/PA.BdwTahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah AgungRI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat sertaketerangan para saksi yang dikuatkan dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbuktibahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sahdan telah dikaruniai 2 orang anak ;;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

sebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masingmasing bernama SUNINGSIR binti SUKARSIH dan DJUINRANTI binti AGUS,, telahmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

1998 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUAKecamatan Bubutan Kota Surabaya sesuai Foto copy Kutipan Akta nikah Nomor :XXXXX:. e Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungansuami istri dan belum dikaruniai anak; e Bahwa Pemohon berkehendak unutk beristri lebih dari seorang ( berpoligami ) denganseorang perempuan berstatus perawan yang bernama : XXXXX , umur 34 tahun,pendidikan terakhir SMA , agama Islam pekerjaan swasta, bertempat XXXXXKota Surabaya;e Bahwa alasan yang mendasari

perkara yang diajukanoleh Jaksa Penuntut Umum Terdakwanya sejak semula tidak hadirdan tidak ada jaminan bahwa Terdakwa dapat dihadapkan kepersidangan, perkara demikian dinyatakan tidak dapat diterima.Bahwa oleh karena Terdakwa Prada Robi Anwar NRP31150514620196 telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali, namunsejak semula tidak hadir dan Oditur Militer tidak dapat menjaminbisa menghadirkan Terdakwa Prada Robi Anwar NRP31150514620196 ke persidangan Pengadilan Militer IIIl16Makassar oleh karena itu dengan mendasari

;Bahwa amar Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barattersebut diatas berdasarkan pada pertimbangan PutusanMajelis Komisioner Komisi Informasi Publik Nomor : 01/VII/KISB/PSA/2019 tanggal 8 Juli 2019 sebagai berikut :(4.36) Menimbang bahwa keterangan Pemohon dalampersidangan sebagaimana terurai pada duduk perkara,alasan permintaan informasi publik adalah memohondiberikan warkah yang mendasari terbitnya sertipikatatas nama Aco Mea, karena Pemohon berada padaHalaman 4 dari 44 Halaman.

gugatannyahanya sampai replik, asal disertai alasan yang cukup serta tidakmerugikan kepentingan tergugat, dan hal tersebut harusdipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim.;(2) Tergugat dapat mengubah alasan yang mendasari jawabannyahanya sampai dengan duplik, asal disertai alasan yang cukup sertatidak merugikan kepentingan penggugat, dan hal tersebut harusdipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim.

Adapun terhadap kesalahan penulisan redaksi namapengadilan tata usaha negara bukan termasuk dalam perubahan atas alasanyang mendasari permohonan sehingga dapat dilakukan perbaikan selamapemeriksaan masih berlangsung.

;Menimbang, bahwa berdasarkan Berkas Perkara Komisi InformasiProvinsi Sulawesi Barat Nomor: 01/VII/KISB/PSA/2019 dan Bukti yangdiajukan oleh Para Pihak didapatkan fakta hukum bahwa alasan Pemohon tidakmenyerahkan informasi berupa warkah yang mendasari terbitnya Sertipikat HakMilik atas nama Aco Mea didasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf cUndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,Pasal 12 ayat (4) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 6 Tahun 2013Tentang Pelayanan

hak untukmemperoleh informasi tersebut adalah nama yang tercantum di dalaminformasi tersebut dan pihak lain yang mendapat persetujuan tertulis darinama yang tercantum dalam dokumen tersebut atau instansi yangmemerlukan informasi tersebut untuk pelaksanaan tugasnya;Menimbang, bahwa berdasarkan kaedah hukum dan pertimbangan hukumsebagaimana telah diuraikan di atas, maka Termohon merupakan pihak lainyang harus mendapat persetujuan tertulis atas informasi publik yangdikecualikan berupa warkah yang mendasari

yang beralamat , yang selanjutnya disebutPemohon ;Pengadilan Agama tersebut ;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, buktibukti,serta keterangan saksiSaksi;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 03Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaCibinong Nomor 925/Pdt.P/2017/PA.Cbon mengemukakan halhal sebagaiberikut:Dengan ini para pemohon hendak mengajukan penetapan permohonanahli waris Alm Sukaria bin Saleh adapun halhal dan alasanalasanyang mendasari

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuhjalan mediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

sedangkan kaidahhukum Islam memberi petunjuk sebagai berikut :hal als ale p ra. x2w Leoll>Artinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatan,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri denganperceraian ;Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;4d VMbLII UI JI J Yel pailArtinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,Namun dalildalil yang mendasari

Mendasari penjelasan diatas bahwa Keputusan Bupati Pulau TaliabuNomor 84 Tahun 2019 tanggal 1 Juli 2019 tentang Pemberhentian danPengangkatan Penjabat Kepala Desa Samuya Kecamatan TaliabuTimur Kabupaten Pulau Taliabu, baru diketahui oleh Penggugat padatanggal 26 Juli 2019, sehingga masih dalam tenggang waktusebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 5 ayat (1)Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesian Nomor 6 Tahun2018 Tentang

Bahwa mendasari penjelasan diatas terhadap Keputusan Bupati PulauTaliabu Nomor 84 Tahun 2019 tanggal 1 Juli 2019 tentangPemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa SamuyaKecamatan Taliabu Timur Kabupaten Pulau Taliabu, baru diketahui olehPenggugat pada tanggal 26 Juli 2019, sehingga masih dalam tenggangwakiu sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 55 UU No. 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 5 ayat (1)Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesian Nomor 6 Tahun 2018Tentang

Gugatan aquo pada pokoknya; adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan olehPara Termohon Kasasi karena tidak bersedia menyerahkan danmeninggalkan objek sengketa secara sukarela dan tetap bertahan di objeksengketa tanpa alasan yang jelas, sedangkan perbuatan hukum jual belidan segala hal yang mendasari peralihan hak atas objek sengketa secarahukum sudah selesai dan sesuai dengan ketentuan hukum.Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pertimbangan JudexFacti (Pengadilan Tinggi) harus dibatalkan

Nomor 501 K/Pdt/2017dengan Para Termohon Kasasi adalah hubungan hukum jual beli yangdidasarkan pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Akta Nomor 103 tanggal 29Januari 2014 (BUKTIP1) yang dalam Putusan Pengadilan Negeri SidoarjoNomor 159/Pdt.G/2015/PN.Sda, tanggal 19 Januari 2016 dinyatakan sah danmengikat.Bahwa dalam pertimbangan hukum selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertamamenyatakan batal demi hukum Surat Kuasa Menjual Akta Nomor 104 tanggal 29Januari 2014 yang mendasari pengalihan objek sengketa

perlu untuk mengajukan Bandingtanggal 1 Februari 2016 karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salahmenerapkan hukum mengenai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak sebagaimana telahdiuraikan dalam Memori Banding tanggal 15 Februari 2015 dan karenanyaPemohon Kasasi mohon kiranya memori banding tersebut dijadikan satukesatuan yang tidak terpisahkan dengan memori kasasi ini.Bahwa Pemohon Kasasi akan menguraikan kembali alasan memori bandingyang mendasari

terdaftar bagi AssosiasiKontraktor Aceh di Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi Nasional ;Bahwa Tergugat II telah secara diamdiam dan menutup mata atas kekuranganpersyaratan yang dimiliki oleh Assosiasi Kontraktor Aceh (AKA) untukmemuluskan pendaftaran di LPJK Nasional tanpa melalui Prosedur rapat DewanPengurus LPJKD yang sah menurut anggaran Dasar dan Anggaran Rumahtangga, Tergugat II telah mengirimkan hasil Klarifikasi dan Rekomendasikepada Tergugat I ;Bahwa selanjutnya Tim KPPA LPJK Nasional dengan mendasari

LembagaPengembangan Jasa Konstruksi Nomor 5 Tahun 2009, Dewan PengurusLPJKN (Terbanding I/Termohon Kasasi I) menyetujui atau menolakpermohonan pendaftaran Asosiasi Perusahaan AKA berdasarkanRekomendasi KPPA Asosiasi Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat(3).c Bahwa objek sengketa I diterbitkan oleh Tergugat I atas dasarrekomendasi tim KPPA Asosiasi Perusahaan LPJKN tanggal 08 Agustus2010 perihal Rekomendasi status Asosiasi Kontraktor Aceh (AKA) untukterdaftar di LPJKN.Anehnya kedua Judex Facti di satu sisi mendasari

kesimpulannya pada ketentuanPasal 9 ayat (3) dan (4) Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa KonstruksiNomor 5 Tahun 2009 yang mengambil kesimpulan bahwa penerimaan ataupenolakan permohonan pendaftaran Asosiasi Kontraktor Aceh (AKA) ke LPJKN(Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I) finalnya adalah pada KeputusanLPJKN (Tergugat I/Terbanding I/Termohon J), tapi disisi lain Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dengan mendasari pada ketentuanpasal 9 Ayat (3) dan (4) Peraturan Lembaga Pengembangan

Tergugat I/Terbanding I) sebagai syarat yang harusdipenuhi oleh Asosiasi Kontraktor Aceh guna dapat diterbitkan Objek sengketa Ioleh (Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I) yang disengketakan antaraPara Penggugat/Para Pembanding/Pemohon Kasasi dengan Para Tergugat /ParaTerbanding/Para Termohon Kasasi.Dengan demikian kesimpulan Judex Facti Pengadilan Tata Usaha Negara BandaAceh yang dikuatkan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan merupakan sebuah kesimpulan yang diambil dengan mendasari

Bahwa dengan mendasari eksepsi Tergugat Il sekarang Pelawan Il,yang dikabulkan tersebut maka kami menolak untuk melaksanakanputusan tersebut diatas karena disisi lain MARI memberi Putusanmengabulkan eksepsi Tergugat I/Pelawan dan mengabulkan gugatanpara Penggugat sebagian menunjukkan ketidak adanya kepastian9.

Bahwa dengan mendasari Putusan PK No. 61PK/Pdt.Sus/2012tertanggal 17 Oktober 2012 jo putusan Mahkamah Agung RI No. 866K/Pdt.Sus/2008 tertanggal 30 September 2009 untuk pelawan II yangmenyatakan gugatan tidak dapat diterima, maka secara hukum jugaberlaku untuk pelawanBahwa dengan mendasari apa yang terurai tersebut diatas, maka dalamkesempatan ini kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara iniberkerian Untuk MTGIMULUS jase saan eee eee tneeme neinDalam pokok perkara.1.Mengabulkan gugatan para

ROHANI WAHABtidak mempunyai bukti autentik atau Putusan Pengadilan yang telahmempunyai kekuatan hukum yang tetap mengenai hak dirinya atas tanahTokamandang yang mendasari permintaan Terdakwa (lI) Hj. ROHANIWAHAB. tersebut, melainkan sesuai Surat Keterangan atas tanahHal. 2 dari 16 hal. Put.

ROHAN WAHABtidak mempunyai bukti autentik atau Putusan Pengadilan yang telahmempunyai kekuatan hukum yang tetap mengenai hak dirinya atas tanahTokamandang yang mendasari permintaan Terdakwa (lI) Hj.

ROHANI WAHABtidak mempunyai bukti autentik atau Putusan Pengadilan yang telahmempunyai kekuatan hukum yang tetap mengenai hak dirinya atas tanahTokamandang yang mendasari permintaan Terdakwa (lI) Hj.

No. 0535/Pdt.G/2017/PA.Pas.dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon untukmenceraikan Termohon adalah bahwa semula rumah tangga Pemohon danTermohon dalam keadaan harmonis dan bahagia, namun sekarang tidakharmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yangdisebabkan Termohon mempunyai pria idaman lain akibatnya terjadi pisahtempat tinggal selama 4 bulan;Menimbang, bahwa terhadap dalildalil

No. 0535/Pdt.G/2017/PA.Pas.akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnyalebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberipetunjuk sebagai berikut:Artinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencankemaslahatan,Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:Artinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari

No. 1860/Pdt.G/2018/PA.Pas.06 Agustus 2001 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 06Agustus 2001 dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidakharmonis lagi sering terjadi perselisinan dan pertengkaran, oleh karena ituPemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimanadiatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan

No. 1860/Pdt.G/2018/PA.Pas.lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberipetunjuk sebagai berikut:Artinya : *Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatan,Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan

Pasuruan pada tanggal 30September 2016 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0188/61/IX/2016 tanggal30 September 2016 dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohonsudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, olehkarena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talaksebagaimana diatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

paslArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebuttelah memenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah tidakharmonis

Bahwa dengan mendasari Pasal 14 ayat (8) menunjukkan perbuatanTerdakwa menerima penyerahan Psikotropika tersebut yang bukanApotek, Rumah Sakit, Puskesmas dan Balai Pengobatan, kepada bukansebagai pengguna atau pasien, maka menerima penyerahan sedemikianadalah tidak sah dan melanggar Pasal 60 ayat (5) UndangUndang No.5 Tahun 1997Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.87 K/MIL/2009c.

Bahwa demikian pula dengan mendasari Pasal 14 ayat (4) menunjukkanperbuatan Terdakwa menerima penyerahan Psikotropika tersebut yangbukan dari Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dandokter, dengan tidak mempunyai resep dokter, maka perbuatannya telahmelanggar Pasal 60 ayat (5) UndangUndang No. 5 Tahun 1997.d.

keinginan Pemohonsebagai orang tua anak Pemohon agar nama anak Pemohon menajdiHalaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2020/PN Bonnama yang bernuansa Islami Ssesuai dengan ajaran agama Pemohondengan harapan kedepannya anak Pemohon menjadi lebih baik lagi;Bahwa oleh karena alasan tersebut maka Pemohon berkeinginanmerubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anakPemohon dari yang sebelumnya tertera namanya Fabianata VickdyAnto menjadi Muhammad Hasbi Alhabsy;Bahwa tidak ada alasan lain yang mendasari

keinginan Pemohonsebagai orang tua anak Pemohon agar nama anak Pemohon menjadinama yang bernuansa Islami sesuai dengan ajaran agama Pemohondengan harapan kedepannya anak Pemohon menjadi lebih baik lagi;Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 54/Padt.P/2020/PN Bon Bahwa oleh karena alasan tersebut maka Pemohon berkeinginanmerubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anakPemohon dari yang sebelumnya tertera namanya Fabianata VickdyAnto menjadi Muhammad Hasbi Alhabsy; Bahwa tidak ada alasan lain yang mendasari

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalanmediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;noo Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidahhukum Islam memberi petunjuk sebagai berikut :Artinya : Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan ,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri dengan perceraian ;aa Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWTsebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;39 VbII Ul JI J Mod palArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraiannamun dalildalil yang mendasari

Diah Binti Basiran Tri Purwo menanyakan apa yang mendasari sehinggaterdakwa belum menyetorkan penjualan es krim tersebut dan dan saat itu terdakwamengatakan bahwa bellum dilakukan pembayaran dikarenakan konsumen tersebutmenyerahkan uang pembelian tersebut kepada terdakwa. Setelah mendengar hal itu, saksiRizky Octaviani Putri Als. Rizky Binti Abu Bastian dan saksi Nuraini Diah Andanawati Als.

Diah Binti Basiran Tri Purwo menanyakan apa yang mendasari sehinggaterdakwa belum menyetorkan penjualan es krim tersebut dan saat itu terdakwa mengatakanbahwa belum disetorkannya pembayaran dikarenakan konsumen tersebut belum menyerahkanuang pembelian tersebut kepada terdakwa dan setelah mendengar hal itu, saksi Rizky OctavianiPutri Als. Rizky Binti Abu Bastian dan saksi Nuraini Diah Andanawati Als.

Diah BintiBasiran Tri Purwo kemudian menanyakan apa yang mendasari sehinggaterdakwa belum menyetorkan uang penjualan es krim tersebut dan dan saatitu terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut belum disetorkan karenakonsumen yang melakukan pemesanan tersebut belum menyerahkan seluruhHalaman 5 dari 21 Putusan Nomor 380/Pid.B/2019/PN Pkbuang pembelian tersebut kepada terdakwa dan setelah mendengar hal itu,saksi dan saksi Nuraini Diah Andanawati Als.

Rizky BintiAbu Bastian kemudian menanyakan apa yang mendasari sehingga terdakwabelum menyetorkan uang penjualan es krim tersebut dan dan saat ituterdakwa mengatakan bahwa uang tersebut belum disetorkan karenakonsumen yang melakukan pemesanan tersebut belum menyerahkan seluruhuang pembelian tersebut kepada terdakwa dan setelah mendengar hal itu,saksi dan saksi Rizky Octaviani Putri Als.

Hal ini didasari oleh alasanalasan sebagai berikut:Bahwa YAHYA HARAHAP menjelaskan, eksepsi Gugatan Kabur dapat diajukan atasalasan Tidak Jelasnya Dasar Hukum Dalil Gugatan, yaitu posita (fundamentum petendi)tidak menjelaskan kejadian atau peristiwa secara jelas dan rinci yang mendasari gugatan,serta tidak menjelaskan dasar hukum (recht ground) yang mendasari gugatan. Atau bisajuga, dasar hukum jelas, namun tidak dijelaskan dasar fakta (fetelijk ground).

Dan juga termasuk siapa yang memicuterjadinya pertengkaran;2 Dalil Posita Gugatan Tidak Menyebut Dasar Hukum yang MendasariGugatanDalam gugatan a quo, PENGGUGAT ternyata tidak menyebutkan dasar hukum atauketentuan hukum yang mendasari gugatan a quo diajukan kepada PengadilanAgama Jakarta Barat.

Karena mengenai Dasar Hukum yang mendasari GugatanPENGGUGAT telah PENGGUGAT uraikan danjelaskan secara detail sertaspesifik pada Bab II Tentang analisa Yuridis sebagaimana terdapat padaHalaman 3 sampai dengan selesai.b. Bahwa jika dicermati dan dianalisis secara seksama, maka seharusnyaTERGUGAT dapat melihat bahwa dalam posita (fundamentum petendi)sudah terdapat kesesuaian antara dasar hukum (rechts grond) denganperistiwa hukum.

menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonancerai talak antara :PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan terakhirSekolah Dasar, bertempat tinggal di Kabupaten Probolinggo, selanjutnya disebutsebagai Pemohon;MelawanTERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhirSekolah Dasar, bertempat tinggal di Kota Probolinggo, selanjutnya disebut sebagaiTermohon,; 9 2222222 n nnn nena nnn nn nanan n=Adapun alasan/dalildalil yang mendasari