Atau dengan kata lain, gugatan penggugat tidakmenyebutkan pada diri tergugat ditemukan alasan hukum bagi Penggugatuntuk meneeraikan tergugat sebagai mana diatur dalam pasal 19 PP RI No09 tahun 1975Bahwa tidak jelasnya dasar gugatan (posita atau fundamentumpetendi ) atas kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan tersebut,maka dalil gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat fonnil gugatandengan kata lain gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentuBahwa memperhatikan ugatan Penggugat tertanggal

,Bahwa berkaitan dengan angka 1 sampai angka 3 dan angka 5 dalamEksepsi Tergugat mengenai tidak jelas hubungan posita dan pentitumserta dasar hukum yang mendasari Gugatan Penggugat, bahwa dalamGugatan Penggugat sudah jelas menguraikan apa yang menjadi alasanPenggugat mengajukan Gugatan cerai dan dasar hukum yang menjadilandasan perceraian yaitu. pertengkaran yang teruS menerussebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan Undangundang No.1 Tahun 1974 TerntangHalaman

Putusan Nomor: 2485/Pdt.G/2019/PA.Pwd.untuk meneeraikan tergugat sebagai mana diatur dalam pasal 19 PP RI No09 tahun 19752 Bahwa tidak jelasnya dasar gugatan (posita atau fundamentumpetendi ) atas kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan tersebut,maka dalil gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat fonnil gugatandengan kata lain gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu4.

Dengan kata lain menurut kulit atau bentuknya mengandungpembebasan Terdakwa, tetapi isi dan subtansinya mengandung pelepasan darituntutan hukum (Bedkt ontslag van recht vervolging) ;Hal itu terlihat dari subtansi pertimbangan yang mendasari pendapatJudex Facti dalam pertimbangan hukum unsur "Menyuruh memasukkanHal. 6 dari 19 hal. Put.

makaputusannya adalah lepas dari tuntutan hukum (onslag van recht vervolging),ternyata dalam putusan Judex Facti Terdakwa DENOR BIN JAKARIA (Alm)dibebaskan karena tidak terbuktinya unsur perbuatan yang didakwakan ;Oleh sehab itu berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilandan kebenaran materiel adalah beralasan bagi kami Jaksa Penuntut Umumuntuk mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri KetapangNomor : 212/Pid.B/2012/PN.KTP tanggal 14 Februari 2013 di atas ;Bahwa alasanalasan yang mendasari

No. 788 K/Pid/2013Hal itu terlinat dari subtansi pertimbangan yang mendasari pendapat JudexFacti yaitu : Pada halaman 24 paragraf 5 dalam pertimbangan Hakim, bahwa Pasal27 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukanmenentukan Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepadaInstansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.

dipertimbangkan bahwa Termohonmengakui dan membenarkan tentang telah terjadinya perkawinan sebagaimanadidalilkan Pemohon, hal mana sesuai pula dengan bukti surat (P.2) yang merupakanakta otentik dengan nilai pembuktian yang sempurna, sehingga dengan demikianharus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikatperkawinan yang sah sejak 21 April 1993.Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor : 4395/Pdt.G/2010/PA.Sby.Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana telah terurai, bahwa alasanyang mendasari

satu persatu menyangkutmaterinya dengan terlebih dahulu mempertimbangkan gugatan PenggugatRekonpensi tentang hak pemeliharaan serta pengasuhan anak (hadlanah).Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatanPenggugat yang petitum selengkapnya berbunyi : Menyatakan PenggugatRekonpensi sebagai pihak yang berhak dan berwenang untuk mengasuh, merawatdan mendidik kedua putrinya yang masingmasing bernama XXXXdan XXXX hinggamumayyiz atau berumur 12 tahun.Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

kedua anak dimaksud.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatanPenggugat Rekonpensi tentang nafkah anak, yang petitumnya berbunyiMenghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah kepada ketigaputrinya sebesar minimal Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiapbulannya dengan kenaikan 20 % setiap tahunnya yang harus diserah terimakankepada Penggugat Rekonpensi paling lambat tanggal 10 setiap bulannya selakupemegang Hak Hadlonah.Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

(Vide : Pasal 127 Rv).Menimbang, bahwa alasan yang mendasari gugatan a quo, adalah karenaterdapat nafkah yang belum terbayar (Nafkah Madliyah) oleh Tergugat Rekonpensikepada Penggugat Rekonpensi yang setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000, (satujuta lima ratus ribu rupiah) yang dihitung sejak bulan Januari 2010 sampai denganbulan Januari 2011 (terhitung sudah 12 bulan).

a quo dikatakan oleh Para Penggugat berulangulangterkait upah yang belum dibayarkan pada bulan April dan Mei dan tunjanganhari ray keagaman tahun 2016, akan tetapi dalam faktanya dalam petitumPara Penggugat meminta Majelis Hakim memutuskan halhal yangsebenarnya masuk ke dalam ranah perselisihan pemutusan hubungan kerja,terbukti di dalam petitum angka 4 dan 5 dalam gugatan Para Penggugat;Bahwa gugatan a quo tidak menjelaskan dasar hukum secara jelas(rechtsground) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari

Para Penggugat secara tegas menyebutkan perihalgugatan ini adalah gugatan perselisihan hubungan industrial dalam halpemutusan hubungan kerja (PHK), namun sangat aneh dan janggal ParaPenggugat tidak menjelaskan dan tidak mendalilkan mengenai peristiwayang mendasari adanya pemutusan hubungan kerja sebagaimana di aturdalam Pasal 150 sampai dengan Pasal 172 Undang Undang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Bahwa oleh posita dan petitum sangat kabur dan tidak jelas, maka gugatana quo oleh karenanya

berulangulang terkait upah yang belum dibayarkan pada bulanApril dan Mei dan tunjangan hari raya keagamaan tahun 2016, akan tetapidalam faktanya dalam petitum Para Termohon Kasasi/Para Penggugatmeminta Majelis Hakim memutuskan halhal yang sebenarnya masuk kedalamranah perselisihan pemutusan hubungan kerja, terbukti di dalam Petitum angka4 dan 5 dalam gugatan Para Termohon Kasasi/Para Penggugat;Bahwa gugatan a quo tidak menjelaskan dasar hukum secara jelas(rechtsground) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari

Para Termohon Kasasi/Para Penggugat secara tegasmenyebutkan perihal gugatan ini adalah gugatan perselisihan hubunganindustrial dalam hal pemutusan hubungan kerja (PHK), namun sangat anehdan janggal Para Termohon Kasasi/Para Penggugat tidak menjelaskan dantidak mendalilkan mengenai peristiwa yang mendasari adanya pemutusanhubungan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 150 sampai dengan Pasal172 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Bahwa dengan merujuk pada seluruh uraian di atas

Hakim HakimParaf Ketua Anggota Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 111/PID/2020/PT GTO Peyebab kematian Antara (Ic) : Hambatan pada saluranPernapasan akibat tekanan dileher Penyebab yang mendasari Kematian (Id) : Trauma tumpul dileher.Bahwa pada saat Ahli dr.

Peyebab kematian Antara (Ic) : Hambatan pada saluranPernapasan akibat tekanan dileher Penyebab yang mendasari Kematian (Id) : Trauma tumpul dileher.Bahwa pada saat Ahli dr.

Peyebab kematian Antara (Ic) : Hambatan pada saluranPernapasan akibat tekanan dileher Penyebab yang mendasari Kematian (Id): Trauma tumpul dileher.Bahwa pada saat Ahli dr. HERRI DAVID MUNDUNG, Sp., F.M., S.Hdan team melakukan pemeriksaan tubuh bagian Luar (Autopsi)terhadap Jenazah SUKARDI POU Alias KA DADI Pada hari Selasatanggal 18 Februari 2020 sekitar Pukul 15.00 Wita Team mendapatihalhal sebagai berikut : Tampak dimeja jenazah dibungkus dengan sarung yang berwarnabiru dan hitam kotakkotak.

HERRI DAVID MUNDUNG, Sp., F.M., S.H penyebab Kematianadalah Kegagalan pernapasan yang disebabkan Karena Paruparu tidakbisa mengembang oleh karena Terhalangnya saluran Napas untukpertukaran udara yang di akibatkan karena Hambatan pada saluranpernapasan akibat tekanan di leher akibat trauma tumpul dileher, ataukata lain penyebab yang mendasari adalah Hambatan pada saluranpernapasan akibat tekanan di leher yang diakibatkan karenapersentuhan tumpul dileher, bisa karena dengan kancingan ataukuncian yang

HERRI DAVID MUNDUNG, Sp., F.M., S.Hdalam Kesimpulan menyatakan penyebab Kematian adalah Kegagalanpernapasan yang disebabkan Karena Paruparu tidak bisamengembang oleh karena Terhalangnya saluran Napas untukpertukaran udara yang di akibatkan karena Hambatan pada saluranpernapasan akibat tekanan di leher akibat trauma tumpul dileher, ataukata lain penyebab yang mendasari adalah Hambatan pada saluranpernapasan akibat tekanan di leher yang diakibatkan karenapersentuhan tumpul dileher, bisa karena dengan

Utr1149K/Sip/1970, tertanggal 17 April 1971 juncto YurisprudensiMahkamah Agung RI Nomor 582K/Sip/1973 tertanggal 8 Desember 1975juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 720K/Pdt/1997dimaksud sebagai berikut:Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149K/Sip/1970, tertanggal17 April 1971Posita (Fundamentum Petendi) tidak menjelaskan dasar hukum(rechtsgrond), dan kejadian yang mendasari gugatan (Vide Pasal 8 RV),maka gugatan kabur.Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 582K/Sip/1973tertanggal 8 Desember

jelasapaapa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat di terimaYurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 720K/Pdt/1997Diktum tidak didukung posita mengakibatkan gugatan kaburBerdasarkan uraian diatas, sangat jelas dan terang bahwasanya gugatanyang tidak menjelaskan mengenai dasar hukum dan uraian kejadianmengakibatkan gugatan a quo kabur dan tidak dapat diterima, in casudalam perkara a quo juga telah secara terang dan jelas bahwasanyaPENGGUGAT sama sekali tidak menjelaskan dasar hukum maupunkejadian yang mendasari

Mengenai gugatan Obscuur Libel (Kabur)Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan obscuur libel(kabur) adalah apabila tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dankejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penggugat telah menguraikansecara jelas mengenai alasan yang mendasari diajukannya gugatan terhadapTergugat termasuk menyebutkan unsurunsur perbuatan yang dilakukan olehTergugat yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat sebagaimana dalamposita gugatan

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah diajukan barang bukti yang berupa ;1 (satu) bilah pisau panjang 26.5 CM milik Terdakwa II, yang digunakan oleh Terdakwauntuk menakutnakuti para saksi korban ;1 (satu) Unit HP merk Nokia 1280 warna casing hitam berbalut stiker merah ;1 (satu) Hp merk Blackberry Strom 9550 warna casing hitam ;1 (satu) unit HP merk Blackberry Gemini warnna casing hitam ;Kesemuanya telah di kenal oleh para saksi dan di benarkan oleh para saksi dan paraterdakwa ;Menimbang, bahwa mendasari

itumemberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk barang itu sendirikepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang ;Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersamasama ;Ad.1 Unsur barang siapa ;Menimbang, bahwa unsure ke satu, barang siapa pengertian barang siapa dalam UndagUndang adalah siapa saja orang sebagai subjek hukum yang di duga sebagai pelaku tindakpidana dan pelaku terebut mampu mempertanggung jwabkan atas perbuatannya ;Menimbang, bahwa mendasari

Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu unsureunsur pokok daripasal Surat Dakwaan ;Ad.2 Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawanhukum ;Menimbang, bahwa pengertian unsure ke dua tersebut adalah mengambil suatukeuntungan untuk kepentingan sendiri / orang lain dengan caracara yang tidak halal / tidaknberdasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku ;Menimbang, bahwa mendasari pada keterangan saksisaksi dalam persidangan yangmenerangkan Terdakwa I WAHYU

Dengan demikian unsure ke dua telah dapat di buktikannya ;Ad.3 Unsur memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itumemberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk barang itu sendiri kepunyaanorang lain ;Menimbang, bahwa dengan unsure ke tiga tersebut di atas Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut ;e Bahwa mendasari pada keterangan para saksi Bima Chandra Als bima, Nanda Surya,Yoga, dan Yogo Mulya, Jhon Agusti, Ibnu, dan bakri di warung Lily Jalam MelatiKec.Sukajadi

:Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimanayang diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpahadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil

secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat MiliterI02 Medan Nomor : Sdak/83/AD/K/I02

Kota Pasuruan pada tanggal19 September 2016 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0389/50/IX/2016tanggal 19 September 2016 dan sekarang rumah tangga Pemohon danTermohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisinan danpertengkaran, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untukmengajukan cerai talak sebagaimana diatur dalam pasal 66 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

paslArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebuttelah memenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah tidakharmonis

La Wae);Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memutusperkara ini telah melampaui batas wewenangnya, denganpendapatnya bahwa gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat tidakjelas, karena tidak menguraikan secara rinci siapasiapa yangharus digugat, kalaupun dalil gugatan dapat dikabulkan seluruhnyadikhawatirkan dikemudian hari apabila putusan tersebut sudahberkekuatan hukum tetap tidak akan kesulitan dalam pelaksanaaneksekusi dan tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari;Pertimbangannya yang mendasari

HukumAcara Perdata);Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara salahmenerapkan hukum karena tidak memuat ringkasan yang jelas darituntutan Pemohon Kasasi/Penggugat dan jawaban TermohonKasasi/Tergugat sebagai alasan dan dasar dari pada putusan, halmana sudah merupakan suatu pelanggaran hukum sebagaimanayang dimaksud dan diatur berdasarkan ketentuan Pasal 184 HIR,Pasal 195 R.Bg. dan Pasal 25 UndangUndang Nomor 24 Tahun2004;Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalampertimbangan hukum yang mendasari

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6(enam) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut Secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasandapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah

dipanggil secara sah oleh Oditur Militersebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi Keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan PerkaraTerdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer 102Medan Nomor : Sdak/90

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajaridengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa PenuntutUmum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita AcaraPemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berikut surat yangtimbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusanPengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor : 2046/Pid.Sus/2014/PN.Lbp, tanggal 16Februari 2015, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim TingkatPertama yang mendasari

., tempat kediaman diXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXKXKXXKXKXKXXKXKXXKKXXKKXXKKXKXKKXXKXKXXKXXXXXX, Kabupaten Bogor, sebagai Tergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Duduk PerkaraMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong padahari itu. juga dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2021/PA.Cbn,mengemukakan halhal sebagai berikut :Adapun alasanalasan yang mendasari gugatan ini adalah

dalam register Nomor292/Pdt.P/2020/PN Bpp;> Berita Acara Persidangan, dimana sidang pertama tanggal 24November 2020 Pemohon tidak hadir, walaupun telah dipanggildengan sah dan patut sebagaimana Relas panggilan kepadaPemohon melalui ECourt;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak pernah hadir, makaHakim menganggap bahwa Pemohon tidak bersungguhsungguh dalammengajukan Permohonannya sehingga atas perkaranya tersebut tidak dapatdilanjutkan pemeriksaannya;Menimbang, bahwa dari uraian diatas dengan mendasari

./2021/PN Gpryang pada pokoknya sebagai berikut :Adapun hal hal yang mendasari materi gugatan ini adalah :1. Bahwa Penggugat bernama VINKA NANDA Tempat/Tanggal Lahir Kediri, 22September 2000Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam Pekerjaan Pelajarberalamat di Dsn Panggungsari RT 015 RW 004 Desa Kebonrejo KecamatanKepung Kabupaten Kediri.Halaman 1 dari 5 Penetapan Perdata Nomor 55/Pat.G./2021/PN Gpr2.

Peradilan Militer, berbunyi "Hakim tidak bolehmenjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengansekurangkurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperolehkeyakinan bahwa suatu tindak pidana benarbenar terjadi danbahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya,berdasarkan bunyi pasal tersebut maka Majelis Hakimberkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedangdisidangkan dengan seksama guna memperoleh alat buktiyang sah seperti yang diamanatkan oleh undangundang.Bahwa selanjutnya dengan mendasari

Putusan Nomor 49K/PM 1I02/AD/VIII/2020MenimbangMenimbangBahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka MajelisHakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh para Saksiyang hadir di persidangan telah bersesuaian satu dan yanglain, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat untuk perkaraTerdakwa ini telah diperoleh alat bukti keterangan Saksi.: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militeryang Kodimaksud dengan keterangan Terdakwa

sebagai alatbukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidangtentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiriatau yang ia alami sendiri.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka MajelisHakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh Terdakwadi persidangan dapat memberikan keyakinan kepada MajelisHakim tentang adanya perbuatan seperti apa yang telahdidakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, makadari itu Majelis Hakim berpendapat untuk perkara Terdakwa

Putusan Nomor 49K/PM 1I02/AD/VIII/2020MenimbangMenimbangd. surat lain yang hanya dapat berlaku apabila adahubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas makaMajelis Hakim menilai barang bukti surat yang telahdihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan adalah sahkarena daftar absensi tersebut merupakan surat resmi yangdibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan dibuatmenurut peraturan perundangundangan sehingga dapatmemberikan keyakinan kepada Majelis

PutusanNomor : 45K/PM.III19/AD/III/2011, tanggal 9 Juni 2011dengan dijatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulandan telah memperoleh Akte Putusan Telah MemperolehKekuatan Hukum Tetap Nomor : AMKHT/45K/PM.III19/AD/V1I/2011, tanggal 17 juni 2011, dan atas putusan tersebutTerdakwa telah menjalani seluruh pidananya di MasmilMakassar dan dinyatakan bebas pada tanggal 28 September2012, dengan demikian berarti belum lewat 5 (lima) tahunTerdakwa sudah melakukan tindak pidana desersi lagi.Bahwa dengan mendasari

Banding berpendapat bahwaTerdakwa sebagai seorang prajurit yang mempunyai sifatdan prilaku yang sangat tidak baik dan menunjukkanrendahnya disiplin dan ketidaktaatan pada aturan hukumyang ada dengan melakukan tindak pidana yang berulangulang kali, oleh karena itu keberadaan Terdakwa tidak layaklagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, sehingga10MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMengingatTerdakwa harus dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinasmiliter.Bahwa dengan mendasari

PutusanPengadilan Negeri Luwuk Nomor 22/PN/1977, tanggal 12 Oktober 1977tersebut diatas;Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Luwuk menetapkan pelaksanaan eksekusidengan Penetapan Nomor : 02/Pen.Pdt.G/1996/PN.Luwuk, tanggal 01 Juni2016 tersebut dengan mendasari Putusan Pengadilan Negeri Luwuk No.02/Pdt.G/1996/PN.Lwk, tanggal 09 Juli 1996 jo. Putusan Pengadilan TinggiPalu No. 81/Pdt/1996/PT.Palu, tanggal 15 Januari 1997 jo.

Derden Verzet) pihak ketiga ini dan berkenan pulamenjatuhkan putusan sebagai berikut :PRIMAIR :Mengabulkan permohonan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar;Menyatakan tidak akurat permohonan eksekusi Terlawan tanggal28 September 2015 baik data namanama orang/pihak yang menempatilokasi maupun luas/ukuran objek tanah yang dimohonkan eksekusi;Menyatakan tidak dapat dieksekusi (non eksekutable) permohonaneksekusi Terlawan tanggal 28 September 2015 yang mendasari

Wonosari Kabupaten Bondowoso padatanggal 15 Agustus 2014 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 182/18/VIII/201415 Agustus 2014 dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudahtidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena ituPemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimanadiatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

Bdw.namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebuttelah memenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah tidakharmonis lagi, maka ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor9 Tahun

.: Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimanayang diatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6(enam) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga)kali berturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatualasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpahadirnyaTerdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil

secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UURI Nomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaanPerkara Terdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer 02 Medan Nomor : Sdak/28/AD/K/02/