Hal ini didasari oleh alasanalasan di bawah ini: Bahwa gugatan a quo tidak menjelaskan dan tidak terdapat dasarhukum (recht ground) yang mendasari gugatan;= Bahwa mantan Hakim Agung MA Yahya Harahap dalam bukunyamenjelaskan, eksepsi Gugatan Kabur dapat diajukan atas alasan TidakJelasnya Dasar Hukum Dalil Gugatan, yaitu posita (fundamentum petendi)tidak menjelaskan kejadian atau peristiwa secara jelas dan rinci yangmendasari gugatan, serta tidak menjelaskan dasar hukum (rechtground)yang mendasari

vide: Yahya Harahap, Hukum AcaraPerdata, Sinar Grafika, 2005, h. 449;= Bahwa Tergugat yang menyelipkan dalildalil dasar hukum padabagian replik adalah tidak dapat dibenarkan dan melanggar ketentuanhukum yang berlaku;Sudah sepatutnya Penggugat mencabut gugatan terlebih dahulu apabilaPenggugat ingin merubah dasar hukum gugatan;Bahwa dengan demikian maka sudah jelas dan terang benderang bahwagugatan a quo kabur dan tidak jelas karena tidak menjelaskan dan tidakterdapat dasar hukum (recht ground) yang mendasari

XXXXX Kabupaten Pasuruan pada tanggal27 Januari 2005 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, tanggal 27 Januari2005 dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidakharmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena ituPemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimanadiatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

cukup upaya yang dilakukan, makaakan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnyalebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberipetunjuk sebagai berikut:Artinya : Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencankemaslahatan,Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari

Arara Abadidari dalam gudang untuk disalurkan ke lokasi perkebunan / petak yangakan diberi pupuk;Bahwa Terdakwa tidak diperbolehkan membawa atau menyimpanpupuk tersebut di rumah Terdakwa;Bahwa Terdakwa tidak diperbolehkan menjual pupuk tersebut;Bahwa yang mendasari Terdakwa mengangkut pupuk milik PT. AraraAbadi yakni atas dasar kerjasama antara PT. Arara Abadi dan PT.

AraraAbadi Distrik Sorek Desa Dundangan Kecamatan Pangkalan KurasKabupaten Pelalawan yang dilakukan oleh Terdakwa;Bahwa, benar Terdakwa bekerja sebagai supir pada perusahaan PT.Eka Dwi Jaya;Bahwa, benar Terdakwa bertugas mengantarkan pupuk milik PT.Arara Abadi dari dalam gudang untuk disalurkan ke lokasi perkebunanyang akan diberi pupuk ;Bahwa, benar yang mendasari Terdakwa mengangkut pupuk milikPT. Arara Abadi yakni atas dasar kerjasama antara PT. Arara Abadidan PT.

Eka Dwi Jaya;Menimbang, bahwa Terdakwa bertugas mengantarkan pupuk milik PT.Arara Abadi dari dalam gudang untuk disalurkan ke lokasi perkebunan yangakan diberi pupuk;Menimbang, bahwa yang mendasari Terdakwa mengangkut pupukmilik PT. Arara Abadi yakni atas dasar kerjasama antara PT. Arara Abadi danPT.

Cambai kota Prabumulih pada hari Jumat, tanggal 14 Februari 2014sekitar pukul 21.00 Wib;Bahwa Yang mendasari kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalahdari Informasi yang disampaikan oleh masyarakat bahwa di jalan jendralsudirman kel. Sindur Kec.

Bahwa mengenai keterbuktian unsurunsur DakwaanKesatuPasal 378 KUHP yaitu "Barang siapa dengan maksuduntuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum,dengan rangkaian kebohongan, untuk menyerahkanbarangsesuatu. kepadanya, Majelis Hakim Tingkat Bandingmemberikan pendapatnya dengan mendasari fakta hukum yangterungkap di persidangan Pengadilan Militer IIl12 Surabayadalam perkara a quo sebagai berikut :a.

Terdakwa kepada Saksi2,sehingga dari fakta hukum tersebut membuktikan bahwatindakan Terdakwa adalah dilandasi dengan tipu muslihatdan rangkaian katakata bohong oleh Terdakwa sehinggaSaksi2 menyerahkan uangnya sebesar tersebut di ataskepada Terdakwa.Bahwa mengenai keterbuktian unsurunsur Dakwaan KeduaPasal 284 Ayat (1) ke2 huruf a KUHP yaitu "Seorang pria yangturut serta melakukan zina, padahal diketahui bahwa yang turutbersalan telah nikah, Majelis Hakim Tingkat Bandingmemberikan pendapatnya dengan mendasari

Bahwa mendasari uraian tersebut di atas dan setelah mengkajiPutusan Pengadilan Militer IIl12 SurabayaNomor 147K/PM.IIl12/AD/VIII/2021 tanggal 29 November 2021, Majelis HakimTingkat Banding berpendapat Pengadilan Tingkat Pertamadalam mempertimbangkan keterbuktian unsurunsur tindakpidana telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benarsesuai fakta hukum dan perundangundangan, oleh karena itupembuktian unsurunsur tindak pidana dalam PutusanPengadilan Tingkat Pertama haruslah dikuatkan.Bahwa mengenai

belum mempunyai kekuatanhukum tetap, sehingga tidak ada alasan yang sah Tergugat Rekonpensi menjadikannya sebagaidasar ;Bahwa oleh karena dalam pengakuan Tergugat Rekopensi bahwa, tanah obyek sengketa adalahdiatas Kay. 1346 terletak di Desa Salembaran Jaya Rt.06 /Rw Oil Kecamatan KosambiKabupaten Tangerang, maka apabila dihubungkan antara obyek sengketa pada Kaveling No.1344 milik Penggugat Rekonpensi, maka tidak ada relevansinya sama sekali ; untuk itu KavelingNo. 1346 yang dike luarkan untuk mendasari

Sebelah Barat : berbatasan dengan kaveling No. 1943dibuat dihadapan Notaris MARTIANIS S.H /Pejabat PPAT adalah sah danmengikat menurut hukum ;Bahwa demikian pula dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1170 yang dikeluarkan oleh KepalaBPN Kabupaten Tangerang yang mendasari kepemilikan Kaveling No. 1344 milik PenggugatRekopensi yang terletak di Desa Salembaran Jaya Rt.06/11 Kecamatan Teluknaga setelahdimekarkan menjadi Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang, dengan batasbatas : Sebelah Utara : berbatasan

Menyatakan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 1170 yang dikeluarkan oleh Kepala BPNKabupaten Tangerang yang mendasari kepemilikan Kaveling No. 1344 milik PenggugatRekopensi yang terletak di Desa Salembaran Jaya Rt.06/11 Kecamatan Teluknaga setelahdimekarkan menjadi Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang, dengan batas batas : Sebelah Utara : berbatasan Jalan Kaveling Sebelah Timur : berbatasan dengan kaveling No. 1345 Sebelah Selatan : berbatasn dengan kaveling No. 1349 Sebelah Barat : berbatasan dengan

Bahwa oleh karena dalam pengakuan Tergugat Rekopensi bahwa, tanah obyeksengketa adalah diatas Kay. 1346 terletak di Desa Salembaran Jaya Rt.06 /Rw Oil KecamatanKosambi Kabupaten Tangerang, maka apabila dihubungkan antara obyek sengketa padaKaveling No. 1344 milik Penggugat Rekonpensi, maka tidak ada relevansinya sama sekali ;untuk itu Kaveling No. 1346 yang dike luarkan untuk mendasari kepemilikan " obyek sengketa "adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat serta harus dibatalkan ;Bahwa

Menyatakan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 1170 yang dikeluarkan oleh Kepala BPNKabupaten Tangerang yang mendasari kepemilikan Kaveling No. 1344 milik Penggugat Rekopensiyang terletak di Desa Salembaran Jaya Rt.06/11 Kecamatan Teluknaga setelah dimekarkan menjadiKecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang, dengan batas batas : Sebelah Utara : berbatasan Jalan Kaveling Sebelah Timur : berbatasan dengan kaveling No. 1345 Sebelah Selatan : berbatasn dengan kaveling No. 134910.

, yang terhisap di dalamnya ;Menetapkan bahwa Akte Jual Beli No. 98/KR/VII/2002tanggal 9 Juli 2002 yang mendasari terbitnya SertifikatHak Milik No. 20883/Gunung Sari, tanggal 27 Maret 2003,Surat Ukur No. 00731/2002, tanggal 17 06 2002,seluas 1.708 M?, atas nama Kamaluddin, adalah tidaksah ;Menyatakan oleh karena itu) penimbunan dan pemagaran sengyang dilakukan oleh Tergugat I!, di atas tanah obyeksengketa seluas 150 M?

,~ yangterhisap di dalamnya ;5.Menyatakan Akte Jual Beli No. 98/KR/VII/2002 tanggal09Juli 2002 yang mendasari terbitnya Sertifikat Hak MilikSertifikat Hak Milik No. 20883/Gunung Sari, tanggalHal. 10 dari 17 hal. Put. No. 1528K/Pdt/20102/Maret 2003, No. 00731/2002, tanggal 17062002, seluas1.708 M? atas nama KAMALUDDIN, adalah tidak sah ;6. Menyatakan oleh karena itu) penimbunan dan pemagaranseng yang dilakukan oleh Tergugat I, di atas tanah obyeksengketa seluas 150 M?

Kohir 611 Cl salahpenempatan di mana tanah Persil 5 S II Kohir 332 Clseluas 150 M tercakup di dalamnya, dengan mencermatibukti Penggugat yang dikeluarkan oleh Kantor ~~ LurahGunung Sari dan sertifikat tersebut telah diterbitkantidak berdasarkan prosedur yang benar, terbukti suratukur terbit tanggal 17 Juni 2002, sedangkan surat jualbeli yang mendasari adalah surat ukur tersebut sedangkanSHM baru dibuat pada tanggal 9 Juli 2002, pada waktudiadakan pemeriksaan setempat di mana Lurah menyatakantanah

kerjanya efektif terhitungsejak tanggal 12 Juli 2011 dengan dikualifikasikan mengundurkan dirisebagaimana surat pemutusan hubungan kerja yang telah disampaikankepada Penggugat, sedangkan gugatan Penggugat baru diajukan danterdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJayapura terregister dengan nomor : 7/Pdt.SusPH/PN Jap, pada tanggal20 November 2017 sehingga terhitung dari tanggal pemutusan hubungankerja Sampai dengan tanggal pendaftaran gugatan adalah selama 6 (enam)tahun;Bahwa mendasari

karena gugatanPenggugat tanpa melalui mekanisme perundingan bipartit maka atasanjuran mediator adalah premature, maka tidak dapat dijadikan dasar gugatdalam perkara a quo;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 UndangUndang Nomor 2 tahun2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, mengatur:Mediator menyelesaikan tugasnya dalam waktu selambatlambatnya 30(tiga puluh) hari kerja terhitung sejak menerima pelimpahan penyelesaianperselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4);Bahwa mendasari

Tuntutan kerugian yang diajukan oleh Penggugat tidak diperinci secarajelas; bahwa berdasarkan gugatan a quo Penggugat telah mengajukantuntutan ganti rugi;Bahwa merujuk pada gugatan para Penggugat tidak dirumuskan secarakongkret (tegas) dan tidak pula dirinci atas tuntutan kerugian yangdiajukan oleh para Penggugat secara jelas dan nyata;Bahwa mendasari pada posita gugatan Penggugat poin 21 (dua puluhsatu) yang telah mendalilkan tuntutan hak dengan dasar perhitunganupah pokok sebesar Rp9.295.600,00

(sembilan juta dua ratus sembilanpuluh lima ribu enam ratus rupiah) sangatlah tidak berdasar dan patutlahuntuk ditolak karena tidak jelas dasar hukumnya;Bahwa mendasari pada gugatan Penggugat poin 1 (satu) Penggugattelah mendalilkan upah pokok berdasarkan perjanjian kerja adalahsebesar Rp600.500,00 (enam ratus ribu lima ratus rupiah) sedangkanpada dalil gugatan Penggugat pada poin 2 (dua) Penggugat telahmendalilkan upah pokoknya adalah sebesar Rp9.295.600,00 (sembilanHalaman 16 dari 44 halaman Putusan

Bahwa merujuk pada petitum gugatan Penggugat pada huruf h, telahmenuntut untuk menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan akan tetapifaktanya tidak didalilkan dalam posita gugatan, oleh karenanya sangatberalasan hukum untuk ditolak;Bahwa pengajuan sita jaminan haruslah mengacuh pada ketentuan Pasal227 HIR, dan mendasari pada permohonan dari Penggugat namun tidakdidasarkan pada dalildalil hukum maka adalah sah bagi Majelis Hakimdalam perkara ini untuk menolak permohonan Penggugat karenabertentangan

, tempat kediaman kecamatan Jonggol KabupatenBogor, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;PengadilanAgama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat;Telah memeriksa buktibukti di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannyabertanggal 03 Mei 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaCibinong dengan Nomor Register 2183/Pdt.G/2018/PA.Cbn telah mengajukanhalhal sebagai berikut:Adapun alasanalasan yang mendasari

ad 3 juga tidak dapatdibenarkan, dan pertimbangan Majelis Pengadilan Tingkat Pertama dalamperkara ini telah sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan TinggiAgama Jayapura, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Jayapura sepakatdan mengambil alih pertimbangan a quo menjadi pertimbangannya sendiri.Menimbang, bahwa mengenai ad 4 juga tidak dapat dibenarkan karenawalaupun rumah tangga itu sudah pecah akan tetapi kesalahan itu tidak dapatdibebankan kepada salah satu pihak itu pulalah yang mendasari

Bahwa mendasari fakta hukum yang terungkap dalampersidangan jika dikaitkan dengan kesimpulan Majelis HakimPengadilan Militer 102 Medan, ternyata yang menjadi dasar dalammemutus perkara Pembanding hanya bersumber dari keteranganTerdakwa saja, yaitu pengakuan pernah mengkonsumsi Narkotikajenis shabu. Bahwa meskipun berdasarkan keterangan Terdakwadipersidangan mengakui mengkonsumsi shabu namun hakim wajib8membuktikan perbuatan Terdakwa tersebut dengan alat bukti yanglain.

Bahwa mendasari alatalat bukti yang diuraikan dalam perkaraPembanding ini, ternyata dalam putusan Hakim Pengadilan Militer 02 Medan tidak memenuhi asas minimum pembuktian dimana alatbukti yang ada tidak memadai dari segi kuantitas maupunkualitasnya dan dari segi kekuatan pembuktian dimana jikadihubungkan antara keterangan saksi1, Saksi 2 dan saksi3dengan Keterangan Terdakwa/pembanding dan barang bukti yangada tidak saling bersesuaian dan tidak mempunyai nilai pembuktian.Bertitik tolak dari uraian

Mendasari pasal 194ayat (1) huruf d dan e UU No 31 Tahun 1997 bahwa putusanpemidanaan yang disusun Majelis Hakim sebenarnya sudah9tidak memedomani pasal tersebut di atas, karena terjadipertentangan dimana pasal peraturan yang menjadi dasarpemidanaan dan dasar hukum putusan yaitu pasal 127 ayat (1)UU no 35 tahun 2009 tentang narkotika tidak dijalankan sesuaidengan rol/ jiwa dari pada pasal 127 undangundang No 35tahun 2009 itu sendiri.

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Mlliter, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah

dipanggil secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat MiliterI02 Medan Nomor : Sdak/131

meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstekakan tetapi oleh karena perkara ini termasuk hukum perdata khusus yangberdasarkan azas /ex specialis derogate lex generalis, majelis Hakimberpendapat bahwa pengakuan Termohon sebagaimana tersebut di atastidaklah dianggap sebagai bukti yang memiliki kKekuatan pembuktian yangsempurna (Volledig) dan mengikat (Bindend) melainkan masih harus didukungoleh buktibukti yang lain, segingga Pemohon tetap dibebani wajib bukti;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

Putusan Nomor 1401/Pdt.G/2020/PA.Pas.Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:3 De) a) Co) J Dead GeArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun dailildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan

terhadap Penggugatdalam hal keuangan; bahwa, sebagai akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antaraPenggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2014 sampai dengansekarang; bahwa, oleh karena sering bertengkar dengan Tergugat, maka Penggugatkeluar dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tuanya ; bahwa, selama pisah tidak ada komunikasi yang baik lagi antara Penggugatdan Tergugat ; bahwa, usaha damai telah dilakukan, namun tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dengan merujuk dan mendasari

Halaman 8 dari 13perkawinan dan rumah tangga, sehingga jika halhal tersebut yang ternyatasudah tdak tidak ada lagi/lenyap dalam kehidupan suami isteri in cassu dalamkehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga pada hakekatnyaperkawinan itu sudah hambar dan tidak manfaat lagi ;Menimbang, bahwa dengan mendasari kepada faktafakta danpertimbanganpertimbangan hukum sebagai tersebut di atas, Majelis Hakimmenilai, rumah tangga Penggugat dan Tergugat, secara riil telah pecah,setidaknya telah retak

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengansungguh sungguh mendamaikan para pihak yang berperkara danmenganjurkan untuk menempuh jalan mediasi , sebagaimanadikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun2009 jo pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 joPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidakberhasil ; Menimbang, bahwa dalil dalil yang mendasari

(rsArtinya Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWTadalah perceraian ,namun dalil dalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebuttelah memenuhi' kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangantersebut di atas permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talakterhadap Termohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana diaturdalam pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal116

Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur mengenai mengenaipermasalahan yang mendasari pertengkaran dan perselisihnan antaraPemohon dan Termohon2. Bahwa permohonan Pemohon kabur karena tidak menjelaskan dasar hukumdari permohonannyaHalaman 3 dari 15 halamanPutusan No.: 0448/Pdt.G/2019/PA.Ngj3. Bahwa berdasarkan dalildalil di atas, maka Termohon mohon kepada MajelisHakim yang menangani perkara ini menyatakan agar permohonan Pemohontidak dapat diterimaDALAM KONVENSI :1.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohondan bukti P.1 dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon bertempatkediaman di wilayah hukum/yurisdiksi Pengadilan Agama Nganjuk, berdasarkanpasal 66 ayat (2) Undangndang Nomor 3 Tahun 2006 perobahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karena itu secara formil permohonanPemohon dapat diperiksa lebih lanjutMenimbang, bahwa Termohon = mengajukan eksepsi bahwapermohonan Pemohon tidak jelas atau) kabur mengenai mengenaipermasalahan yang mendasari

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di PontianakNomor : 52/PID.SUS/2011/PT.PTK tanggal 02 Mei 2013 dan putusanPengadilan Negeri Sanggau No.47/Pid.An/2013/PN.SGU tanggal 4 April2013, tidak mendasari pada Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, denganalasan sebagai berikut : Hal. 5 dari 11 hal. Put.

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di PontianakNomor : 52/PID.SUS/2011/PT.PTK Tanggal 02 Mei 2013 dan putusanPengadilan Negeri Sanggau No.47/Pid.An/2013/PN.SGU tanggal 4 april2013, tidak mendasari pada Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, denganalasan sebagai berikut : o Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalampertimbangannya menyatakan memori banding dari Jaksa PenuntutUmum tidak ada halhal yang baru dan mengenai penjatuhan pidanasudah dipertimbangkan secara tepat

terbanding padatanggal 3 November 2008.TENTANG HUKUMINYAMenimbang, bahwa oleh karena permohonan bandingyang diajukan oleh pembanding telah diajukan dalamtenggang waktu dan menurut cara cara yang ditentukandalam Undang Undang, maka formil permohonan bandingtersebut dinyatakan dapat diterima.Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelahmempelajari berkas perkara yang dimohonkan bandingberikut berita acara persidangan dan bukti bukti yangdiajukan para pihak dan memperhatikan pula pertimbanganhukum yang mendasari

dandituntut oleh para pihak, permohonan/gugatan para Pemohon ini tidak jelas (kabur); Menimbang, bahwa atas saran dan nasihat Majelis Hakim tersebut para Pemohon(kuasanya) menyatakan dapat menerimanya dan terhadap perkara ini tidak dilanjutkandan akan dicabut; Menimbang, bahwa atas keinginan para Pemohon dan kuasanya untuk mencabutperkaranya dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum serta peraturanperundangundangan yang berlaku, hal mana telah sesuai dengan Pasal 272 Rv;Menimbang, bahwa dengan mendasari

Put No. 28J/PdtGIWI16f>A.Sgm10.Bahwa setelan Penggugat mengetahuiTergugat telah menjalinhubungan dengan Wilnya tersebut maka baik Penggugatsendiri maupun keluarga besamya tidak Jagi berusaha untukmencari keberadaan Tergugat;Barnva dengan kondisi rumah tartgga Penggugat dan Tergugattersebut maka Penggugat sudah tidak bisa lagimempertahankan keutuhan rumah tangganya dan memmhuntuk bercerai dengan lergugat ;Bahwa aJasan Penggugat yang mendasari gugatan cerainyatersebut diatas sudah bersesuaian dengan