ke Tergugat ;Halaman 3 dari 39 Halaman Putusan Nomor 48/Pat.G/2018/PN Tte10.11.Bahwa berdasarkan surat dari Tergugat Ill tertanggal 138 September 2018tersebut, Tergugat telah mengeluarkan surat Persetujuan PAW AnggotaDPRD Kab.

Halbar bernomor : B.2021/GOLKAR/X/2018 tertanggal 9Oktober 2018;Bahwa dalam mengeluarkan surat Persetujuan PAW Anggota DPRDKab.HalBar tersebut, Tergugat tidak pernah mengeluarkan suratPemberhentian Penggugat dari keanggotaan Partai Golkar maupunpencabutan KTA, akan tetapi hanya menyetujui PAW Anggota DPRDKab.

Halbar ;Bahwa atas dasar surat persetujuan tersebut, Tergugat Il pada tanggal12 Oktober 2018 telah mengeluarkan surat nomor : 1.187/DPDGOLKAR/MU/X/2018 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua danSekretaris perihal INSTRUKSI PAW Anggota DPRD, surat mana telahmenginstruksikan kepada Tergugat Ill untuk segera melaksanakanproses Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab.

Setelah melakukan verifikasicalon PAW, Tergugat IV kemudian menindaklanjuti pengusulan PAW keTurut Tergugat Il dan oleh Turut Tergugat II dikeluarkan surat No.69/HkmOrgs/XI/2018 tanggal 19 Nopember 2018 tentang PenyampaianUsulan PAW Anggota DPRD Kab.

Menyatakan Surat dari Tergugat Ill tertanggal 13 September 2018, No.018/DPD GOLKARHB/IX/2018 perihal Usulan PemberhentianKeanggotaan Partai Golkar dan PAW ke Tergugat adalah cacat hukumkarena tidak sesuai dengan mekanisme Partai Golkar ;4. Menyatakan surat dari Tergugat No : B.2021/GOLKAR/X/2018tertanggal 9 Oktober 2018 tentang surat Persetujuan PAW AnggotaDPRD Kab. Halbar adalah tidak tidak sah dan batal demi hukum;5.

Nomor 1102 K/Padt.SusParpol/2018Dalam Provisi:1.Menetapkan, menunda/menangguhkan usulan/pengajuan PenggantianAntar Waktu (PAW) oleh Tergugat atas diri Penggugat darikedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Gunungkidul oleh Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Gunungkidul sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatanhukum tetap (inkracht van gewijsde);Memerintahkan Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Wonosari untuksegera memberitahukan Penetapan Penundaan/Penangguhan

tentangUsulan/Pengajuan Penggantian Antar Waktu (PAW) oleh Tergugat atasdiri Penggugat dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Gunungkidul oleh Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Gunungkidul dan atau instansiinstansi terkait;Dalam Pokok Perkara:1.Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;2.

Nomor 1102 K/Padt.SusParpol/2018(PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Hasil PemilihanUmum Pasal 8 ayat (1) dan (2), Peraturan Komisi Pemilihan Umum(PKPU) Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan KomisiPemilihan Umum (PKPU) Nomor 22 Tahun 2010 tentang PedomanTeknis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu (PAW) AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

Hasil Pemilihan Umum,Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2016 tentangPerubahan atas Peraturan Komisi Pemilihnan Umum (PKPU) Nomor 22Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Syarat Calon PenggantiAntar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsidan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota HasilPemilinan Umum dan oleh karenanya harus batal demi hukum dandinyatakan tidak berlaku;3.

Verifikasi Syarat Calon PenggantiAntar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsidan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota HasilPemilihan Umum dan oleh karenanya harus batal demi hukum dandinyatakan tidak berlaku;3.

Tentang Proses Penggantian Antar Waktu(PAW):Bahwa atas tindak lanjut dari Surat DPP Partai Hanura Nomor : A/036/DPPHanura/II/2012, tertanggal 28 Februari 2012 perihal PersetujuanPergantian Antar Waktu) a.n.

Foto copy Absensi Tim P2PAW dan Notulen Rapat Tim P2PAW padatanggal 19 Oktober 2011 dan 2 November 2012, yang menerangkanbahwa telah terjadi pembahasan usulan PAW dihadiri oleh TimP2PAW, Termohon Kasasi/semula Penggugat dan Pengusul PAW;7. Foto copy Laporan Tim Investigasi terhadap permasalahanTermohon Kasasi/semula Penggugat di DPRD Provinsi SumateraUtara pada tanggal 12 Januari 2012;8.

A/036/DPPHanura/II/2012 tertanggal28 Februari 2012 Perihal Persetujuan Pergantian Antar Waktu atasTermohon Kasasi/semula Penggugat, yang menerangkan bahwaDPP Partai Hanura menyetujui untuk dilakukan PAW atas usulan dariDPD Provinsi Sumatera Utara;B.

Bahwa Partai Hanura telah membentuk Tim Pertimbangan PenentuanPergantian Antar Waktu Anggota Legislatif Partai Hanura Periode20092014 (P2 PAW) berdasarkan Surat Keputusan No.

PAW dari Pemohon Kasasi II/semula TergugatI, dan Termohon Kasasi/semula Penggugat pun berjanji akan memperbaikidiri untuk aktif dalam tugastugas Termohon Kasasi/semula Penggugatsebagai Anggota DPRD Provinsi di DPRD Prov.

PAW Nomor 0016/Pdt.

PAW Nomor 0016/Pdt. P/2018/MSMrd1. Photo Copy Kartu Tanda Penduduk, An. Para Pemohon masingmasing,yang dikeluarkan oleh Provinsi Aceh. Kabupaten Pidie Jaya, telahdinazegelin oleh Pegawai Pos dan dilegalisir oleh Panitera MahkamahSyariyah Meureudu kemudian dicocokkan dengan aslinya dan terbukticocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis Hakim diberi kode P.1, P2, dan P3 ;2.

PAW Nomor 0016/Pdt. P/2018/MSMrdkesaksian di bawah sumpah, dengan demikian secara formal kesaksiannyadapat diterima dan dipertimbangkan ;Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang Saksi Pemohon yangsaling bersesuaian satu sama lainnya, ditemukan fakta di persidangan bahwapara Pemohon adalah ahli waris sah dari Almrh Hj. Zainabon binti H.

PAW Nomor 0016/Pdt. P/2018/MSMrdMuzhirul Haq. SAg Drs. Zukri. SHRani Sayulina. SHI. SKHPanitera PenggantiAnwar Yahya. SAgPerincian Biaya Perkara : Biaya Pendaftaran : Rp. 30. 000,Biaya Proses : Rp. 50. 000,Biaya Panggilan : Rp. 540. 000,Biaya redaksi :Rp. 5. 000,Meterai :Rp. 6. 000,Jumlah : Rp. 631.000, (enam ratus tiga puluh satu riburupiah) ;Hal 10 dari 10 hal. PAW Nomor 0016/Pdt. P/2018/MSMrd

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Membatalkan Penetapan Ahli Waris (PAW) Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 0779/Pdt.P/2018/PA.Tgrs tanggal 24 Oktober 2018;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.388.000,- (dua juta tiga ratus delapan

Membatalkan Penetapan Ahli Waris (PAW) Pengadilan AgamaTigaraksa Nomor: 0779/Pdt.P/2018/PA.Tgrs tanggal 24 Oktober 2018;4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;5.

Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bintan Nomor :170/DPRDBINTAN/O88 tanggal 26 Juli 2016, perihal PenyampaianUsulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Ketua DPRD Kab. Bintan;. Surat Bupati Bintan Nomor :170/PEM/1244 tanggal 29 Desember 2016perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Ketua DPRD Kab.BlIntanMasa Jabatan 20142019; . Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor B1104/GOLKAR/VI/2017 tertanggal 2 Juni 2017, tentang PenegasanPenggantian Ketua DPRD Kab. Bintan Prov.

LAMEN SARIHI, SH., MH, (Penggugat)Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Bintan telah melaksanakanPengucapan Sumpah/Janji menurut Agama : Islam;Bahwa Surat Pengusulan Pengganti Antar Waktu (PAW) sebagai KetuaDPRD Kabupaten Bintan dari Fraksi Partai Golkar atas nama H.

Sehingga dengan demikian Surat Usulan Pengganti Antar Waktu (PAW)Ketua DPRD Kabupaten Bintan atas nama Penggugat yang diajukanoleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Cq Fraksi Golkar DPRDKabupaten Bintan tersebut diatas haruslah diperintahkan untukdibatalkan dan atau ditarik kembali untuk tidak diproses lebih lanjut;19. Bahwa apabila Surat Usulan Pengganti Antar Waktu (PAW) KetuaDPRD Kabupaten Bintan atas nama Penggugat H.

Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bintan Nomor170/DPRDBINTAN/088 tanggal 25 Juli 2016, Perihal Penyampaian UsulanPergantian Antar Waktu (PAW) Ketua DPRD Kab. Bintan;3. Surat Bupati Bintan Nomor : 170/PEM/1244 tanggal 29 Desember 2016,Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Ketua DPRD Kab. BintanMasa Jabatan 20142019;4. Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor : B1104/GOLKAR/VI/2017 tertanggal 2 Juni 2017, Tentang Pergantian KetuaDPRD Kab. Bintan Prov.

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 16, Penggugat sendirisejak awal telah mengakuinya bahwa timbulnya suratsurat keputusanPartai Golkar tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap PenggugatHalaman 33 dari 78 Halaman Putusan Nomor 16/G/2017/PTUN.

Maar yang telah meninggal dunia karena sakitHal. 1 dari 11 PAW No. 433/Pdt.P/2021/PA Tgrspada tanggal 03 April 2020 sebagaimana tersebut dalam Surat Kematiandari Kepala Desa Nomor: 472.1/20/DsRkd/IIII/2020 yang dikeluarkan olehKepala Desa Rawakidang, Kecamatan Sukadiri, yang bertempat tinggalterakhir di Kp. Rawakidang RT. 004 RW. 001 Desa Rawakidang,Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;Bahwa lis bin H.

Maar (Pewaris) dan hinggadiajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagaiahli waris almarhum selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihakmanapun yang menyatakan keberatan atas diri masingmasing ParaPemohon tersebut di atas;Hal. 2 dari 11 PAW No. 433/Pdt.P/2021/PA Tgrs9. Bahwa lis bin H. Maar (Pewaris) sebelum meninggal dunia tidakmeninggalkan wasiat apapun dan meninggal dunia dalam keadaan Islam;10.

Maar, adalah agamaIslam;Saksi kedua, Suri Sumawi binti Ilhak, mengaku bertetanggal para Pemohon,pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di PengadilanAgama adalah untuk menjadi salah satu syarat dalam pengurusanHal. 5 dari 11 PAW No. 433/Pdt.P/2021/PA Tgrskelengkapan administrasi pengambilan sertifikat tanah di Bank Mandiriatas nama lis bin H. Maar (Pewaris); Bahwa lis bin H.

Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di PengadilanHal. 8 dari 11 PAW No. 433/Pdt.P/2021/PA TgrsAgama adalah untuk menjadi salah satu syarat dalam pengurusankelengkapan administrasi pengambilan sertifikat tanah di Bank Mandiri atasnama lis bin H. Maar;Menimbang, bahwa pada waktu lis bin H.

Umi WardahHal. 10 dari 11 PAW No. 433/Pdt.P/2021/PA TgrsPerincian biaya : Pendaftaran Rp 30.000,00 Proses Rp 75.000,00 Panggilan Rp 300.000,00 PNBP Panggilan :Rp 20.000,00 Redaksi Rp 10.000,00 Meterai :Rp 10.000,00Jumlah:Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).Hal. 11 dari 11 PAW No. 433/Pdt.P/2021/PA Tgrs

Jadi Surat Pernyataan Tergugat tertanggal 23September 2018 itu sebagai lampiran surat PAW dari Tergugat IIIkepada Ketua DPRD KabupatenHulu Sungai Selatan dan BendaharaDPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, oleh karena Tergugat sampai sekarang tidak ada PAW dari Penggugat kepada Tergugat ,maka dari itu masih termasuk ruang lingkup internal partai politik, danperselisihan antara Penggugat dengan Para Tergugat harusdiselesaikan melalui mekanisme internal partai politik.Bahwa karena perselisihan antara

HSS dari PartaiHANURA (PAW Anggota DPRD Kab. HSS), dimana Penggugat tidakmenyimak secara seksama isi dari Surat Pernyataan Tergugat tertanggal 23 September 2018 yang didalamnya ada pengakuansebagai anggota DPRD Kab.

HSS dari Partai HANURA, dimanaPenggugat tidak melihat fakta yang sebenarnya adanya katakataberikut yang melekat pada pengakuan pekerjaan dalam SuratPernyataan Tergugat itu dimana tertulis (PAW Anggota DPRD Kab.HSS), hal ini dapat berarti dengan sebenarnya berkaitan denganpekerjaan yang tertulis tersebut apabila telah terjadi PAW antaraPenggugat kepada Tergugat , maka benarlah pekerjaan yang tertulispada Surat Pernyataan Tergugat I, akan tetapi apabila tidak terjadiPAW dari Penggugat kepada Tergugat

;Keputusan Camat Kecamatan Solokanjeruk atas nama Bupati KabupatenBandung Nomor : 141.1/03/SK/Pem2016, tanggal 20 April 2016 tentangPengangkatan Kepala Desa Bojongemas Pengganti Antar Waktu (PAW),Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung, Masa Bhakti 2016 2019, atas nama H. Dede Rukma Nurdin, S.Ag.;Il.

Keputusan Camat Kecamatan Solokanjeruk atas nama Bupati KabupatenBandung Nomor : 141.1/03/SK/Pem2016, tanggal 20 April 2016 tentangPengangkatan Kepala Desa Bojongemas Pengganti Antar Waktu (PAW),Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung, Masa Bhakti 2016 2019, atas nama H.

Keputusan Camat Kecamatan Solokanjeruk atas nama BupatiKabupaten Bandung Nomor : 141.1/03/SK/Pem2016, tanggal 20 April2016 tentang Pengangkatan Kepala Desa Bojongemas PenggantiAntar Waktu (PAW), Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung,Masa Bhakti 2016 2019, atas nama H. Dede Rukma Nurdin, S.Ag.

;Keputusan Camat Kecamatan Solokanjeruk atas nama Bupati KabupatenBandung Nomor : 141.1/03/SK/Pem2016, tanggal 20 April 2016 TentangPengangkatan Kepala Desa Bojongemas Pengganti Antar Waktu (PAW),Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung, Masa Bhakti 2016 2019, atas nama H. Dede Rukma Nurdin, S.Ag.

Putusan Nomor 455 K/TUN/2017ayat (1) yang menyatakan : musyawarah desa diselenggarakan khususuntuk pelaksanaan pemilihnan kepala desa antar waktu (PAW);e Pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu(PAW), sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun2014, Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) dimaksud pada ayat (1);Bahwa, dengan demikian penerbitan kedua objek sengketa telahbertentangan dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku, hal inisesuail dengan Pasal 53 ayat (2)

PAW Nomor : 0020/Pdt. P/2017/MsMrd4. Nama > XXXTempat/Tgl.Lahir : Desa Tutong/02 Maret 1991.Agama : IslamPendidikan : DIIl/Keperawatan.Pekerjaan : WiraswastaAlamat : Gampong Meunasah Tutong KecamatanBandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya,selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV ;5.

PAW Nomor 0018/Pdt.P/2019/MSMrd3. Bahwa xxx yang telah meninggal dunia pada tanggal xxx di RumahSakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh, dengan meninggalkan ahliwarisnya :1. Xxx (Anak kandung/Pemohon I).2. XXX (Anak Kandung/Pemohon Il).3. XXX (Anak kandung/Pemohon Ill).4. XXX (Anak Kandung/Pemohon IV)5. XXX (Anak Kandung/Pemohon V)Bahwa semasa hidup Almh.

PAW Nomor 0018/Pdt.P/2019/MSMrdBahwa, Pemohon , Il, IV dan V telah berkuasa secara khususkepada Pemohon III sebagaimana Legalisasi Panitera Mahkamah SyariyahMeureudu Nomor : 11/SK/2019/MS.

PAW Nomor 0018/Pdt.P/2019/MSMrd Bahwa, xxx meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2018 yang lalu karenasakit, dan sepengetahuan Saksi xxx tidak ada lagi suami dan tidak ada lagiorang tuanya karena telah lebin dahulu meninggal dunai ; Bahwa xxx ada mempunyai tabungan di Bank Aceh Kantor CabangPembantu Lueng Putu ; Bahwa tidak ada ahli waris lain lagi selain yang saksi sebutkan diatas ; Bahwa tidak ada lagi yang Saksi ingin sampaikan ;2.

PAW Nomor 0018/Pdt.P/2019/MSMrdHakim AnggotaXXXXXXPerincian Biaya Perkara :Ketua MajelisXXXPanitera PenggantiXXX Biaya Pendaftaran : Rp. 30. 000,Biaya Proses : Rp. 50. 000,Biaya Panggilan : Rp. 100. 000,Biaya redaksi :Rp. 5. 000,Meteral : Rp. 6. 000,Jumlah : Rp.191.000, (seratus sembilan puluh satu riburupiah) ;Hal 9 dari 9 hal. PAW Nomor 0018/Pdt.P/2019/MSMrd

PAW Nomor 0010/Pdt. P/2018/MsMrdKabupaten Pidie.

PAW Nomor 0024/Pdt. P/2018/MSMrd Bahwa tidak ada lagi yang Saksi ingin sampaikan ;2.

PAW Nomor 0024/Pdt. P/2018/MSMrdNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubahdengan. UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 Jo.

PAW Nomor 0024/Pdt.

PAW Nomor 0024/Pdt. P/2018/MSMrdRanie Sayulina. SHI. SKHPanitera Pengganti Rinaldi. SHIPerincian Biaya Perkara :Biaya Pendaftaran : Rp. 30. 000,Biaya Proses : Rp. 50. 000,Biaya Panggilan : Rp. 390. 000,Biaya redaksi : Rp. 5. 000,Meterai :Rp. 6. 000.Jumlah : Rp.481.000, (empat ratus delapan puluh satu riburupiah) ;Hal 9 dari 9 hal. PAW Nomor 0024/Pdt. P/2018/MSMrd

Penggugat tanpamempertimbangkan nuansa yuridisnya oleh karenanya untuk mendapatkankepastian hukum gugatan ini diajukan ;Bahwa mengingat dengan dikeluarkannya Surat Pengganti Antar Waktu(PAW) dari Dewan Pimpinan Nasional Partai Karya Perjuangan (PakarPangan) terhadap Penggugat yang ada indikasi akan digantikan oleh peraihsuara terbanyak No. 4 dan bukan peraih suara terbanyak No. 2 yang jugaperbuatan melawan hukum, ADA PERMAINAN APA PADA PARTAIYANG PENGGUGAT CINTAI INI ?

No. 446 K/Pdt.Sus/2012121314KARYA PERJUANGAN (Pakar Pangan) PUSAT DI JAKARTA UNTUKTIDAK MENERIMA LAPORAN SEPIHAK BEGITU SAJA ;Bahwa sebagaimana tindakantindakan melawan hukum yang dilakukan olehPartai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) Kabupaten Buleleng hinggaPenggugat di PAW sepihak seolaholah PAW telah 100 % terjadi padahalmasih dalam proses hingga adanya gugatan ini, PENGGUGAT BELUMMERASA BERSALAH DAN YAKIN TIDAK BERSALAH karena masihdalam pembuktian di pengadilan dan belum adanya putusan hakim

yangberkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Penggugat benarmelakukan tindakan apa yang dituduhkan, akan tetapi begitu arogannyaoknumoknum partai menyebarkan melalui media (khususnya Media NusaBali tertanggal 22 Desember 2011, 24 Desember 2011, 26 Desember 2011)seolaholah Penggugat benar tidak melakukan kewajiban membayar kepadapartai hingga dijadikan dasar dalam mem PAW, oleh karena itu Penggugatmerasa dicemarkan nama baiknya melalui media sehingga Penggugat jugaakan mengambil langkahlangkah

Buleleng sehinggagugatan Penggugat dimaksud adalah sangat premature oleh karena jelasbelum terjadi perbuatan melawan hukum mengingat surat keputusanpemberhentian (PAW) belum dikeluarkan oleh Gubernur Bali ;Hal. 9 dari 18 hal. Put.

Padahal disatu sisi dalam konteks yuridis ada peraturanperundangundangan yang khusus dan relevan mengatur masalah PAW yaitu UUNo. 27 Tahun 2009 tentang Kedudukan MPR, DPR, DPD dan Anggota DPRD.Dalam AD/ART Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) dikatakan :e = Pasal 12 AD : Setiap Anggota mempunyai hak : 1. Hak berbicara dan haksuara, 2. Hak memilih dan dipilih, 3.

Bahwa tanpa setahu penggugat, beberapa orangpengurus DPC PBR Kabupaten Nagan Raya pada tanggal18 September 2008 telah membuat rapat denganmengambil kesimpulan penggugat telah melanggar AD/ART partai dan harus dilakukan penggantian antar waktu(PAW).

Bahwa pengajuan PAW oleh tergugat berdasarkan suratnomor. 31/DPCPBR/NR/X/2008, tanggal 14 Oktober 2008adalah tidak sah karena telah mendahului surat recallingyang dibuat oleh tergugat dengan nomor. 34/Kpts/DPCPBR/NR/X/2008, tanggal 31 Oktober 2008. Seharusnyamenurut ketentuan, tergugat harus mengajukan recallingdulu, baru kemudian mengajukan PAW. Maka dengandemikian jelas, ini semua adalah trik dan permainankotor yang dilakoni oleh tergugat.

Menyatakan pelaksanaan penggantian antar waktu (PAW)penggugat belum dapat dilakukan sebelum adanyaputusan tetap (incrach) perkara ini;7.

Foto copy tanpa aslinya, surat DewanPimpinan Pusat Partai Bintang ReformasiNomor: 440/A/DPPPBR/X/2008 tanggal 10Oktober 2008, tentang rekomendasipengganti antar waktu (PAW) H. Chairil Anwarkepada Ir. Said Sabaruddin, setelah ditelitibermaterai cukup diberi tanda Surat P. 4;.

Foto copy tanpa aslinya, Surat dewanpimpinan cabang Partai Bintang ReformasiKabupaten Nagan Raya tertanggal 14Oktober 2008 Nomor: 31/DPCPBR/NR/X/2008, tentang pengganti antar waktu(PAW), setelah diteliti bermaterai cukupdiberi tanda P.5.. Foto copy tanpa aslinya, Surat dewanpimpinan cabang Partai Bintang ReformasiKabupaten Nagan Raya tertanggal 31Oktober 2008 Nomor: 34/Kpts/DPCPBR/NR/X/2008, tentang pengesahan recalling sdr.

(PAW).berdasarkann surat kuasa Insidentil yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama KotaPadangsidimpuan register nomor: 1/SK/I/2018/PA.Pspk tertanggal 5 Januari 2018.

(PAW). Bahwa ayah dan ibu Alm. Munir Harahap telah meninggal Duniasebelum Alm. Munir Harahap meninggal dunia; Bahwa antara Pemohon (Ermilisda Harhap) dengan Alm. MunirHarahap belum pernah bercerai sampai Alm.

(PAW).3.

(PAW).(tiga) orang Saudara kandung yaitu masingmasing bernama: 1. MasmawatiHarahap binti H lbnu Masud.,2. Hj. Nirmawaty Harahap bion H. lbnuMasud., 3.

(PAW).b.

Nomor 57 K/Pdt.SusParpol/2014Usulan PAW Nomor PDK/B/KS/30.28/15/VIII2013 tertanggal 29 Agustus 2013tentang Usulan PAW Saudara David Rompon, S.E., anggota DPRD PDKKabupaten Toraja Utara. Surat tersebut memberhentikan Penggugat selakuAnggota DPRD Kabupaten Toraja Utara dan mengusulkan Drs. Yosni Pakendeksebagai Pengganti Antar Waktu.

kerugian materiil danimmateril dengan perincian sebagai berikut:a Kerugian materiil:Yakni kerugian jika terjadi PAW dari Penggugat untuk dilakukan PenggantianAntar Waktu kepada Romba M.S.Somalinggi.

sebelummemutuskan pokok perkara ini, lebih dahulu ditembuh putusan provisi;Bahwa, berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepadaPengadilan Negeri Makale agar memberi putusan sebagai berikut:Dalam Provisi:Memerintahkan agar Tergugat dan instansi lain yang terkait pengurusan PAW anggotaDPRD Kabupaten Toraja Utara untuk menunda proses pelaksanaan Pergantian AntarWaktu (PAW) terhadap Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Toraja Utarasampai ada keputusan hukum yang pasti dan mengikat

Dewan Pengurus Nasional PartaiDemokrasi Kebangsaan (DPNPDK) melalui surat Nomor PDK/ PAW/KDP/10/VIII/2013 perihal Persetujuan PAW (Penggantian Antar Waktu)Saudara David Rompon,S.E., Anggota DPRD Kabupaten Toraja Utara,Provinsi Sulsel tanggal 28 Agustus 2013 (Bukti T4);Hal. 8 dari 16 hal Put.

Nomor 57 K/Pdt.SusParpol/2014Bahwa berdasarkan dalil dan buktibukti terurai di atas, maka jelaslah bahwapemberhentian dan usulan PAW terhadap Penggugat merupakan keputusanorganisasi yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dewan Pengurus Nasional (DPN)PDK.

PAW No. 437/Pdt.P/2020/PA.P mlDUDUK PERKARABahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Agustus2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang dalamregister perkara Nomor 437/Pdt.P/2020/PA.Pml tanggal 18 Agustus 2020,mengemukakan halhal sebagai berikut :1.

PAW No. 437/Pdt.P/2020/PA.P mlg. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 474.1/12674/Ist/85 tanggal 17 Juli 1985(tertanda P.7).Bahwa selain bukti Surat tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukandua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah padapokoknya sebagai berikut :1.

PAW No. 437/Pdt.P/2020/PA.P mlPERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohonadalah seperti telah diuraikan di atas.Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan, bahwa PEWARIS telahmeninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2019 dengan meninggalkan ahiwaris : 1. PRMOHON I (ibu), 2. PRMOHON II (Saudara perempuansekandung), 3.

PAW No. 437/Pdt.P/2020/PA.P mlArtinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah).

PAW No. 437/Pdt.P/2020/PA.P ml

Muhammad Sukri adalahagama Islam;Hal. 5 dari 14 PAW No. 262/Pdt.P/2019/PA SkgBahwa agama yang dianut oleh istri, anakanak dan saudarasaudara Drs.Muhammad Sukri, adalah agama Islam;Bahwa anak almarhum Drs. Muhammad Sukri bin Ambo Gau yang bernamaAfiqah Dzatur Reski masih dibawah umur;Bahwa ibu dari Afiqah Dzatur Reski, yang masih dibawah umur yang bernamaKartini binti H. M. Rafi masih hidup;Bahwa anak almarhum Drs.

Muhammad Sukri, bapaknya bernama AmboGau dan ibunya bernama Indo Banri terlebih dahulum meninggal dunia;Hal. 6 dari 14 PAW No. 262/Pdt.P/2019/PA SkgBahwa semasa hidup Drs. Muhammad Sukri tidak pernah beristeri selainKartini, S.Pd;Bahwa semasa hidup Drs. Muhammad Sukri tidak pernah bercerai dengnanKartini, S.Pd ;Bahwa agama yang dianut semasa hidup Drs.

Muhammad Sukri,adalah agama Islam, begitupula dengan saudarasaudaranya;Hal. 10 dari 14 PAW No. 262/Pdt.P/2019/PA Skg Bahwa meninggalnya Drs. Muhammad Sukri karena sakit, bukan ulah dari istridan anakanaknya. Bahwa kedua anak almarhum Drs. Muhammad Sukri, masih di bawah umursedangkan ibu dari Annissa Disa Putri sudah meninggal lebih dahulu dansaudara almarhum bernama ST.

Rahmah binti Ambo Gau (Saudara)yn oa fF WNHal. 13 dari 14 PAW No. 262/Pdt.P/2019/PA Skgadalah ahli waris almarhum Drs. Muhammad Suktri.4. Menetapkan Kartini binti H. M. Rafi sebagai wali dari Afiqah Dzatur Reskibinti Drs. Muhammad Sukri dan ST. Rahma binti Ambo Gau sebagai walidari Annisa Disa Putri binti Drs. Muhammad Sukri;5.

Panitera Pengganti,Eviyani, S.H.Perincian biaya :Pendaftaran :Rp 30.000,00 Proses :Rp 50.000,00 Panggilan :Rp150.000,00 Redaksi Rp 5.000,00 Meterai :Rp 6.000,00 Jumlah :Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).Hal. 14 dari 14 PAW No. 262/Pdt.P/2019/PA Skg

all paw,DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkarapenetapan ahli waris pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atasperkara permohonan yang diajukan oleh:Hj. Besse Hasniar binti H. Baso Malleppiang, tempat tanggal lahir Bulu, 10September 1978, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaantidak ada, bertempat kediaman Jin.

Bahwa anak pertama Besse Rahmaniar A lahir pada tanggal 28 Agustus 1997(19 Tahun lebih), dan anak kedua Baso Rahmat Fajar lahir pada tanggal 120Oktober 2001 (16 Tahun lebih), sehingga kedua anak tersebut belumHal. 1 dari 9 PAW No. 481/Pdt.P/2018/PA Skgmencapai umur 21 tahun (belum cukup umur) untuk bertindak hukum, makaPemohon juga memohon ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon yangmasih di bawah umur.Bahwa Almarhumah H. Ahmad B.Sc bin Dg.

Saksisaksi :Hal. 3 dari 9 PAW No. 481/Pdt.P/2018/PA SkgSaksi kesatu Sri Agustina binti Caco, umur 43 tahun, agama Islam, PendidikanSD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Andi Ninnong No.62,Kelurahan Watanglipue, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, mengaku sepupudua kali dengan Pemohon, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa tujuan Pemohon mengajukan penetapan ahli waris di PengadilanAgama adalah untuk mengurus pencairan gaji pensiunan almarhumH.

Mamase telah meninggal duniapada hari Kamis, 15 Maret 2018;Hal. 8 dari 9 PAW No. 481/Pdt.P/2018/PA Skg3. Menetapkan sebagai berikut :1. Hj. Besse Hasniar binti H. Baso Malleppiang (istri);2. Besse Rahmaniar A binti H. Achmad, B.Sc (anak);3. Baso Rahmat Fajar bin H. Achmad, B.Sc (anak);adalah ahli waris almarhum H. Achmad, B.Sc.4.

Fatiha Amin, S.H.Perincian biaya : Pendaftaran :Rp 30.000,00 Proses Rp 50.000,00 Panggilan :Rp 75.000,00 Redaksi Rp 5.000,00 Meterai :Rp 6.000,00Jumlah :Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).Hal. 9 dari 9 PAW No. 481/Pdt.P/2018/PA Skg

Surat No.171.31/445/433.060/2013,perinal Permintaan VerifikasiPersyaratan Calon PAW Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan,tertanggal 12 Agustus 2013, yang ditujukan kepada Sdr.Ketua KomisiPemilihan Umum Kabupaten Bangkalan;b. Surat No.171.31/848/433.060/2013, perihal Penyampaian KekuranganBerkas Persyaratan Calon PAW DPRD Kab.Bangkalan, tertanggal 18Nopember 2013, yang ditujukan kepada Sdr.Ketua Komisi PemilihanUmum Kabupaten Bangkalan;9.

Nomor : 171.31/445/433..060/2013, tanggal 12 Agustus 2013, perihal :Permintaan verifikasi calon PAW anggota DPRD Bangkalan ;b.

Oleh karena itu gugatan Penggugatharuslah ditolak ;2014.Bahwa, terhadap permohonan PAW yang diajukan kepada Ketua DPRDKabupaten Bangkalan untuk diproses, Pengadilan Negeri Bangkalan tidakberwenang memutus agar memerintahkan kepada ketua DPRD untukmenghentikan sementara proses PAW, karena hal ini menjadi kKewenanganPengadilan Tata Usaha Negara mengingat Ketua DPRD adalah PejabatNegara/public dan surat yang dikeluarkannya terkait PAW adalah tindakan/perbuatannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, di

Persyaratan Calon PAW DPRD Kab.

Surat No. 171.31/445/433.060/2013, perihal : Permintaan VerifikasiPersyaratan Calon PAW Anggota DPRD Kbuipaten Bangkalan,tertanggal 12 Agustus 2013, yang ditujukan kepada Sdr. Ketua KomisiPemilihan Umum Kabupaten Bangkalan;b. Surat No. 171.31/848/433.060/2013, perihal Penyampaian kekuranganBerkas Persyaratan Calon PAW DPRD Kab.Bangkalan, tertanggal 18Nopember 2013, yang ditujukan kepada Sdr.

Bahwa berhubung pengajuan penggantian antar waktuatas diri Penggugat dari kedudukannya sebagaianggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenTrenggalek oleh Tergugat kepada Pimpinan DPRDKabupaten Trenggalek dimaksud, nyatanyata telahbertentangan dengan peraturan perundangundangan,maka konsukuwensi hukumnya adanya Usulan/pengajuan PAW (Penggantian Antar waktu)atas diriPenggugat dari kedudukannnya sebagai anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek olehTergugat kepada Pimpinan DPRD

Menyatakan, usulan /pengajuan PAW (PenggantianAntar waktu ) atas diri Penggugat darikedudukannya sebagai anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Trenggalek berdasarkanSurat Nomor : PAN/13/TL/B/KS/08/VIII/2011tertanggal 15 Agustus 2011 tersebut adalah TIDAKSAH dan TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM ;4. Memeritahkan Tergugat untuk mentaati putusanperkara ini ;5.

) atas diri penggugat darikedudukannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyatdaerah kabupaten Trenggalek yang ditujukan kepadapimpinan DPRD Kabupaten Trenggalek, penggugatberpendapat bahwa surat usulan PAW tersebut' telahmelanggar ketentuan perundangundangan yakni ketentuanundangundang RI no.27 tahun 2009 tentang MPR, DPR danDPRD karena surat usulan PAW tersebut diterbitkansebelum adanya usulan/keputusan pemberhentian antarwaktu Tergugat sebagai anggota DPRD kabupatenTrenggalek dari fraksi PAN;Menimbang

Apakah sah dan mempunyai kekuatan hukumSurat no.PAN/13/TL/B/KS/08/VIII/201129tentang usulan penggantian antar waktu(PAW) atas diri penggugat darikedudukannya sebagai anggota DewanPerwakilan Rakyat daerah kabupatenTrenggalek?

Menyatakan usulan/pengajuan PAW(penggantian antar waktu) atas diriPenggugat dari kedudukannya sebagaianggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah kabupaten Trenggalek olehtergugat kepada pimpinan DPRDkabupaten Trenggalek berdasarkansurat nomor : PAN/13/TL/B/KS/08/VIII/2011 tertanggal 15 # agustus2011 adalah merupakan' pelanggaranterhadap hak anggota partai politikdan penyalahgunaan kewenangan; Menyatakan usulan/pengajuan PAW(penggantian antar waktu) atas diripenggugat dari kedudukannya sebagaianggota Dewan