Ditemukan 2494 data
91 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
., jabatan Direktur;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Rizal Bawazier,kewarganegaraan Indonesia, Konsultan Hukum Pajak,beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 005/BISM/POA/IX/2018, tanggal 17September 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan
36 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
DasarDasarpelaksanaan LNG Project ini merujuk kepada Principle ofAgreement (PoA) dan Dokumen Penugasan Pemerintahkepada Pertamina;Penugasan Pemerintah kepada Pertamina;Bahwa LNG Project ini telah berlangsung sejak Tahun 1974(sebelum UU Migas Nomor 22 Tahun 2001) sampai dengansekarang dimana peran Pertamina tidak berubah yaknisebagai pihak yang mendapatkan penugasan dari Pemerintahyang ditegaskan melalui:a) Surat Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak danGas Bumi (BP MIGAS) Nomor Kpts2751/BP00000
Pembentukan PT BadakNGL dan PT Arun NGL lebih ditujukan kepada pengoperasianpabrik Pengolahan gas (Liquefaction Plant) sebagaimanadiatur dalam Principle of Agreement (PoA) tanggal 20 April1973.
Pembentukan PT BadakNGL Co. dan PT Arun NGL Co. lebih ditujukan kepadapengoperasian pabrik Pengolahan gas (Liquefaction Plant)sebagaimana diatur dalam Principle of Agreement (PoA)tanggal 20 April 1973.PT Badak NGL Co. dan PT Arun NGL Co. tidak mencatatpenjualan LNG namun secara Pembiayaan Pengolahan LNGdilakukan dengan mekanisme cash call dan dana ini habisdigunakan untuk operasi (Non Profit).Secara skema laporan keuangan konsolidasi Pertamina proyekLNG dilaporkan terpisah merujuk pada skema dibawah
mengabaikan hukum komersial,perundangundangan dan penegasan fiskal dalam pertimbanganPutusan Pengadilan Pajak atas sengketa koreksi kredit PajakMasukan PPN Dalam Negeri atas jasa pengolahan LNG masaApril 2010 sebesar Rp 14.986.200.238,00;Bahwa dalam pengelolaan proyek LNG memiliki landasan hukumkomersial, landasan hukum~ perundangundangan danpenegasan fiskal yang menjadi latar belakang pengelolaanproyek LNG yang diuraikan sebagai berikut:2.2.1 Landasan Hukum Komersial;i) Principle of Agreement (PoA
Berdasarkan Principles of Agreement (PoA) tanggal20 April 1973 yaitu perjanjian Pokok antaraPertamina dan Kontraktor PSC yang mengaturpelaksanaan monetisasi gas bumi yang dihasilkandi Badak Field. Kontraktor PSC mengembangkanlapangan dan memproduksi gas, Pertaminamembangun kilang LNG melalui its own financingarrangement, dan melakukan negosiasi danmenjalankan kontrak terkait dengan penjualan LNG.Pertamina dan Kontraktor secara bersamasamaakan membentuk business entity.b.
34 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
DasarDasar pelaksanaan LNG Project ini merujuk kepadaPrinciple of Agreement (PoA) dan Dokumen PenugasanPemerintah kepada Pertamina;Penugasan Pemerintah kepada Pertamina.Bahwa LNG Project ini telah berlangsung sejak tahun 1974(sebelum UndangUndang Migas Nomor 22 Tahun 2001)sampai dengan sekarang dimana peran Pertamina tidakberubah yakni sebagai pihak yang mendapatkan penugasandari Pemerintah yang ditegaskan melalui:a) Surat Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyakdan Gas Bumi (BP MIGAS) Nomor Kpts2751
Pembentukan PT Badak NGL dan PT Arun NGL lebihditujukan kepada pengoperasian pabrik Pengolahan gas(Liquefaction Plant) sebagaimana diatur dalam Principle ofAgreement (PoA) tanggal 20 April 1973. Secara PembiayaanPengolahan LNG dilakukan dengan mekanisme cash call dan danaini habis digunakan untuk operasi (Non Profit);.
Putusan Nomor 814/B/PK/PJK/2016sebagaimana diatur dalam Principle of Agreement (POA)tanggal 20 April 1973.PT Badak NGL Co dan PT Arun NGL Co tidak mencatatpenjualan LNGnamun secara Pembiayaan Pengolahan LNGdilakukan dengan mekanisme cash call dan dana ini habisdigunakan untuk operasi (Non Profit).Secara skema laporan keuangan konsolidasi Pertamina proyekLNG dilaporkan terpisah merujuk pada skema di bawah ini:SKEMA LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI PERTAMINAPPh Badan atas Proyek PemerintahLNG (Satu Kesatuan
Putusan Nomor 814/B/PK/PJK/2016ii)vi)Principle of Agreement (PoA), yaitu Perjanjian pokokantara Pertamina dan KKKS yang mengaturpelaksanaan monetisasi gas bumi yang dihasilkandiwilayah kerja masingmasing KKKS terkait, mencakuppembagian tugas dari masingmasing pihak.Agreement for Use and Operation of Plant, yaitukesepakatan antara Pertamina (pemilik kilang) denganPT Badak NGL Co (operator kilang) yang mengaturtentang pengoperasian dan pemanfaatan kilang LNGBadak oleh PT Badak NGL Co..Processing Agreement
Berdasarkan Principles of Agreement (PoA)tanggal 20 April 1973 yaitu perjanjian Pokokantara Pertamina dan Kontraktor PSC yangmengatur pelaksanaan monetisasi gas bumiyang dihasilkan di Badak Field. Kontraktor PSCmengembangkan lapangan dan memproduksigas, Pertamina membangun kilang LNG melaluiits own financing arrangement, dan melakukannegosiasi dan menjalankan kontrak terkaitdengan penjualan LNG. Pertamina danKontraktor secara bersamasama akanmembentuk business entity.b.
34 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
DasarDasar pelaksanaan LNG Project ini merujuk kepada Principleof Agreement (PoA) dan Dokumen Penugasan Pemerintahkepada Pertamina;Penugasan Pemerintah kepada Pertamina;Bahwa LNG Project ini telah berlangsung sejak Tahun 1974(sebelum UU Migas Nomor 22 Tahun 2001) sampai dengansekarang dimana peran Pertamina tidak berubah yaknisebagai pihak yang mendapatkan penugasan dari Pemerintahyang ditegaskan melalui:a) Surat Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak danGas Bumi (BP MIGAS) Nomor Kpts2751/BP00000
Putusan Nomor 805/B/PK/PJK/2016diatur dalam Principle of Agreement (PoA) tanggal 20 April1973.
Pembentukan PT Arun NGL Co. dan PT BadakNGL Co. lebih ditujukan kepada pengoperasian pabrikPengolahan Gas (Liquefaction Plant) sebagaimana diaturdalam Principle of Agreement (PoA) tanggal 20 April 1973.PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co. tidak mencatatpenjualan LNG namun secara Pembiayaan Pengolahan LNGdilakukan dengan mekanisme cash cal/ dan dana ini habisdigunakan untuk operasi (Non Profit).Secara skema laporan keuangan konsolidasi Pertaminaproyek LNG dilaporkan terpisah merujuk pada skema dibawabh
mengabaikan hukumkomersial, perundangundangan dan penegasan fiskal dalampertimbangan putusan Pengadilan Pajak atas sengketa koreksikredit Pajak Masukan PPN Dalam Negeri atas jasa pengolahanLNG masa Februari 2010 sebesar Rp 26.989.661.867,00;Bahwa dalam pengelolaan proyek LNG memiliki landasanhukum komersial, landasan hukum perundangundangan danpenegasan fiskal yang menjadi latar belakang pengelolaanproyek LNG yang diuraikan sebagai berikut:2.2.1 Landasan Hukum Komersial;i) Principle of Agreement (PoA
Berdasarkan Principles of Agreement (PoA) tanggal20 April 1973 yaitu perjanjian Pokok antaraPertamina dan Kontraktor PSC yang mengaturpelaksanaan monetisasi gas bumi yang dihasilkandi Badak Field. Kontraktor PSC mengembangkanlapangan dan memproduksi gas, Pertaminamembangun kilang LNG melalui its own financingarrangement, dan melakukan negosiasi danmenjalankan kontrak terkait dengan penjualan LNG.Pertamina dan Kontraktor secara bersamasamaakan membentuk business entity.b.
12 — 7
Banyumaspada tanggal 27Desember 2010 sebagaimana tersurat dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 873/32/XII/2010;2 Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan Sighat Taklik Thalak; Hal.1 dari 8 hal.Puts.No.0805/Pdt.G/2014/PA.Pwt3Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungankelamin (bada dukhul) dan memiliki dua anak yaitu : S lakilaki, 3 tahundan Perempuan , umur 1,5 tahun;Bahwa setelah menikah Penggugat dan Terguat hidup bersama selama kuranglebih 2 tahun di rumah orang tua Penggugat di poa
15 — 1
disebabkanTermohon sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa ijin dari Pemohon;Menimbang, bahwa meskipun Termohon atau kuasanya tidak datang menghadapdi persidangan, namun di dalam perkara perceraian yang demikian itu tidak dengansendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya Permohonan Pemohon oleh karena ituMajelis Hakim berpendapat bahwa kepada Pemohon tetap dibebankan untuk mengajukanbuktibukti;Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua)orang saksi masingmasing bernama Po dan poa
11 — 3
huruf (f)Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmidan patut ternyata tidak pernah datang menghadap dipersidangan, dan terbuktipula gugatan Penggugat tidak melawan hak, oleh karena itu gugatan Penggugatdalam perkara aquo harus diputus secara verstek sesuai pasal 125 HIR;Menimbang bahwa meskipun Penggugat dalam posita dan petitumgugatannya tidak meminta agar salinan putusan atas perkara a quo disampaikankepada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Poa
20 — 4
Putusan Nomor 2853/Pdt.G/2020/PA.BLG1 & fo poa. Pendaftaranb. Panggilan PertamaPenggugat/Pemohonc. Panggilan PertamaTergugat/ Termohond. Redaksie. Pemberitahuan isiPutusanBiaya prosesPenggilanPemberitahuan isi PutusanMateralJumlah .............(tujuh ratus tujuh puluh enam ribRp 30.000,Rp 10.000,Rp 10.000,Rp 10.000,Rp 10.000,Rp 75.000,Rp 450.000,Rp 175000,Rp 6.000, Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 2853/Pdt.G/2020/PA.BL
9 — 0
Majelis Hakim menyatakangugatan Penggugat telah cukup alasan, sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g)Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka gugatan Penggugat dikabulkan secaraverstek dengan menjatuhkan talak satu khuli Tergugat terhadap Penggugat denganiwadh Rp 10.000, (sepuluh ribu rupiah).Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil dalam KitabAhkamul Quran Juz II, halaman 45 dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis,sebagai berikut : 999 VR eld cpolwoll elS> po pSl> WI GS> poa
20 — 6
pekerjaan Tani/Jabatan Imam Desa, tempat tinggal di DesaMatang, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernamadan juga kenal dengan Termohon bernama p serta kenal juga dengan suami Pemohon bernamanamun tidak ada hubungankeluarga dengan mereka;Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalahiobu dan anak kandung;Bahwa Pf telah meninggal dunialebih Kurang 1,5 (Satu setengah) bulan yang lalu;Bahwa Pemohon' menikah dengan poa
17 — 4
Pebruari 2010 Termohon telahdipanggil secara resmi dan patut sedangkan permohonanpemohon baik posita maupun petitumnya tidak melawan hukumserta telah memenuhi syarat formil suatu permohonan, makaberdasarkan pasal 149 RBg permohonan Pemohon dapatdikabulkan dengan verstek.Menimbang, bahwa sejalan dengan pasal 145 RBg adalahdalil syari dalam kitab Ahkamul Quran Juz II halaman 405sebagai berikut yang selanjutnya pendapat tersebut dijadikanpendapat Majelis Hakim:Wr. ps cj10 J aot ~plS Wo oS lx os er&d poa
20 — 1
ES, sclanjuinya disebut"PENGGUGAT"MELAWANes, Ce BB tatun, agama Islam, Pekerjaan iPendidikan terakhir tempat tinggal di Poa y202 sckarangtidak diketahui alamat tempat tinggalnya diseluruh wilayah RI,selanjutnya disebut "TERGUGAT"; Pengadilan Agama tersebut ; Telah membaca surat gugatan; Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi; Telah mempelajari dengan seksama semua buktibukti yang diajukan dipersidanganTENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 23 Agustus
16 — 5
Foto copi Kartu Tanda Penduduk atas nama : poa Nomor yang dikeluarkan oleh KepalaKantor Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Blora, tanggal 24Agustus 2012, bermeterai cukup, dan dicocokkan dengan aslinya sertadiperlihatkan kepada para pihak dan dibenarkan kemudian diberi kode(P.1. tanggal 04 Nopember 2015 dan diparaf oleh Ketua Majelis) ;2.
57 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
VTAPondok Pinang, Jakarta Selatan 12310, yang diwakili olehPadungsak Thanakij dan AH Bramantya Putra, jabatanDirektur Utama dan Direktur:Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Zeyd,kewarganegaraan Indonesia, dan kawankawan, beralamatdi Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor3541/POA/TCM/FIN/10/2018, tanggal 25 Oktober 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh
72 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
tanggal 18 November2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT JORONG BARUTAMA GRESTON, beralamat diPondok Indah Office Tower IIl Lantai 3, Jalan SultanIskandar Muda Pondok Indah, Kavling VTA PondokPinang, Jakarta Selatan, yang diwakili olen IgnatiusWurwanto dan AH Bramantya Putra, jabatan DirekturUtama dan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa RadityoHarryndra Putra, kewarganegaraan Indonesia, dan kawan,Kuasa Hukum, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 3500/POA
73 — 29
9 Beek MBO APP Poa Gre hn"A Wanita lain yangbernama Sri Lestari binti Kamseri tanpa izin dariPenggugat; Tergugat, tidak pernah memberikan nafkah kepadaPenggugat selama 7 (tujuh) tahun;. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untukbersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatusaat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebuttidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugattidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga denganTergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yangharus ditempuh ;.
296 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
PJ/2019, tanggal 28 Oktober 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT JORONG BARUTAMA GRESTON, beralamat di PondokIndah Office Tower Ill Lt.3, Jalan Sultan Iskandar MudaPondok Indah Kav.VTA Pondok Pinang, Jakarta Selatan12310, yang diwakili oleh Ignatius Wuryanto, jabatan DirekturUtama, dan AH Bramantya Putra, jabatan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa RadityoHarryndra Putra, dan kawan Konsultan Hukum Pajak,beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 3501/POA
36 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
DasarDasarpelaksanaan LNG Project ini merujuk kepada Principle of Agreement (PoA) danDokumen Penugasan Pemerintah kepada Pertamina;2.
Pembentukan PT Badak NGL danPT Arun NGL lebih ditujukan kepada pengoperasian pabrik Pengolahan gas(Liquefaction Plant) sebagaimana diatur dalam Principle of Agreement (POA)tanggal 20 April 1973. Secara Pembiayaan Pengolahan LNG dilakukan denganmekanisme cash call dan dana ini habis digunakan untuk operasi (Non Profit);Halaman 7 dari 60 halaman. Putusan Nomor 1219/B/PK/PJK/2017B.
Pembentukan PT Arun NGL Co. dan PT BadakNGL Co. lebih ditujukan kepada pengoperasian pabrik PengolahanGas (Liquefaction Plant) sebagaimana diatur dalam Principle ofAgreement (PoA) tanggal 20 April 1973;PT Arun NGL Co. dan PT Badak NGL Co. tidak mencatat penjualanLNG namun secara Pembiayaan Pengolahan LNG dilakukandengan mekanisme cash cal/ dan dana ini habis digunakan untukoperasi (Non Profit);Secara skema laporan keuangan konsolidasi Pertamina proyekLNG dilaporkan terpisah merujuk pada skema dibawah
Pajak mengabaikan hukum komersial,perundangundangan dan penegasan fiskal dalam pertimbanganputusan Pengadilan Pajak atas sengketa koreksi kredit PajakMasukan PPN Dalam Negeri atas jasa pengolahan LNG masa Januari2009 sebesar Rp15.483.995.000..Bahwa dalam pengelolaan proyek LNG memiliki landasan hukumkomersial, landasan hukum perundangundangan dan penegasanfiskal yang menjadi latar belakang pengelolaan proyek LNG yangdiuraikan sebagai berikut:2.2.1 Landasan Hukum Komersial;i) Principle of Agreement (PoA
Berdasarkan Principles of Agreement (PoA) tanggal20 April 1973 yaitu perjanjian Pokok antara Pertaminadan Kontraktor PSC yang mengatur pelaksanaanmonetisasi gas bumi yang dihasilkan di Badak Field.Kontraktor PSC mengembangkan lapangan danmemproduksi gas, Pertamina membangun kilangLNG melalui its own financing arrangement, danmelakukan negosiasi dan menjalankan kontrak terkaitdengan penjualan LNG. Pertamina dan Kontraktorsecara bersamasama akan membentuk businessentity;b.
10 — 4
pada pokoknya menerangkan di bawah sumpahnyasebagai berikut: Bahwa maksud kedatangan Pemohon di Pengadilan Agama adalah untukmengajukan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon yang bernama maWE, arena anak Pemohon mau menikah denganWE sedangkan umurnya baru 17 tahun lebih, sehingga ditolak oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, karena belum cukupumur; Bahwa Pemohon mau mengawinkan anaknya, karena telah menjalin hubunganasmara selama kurag lebih 1 tahun dengan lakilaki bernama Poa
26 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
TRUBAINDO COAL MINING, beralamat di PondokIndah Office Tower 3 Lantai 3 Jalan Sultan Iskandar MudaKavling VTA Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310, yangdiwakili oleh Padungsak Thanakij, jabatan Direktur Utamadan A.H Bramantya Putra, jabatan Direktur;Selanjutnya Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Zeyd dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor3523/POA/TCM/FIN/10/2018, tanggal 25 Oktober 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto