO8 Jakarta.Menimbang, bahwa dengan mendasari

perang.Berpendapat bahwa perbuatanperbuatan Terdakwa tersebut telan cukup memenuhiunsurunsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke2 Jo Ayat (2)KUHPM.Menimbang, bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama SertuJarwanto dan Saksi atas nama Prada Waluyo telah dipanggil secara sah dan patut sesuaiketentuan pasal 139 Undangundang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidakhadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas yang tidak bisa ditinggalkan,maka dengan mendasari

Posita (Fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum(rechtgronden,legal grounds) dan kejadian yang mendasari gugatan atauada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atausebaliknya.

menyebutkan/menguraikan dalam posita apa yang menjadi dasardari petitum, Penggugat hanya memuat halhal berupa kompositur atauapa yang sebenarnya yang menjadi putusan hakim ex aequo et bono.Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas,maka sangat jelas gugatanPenggugat kabur (obscuur libel) karena tidak memenuhi syaratsyarat danketentuan sebuah gugatan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Rv yaitu dalamPosita (fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum(rechtgronden,legal grounds) dan kejadian yang mendasari

Saksi Siti Khotijah, menerangkan sebagai berikut : Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Bahwa Saksi melihat dari dalam rumah terdakwa memecahkan kacajendela dirumah tetangganya yakni Hendrik Firmansyah, Arif Wiyono danSamari Ariyanto di Dsn Glatik RtO4Rw04 Ds watesnegoro Kec NgoroKab Mojokerto pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2019 sekitar jam10.30wib dengan menggunakan palu besi Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang mendasari perbuatanterdakwa Bahwa akibat perbuatan terdakwa kaca jendela

Saksi Ali Sumitro, menerangkan sebagai berikut : Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Bahwa Saksi melihat dari dalam rumah terdakwa memecahkan kacajendela dirumah tetangganya yakni Hendrik Firmansyah, Arif Wiyono danSamari Ariyanto di Dsn Glatik RtOdRw04 Ds watesnegoro Kec NgoroKab Mojokerto pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2019 sekitar jam10.30wib dengan menggunakan palu besi Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang mendasari perbuatanterdakwa Bahwa akibat perbuatan terdakwa kaca jendela

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuhjalan mediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

yang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana dikehendakipasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal134 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasing bernama Samin bin Busidi dan Hafid bin Mujidi, telah memberikanketerangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalilyang mendasari

b> Glo p rH. xw Leoily>Artinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatan,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri denganperceraian ;Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;3b MbIIaU I JI Jd de pailArtinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,Namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan

setelah diteliti dalam memori bandingnya tersebut ternyataPembanding tidak mengemukakan keberatankeberatannya terhadappertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo dalam halPermohonan Cerai Talak/Konpensi;Menimbang, bahwa sekalipun Pembanding tidak mengemukakankeberatankeberatan terhadap pertimbangan dan putusan dalamPermohonan Cerai Talak / Konpensi, Majelis Hakim Banding akanmempertimbangkan pemeriksaan Majelis Hakim tingkat pertama secarakeseluruhan dan pertimbangan hukum yang mendasari

putusannya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membacadan mempelajari dengan seksama berkas perkara, begitu pula pertimbanganhukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari dalam putusannya,Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan danpertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengabulkanPermohonan Cerai Talak telah tepat dan benar serta diambil alih oleh MajelisHakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri, namun demikianMajelis Hakim Tingkat Banding

UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndangNomor Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidakberhasil ;;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keteranganpara saksi yang dikuatkan dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugatdengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan telah dikaruniai orang anak ;;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

SAKSI dan SAKSI, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang padapokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari gugatan Penggugat tersebut bahwarumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah diupayakanrukun, akan tetapi tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil Penggugat yang telah didukung dengan keteranganpara saksi tersebut dapat dipastikan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugatsudah sedemikian parahnya sehingga sulit untuk didamaikan apalagi

Saksi mengetahui calon isteri kedua Pemohon tidak adahubungan darah, sesusuan, Semenda dengan Pemohon dan Termohon.Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya PengadilanAgama Karawang memberikan izin poligami kepada Pemohon untuk menikahlagi dengan calon isteri keduanya tersebut, Majelis hakim harusmempertimbangkan alasan yang mendasari permohonan Pemohon untukberpoligami tersebut serta ada tidaknya syarat syarat untuk berpoligamisebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku.Menimbang

, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (2) UndangUndang No.1 tahun 1974 Jo. pasal 41 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun1975jo. pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, alasan yang memungkinkan bagiseorang untuk berpoligami adalah terbatas karena : Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, atau Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapatdisembuhkan, atau Isteri tidak dapat melahirkan keturunan ;Menimbang, bahwa = alasan yang mendasari permohonan Pemohonuntuk menikah lagi

Penggugat sehingga dengan demikian sangat tidak benar jikaPenggugat mempunyai alas hak berupa jual beli terhadap objek sengketa;Bahwa sangat benar alasan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa awalkepemilikan objek sengketa adalah Milik Lelaki SEMPO;Bahwa tidak benar alasan gugatan penggugat kalau mengatakan sebelum meninggaldunia Lelaki SEMPO telah memberikan kuasa menjual kepada Lelaki HADDISE dandisaksikan oleh HASNAWATI, COLENG, SYARIFUDDIN, BAHAR, H.AMIR,ILYAS dan KADIR dan adapun hal yang mendasari

oleh Tergugat II dengan system bagi hasil dengan Tergugat I, namunsecara tiba tiba orang tua langsung ingin mengambil alih tanpa ada persetujuan dariTergugat I sebagai orang yang menyuruh Tergugat IJ untuk mengerjakan objeksengketa;Bahwa mengenai alasan gugatan Penggugat Nomor 16 dan 17 adalah benar adanya,namun perlu Tergugat II sampaikan bahwa Laporan Penggugat tidak ditindak lanjutioleh pihak Kepolisian hal disebabkan bukan hanya karena perkara ini bukan tindakpidana tetapi ada hal lain yang mendasari

oleh Tergugat II dengan system bagi hasil dengan Tergugat I, namunsecara tibatiba orang tua langsung ingin mengambil alih tanpa ada persetujuan dariTergugat I sebagai orang yang menyuruh Tergugat IJ untuk mengerjakan objeksengketa;16Bahwa mengenai alasan gugatan Penggugat Nomor 16 dan 17 adalah benar adanya,namun perlu Tergugat II sampaikan bahwa Laporan Penggugat tidak ditindak lanjutioleh pihak Kepolisian hal disebabkan bukan hanya karena perkara ini bukan tindakpidana tetapi ada hal lain yang mendasari

Bayu Lutfinto yang bertindak untuk dan atas namaserta mewakili Perusahaan SMS Finance Bahwa mendasari padaketentuan dalam Undangundang nomor: 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas telah ditegaskan dengan jelas bahwa yang berhakdan berwenang mewakili perseroan baik didalam maupun diluarpengadilan adalah Direktur (Direksi) dan bukanya Manager Perusahaan.Sehingga dengan Penggugat menarik dan memposisikan ManagerPerusahaan sebagai Tergugat dalam perkara a quo adalah tidak benardan terdapat cacat error

Eksepsi Tentang Konstruksi dan Klasifikasi Gugatan PenggugatKeliru.Bahwa mendasari pada judul gugatan Penggugat adalah gugatanPerbuatan Melawan Hukum (PMH), akan tetapi atas dalildalil dalamposita gugatan (Vide, dalil posita angka 6 dan 7 gugatan) adalahmerupakan suatu perbuatan yang lahir dari suatu perjanjian yangHalaman 10 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2020/PN Japmasuk dalam kategori jenis gugatan wanprestasi, Bahwa dalamhukum acara perdata antara gugatan perbuatan melawan hukum

Jawaban atas dalil gugatan Penggugat Poin 1 sampai dengan 3;Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 1 terhadap dalilgugatan Penggugat pada poin 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) adalahmerupakan bentuk pengakuan Penggugat bahwa adanya hubunganhokum antara Penggugat dan Tergugat atas dasar suatu perjanjian,sehingga secara hokum apabila ada permasalahan hokum antaraPenggugatdan Tergugat haruslah diselesaikan dengan mendasari padaperjanjian antara Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa mendasari pada posita dan petitum gugatan Penggugat tidakterdapat permohonan dan tuntutan sita, hal ini membuktikan bahwagugatan Penggugat tidak berharga dan terbukti tidak berdasar. Danuntuk itu apabila ada permintaan maupun permohonan sita diluargugatan dimohon kepada Majelis Hakim untuk dinyatakan ditolak,karena telah gugur demi hukum.C.

Dalam Rekonvensi1.Bahwa dalil dalil yang dipergunakan Konvensi dianggap dipergunakankembali dalam Rekonvensi.Bahwa mendasari gugatan Tergugat Rekonvensi, sebagai dasar gugatkepada Penggugat Rekonvensi Tergugat Rekonvensi telah menyatakanPenggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan Penggugat Rekonvensi telah menarik dan melelang mobilTruck milik Tergugat Rekonvensi.Bahwa dengan mendasarkan dalil hukum yang tidak benar, telahmenyebabkan Penggugat Rekonvensi masuk dan ditarik

Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah AgungRI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat sertaketerangan para saksi yang dikuatkan dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbuktibahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sahdan telah dikaruniai 1 orang anak ;;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

UndangUndang Nomor7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danHal. 7 dari 12 Put.no 586/Pdt.G/2014/PA.Bdwperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masingmasing bernama JUMANA bin MISRAN dan BUNARDI bin MISRAN,, telahmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan parasaksi yang dikuatkan dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugatdengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

nnn Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan keluarga dekat masingmasing bernamaARMAWI bin JUMADIN, pamani Penggugat dan WARID bin BUNASAN, sepupu Penggugat,untuk melakukan upaya damai agar Penggugat dan Tergugat bisa kembali rukun, akan tetapiupaya tersebut tidak berhasil; Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masingmasing bernamaARMAWI bin JUMADIN dan WARID bin BUNASAN, telah memberikan keterangan di bawahsumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana diamanatkanPeraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak layak dilaksanakankarena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan;Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat butir satu dandua harus dibaca sedemikian rupa sehingga berbunyi : Penggugat mohonSupaya Penggugat diceraikan dari Tergugat, dengan menyatakan jatuhtalak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa posita yang mendasari

116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan denganverstek;Menimbang bahwa mengenai petitum gugat Penggugat butir 4,karena dicabut, maka tidak perlu lagi dipertimbangkanMenimbang bahwa petitum gugat Penggugat butir 5 adalah supayaPengadilan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yakni : AnakPenggugat dan Tergugat lahir tanggal 16 April 2016, diasuh olehPenggugat;Menimbang, bahwa posita yang mendasari