Peraturan PemerintahNomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS dan Pegawai BUMN,maka Pemohon harus melampirkan izin atasan untuk melakukan perceraian diPengadilan Agama Tebing Tinggi;Bahwa Pemohon telah mengajukan izin atasan untuk melakukan perceraianpada tanggal 15 Mei dan 14 Juni 2012 akan tetapi tidak ada jawaban dari atasanPemohon di PTPN IV;Bahwa oleh karena Pemohon tidak mendapat izin atasan sedangkanPemohon

No. 79/Pdt.G/2012/PA.TTDNomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS danPegawai BUMN, maka Pemohon harus melampirkan izin atasan untuk melakukanperceraian di Pengadilan Agama Tebing Tinggi;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan izin atasan untuk melakukanperceraian pada tanggal 15 Mei dan 14 Juni 2012 akan tetapi tidak ada jawaban dariatasan Pemohon di PTPN IV;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak mendapat izin atasansedangkan Pemohon ingin tetap melanjutkan perkara

permohonan Pemohon ;Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan thalak satu rajiterhadap Termohon (Jusniarti binti Wahab) di muka sidang Pengadilan AgamaPadang ;Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;SUBSIDER:Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (exaequo et bono);Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon danTermohon , telah hadir dipersidangan dan pada persidangan yang keempat dalam tahaprekomendasi atasan ( izin

atasan ), tanggal 18 April 2012, yang dihadiri oleh Pemohondan Termohon, Pemohon dipersidangan tersebut menyatakan secara lisan mencabutperkaranya;Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara tahap permintaan izin atasan belumsampai kepada pemeriksaan pihak perkara bahkan permohonan belum dibacakan, oleh1Karena itu walaupun Termohon hadir di pesidangan tidak perlu diminta persetujuanTermohonMenimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka pencabutanperlara yang dinyatakan Pemohon dapat dikabulkan

kesempatan kepadaPemohon untuk mengurus surat izin tersebut.Menimbang, bahwa pada tanggal persidangan 07 Mei 2012 Pemohon danTermohon tidak hadir dipersidangan oleh karena itu Majelis Hakim menundapersidangan sampai hari senin tanggal 21 Mei 2012 untuk memanggil Pemohon danTermohon guna untuk persidangan lebih lanjut.Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Mei 2012 Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan, lalu Pemohon menyatakan bahwa ia belum siap untuk melanjutkanpersidangan karena belum mendapatkan izin

atasan, lalu Majelis Hakim menjelaskanbahwa proses perkara sudah 6 bulan tidak bisa diperpanjang dan jika Pemohon akanmelanjuutkan harus membuat surat pernyataan bersedia menanggung resiko ataumencabut perkara tersebut jika tidak mau menanggung resiko.Menimbang, bahwa Pemohon tidak bersedia menanggung resiko dan tidak maupula untuk mencabut perkaranya, dan mohon dengan sangat kepada Majelis Hakim untukmemberi kesempatan sekali lagi untuk mengurus izin atasan.Menimbang, bahwa sidang perkara ini ditunda

Majelismenyampaikan hasil musyawarah Majelis tersebut.Menimbang, bahwa semua rangkaian peristiwa yang terurai dalam berita acarapersidangan perkara ini, untuk ringkasnya dianggap telah termuat dalam putusan ini.TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon. adalahsebagaimana tersebut di atas.Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon danTermohon telah hadir dipersidangan.Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang PNS yang belum mendapatkansurat izin

atasan untuk melakukan proses perceraiannya, oleh karena itu sidAng ditundasampai 5 bulan agar Pemohon dapat mengurus surat izin tersebut.Menimbang, bahwa setelah proses sidang dilanjutkan, Pemohon belum jugamendapatkan surat izin bercerai dari atasannya.Menimbang, bahwa oleh karena proses perkara belum sampai 6 bulan MajelisHakim mecoba memberikan kesempatan untuk mengurus surat izin tersebut secepatnya.Menimbang, bahwa setelah 6 bulan proses persidangan berlangsung, Pemohonbelum juga mendapatkan

surat izin tersebut, oleh karena itu Majelis Hakimmempertanyakan apakah Pemohon akan melanjutkan proses persidangan dengankonsekwensi menanggung resiko karena belum mendapatkan izin atasan atau akanmencabut perkaranya, akan tetapi Pemohon tidak bersedia menanggung resiko dan tidakpula mau mecabut perkaranya dan mohon dengan sangat agar siding ditunda sekali lagiuntuk mengurus izin tersebut.Menimbang, bahwa pada persidangan hari senin tanggal 09 Juli 2012, Pemohontidak hadir di persidangan lalu Majelis

Camat Teluk Segara, namunpermintaan izin tersebut telah ditolak oleh atasan sebagaimana suratPenolakan Izin Atasan untuk melakukan perceraian, yang dikeluarkan oleh Pit.Kepala Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, tanggal 26 Pebruari 2021,Perihal Surat Permintaan Izin Melakukan Perceraian ;Bahwa, Pemohon sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil), dan telahdiperingatkan oleh Majelis Hakim dipersidangan tentang segala resiko ataspermohonan cerai talak yang diajukan tanpa ada izin atasan ;Bahwa, Pemohon sebagai

PNS (Pegawai Negeri Sipil), tetap keras maubercerai bahkan telah menyerahkan surat Pernyataan yang ditandatanganidiatas meterai, tertanggal 5 Pebruari 2021, yang Isinya pada pokoknya bahwaPemohon bersedia menanggung segala resiko atas gugatan cerai yangdiajukan tanpa ada izin atasan ;Halaman 6 dari 39 halaman Putusan Nomor 239/Pdt.G/2021/PA.BnBahwa, atas keterangan Pemohon tersebut diatas, Termohonmemberikan jawaban secara tertulis baik pada pokok perkara maupun padatuntutannya.sebagai berikut ;

Atasan yang dikeluarkan oleh Plt.

atasan ;Menimbang, bahwa Pemohon Konpensi sebagai PNS (Pegawai NegeriSipil), tetap keras mau bercerai bahkan telah menyerahkan surat Pernyataanyang ditandatangani diatas meterai, tertanggal 5 Pebruari 2021, yang isinyapada pokoknya bahwa Pemohon Konpensi bersedia menanggung segala resikoatas gugatan cerai yang diajukan tanpa ada izin atasan ;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim karena Pemohon Konpensitetap keras mau bercerai dengan Termohon Konpensi, meskipun telahdiperingatkan oleh Majelis Hakim

dipersidangan tentang segala resiko ataspermohonan cerai talak yang diajukan tanpa ada izin atasan, dan PemohonKonpensi bersedia menanggung segala resiko atas permohonan cerai talakyang diajukan tanpa ada izin atasan, bahkan telah menyerahkan suratPernyataan yang ditandatangani diatas meterai, tertanggal 5 Pebruari 2021,oleh karenanya menurut Majelis Hakim surat izin atasan tersebut merupakanpersyaratan administrasi bukan atau tidak termasuk alasan cerai makaPermohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon

tersebut menyatakanbahwa mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil;Bahwa, Penggugat adalah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dandipersidangan telah diberi kesempatan untuk mengurus izin atas, namun belummendapatkan izin untuk melakukan perceraian dan atas pertanyaan Majelis hakim,Penggugat menyatakan bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan izin atasanuntuk melakukan perceraian namun secara lisan, dan selanjutnya Majelis Hakimmemberikan penjelasan tentang prosedur permohonan izin

atasan berdasarkanPeraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 dan akibat dari perceraian tanpa adanya izinatasan, maka Penggugat didepan persidangan secara lisan mencabut perkaranya danakan mengajukan permohonan izin atasan dulu baru mengajukan gugatan ceraikembali;Bahwa, oleh karena pokok perkara ini belum diperiksa maka permohonanpencabutan perkara Penggugat tidak perlu mendapatkan persetujuan dari Tergugat;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Sidangdalam perkara ini

danpatut untuk menghadap ke persidangan, dan atas panggilan tersebut Penggugat danTergugat telah datang menghadap dipersidangan secara inperson;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat danTergugat dipersidangan namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator, mediasi telah dilaksanakannamun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;Menimbang, bahwa didepan persidangan Penggugat telah mencabut perkaranyakarena selaku Pegawai Negeri Sipil belum mendapatkan izin

atasan untuk melakukanHalaman 4 dari 6 halaman Putusan No. 680/Pdt.G/2019/PA.

Selama ituTergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubunganlahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatupeninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;Bahwa pada bulan April 2016 Tergugat telah menikah lagi denganperempuan lain bernama Fitriyanti tanpa sepengeyahuan Penggugat;Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang saat ini sudahmendapat izin atasan berdasarkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan DanKebudayaan Kabupaten Bone

Bolango dengan nomor : 800/DIKBUDBB/SET/726/XI/2017 tanggal 8 Nopember 2017 tentang KeputusanPemberian Izin Atasan;Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 0853/Padt.G/2017/PA.Gtlo8.

tidak datangmenghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadapsebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan(relaas) tanggal 12 Desember 2017 dan 27 Desember 2017 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidakternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatualasan yang sah;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah melengkapi gugatanperceraian dengan Surat Keputusan Pemberian Izin

Atasan dengan Nomor800/DIKBUDBB/SET/726/XI/2017. tanggal 8 Nopember 2017 yangditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten BoneBolango;Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidakbercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalildalil gugatannya untukbercerai dengan Tergugat;Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 0853/Padt.G/2017/PA.GtloBahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernahdatang menghadap meskipun telah dipanggil

Atasan, sehingga dengan demikian gugatan cerai yang diajukanoleh Penggugat tidak bertentangan dengan ketentuan dalam PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun1990;Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi danpatut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebutdisebabkan oleh suatu alasan

., yang telah ditunjuk oleh KetuaMajelis telah melakukan mediasi namun usaha tersebut tidak berhasil;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, pada saat gugatan inidiajukan belum memperoleh izin dari atasan dan Penggugat menyatakan siapmenanggung resiko terhadap belum adanya izin atasan untuk bercerai daripejabat yang berwenang, selanjutnya Majelis Hakim memberi kesempatankepada Penggugat untuk mengurus izin atasan dari pejabat yang berwenangdengan menunda beberapa kali persidangan dari tanggal

17 Juni 2019 hinggatanggal 19 Agustus 2019 atau selama kurang lebih 2 (dua) bulan, dan padapersidangan yang ditentukan Penggugat telah memperoleh izin atasan untukbercerai, oleh karena itu perkara ini dapat dilanjutkan;Bahwa Tergugat sebagai anggota TNIAD pada persidangan pertamamenyatakan telah melaporkan gugatan perceraian pada atasan dan sedangdiproses dikesatuan dan Pengadilan Agama Mempawah telah memberitahukanperkara ini kepada kesatuan Tergugat sebagaimana Surat Nomor W14A3/917/HK.O5/VII/

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun1990, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil berkewajiban terlebin dahulumendapatkan izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang,dan Penggugat menyatakan telah memperoleh izin dari atasan, oleh sebab itupemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;Menibang, bahwa Tergugat sebagai anggota TNIAD pada saat gugatandidaftarkan belum memperoleh izin atasan dari Komandan dan padapersidangan pertama Tergugat menyatakan telah melaporkan gugatanperceraian pada

Penggugat, dan Tergugat diketahui gemar bermain judi; Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak slingberkomunikasi dan tidak saling mengunjungi lagi sejak tahun 2016hingga sekarang;Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 151/Pat.G/2019/PA.Mpw Bahwa keluarga sudah berusaha mencoba merukunkanPenggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil; Bahwa dengan keadaan sekarang rumah tanggga Penggugat danTergugat sudah mungkin lagi untuk dirukunkan; Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmemperoleh izin

atasan untuk becerai;Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mempermasalahkan dari pihakSiapa penyebab terjadinya percekcokan antara Penggugat dan Tergugat,namun Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulitdipersatukan kembali, apabila perkawinan kedua belah pihak tetapdipertahankan akan mendatangkan kemudharatan baik bagi Penggugatmaupun Tergugat, sehingga tujuan perkawinan tidak dapat tercapai (videyurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);Menimbang

Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang saat ini telahmendapat izin atasan berdasarkan Keputusan Direktur RSUD dr. ZainalUmar Sidiki Kabupaten Gorontalo Utara dengan nomor : 445/RSUDZUS/1188/X1/2017 tanggal 14 November 2017 tentang Surat KeteranganIzin Atasan;7.

menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidakpula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipunmenurut relaas panggilan Nomor 782/Pdt.G/2017/PA.Gtlo, tanggal 29November 2017, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah,sehingga tidak dapat dilakukan upaya perdamaian lewat Hakim Mediator;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah melengkapigugatan perceraian dengan Surat Keterangan Izin

Atasan dengan Nomor445/RSUDZUS/1188/X1/2017 tanggal 14 November 2017 yang ditandatanganioleh Direktur RSUD Zainal Umar Sidiki Kabupaten Gorontalo Utara;Bahwa Pengadilan telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabardan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidakberhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetapdipertahankan oleh Penggugat;Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat akta nikah dari

gugatannya untuk menceraikan Tergugat dan telahmohon putusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjukBerita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMPutusan Nomor 782/Pdt.G/2017/PA Gtlo halaman 3 dari 7 halaman Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahseperti diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa terhadap status Penggugat sebagai Pegawai NegeriSipil/Aparatur Sipil Negara, telah memperoleh Surat Keterangan Izin

Atasan,sehingga dengan demikian gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat tidakbertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;Menimbang, bahwa selama proses persidangan Pengadilan telahberusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akantetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa Tergugat telah ternyata tidak pernah hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untukmenghadap sebagai

Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang saat ini Ssudahmendapat izin atasan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas PendidikanDan Kebudayaan Kabupaten Bone Bolango dengan nomor : 800/DIKBUDBB/SET/535/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017 tentang KeputusanPemberian Izin Atasan;7.

HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sepertidiuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadirdipersidangan, maka sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah AgungNomor 1 tahun 2016, proses mediasi tidak perlu dilaksanakan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugatagar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat,namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil,sudah mendapat izin

atasan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas PendidikanDan Kebudayaan Kabupaten Bone Bolango dengan nomor : 800/DIKBUDBB/SET/535/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017 tentang Keputusan PemberianIzin Atasan;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) serta dikuatkan keteranganpara saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalamperkawinan yang sah;Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan tahun 2007 antaraPenggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yangdisebabkan: Tergugat

Martua Situngkir bukan abstein akan tetapitidak setuju akan agenda rapat yang akan diputuskan dalam rapat tersebut;Bahwa selanjutnya dalam Akte Salinan Berita Acara No.9 tanggal 27 Juni2008 tentang pelaksanaan RUPS tanggal 27 Juni 2008, ditulis pekerjaanTerdakwa adalah dokter Pegawai Negeri Sipil izin atasan No.16/II/TU/PUSK/2007, tanggal 28 Februari 2007 dan Surat No.15/III/TU/Pusk/ 2008,tanggal 11 Maret 2008, padahal Terdakwa tidak pernah mendapat izin daripejabat yang berwenang untuk memegang

HIA karena Terdakwa selaku dokter PNS yang menjabat sebagai staf diPuskesmas Tiga Balata, izin menduduki jabatan di perusahaan swasta dariBupati Simalungun sebagai atasan Terdakwa dengan proses berjenjang danterlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Kepala Puskesmas Tiga Balataselaku langsung Terdakwa akan tetapi dalam hal ini Terdakwa belum adamendapat izin dari pejabat yang berwenang tersebut dengan demikianTerdakwa sengaja menyatakan telah mendapat izin atasan sesuai Surat No.16/Il/TU/PUSK/2007

Nomor 1801 K/Pid/2012mendapat izin dari pejabat yang berwenang tersebut dengan demikianTerdakwa sengaja menyatakan telah mendapat izin atasan sesuai Surat No.16/Il/TU/PUSK/2007, tanggal 28 Februari 2007 dan Surat No.15/III/TU/Pusk/2008,tanggal 11 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Drs. Sabarmen Saragih,padahal surat tersebut bukan merupakan izin sesuai dengan ketentuan bahwadalam akte Salinan Pernyataan Keputusan Rapat No.5 tanggal 6 Maret 2008tersebut juga tercantum jumlah saham saksi dr.

Fotocopy Izin atasan No.16/II/TU/PUSK/2007, tanggal 28 Februari 2007;12. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 15/III/TU/Pusk/2008, tanggal 11Maret 2008;13. Fotocopy Daftar Hadir RUPS, tanggal 27 Februari 2007;Hal. 13 dari 27 hal. Put. Nomor 1801 K/Pid/201214.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.2/.28.29.30.Fotocopy Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, tanggal 27Februari 2007;Fotocopy Risalah RUPS PT.

Horas Insani Abadi terdakwa harus mendapat"izin tertulis dari pejabat yang berwenang" bukan "izin atasan" sebagaimanadikatakan Majelis Hakim dalam pertimbangannya tersebut dan sesuaiketentuanketentuan PP No.20 tahun 1975 jo SE BAKN No.12/SE/1995 tanggal14 Oktober 1975 yang dirubah dengan PP No.9 tahun 2003 "pejabat yangberwenang adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat,memindahkan dan memberhentikan PNS sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku", dengan demikian izin atasan

Bahwa, Penggugat berstatus Pegawai Negeri Sipil telah melampirkanSurat Izin Atasan dari tempat Penggugat bekerja dengan surat KeputusanBupati Musi Banyuasin Nomor 800/03/KPTS/BKD.DIKLAT/2016 Tanggal 30Desember 2016;10. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dan Tergugat yangsudah seperti demikian inismemang sudah sangat sulit untuk menciptakankeluarga sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untukdi pertahankan;11.

Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;Subsider:Mohon putusannya seadil adilnya;Menimbang, bahwa dalam penetapannya tanggal 14 Februari 2017 KetuaMajelis telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sekayuuntuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar menghadiri persidangan;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmelampirkan Surat Izin Atasan

0179/Pdt.G/2017/PA.SkyMenimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka beritaacara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagianyang tak terpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmelampirkan Surat Izin

Atasan dari tempat Penggugat bekerja dengan suratKeputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 800/03/KPTS/BKD.DIKLAT/2016Tanggal 30 Desember 2016, sehingga, berdasarkan Pasal 3 PeraturanPemerintah Nomor 45 tahun 1990 Tentang Perubahan Atas PeraturanPemerintahan Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan PerceraianBagi PNS, maka gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat danTergugat untuk melakukan upaya mediasi melalui Hakim Mediator Erfani

Bahwa pernikahan Tergugat dengan perempuan bernamaPEREMPUAN tersebut, tidak ada izin dari Penggugat selaku istrinya yangsah, serta izin atasan selaku Tergugat seorang Pegawai Negeri Sipil;11. Bahwa dikarenakan hal tersebut diatas terjadilahpertengkaran dengan antara Penggugat Tergugat maka Tergugat keluardari rumah kediaman bersama, dan Penggugat dengan Tergugat telahberpisah dan tidak tinggal satu tempat lagi;12.

berpisah tempat tinggal:;Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat danTergugat bertengkar, akan tetapi ketika Penggugat dan Tergugatmasih tinggal di Maninjau, saksi sering berkunjung ke kediamanbersama mereka, saksi melihat bahwa Tergugat sering tidak pulang kekediaman bersama;Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor .336/Pdt.G/2020/PA.Pyk Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karenaTergugat sudah beberapa kali selingkuh kemudian menikah siri tanpaizin Penggugat dan izin

atasan dengan perempuan bernamaPEREMPUAN setelah tertangkap dalam razia yang dilakukan oleh Tim7 Kota Payakumbuh di sebuah kafe di daerah Payakumbuh, Tergugatjuga tidak ada memberikan nafkah untuk Penggugat, serta Tergugatsering bersikap tempramental ketika terjadi masalah; Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkartetapi anakanak mereka sering bercerita tentang pertengkaranPenggugat dan Tergugat; Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih dari 2 tahunyang lalu;

ternyata pulatidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patutakan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatantersebut harus diperiksa secara verstek:Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapatdijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor .336/Pdt.G/2020/PA.PykMenimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telahmenyerahkan Surat Izin

tangga yang harmonis, tetapi tidak berhasil dengan demikian maksudPasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 143 ayat (1)dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara iniadalah sejak tahun 2015, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulaitidak rukun dan harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yangdisebabkan karena karena Tergugat sudah beberapa kali selingkuh kemudianmenikah siri tanpa izin Penggugat dan izin

Bahwa, Penggugat berstatus Pegawai Negeri Sipil telah melampirkanSurat Izin Atasan dari tempat Penggugat bekerja dengan surat KeputusanBupati Musi Banyuasin Nomor 800/03/KPTS/BKD.DIKLAT/2016 Tanggal 30Desember 2016;10. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dan Tergugat yangsudah seperti demikian ini;memang sudah sangat sulit untuk menciptakankeluarga sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untukdi pertahankan;11.

Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;Subsider:Mohon putusannya seadil adilnya;Menimbang, bahwa dalam penetapannya tanggal 14 Februari 2017 KetuaMajelis telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sekayuuntuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar menghadiri persidangan;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmelampirkan Surat Izin Atasan

0179/Pat.G/2017/PA.SkyMenimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka beritaacara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagianyang tak terpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmelampirkan Surat Izin

Atasan dari tempat Penggugat bekerja dengan suratKeputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 800/03/KPTS/BKD.DIKLAT/2016Tanggal 30 Desember 2016, sehingga, berdasarkan Pasal 3 PeraturanPemerintah Nomor 45 tahun 1990 Tentang Perubahan Atas PeraturanPemerintahan Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan PerceraianBagi PNS, maka gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat danTergugat untuk melakukan upaya mediasi melalui Hakim Mediator Erfani

Juli 2010 yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor:115/Pdt.G/2010/PA.MS telah mengajukan permohonan ceraitalak;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telahditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon danTermohon telah datang menghadap sendiri di persidangan padapersidangan tanggal 26 Juli 2010 dan dilaksanakan mediasiantara Pemohon dengan Termohon;Menimbang, bahwa Pemohon berstatus sebagai PegawaiNegeri Sipil, maka Pemohon harus mengurus terlebih dahuluSurat Izin

Atasan dari Pemohon, maka oleh karena itupersidangan perkara ini ditunda sampai tanggal 10 Januari2010 untuk memberikan kesempatan kepada Pemohon untukmengurus Surat Izin Atasan dimaksud;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telahditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Termohon telahdatang menghadap di persidangan sedangkan Pemohon tidakdatang menghadap, dan juga tidak menyuruh' orang lainsebagai wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap' meskipuntelah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan

orang lain sebagaiwakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun berdasarkanrelaas panggilan tanggal 25 Juli 2019 Tergugat telah dipanggil secara resmi danpatut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatuhalangan yang sah;Bahwa Hakim Tunggal mengingatkan Penggugat sebagai Pegawai NegeriSipil harus mendapatkan izin dari atasan kaitannya dengan gugatan perceraianyang diajukan Penggugat, dan atas pertanyaan Hakim Tunggal Penggugatmenyatakan belum mendapatkan surat izin

atasan dimaksud dan surat izinatasan masih dalam proses;Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasihati Penggugat agar dapatmembina rumah tangganya dengan Tergugat secara rukun dan harmonis sertajangan sampai terjadi perceraian serta mengingatkan kewajiban Penggugatsebagai Pegawai Negeri Sipil untuk mendapatkan surat izin atasan dan usahatersebut telah berhasil, Penggugat mengajukan permohonan pencabutangugatannya dengan register perkara nomor 200/Pdt.G/2019/PA.Stg tanggal 23Juli 2019;Bahwa untuk

datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruhorang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap,meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidakternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;Bahwa Hakim Tunggal mengingatkan Penggugat sebagai Pegawai NegeriSipil harus mendapatkan izin dari atasan kaitannya dengan gugatan perceraianyang diajukan Penggugat, dan atas pertanyaan Hakim Tunggal Penggugatmenyatakan belum mendapatkan surat izin

atasan dimaksud dan surat izinatasan masih dalam prosesMenimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasihati Penggugatagar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat dan usahatersebut berhasil.

Nur Alam Baskar, hal ini untukmemenuhi kehendak PERMA No. 1 tahun 2008 juga tidak berhasil ;Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil,maka selanjutnya pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam persidangantertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 ;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmemperoleh surat izin atasannya sebagaimana tersebut di dalam dudukperkaranya (Bukti P.2) ;Menimbang, bahwa surat izin atasan sebagaimana

tersebut dalamketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 juncto Pasal3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 adalah merupakan tertibadministrasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraianatau poligami buka merupakan perangkat hukum acara sehingga adaatau tidak adanya surat izin atasan tersebut tidak mempengaruhiterhadap diterima atau ditolaknya permohonan Pemohon ;Menimbang, bahwa meskipun dalildalil Pemohon tidak dibantahTermohon namun Pemohon telah menguatkan dalildalil

pemohonannyadengan mengajukan alat bukti tertulis dan saksisaksi sebagaimana tersebutdalam duduk perkaranya;Menimbang, bahwa surat izin atasan sebagaimana tersebut dalamketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 junctoPasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 adalah merupakanTertio administrasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukanperceraian atau poligami bukan merupakan perangkat hukum = acarasehingga ada atau tidak adanya surat izin atasan tersebut tidakmempengaruhi

Bahwa Penggugat adalah Guru Pegawai Negri Sipil pada DinasPendidikan Kota Palembang dan telah mendapatkan izin atasandengan Nomor izin atasan tertanggal 4 April 20177.

ditetapkan, Penggugattelah hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruhorang lain sebagai wakil/kuasanya, sedangkan ia telah dipanggil dengancara yang sah dan patut;Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan caramenasehati Penggugat namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkandengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetapdipertahankan oleh Penggugat;Bahwa Penggugat adalah Guru Pegawai Negeri Sipil pada DinasPendidikan Kota Palembang dan telah mendapatkan izin

atasan denganNomor izin atasan: tertanggal 4 April 2017;Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan buktibukti tertulis berupa :Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Plg Halaman 3 dari 11 halamanBahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan buktibukti surat berupa :a.

Penggugat memberikan kesimpulan tetapdengan isi gugatan untuk cerai dari Tergugat dan mohon putusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuksegala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acarapemeriksaan perkara ini;PERTIMBANG HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat padapokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa Penggugat adalah Guru Pegawai Negeri Sipilpada Dinas Pendidikan Kota Palembang dan telah mendapatkan izinatasan dengan Nomor izin

atasan: tertanggal 4 April 2017;Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Plg Halaman 6 dari 11 halamanMenimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanyasatu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat karena itu perkara ini tidakdapat dimediasi.Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmidan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidakdatangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatantersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu Tergugat

Bogor dengan Nomor:0754/Pdt.G/2018/PA.Bgr. telah mengajukan gugatan cerai;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan, Majelis telahberupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, pula telahmemerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi di luarpersidangan, namun tidak berhasil.Hal. 1 dari 3 halaman Pntp.No.xxxxx/Pdt.G/2018/PABgr.Menimbang, bahwa sebagai seorang Anggota TNI AD, Tergugat belummemperoleh izin

atasan untuk melakukan perceraian, untuk itu kepadaTergugat diberi kesempatan untuk mengurus izin atasan tersebut.Menimbang, bahwa setelah kesempatan yang diberikan terlampauiternyata Tergugat tidak hadir dan surat izin yang dimaksud belum ada, makaMajelis memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat untuk mencobaberdamai dan rukun kembali dengan Tergugat serta mengurus suratizin/keterangan atasan Tergugat .Menimbang, bahwa atas saran Majelis tersebut Penggugat dapatmenerima sehingga pada persidangan

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990Penggugat harus mendapat izin dari atasan Penggugat untuk mengajukan perceraian, namunsetelah Penggugat diberi waktu yang ditentukan untuk mengurus izin atasan Penggugatmenyatakan atasan Penggugat tidak bersedia mengeluarkan izin atasan dan agar persidangandilanjutkan, Penggugat membuat Surat Pernyataan tertanggal 21 Januari 2013 yang isinyabersedia menerima segala resiko/sanksi dari atasan Penggugat akibat perceraian yangPenggugat ajukan.Menimbang, bahwa Majelis

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990Penggugat harus mendapat izin dari atasan Penggugat untuk mengajukan perceraian, namunsetelah Penggugat diberi waktu yang ditentukan untuk mengurus izin atasan, Penggugatmenyatakan atasan Penggugat tidak bersedia mengeluarkan izin atasan dan agar persidangandilanjutkan, Penggugat membuat Surat Pernyataan tertanggal 21 Januari 2013 yang isinyaPutusan Nomor :160/Pdt.G/2012/PA.PspkHalaman 7 dari 12bersedia menerima segala resiko/sanksi dari atasan Penggugat akibat

Putusan No.483/Pdt.G/2019/PA.PalMenimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugattelah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, makatelah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo.Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo.

Surat Edaran BAKN Nomor48/SE/1990;Menimbang, bahwa surat izin atasan tersebut merupakantertibadministrasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian danbukan merupakan perangkat hukum acara, oleh karena itu sekalipunPenggugat telah memperoleh surat izin atasan tidak serta merta bahwa perkaranya akan dikabulkare c Sig) dalildalilgugatannya, Penggug art Ikahglat bukti sebagaimanaketentuan Pasal 283 RBah upaya mediasiiNomor 1 Tahunmaka Tergugat harus ditanpa hadirnya Tergugat;Menimbang