Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur mengenai mengenaipermasalahan yang mendasari pertengkaran dan perselisihnan antaraPemohon dan Termohon2. Bahwa permohonan Pemohon kabur karena tidak menjelaskan dasar hukumdari permohonannyaHalaman 3 dari 15 halamanPutusan No.: 0448/Pdt.G/2019/PA.Ngj3. Bahwa berdasarkan dalildalil di atas, maka Termohon mohon kepada MajelisHakim yang menangani perkara ini menyatakan agar permohonan Pemohontidak dapat diterimaDALAM KONVENSI :1.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohondan bukti P.1 dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon bertempatkediaman di wilayah hukum/yurisdiksi Pengadilan Agama Nganjuk, berdasarkanpasal 66 ayat (2) Undangndang Nomor 3 Tahun 2006 perobahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karena itu secara formil permohonanPemohon dapat diperiksa lebih lanjutMenimbang, bahwa Termohon = mengajukan eksepsi bahwapermohonan Pemohon tidak jelas atau) kabur mengenai mengenaipermasalahan yang mendasari

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di PontianakNomor : 52/PID.SUS/2011/PT.PTK tanggal 02 Mei 2013 dan putusanPengadilan Negeri Sanggau No.47/Pid.An/2013/PN.SGU tanggal 4 April2013, tidak mendasari pada Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, denganalasan sebagai berikut : Hal. 5 dari 11 hal. Put.

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di PontianakNomor : 52/PID.SUS/2011/PT.PTK Tanggal 02 Mei 2013 dan putusanPengadilan Negeri Sanggau No.47/Pid.An/2013/PN.SGU tanggal 4 april2013, tidak mendasari pada Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, denganalasan sebagai berikut : o Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalampertimbangannya menyatakan memori banding dari Jaksa PenuntutUmum tidak ada halhal yang baru dan mengenai penjatuhan pidanasudah dipertimbangkan secara tepat

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaanpermohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon untukmempertimbangkan permohonannya kembali dikarenakan Anak Para Pemohonatas nama Yunita Ariska binti Sajaran masih di bawah umur untuk menikah,namun Para Pemohon tetap pada pendiriannya ingin menikahkan Anak ParaPemohon dengan seorang lakilaki bernama Gatot Sufriyanto bin Suhartono.Adapun alasan utama yang mendasari

Eksepsi Kedua :Bahwa gugatan Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum dankejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan sehingga tentang faktayang mendasari penggugat memperoleh hak terdapat objek sengketatidak jelas hal mana seharusnya menjelaskan sejak kapan dan atas dasarapa Penggugat memperoleh hak atau objek sengketa tersebut sertakapan orang tua Penggugat member izin Nimbang Bin Sangkalamengolah objek sengketa ;Bahwa berdasarkan eksepsi tersebut diatas, maka Para Penggugatberpendapat gugatan

yangdidasarkan pada dalildalil sebagai berikut :Eksepsi Kesatu:Gugatan Penggugat kurang pihak, hal mana terdapat subyekhukum yang seharusnya dilibatkan dalam perkara ini, yaitu Lk.RamliDg.Nya'la atau ahli waris dari Pr.Batanang sebagai pemilik awal objeksengketa kemudian menjual kepada Nimbang Bin Sangkala atau orangtua Para Tergugat sebagaimana surat keterangan jual beli tertanggal 15Juli 1963 ;Eksepsi Kedua :Bahwa gugatan Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum dankejadian atau peristiwa yang mendasari

gugatan sehingga tentang faktayang mendasari penggugat memperoleh hak terdapat objek sengketatidak jelas hal mana seharusnya menjelaskan sejak kapan dan atas dasarapa Penggugat memperoleh hak atau objek sengketa tersebut sertakapan orang tua Penggugat member izin Nimbang Bin Sangkalamengolah objek sengketa ;Bahwa berdasarkan eksepsi tersebut diatas, maka Para Tergugatberpendapat gugatan Penggugat yang diajukan melalui kuasa hukumnyaberdasar untuk ditolak atau setidaktidaknya gugatan Penggugat tidakdapat

terkhusus Turut Tergugat I menyatakan bahwapemilik dari tanah objek sengketa dalam perkara ini adalahPenggugat akan tetapi merupakan hak dari Penggugat untukmengajukan tuntutan kepada Turut Tergugat tersebut, olehkarena itu Majelis Hakim berpendapat siapasiapa pihak dalamperkara ini tidaklah terjadi kurang pihak ;e Terhadap eksepsi kedua, Majelis berpendapat eksepsi itu jugatidak beralasan dikarenakan Penggugat dipandang sudahcukup menguraikan gugatan, sedangkan mengenai dasarhukum dan peristiwa yang mendasari

Berkenaandengan hal diatas, mendasari Pasal 271 jo 272 Rv maka kamimenyatakan bahwa Gugatan Perkara Perdata yang sama, diajukankembali oleh Penggugat harus dinyatakan BATAL DEMI HUKUM;Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN TdnB.4.

Fransiscus Xaverius Arsin (Turut Tergugat)Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN Tdnyang mendasari Surat Kuasa Khusus dari Penggugat kepada Tergugat danIl sebagaimana Akta Nomor 3 Tanggal 7 September 2006 yang dikeluarkanNotaris Ny. Linawati Hasan, SH. yang Surat Kuasa Khusus dimaksud diakuidan dibenarkan oleh Penggugat;Bahwa berdasarkan Akta Notaris Ny. Linawati Hasan, S.H. Nomor 3 tanggal7 September 2006 yang menyatakan bahwa Tn.

Mendasari Akta Nomor 3 tersebut maka YANG DILAKUKAN OLEHTergugat II (Penerima Kuasa) adalah sebagai berikut :a. Mengadakan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT SurgaBelitung Indah pada tanggal 28 Agustus 2017 di hadapan Notaris DR.Fransiscus Xaverius Arsin yang bertempat tinggal di Jalan DR.Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN TdnMamaliwe Raya Nomor 17C Grogol Jakarta Barat.

Mendasari gugatan Penggugat sebagaimana Angka 10, 11 dan 12diatas dijawab sendiri oleh Penggugat sebagaimana GugatanPenggugat Angka 4 dan 5 yang intinya adalah ada pengakuan danmembenarkan surat Kuasa Khusus dari Penggugat kepada Tergugat IIsebagaimana Akta Nomor 3 Tanggal 7 September 2006 yang dibuatoleh Notaris Ny.

yakni menjual / memindahkan / mengalihkan / dan atau melepaskan hakatas saham;Menimbang, bahwa selanjutnya yang tidak dibantahkan oleh paraTergugat dan Turut Tergugat di dalam posita Penggugat menyebutkanHalaman 42 dari 48 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2020/PN TdnPenggugat telah memberikan surat kuasa kepada Tergugat II melalui SuratKuasa Nomor 3 tertanggal 7 September 2006 untuk menjual / memindahkan /mengalinkan dan atau melepaskan hak atas 100 (seratus) lembar saham yangdimiliki oleh Penggugat, maka mendasari

menginap di Hotel Harmonidan ditempat tinggal sewaan didaerah Loa Duri Tenggarong Samarindasampai Saksi 1 melahirkan, kemudianpada tanggal 10 .Mei 2009 Terdakwadan Saksi 1 melaksanakan nikah siridan pada tanggal 13 Agustus 2009Terdakwa berpisah dengan = Saksiidengan alasan Terdakwa akan tugasoperasi dan menunggu proses. nikahkantor, selama itu Terdakwa tidakpernah memberi nafkah = lahir danbathin kepada Saksi 1 dan anaknya.Bahwa berdasarkan uraian fakta dalamsurat dakwaan tersebut diatasdengan mendasari

Bahwa alasan yang mendasari permohonan ini adalah :1. Bahwa Pemohon dengan calon istri Pemohon telah saling mengenal satusama lain selama 1,5 tahun dan telah saling jatuh cinta;2. Pemohan ingin melindungi calon istri kedua dari perbuatan maksiat;. Bahwa calon istri Kedua Pemohon tersebut bersedia dimadu oleh Pemohon;. Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istriistrinya tersebut apabila sudahdiberi izin oleh Pengadilan;.

:Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimanayang diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpahadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil

secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat MiliterI02 Medan Nomor : Sdak/165/AL/K/I02

Karena SuratKuasa tanggal 29 April 1984 yang mendasari RifkiyazDaud bertindak selaku penjual adalah surat kuasa yangmemuat keterangan palsu/tidak benar dan atausesuatu yang dipalsukan maka secara hukum suratkuasa yang demikian adalah cacat hukum dan tidakmempunyai kekuatan hukum. Karena surat kuasanyacacat hukum, maka secara hukum Akta Jual BeliNomor 590/1277/JB/Kec.Cip/1984 tanggal 5 Mei 1984yang dibuat oleh M.A.

Karena yang mendasari peralihanhaknya cacat hukum, maka secara hukum SertifikatHalaman 12 dari 54 halaman. Putusan Nomor 34/PK/TUN/2016Hak Milik Nomor 25/Benda Baru, tanggal 14 Mei 1985,Gambar Situasi tanggal 14 Mei 1985 Nomor 3787, luas2.510 m2, atas nama Muhamad Chaerudin adalahcacat hukum.

Selain itu, berdasarkan Surat Pernyataantanggal 9 Desember 1984 tentang Pernyataan/Persetujuan Pembatalan Akita Jual Beli Tanah parapihak yang terlibat dalam jual beli telah membatalkanAkta Jual Beli Nomor 590/1277/JB/Kec.Cip/1984tanggal 5 Mei 1984, karena ada kesamaan dalam halyang mendasari peralinan haknya (Surat Kuasatanggal 29 April 1984), pihak penjualnya (RifkiyazDaud), objeknya (bekas tanah milik Adat C.2346 atasnama H.M.

Demikian pula terhadap permohonansertipikat penggganti dari Sertipikat Hak MilikNomor 25/Benda Baru, tanggal 14 Mei 1985,Gambar Situasi tanggal 14 Mei 1985 Nomor 3787,luas 2.510 m2, atas nama Muhamad Chaerudinseharusnya Tergugat lebih hatihati, cermat danteliti, dan menjadikan putusan Pengadilan TataUsaha Negara Bandung dalam perkara Nomor65/G/PTUNBDG/1995 = sebagai pertimbangan,karena walaupun tidak sebagai objek gugatandalam perkara Nomor 65/G/PTUNBDG/1995 tetapiada kesamaannya yaitu yang mendasari

Ciputat, Tangerang, Gambar Situasi no. 3787, luas 2510 m2, asalpersil 46 D.IIl C. 2346, luas 2510 m2 atas nama Muhamad Chaerudin,yang kemudian menjadi Sertifikat pengganti yang merupakan obyeksengketa yaitu nomor : 25/Benda Baru, tanggal 5 Februari 2008, SuratUkur tanggal 9 Oktober 2007, nomor 188/Benda baru/2007, luas 2510 m2atas nama Surya Abbas Syauta, yaitu karena adanya kesamaan dalam halyang mendasari peralihnan haknya antara lain :a.

Yusuf Adam selaku dulu Terdakwa IIIdalam perkara Pidana No.53/Pid/B/ 1984/PN.Uj.Pdg, dan sipenerima Hibah iniberhak pula menjualnya kepada Penggugat, halhal mana memang telahdijadikan pertimbangan yang mendasari putusan Pengadilan Tinggi SulawesiSelatan tanggal 14 Januari 1986 No.156/Pid/1985/PT.Uj.Pdg., seperti tersebutpada butir 7 diatas ;Bahwa dengan demikian pula maka tanah seluas 1.604 M2 Persil 19 S.Il Kohir No. 390 Cl di Kelurahan Rappocini tersebut adalah sah milik Penggugatyang diperoleh

Uj.Pdg. terjadi karena antara Tergugat II dan Tergugat Ill, Tergugat IV memberi kuasakepada Tergugat V untuk mengadakan jual beli tanah sengketa secara tidaksah kepada Tergugat VI ;Bahwa jual beli antara Tergugat VI, Il, Ill, IV dan V dengan Akta Jual Beli No.171/II/1981 tidak sah dan tidak memenuhi syarat menurut UU, oleh karenanyajual beli tersebut harus dibatalkan ;Bahwa oleh karena jual beli yang tidak sah itu yang mendasari putusan dalamperkara Perdata No.129/Pdt.G/1985/PN.Uj.Pdg, maka keputusan

Timurama, yang telah mendasari putusan Pengadilan TinggiSulawesi Selatan tanggal 14 Januari 1986 No.156/Pid/1985/PT.Uj.Pdg. tersebut,harus dipandang telah mengenyampingkan isi putusan dalam perkara Perdata diHal. 6 dari 16 hal. Put.

seadiladilnyaberdasarkan keadilan dan kebenaran (Ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya atas dalil sebagai berikut:1.Bahwa Tergugat membantah dengan tegas semua dalildalil yang diajukanoleh Penggugat, kecuali terhadap halhal yang diakui dalam Jawaban ini;Bahwa dalil Penggugat pada Posita point 1 dan point 2, dapat diterima untukdijadikan dasar mengajukan gugatan kepada Tergugat, karena merupakan hakPenggugat untuk mengajukan gugatan, hal ini mendasari

SPB/03/M.PANRB/10/2011, No. 48 Tahun 2011,158/PMK.01/2011, No. 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan PemerataanGuru Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Kabupaten Tegal sedang melakukanproses penataan yang saat ini masih dalam tahapan penyusunan regulasiproduk hukum dan pendataan analisis kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Daerahyang mendasari Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara DanReformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman PerhitunganJumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah dan

DalamKeputusan ini disebutkan dalam Lampiran Il, bahwa Kepala Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal mempunyai kewenangan Untukmenandatangani mutasi tempat kerja Guru dan PNS Golongan , Golongan Il,Golongan Ill, dan Golongan IV ( yang tidak menduduki jabatan struktural ) dilingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal;Bahwa pengalihan tugas Penggugat tersebut diatas juga mendasari ketentuanPasal 22 UndangUndang RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan AtasUndangUndang

Marasaiti.Kenyataan diatas dapat dimaklumi oleh karena sejak awal Penggugatbersengketa, lokasi yang kini dikuasai oleh para Tergugat , Il dan para TurutTergugat adalah benar diluar dari obyek sengketa dalam perkara perdataNomor 06/Pdt.G/1986/PN.Pol. yang mendasari gugatan ini. Terlebih lagibahwa obyek gugatan berdasar putusan Nomor 06/Pdt.G/1986/PN.Pol.seluas + 60.000 M2 dimaksud adalah tanah empang. Kenyataan yangsebenarnya masih terdapat kebun kelapa sebahagiannya.

Bahwa mendasari pemeriksaan setempat pada waktu/yang telah dilakukanoleh judex facti (Pengadilan Negeri setempat) membuktikan bahwa keduabelah pihak, yaitu baik Penggugat maupun Tergugat telah menyepakatitentang luas dan letak serta batasbatas obyek sengketa aquo, sehinggadengan demikian bahwa tidak terdapat kekaburan dalam obyek sengketamengenai letak luas dan batasbatasnya.

Bahwa demikian juga tidak terdapat kekhilafan hakim dalam hal memberikanpertimbangannya dengan mendasari putusan yang telah berkekuatanhukum tetap, yakni tentang status Penggugat sebagai pemilik dari obyeksengketa sesuai putusan dalam perkara No.06/Pdt.G/ 1986/PN.Pol yangtelah berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi ; Bahwa dengan demikian alasanalasan peninjauan kembali tersebut hanyamerupakan perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembalidengan Judex Juris dalam menilai faktafakta yang

Menurut berita acararelass tersebut berbunyi: menurut keterangan Ketua RT setempat Penggugattidak dikenal di lingkungan RT setempat;Bahwa, telah terjadi halhal sebagaimana selengkapnya dicatat didalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini yang merupakan satukesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bawa maksud dan tujuan gugatan Penggugat ini adalahgugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa dengan mendasari

juga dari keterangan saksi tidak diketahulkapan ia penggugat membangun rumah tinggal kelima di area objeksengketa; Bahwa dalam kaitan itu dati alat bukti surat tergugat yang diberi tanda T5juga diketahui terhadap objek sengketa telah dilakukan pembayaranUang Untuk Rumah Pengganti senilai Rp. 122.591.200,00 (Seratus duapuluh dua juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) yangditerima oleh WAWAN DARMAWAN atas bidang dengan nama kepalakeluarga yang berhak UMAN Bin ASNAWI; Bahwa dengan mendasari

Berita Acara Sidang Nomor = 25K/PM.II09/AD/II/2020tanggal 12 Maret 2020.Bahwa Terdakwa selama persidangan dibuka tidak pernah hadirtanpa keterangan dan mendasari surat jawaban dari KesatuanTerdakwa Danyonbekang3/Rat Nomor : R/21/II/2020 tanggal 18Februari 2020 yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak hadir kepersidangan karena Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin(THTI) terhitung mulai tanggal 17 Februari 2020 sampai dengansekarang belum kembali ke Kesatuan Yonbekang3/Darat,sehingga Oditur Militer

tempat tinggal di idKota Depok, sebagai Tergugat; Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara, Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa, alatalat bukti dipersidangan;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat. gugatannya tertanggal06 April 2017 , yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Depokpada tanggal O06 April 2017 dalam register perkara Nomor1103/Pdt.G/2017/PA.Dpk. telah mengajukan halhal sebagai berikut:Adapun alasanalasan yang mendasari

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalan mediasi,sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidakberhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

manfaatnya, sedangkankaidah hukum Islam memberi petunjuk sebagai berikut :cote Cle (le 6 sade 1 LdiiitsArtinya :"Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan ",Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon hares diakhin dengan perceraian ;Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibena oleh Allah SWTsebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;3 AtaN a) I) J a ytArtinya: "Perbuatan halal yang paling dibenciAllah SWT adalah perceraian ",namun dalildalil yang mendasari

Bahwa dengan mendasari pertimbangan tersebut di atas,Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatanOditur Militer dapat diterima, namun demikian untukpermohonan Oditur Militer tentang pemidanaan yang dijatuhkankepada diri Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akanmenanggapinya setelah mempertimbangkan keterbuktian unsur unsur tindak pidana yaitu bersamaan dengan/ penjatuhan......penjatunan pidana atas diri Terdakwa dan akanmempertimbangkan secara khusus dalam putusan ini setelahmempertimbangkan

Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuantanpa ijin Terdakwa dan kesatuan tidak sedang dipersiapkanuntuk tugas Operasi Militer, dan keadaan Negara KesatuanRepublik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.Bahwa dengan mendasari faktafakta hukum tersebut di atas, makaMajelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan MajelisHakim Pengadilan Militer IIl19 Jayapura Nomor : 40K/PM.III19/AD/IV/2014 tanggal 8 April 2014 yang amarnya menyatakanMenimbangMenimbangMenimbangTerdakwa terbukti

Kabupaten Probolinggo padatanggal 05 Oktober 1997 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 215/07/X/1997tanggal 06 Oktober 1997 dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohonsudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, olehkarena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talaksebagaimana diatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

palArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebuttelah memenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996Hal. 10 dari 13 hal. Put.

meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstekakan tetapi oleh karena perkara ini termasuk hukum perdata khusus yangberdasarkan azas lex specialis derogate lex generalis, majelis Hakimberpendapat bahwa pengakuan Termohon sebagaimana tersebut di atastidaklah dianggap sebagai bukti yang memiliki kKekuatan pembuktian yangsempurna (Volledig) dan mengikat (Bindend) melainkan masih harus didukungoleh buktibukti yang lain, segingga Pemohon tetap dibebani wajib bukti;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

la ple pads os Lictti yoArtinya : *Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatan,oleh karena itu perkawinan Pemohon dan Termohon harus diakhiri denganperceraian;Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:3 De) a) Co) J Dead GeArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun dailildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan