oleh partai politik lain sebagai calon anggota DPRD dalam pemilutahun 2014 sebagaimana dimaksud pada huruf d diatas, Penggugat tidak ataubelum pernah membuat, menandatangani dan mengajukan surat pengunduran diribaik dari keanggotaan partai PELOPOR maupun dari dari keanggotaan DPRDKabupaten Bima;Bahwa pada tanggal 27 Mei 2013 Dewan Pimpinan Daerah Partai PeloporPropinsi Nusa Tenggara Barat melalui Surat Nomor 100/PELOPOR NTB/V/2013 tanggal 27 Mei 2013, menyampaikan permohonan Pergantian AntarWaktu (PAW

NTB/V/2013 tanggal 27 Mei 2013,perihal :Permohonan PAW Anggota DPRD kabupaten Bima a.n. Ir. Ahmad2) Surat Nomor 101/PELOPOR. NTB/V/2013 tanggal 19 Agustus 2013,perihal :Pembatalan usulan pemberhentian dan penggantian antar waktu anggotaDPRD a.n. Ir. Ahmad;3) Surat Nomor 105/PELOPOR. NTB/V/2013 tanggal 2 September 2013,perihal :Penegasan usulan Pemberhentian dan pergantian antar waktu Anggota DPRDkabupaten Bima a.n. Ir.

Ahmad oleh mas udin (calon pengganti) ;Ketiga surat tersebut bertentangan satu sama lainnya yang menunjukkan bahwa dalamtubuh Partat PELOPOR sendiri terdapat persoalan internal yang harus diselesaikanterlebih dahulu sebelum PAW dilakukan.Berdasarkan alasan ini maka demi kepastianhukum dalam proses PAW tersebut seharusnya Ketua DPRD Kabupaten Bima, BupatiBima dan Tergugat yang berada dalam satu rangkaian tugas dan fungsi dalam prosesPAW Tergugat tidak menindaklajuti surat dari Dewan Pimpinan Daerah

Selain itu pertimbanganini tidak konsisten atau bertentangan dengan surat permohonan PAW daripimpinan daerah Partai Pelopor Nusa Tenggara Barat Nomor 100/PELOPORNTB/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 yang menjadi dasarnya. Dalam Surat DewanPimpinan Daerah Partai Pelopor Propinsi Nusa Tenggara Barat tersebut disebutkanbahwa yang menjadi alasan pokok permohonan PAW Penggugat adalah karenaPenggugat dipecat dari Partai PELOPOR.

hukum;Bahwa oleh karena sejak tanggal 19 September 2013 sedang berjalan perkarasengketa perdata antara Penggugat dengan Dewan Pimpinan Daerah Partai PeloporPropinsi Nusa Tenggara Barat di Pengadilan Negeri Raba, Bima, dimana perkarasengketa Perdata tersebut telah pula disampaikan oleh Penggugat kepadaTERGUGAT, maka berdasarkan Pasal 102 ayat (2) huruf h jo Pasal 109 ayat (3)12huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang PedomanPenyusunan Peraturan Dewan perwakilan Rakyat Daerah , usulan PAW

Badan hukum publik yang mengeluarkan keputusantersebut adalah Termohon Kasasi dan Benar adanya bahwaTermohon Kasasi memang bertindak sebagai pejabat dalam tatausaha pemerintahan dan Tergugat sebagai pejabat daerahmenyelenggarakan pemerintahan di daerah ;Keputusan peresmian PAW sebagai pangkal sengketa Tata UsahaNegara Termohon Kasasi mengeluarkan keputusan bersifat aktifdan Keputusan Termohon Kasasi sudah jelas berada dalamlapangan hukum administrasi ;Termohon Kasasi dalam meresmikan PAW terhadap

Kewenangan Gubernurditegaskan dalam Pasal 388 ayat 4 Undangundang Nomor 27Tahun 2009 dan Pasal 107 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor16 Tahun 2010 ;Dalam PAW terhadap pemohon ditentukan secara jelas terhadapanggota DPRD Kabupaten/ Kota yang digantikan antar waktu,setelah melalui verifikasi administrasi.

Bersifat individual, karenaanggota DPRD kabupaten yang digantikan jelas tentang siapayang dituju orangnya, bahkan dalam keputusan peresmian PAWmenyebutkan satu persatu nama yang diberhentikan dan juganama yang diangkat sebagai angggota DPRD Kabupaten/ Kota.Keputusan PAW juga sudah bersifat final (defenitif) setelahpengajuan PAW tersebut diresmikan oleh Gubernur.

KetikaGubernur mengeluarkan keputusan peresmian PAW anggotaDPRD, maka pada waktu itu juga sudah dinyatakan berlaku ;Halaman 19 dari 22 halaman.

Keputusan peresmian PAW anggota DPRDmenimbulkan akibat hukum = yakni, meniadakan hak bagiPenggugat yang diberhentikan sekaligus melahirkan kKewenanganyang baru bagi anggota DPR Kabupaten/ Kota yang telah diangkat dalam mekanisme PAW anggota DPRD ;5.

II untuk mematuhi dan melaksanakanSurat Keputusan DPP PKNU Nomor : SK819/DPP01/VIII/2009 tanggal 12Agustus 2009, Tentang Peraturan Partai Tentang Tata Kerja dan MekanismeHubungan Dewan Pengurus Partai Kebangkitan Nasional Ulama DenganFraksi Kebangkitan Nasional Ulama, dan Surat DPP PKNU no.A055/DPP03/XII/2011 tertanggal 27 Desember 2011, tentang Instruksi PembayaranTuran Anggota DPRD Propinsi/Kabupaten/Kota dan Iuran Muktamar I PKNU ;5 Menghukum Tergugat I untuk melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW

Berdasarkan keterangan saksi Wakil Maghfur, jabatanwakil sekretaris DPW PKNU Jawa Tengah menyatakan apabila perselisihan internalpartai ini diajukan ke DPW PKNU Jawa Tengah, jika tidak selesai di DPW diajukanke DPP PKNU di Jakarta;Fakta persidangan terbukti bahwa Penggugat mengajukan surat P3 tentangpermohonan penggantian antar waktu (PAW) DPRD Kabupaten Jepara dariPenggugat ke DPC PKNU Jepara tertanggal 4 Januari 2012.

Juni 2014) dan iuran Muktamar I PKNU,maka untuk Pemohon IJ tidak dilakukan PAW, namun diberlakukan kewajiban khususyaitu menurut saksi Wakil Maghfur untuk di daerah lain dilakukan pemberiankompensasi.

Jadi Tergugat II/ Pemohon Kasasi II memberikan kompensasi berupauang kepada Penggugat/ Termohon Kasasi mengenai besarnya disesuaikan dengankearifan lokal, artinya majelis hakim/Judex Facti harus menjatuhkan hukuman kepadaTergugat II/Pemohon Kasasi II untuk membayar kompensasi berupa uang kepadaPenggugat II/Termohon Kasasi, bukan putusan menghukum Tergugat I untukmelakukan PAW terhadap Tergugat II/Pemohon Kasasi IT;Dari alasanalasan tersebut di atas, para Pemohon Kasasi berpendapat bahwamajelis hakim

/Judex Facti telah salah dalam penerapan hukumnya denganmenjatuhkan putusan Menghukum Tergugat I untuk melakukan PAW terhadapTergugat II dan digantikan oleh Penggugat karena telah menjabat anggota DPRDKabupaten Jepara dari PKNU selama 2,5 tahun;Dengan demikian akibatnya putusan harus dibatalkan;3 Putusan Hakim Tidak BisaDieksekusi (un executable)Bahwa amar putusan No. 4 yang berbunyi Menghukum Tergugat I danTergugat II untuk mematuhi dan melaksanakan Surat Keputusan DPP PKNU No.SK819/DPP01/VHI/2009

EVEREADYSITORUS SEBAGAI ANGGOTA PARTAI GERINDRA ; Surat DPD Partai GERINDRA Sumatera Utara No. : ST/10127/B/DPDGERINDRA SUMUT/2015 tanggal 17 Oktober2015 tentang Usulan PAW Anggota Fraksi Gerindra DPRDProvinsi Sumatera Utara Sdr. Eveready Sitorus ; Surat DPD Partai GERINDRA Sumatera Utara No. : ST/08122/A/DPDGERINDRA SUMUT/2015 tanggal 15 Agustus2015 tentang Usulan PAW Anggota DPRD Provinsi SumateraUtara Sdr.

melalui suratnya Nomor : 080131/A/DPPGERINDRA/2015 tertanggal 31 Agustus 2015 yangditujukan kepada DPD Partai Gerindra Sumatera Utara (TergugatIl), perihal : PAW Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, telahmengintruksikan kepada Tergugat Il agar segera memprosesadministrasi dan mengajukan kepada Ketua DPRD ProvinsiSumatera Utara, PAW anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dariPartai Gerindra atas nama Sdr.

. : ST/10127/B/DPDGERINDRA SUMUT/2015 tanggal 17Oktober 2015 yang ditujukan kepada Ketua DPRD ProvinsiSumatera Utara (Turut Tergugat) tentang Usulan PAW AnggotaFraksi Gerindra DPRD Provinsi Sumatera Utara Sdr.

EvereadySitorus, yang saat ini proses Pengganti Antar Waktu (PAW) tersebutmasih berjalan sesuai bunyi surat Ketua DPRD Sumatera UtaraNomor : 2742.a/18/Sekr tgl.27 November 2015;Halaman 22Nomor : 1 /Pdt.SusParpol/2017/PN.Mdn12.1.Bahwa dengan demikian maka secara hukum, penerbitan : SURAT KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAIGERAKAN INDONESIA RAYA Nomor : 080132/Kpts/ DPPGERINDRA/2015 tanggal 28 Agustus 2015 tentangPEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN Sadr.

. : ST/10127/B/DPDGERINDRA SUMUT/2015 tanggal 17 Oktober 2015tentang Usulan PAW Anggota Fraksi Gerindra DPRD ProvinsiSumatera Utara Sdr. Eveready Sitorus ; Surat DPD Partai GERINDRA Sumatera Utara No. : ST/08122/A/DPDGERINDRA SUMUT/2015 tanggal 15 Agustus 2015tentang Usulan PAW Anggota DPRD Provinsi Sumatera UtaraSdr.

dapat memastikan adanya dugaan tindakanindisipliner tersebut, oleh karena itu baik Tergugat maupun Tergugat II danTergugat III tidak merinci dan menjabarkan perbuatan indisipliner tersebut;Bahwa kemudian atas dasar dugaan dan bukan kepastian bersalahnyaPenggugat tersebut Tergugat mengeluarkan SK Pemecatan dan kemudianmengusulkan Penggugat untuk juga diganti/dipecat dari keanggotaan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat, melalui mekanisme usulanPenggantian Antar Waktu (selanjutnya disebut PAW

) yang sebenarnyasangat sangat premature untuk dijadikan alasan maupun dasar bagipemecatan Penggugat baik sebagai anggota partai maupun PAWPenggugat sebagai Anggota Dewan;Hal. 3 dari 19 hal.Put.No. 28 K/Pdt.SusParPol/2014Bahwa selain itu dengan adanya dasar pemecatan maupun PAW karenadugaan perbuatan asusila tersebut juga sangat sangat merugikanPenggugat selain dipecat dari Keanggotaan Partai yang sangat Penggugatcintai juga harus kehilangan kesempatan berbakti kepada bangsa danNegara juga rakyat

Langkat,serta Penggugat juga kehilangan nama baik yang selama ini Penggugatjunjung tinggi;Bahwa perbuatan Tergugat memecat dan mengusulkan PAW atas diriPenggugat dan juga usulanusulan dari Tergugat II dan Tergugat III dengantanpa dasar yang jelas juga menimbulkan kerugian bagi Penggugat baiksecara kepartaian maupun keanggotaan di DPRD Kab. Langkat jugatercorengnya nama baik Penggugat, faktafakta ini tindakan melawan hukum(onrechtmatigedaad) yang dilakukan Tergugat , Il, dan Tergugat III;.

Menyatakan usulan penggantian antar waktu (PAW) Tergugat dalamRekonvensi (Penggugat dalam Konvensi) sebagai anggota DPRD KabupatenLangkat dari Partai Persatuan Pembangunan yang diajukan oleh Penggugat IIIdalam Rekonvensi (Tergugat III dalam Konvensi) berdasarkan Surat Nomor0286/EXT/B.II/V/2013 tanggal 1 Mei 2013 perihal Usulan Pengganti AntarAnggota DPRD Kabupaten Langkat Periode 20092014 dari Partai PersatuanPembangunan an. Sucipto, adalah sah dan berkekuatan hukum;.

TalibudiLahagu, S.Th untuk masa bakti 20132014, adalah perbuatan yangbertentangan dengan hukum;Bahwa terhadap perbuatan Tergugat IV tersebut, sudah jelas tidak berlakulagi bagi Penggugat untuk di PAW sebagai Anggota DPRD Kabupaten NiasBarat di karenakan:22.1. Adanya putusan Mahkamah Konstistusi Nomor 39/PUUXI/013tertanggal 31 Juli 2013 perihal Pengujian Pasal 16 ayat (3) UndangUndang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UndangUndang 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;22.2.

Bahwa isi dan maksud gugatan Pemohon Kasasi bukan menggugatSurat Pemberhentian Antar Waktu (PAW) yang dikeluarkan olehGubernur Sumatera Utara tetapi Proses Pemberhentian Antar Waktu(PAW) yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi/Para Terbandingsebagaimana dalam dalildalil gugatan Pemohon Kasasi/Pembandinghalaman 3;c.

Bahwa Proses PAW terhadap Pemohon Kasasi di mulai oleh inisiatifTermohon Kasasi yang mengirimkan surat resmi kepada PimpinanPartai Politik seKabupaten Nias barat, kepada Termohon Kasasi IIIdan kepada Gubernur Sumatera Utara, dimana hal ini bertentangandengan mekanisme Pemberhentian/Pergantian Anggota DPRDsesuai dengan Undangundang nomor 2 Tahun 2011 Tentang PartaiPolitik jo. UndangUndang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang SusunanKedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD jo.

Termohon Kasasi dalam ProsesPemberhentian Antar Waktu (PAW) Pemohon Kasasi sebagaianggota DPRD Kabupaten Nias Barat yang bertentangan denganketentuan perundangundangan yang berlaku serta melanggarkonstitusi pemohon kasasi sebagai anggota legislative daerah;c.

Termohon Kasasi ), Bupati Kabupaten Nias Barat (ic.Termohon Kasasi Il), Assisten 1 Gubernur Sumatera Utaramewakili Gubernur Sumatera Utara, Kapolres Kabupaten NiasBarat, kepala Kejaksaan dan Kasdim yang di undang olehGubernur Sumatera Utara untuk mendiskusikan proses pelantikandan acara peresmian PAW terhadap anggota DPRD Nias Barat;b.

vertical ;

Satu) potong baju kaos warna biru ; 1 (Satu potong baju kaos warna hitam motif garis vertical ; 1 (satu) potong baju kaos warna putih pink motif garisvertical ; 1 (satu) pasang sandal karet cewek warna biru merekprofits ; 1 (satu)bungkus besar berisikan mainan bolabolaberaneka warna ; 1 (Satu) set boneka bayi ; 1 (Satu) pasang sandal merek Regina warna coklat ; 1 (Satu) untai kalung warna kuning dari bahan supping ; 1 (Satu) set subeng bali ; 1 (satu) set tenda mainan anak warna biru dengangambar Paw

Bahwa sekitar Bulan Januari 2019 padasaat jam istirahat pegawai, terdakwa pergi ke lantai 3 Bagus Supermarketmengambil 1 set mainan anakanak warna biru merek Paw patrol, mengambil 5buah squishy, 1 set rumah mainan ada boneka hello kitty, 5 bungkus bolabolamainan dan set boneka bayi, mengambil 1 (Satu) potong kebaya brokat warnaputih, selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa kembali mengambil 25(dua puluh lima) sabun merek shinsui dan 4 (empat) buah pasta gigi, terdakwake lantai 3 (tiga) terdakwa

Satu) potong baju kaos warna biru ; 1 (Satu potong baju kaos warna hitam motif garis vertical ; 1 (satu) potong baju kaos warna putih pink motif garisvertical ; 1 (Satu) pasang sandal karet cewek warna biru merekprofits ; 1 (satu)bungkus besar berisikan mainan bolabolaberaneka warna ; 1 (Satu) set boneka bayi ; 1 (Satu) pasang sandal merek Regina warna coklat ; 1 (Satu) untai kalung warna kuning dari bahan supping ; 1 (Satu) set subeng bali ; 1 (satu) set tenda mainan anak warna biru dengangambar Paw

Vasanta berupa perlengkapan sekolan dan baju SD, SMP, dan SMA.Bahwa sekitar Bulan Januari 2019 pada saat waktu sedang istrahat terdakwapergi ke lantai 3 tempat terdakwa mengambil 1 set mainan anakanak warnabiru merek Paw patrol, mengambil 5 buah squishy, 1 set rumah mainan adaboneka hello kitty, 5 bungkus bolabola mainan dan set boneka bayi yangdiijinkan oleh Saksi KADEK CINTIA WATI (terdakwa dalam perkara lain) denganmemberikan bon kepada terdakwa dengan janji akan dibayar saat gajian,padahal bon

Satu) potong baju kaos warna biru ; 1 (Satu potong baju kaos warna hitam motif garis vertical ; 1 (satu) potong baju kaos warna putih pink motif garisvertical ; 1 (Satu) pasang sandal karet cewek warna biru merekprofits ; 1 (satu)bungkus besar berisikan mainan bolabolaberaneka warna ; 1 (Satu) set boneka bay ; 1 (Satu) pasang sandal merek Regina warna coklat ; 1 (Satu) untai kalung warna kuning dari bahan supping ; 1 (Satu) set subeng bali ; 1 (satu) set tenda mainan anak warna biru dengangambar Paw

YogyakartaTempat kedudukan =: Kompleks Kepatihan, KecamatanDanurejan, Kota Yogyakarta, Propinsi DaerahIstimewa YogyakartaSelanjutnya disebut sebagai Tergugat .Menimbang, bahwa pihak Tergugat pada tanggal 23Nopember 2006 dipanggil oleh Ketua Pengadilan Tata UsahaYogyakarta dan telah hadir yang diwakili oleh AgungSupriono, SH, Kepala Biro Hukum Pemerintahan Propinsi DaerahIstimewa Yogyakarta untuk menyerahkan fotocopy peraturanperundang undangan yang berkaitan dengan Penggantian AnggotaAntar Waktu (PAW

sebagaianggota DPRD Kabupaten Sleman adalah dari Partai PersatuanPembangunan (PPP) berdasarkan Surat Keputusan GubernurDaerah Istimewa Yogyakarta No.153 Tahun 2004 tanggal 3Agustus 2004 untuk periode 2004 2009, adalah merupakanfinalisasi dari proses kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu)tahun 2004 (hasil pemilihan umum tahun 2004), namun sesuaiSurat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta atasnama Presiden Republik Indonesia No.126/KEP/2006 tanggal 28Agustus 2006 yang bersangkutan telah diberhentikan (PAW

/mekanisme yang berlaku, makaterbitlah Surat Keputusan Gubernur Daerah IstimewaYogyakarta tentang pemberhentian Penggugat' tersebut (videpasal 94 ayat(1) huruf c dan ayat(2) Undang Undang No.22Tahun 2003 Tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRDjo pasal 55 Undang Undang No.32 Tahun 2004 +#TentangPemerintah Daerah).Menimbang, bahwa pengangkatan Penggugat sebagaiAnggota DPRD Kabupaten Sleman merupakan hasil dari proseskegiatan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2004, demikian jugaPemberhentian (PAW

Bahwa kemudian tanpa dasar dan alasan hukum yang jelas, DewanPimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) atas usulandari Dewan Pimpinan Daerah Partai Hanura Provinsi Maluku telahmengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat darianggota DPRD Provinsi Maluku dan Persetujuan Pergantian AntarWaktu (PAW) kepada CHAIRUL SWAT PAY, S.E., yang ditetapkanmelalui surat keputusannya.

Pedomanorganisasi lainya yang harus di awali dengan klasifikasi, vertifikasi,peneguran dan peringatan kepada anggota atau pengurus yangdilakukan DPP Partai Hanura, sebabe Selama ini Penggugat tidak pernah diberi peringatan tertulis oleh PartaiHanura maksimal dua kali; e Tidak ada Pemberhentian sementara yang dilakukan oleh DPD maupunDPP Partai Hanura kepada Penggugat; 2020000e Tidak ada pemberhentian Penggugat dari keanggotaan Partai Hanura; e Pemberhentian Penggugat dan Pergantian Antara Waktu (PAW

) tanpamelalui badan kehormatan, Bidang Hukum dan Tim Pergantian Antar Waktu(PAW) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura sebagaimana yang diaturoleh AD/ART dan PO.

Bahwa berdasarkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMII) yangdiajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Ambon dalam perkara Nomor : 57/Pdt.G/2013/PN.AB tanggal 1 Mei 2013 tersebut, sehingga proses PAW yangsementara diajukan oleh Turut Tergugat II kepada Tergugat telah ditunda sampaiadanya putusan Pengadilan dalam perkara tersebut yang berkekuatan hukumPAGE 7.

Bahwa sesuai surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik IndonesiaNomor : 22 Tahun 2010 tentang Proses Pemberhentian dan PeresmianPengangkatan PAW dapat dilakukan apabila sebelum 6 bulan masa waktu pemilutahun 2014, sehingga Bahwa proses Pergantian Antar Waktu yang dilakukan olehTergugat (Gubernur Maluku) dan Pimpinan DPRD Kabupaten Seram Bagian Barattidak Prosedural Cacat Hukum = karena~ melanggar ketentuan UndangUndang Nomor: 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum; Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum

Melaksanakan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap anggotaDPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota atas Persetujuan KetuaDewan Pembinasesuai Peraturan Perundangundangan yangberlaku.4. Sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf o dan huruf z tersebut, makaTurut Tergugat secara hukum berhak dan berwenang untuk memberikansanksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tanggaserta Melaksanakan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap anggotaDPRD Kota Tanjung Pinang atas nama M.

Apriyandi, S.lp.MM untuk di PAW Membayar kerugian Materil sebesar Rp.50.000.000.

Memberikan rekomendasi kepada Ketua Dewan Pembina dan DPPPartai Gerindra untuk melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW)terhadap Teradu, atas nama Sor. M.

Melaksanakan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap anggota DPR,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota atas Persetujuan Ketua DewanPembina sesuai Peraturan Perundangundangan yang berlaku.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf o dan huruf ztersebut, Turut Tergugat berhak dan berwenang untuk memberikan sanksisesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART),berdasarkan putusan sidang Majelis Kehormatan serta melaksanakanPergantian Antar Waktu (PAW) terhadap anggota DPR, DPRD

Memberikan rekomendasi kepada Ketua Dewan Pembina dan DPP PartaiGerindra untuk melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadapTeradu, atas nama Sdr. M.

karena Sakit; Bahwa, almarhum (Emiyati) meninggalkan ahli waris sebanyak 4orang yaitu Suharjo Nurhamidin (Suami), Amna Supit (Ibu Kandung),Sujatmiko Teguh Prasetyo (Anak Kandung), dan Regina Pratiwi(sebagai Anak Kandung); Bahwa, ayah kandung almarhumah (Emiyati) yang bernamaUsman Harikedua telah meninggal dunia di Tumpaan pada Tahun 2018yang lalu; Bahwa almarhumah (Emiyati) semasa hidupnya hingga meninggaldunia beragama Islam; Bahwa setahu saksi selama para Pemohon mengajukanpenetapan ahli waris (PAW

) di Pengadilan Agama Amurang tidak adaorang yang keberatan dan mempermasalahkan pengajuan permohonanpenetapannya; Bahwa setahu saksi tujuan para Pemohon mengajukanpenetapan ahli waris (PAW) adalah untuk keperluan mengambil SertifikatRumah di Bank Danamon Amurang;Penetapan No. 1/Pdt.P/2019/PA.Amg. hal 5 dari 122.

karena Sakit; Bahwa, almarhum (Emiyati) meninggalkan ahli waris sebanyak 4orang yaitu Suharjo Nurhamidin (Suami), Amna Supit (Ibu Kandung),Sujatmiko Teguh Prasetyo (Anak Kandung), dan Regina Pratiwi(sebagai Anak Kandung); Bahwa, ayah kandung almarhumah (Emiyati) yang bernamaUsman Harikedua telah meninggal dunia di Tumpaan, pada Tahun 2018yang lalu; Bahwa almarhumah (Emiyati) semasa hidupnya hingga meninggaldunia beragama Islam; Bahwa setahu saksi selama para Pemohon mengajukanpenetapan ahli waris (PAW

) di Pengadilan Agama Amurang tidak adaorang yang keberatan dan mempermasalahkan pengajuan permohonanpenetapannya; Bahwa setahu saksi tujuan para Pemohon mengajukanpenetapan ahli waris (PAW) adalah untuk keperluan mengambil SertifikatRumah di Bank Danamon Amurang;Bahwa atas keterangan saksisaksi tersebut, para Pemohonmembenarkan dan mencukupkan keterangan saksisaksi tersebut, selanjutnyapara Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap pada pemohonannya sertamohon agar Majelis hakim menjatuhkan penetapan

) di Pengadilan Agama Amurang tidak ada orang yangkeberatan dan mempermasalahkan pengajuan permohonanpenetapannya; Bahwa setahu saksi tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahliwaris (PAW) adalah untuk keperluan mengambil Sertifikat Rumah di BankDanamon Amurang;Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf bdan c disebutkan : (b).

Surat Ketua DPRD Kabupaten Cirebon kepada Bupati Cirebon Nomor171/190/DPRD, tanggal 4 April 2018 Hal Usulan Penggantian AntarWaktu (PAW) DPRD Kab. Cirebon dari Partai Demokrat:8. Surat Bupati Cirebon kepada Gubernur Jawa Barat Nomor171.1/981/Pem, tanggal 11 April 2018 Perihal Usulan Penggantian AntarWaktu (PAW) Anggota DPRD Kab. Cirebon dari Partai Demokrat.

Bukti T 27 : foto copy Surat Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Nomor :171/190/DPRD, tanggal 4 April 2018, Hal : UsulanPenggantian Antar Waktu (PAW) DPRD Kab. Cirebon dariPartai Demokrat. (bukti sesuai dengan asli) ;28. Bukti T 28 : foto copy Surat Bupati Cirebon Nomor : 171.1/981/Pem,tanggal 11 April 2018, Perihal : Usulan Penggantian AntarWaktu (PAW) Anggota DPRD Kab.Cirebon dari PartaiDemokrat. (bukti sesual denganASli) ;29.

SuratkKetua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon kepadaKetua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor171.1/156/DPRD, tanggal 23 Maret 2018 Hal Permintaan Nama CalonPenggantian Antar Waktu (PAW) bukti T24; 6.

Surat Ketua DPRD Kabupaten Cirebon kepada Bupati Cirebon Nomor171/190/DPRD, tanggal 4 April 2018 Hal Usulan Penggantian Antar Waktu(PAW) DPRD Kab. Cirebon dari Partai Demokrat bukti T27;8. Surat Bupati Cirebon kepada Gubernur Jawa Barat Nomor 171.1/981/Pem,tanggal 11 April 2018 Perihal Usulan Penggantian Antar Waktu (PAW)Anggota DPRD Kab. Cirebon dari Partai Demokrat bukti T28.

Gubernur tidak mempunyai suatukehendak untuk menolak ataupun menentukan lain terhadap mekanisme PAW (Recalling) anggota DPRD.

Akan tetapi faktanyaTergugat II tetap memproses PAW, yang oleh karena itu sangat jelas dan terbuktibahwa Tergugat II sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal inibertentangan dengan hak Penggugat untuk melakukan pembelaan diri ;Dengan alasanalasan dan dalildalil hukum tersebut, maka terbukti sangat kuat bahwaTergugat II yaitu DPD PAN Kota Surabaya dalam mengusulkan pemberhentian Penggugatdari keanggotaan PAN sehingga terbit SK DPP PAN Nomor : PAN/Kpts/KUSJ/007/1/2007tertanggal 17 Januari

) keanggotaan Penggugat di DPRD Kota Surabaya, padahal Turut Tergugatjelasjelas mengetahui bahwa alasan yang mendasari PAW yaitu SK DPP PAN Nomor :PAN/Kpts/KUSJ/007/1/2007 tentang penghentian keanggotaan Penggugat dari PANadalah masih berstatus sengketa dan belum final SK DPP PAN tersebut berstatussengketa dan belum final karena berdasarkan alasanalasan sehagai berikut :a..

Surat Penggugat kepada Ketua DPRD tertanggal 31Januari 2007 dan mengetahui dari somasi 5 (lima) DPC PAN seSurabayatertanggal 18 Februari 2007, akan tetapi faktanya Turut Tergugat tetap memprosesPAW, yang oleh karena itu sangat jelas dan terbukti bahwa Turut Tergugat sengajamelakukan perbuatan melawan hukum dalam hal im bertentangan dengan hakPenggugat untuk melakukan pembelaan diri ;Dengan alasanalasan dan dalildalil hukum tersebut, maka terbukti sangat kuat bahwa TurutTergugat dalam memproses PAW

), bertanda TT1 ;Fotocopy Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Surabaya tanggal24 Januari 2007 Nomor : PAN/13.01/B/KS/010/1/2007, Hal Keterangan Tentang CalonPengganti Antar Waktu (PAW), bertanda TT2 ;Fotocopy Surat Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kota Surabaya tanggalO01 Pebruari 2007 Nomor : FPAN/13.01/140/I/2006, Hal Persetujuan Pengajuan CalonPengganti Antar Waktu (PAW), bertanda TT3 ;4.

Fotocopy Surat DPRD Kota Surabaya kepada Ketua DPD Partai Amanat Nasional KotaSurabaya tanggal 8 Pebruari 2007 Nomor : 172/62/436.4/2007, Perihal PenggantianAntar Waktu (PAW), bertanda TT4 ;5. Fotocopy Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Surabaya tanggal09 Pebruari 2007 Nomor PAN/13.01/B/KS/014/I/2007, Hal Penjelasan Atas SuratKetua DPRD Kota Surabaya, bertanda TT5 ;6.

onrechtmatigedaad);8 Bahwa oleh karena itu, obyek gugatan perkara ini adalah mengenai SuratKeputusan (SK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Patriot No. 409/SK/DPPPATRIOT/IX/2010 tertanggal 28 September 2010 tentang PemberhentianAnggota Partai Patriot dan Surat Dewan Pimpinan Cabang Kota Bontang No.057/DPCPATRIOT/BTG/X.2010 tertanggal 6 Oktober 2010 tentang UsulanPemberhentian Saudara IRWAN ARBAIN, ST, sebagai Anggota DPRD KotaBontang, yang sifatnya dapat saja ditindaklanjuti tentang Penggantian AntarWaktu (PAW

Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontanguntuk menunda proses pelaksanaan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRDKota Bontang terhadap diri Penggugat sampai adanya putusan pengadilan yangberkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;PRIMAIR:1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;2 Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum(onrechtmatigedaad);Hal. 5 dari 18 hal.

IRWAN ARBAIN, ST., sebagai Anggota DPRD KotaBontang yang sifatnya dapat saja ditindaklanjuti tentang Penggantian AntarWaktu (PAW) oleh Ketua DPRD Kota Bontang, maka untuk menghormatiproses hukum adalah sangat beralasan menurut hukum jika Penggugatmengajukan permohonan provisi dan atau Penundaan Pelaksanaan ProsesPenggantian Antar Waktu (PAW) sampai adanya putusan yang berkekuatanhukum tetap dalam peninjauan kembali;Mengenai upaya hukum peninjauan kembali herziening diatur dalam Pasal 263sampai dengan

Bahwa Pengajuan PAW atas diri Penggugat oleh Tergugat atas dasar SKMasa Tugas serta dilaksanakannya proses PAW tersebut oleh Para TurutTergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatigedaad) karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, sebagai berikut:a.

Bahwa berdasarkan ketentuan PAW sebagaimana diatur dalamPasal 383 UURI No.27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD,dan DPRD, terdapat 3 (tiga) persyaratan pemberhentian antarwaktu anggota DPRD Kabupaten/Kota yakni: meninggal dunia,mengundurkan diri atau diberhentikan, berkenaan aturantersebut jelas terbukti tidak terdapat dasar hukum PengajuanPAW atas dasar Keputusan Pembagian Paruh Waktu MasaTugas Anggota Dewan, sehingga pengajuan PAW demikiantidak berdasarkan hukum dan harus ditolak, oleh karenanyaTindakan

Tergugat dan Para Turut Tergugat yang tetapmemproses PAW atas diri Penggugat berdasarkan SK TergugatHal. 9 dari 30 hal.

atas diri Penggugatmerupakan perbuatan melawan hukum;17.Bahwa hingga saat ini Proses PAW atas diri Penggugat masihberlangsung dan sedang diproses oleh Para Turut Tergugat, olehkarenanya Penggugat menarik Para Turut Tergugat IIV (Ketua DPRDKota Tanjung Pinang, Walikota Tanjung Pinang, Gubernur KepulauanRiau dan Ketua KPUD Kota Tanjung Pinang) selaku pihakpihak yangberwenang memproses pengajuan PAW atas diri Penggugat olehTergugat (vide UURI No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, danDPRD jo Peraturan

lebih besar yang mungkin akan dialami oleh Penggugat apabilaproses PAW tetap dilakukan sebelum ada putusan yang inkracht, dapatdihindari;18.Bahwa oleh karena itu Penggugat memohon kepada Pengadilan NegeriJakarta Selatan untuk memberikan putusan dalam provisi "Memerintahkan Turut Tergugat , Turut Tergugat Il, Turut Tergugat III danHal. 10 dari 30 hal.

) dari Partai Demokrat menyampaikanusulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Penggugat kepada Tergugat;Bahwa Penggugat tidak pernah menerima salinan fotokopi atas SuratDewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Nias SelatanNomor : 80/DPCPD/NS/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 Perihal :Penggantian Antar Waktu (PAW) an.

Badan Kehormatan DPRD Kabupaten NiasSelatan tanggal 15 Januari 2019 ;Foto kopi Surat Perihal Mohon Pembatalan Penggantian AntarWaktu (PAW) Drs.

Bukti P7 Foto kopi Surat Perihal : Pengaduan tentang Dugaan adanyaPelanggaran terhadap proses Penyelidikan PAW atas nama Drs.Halaman 46 Putusan No. 43/G/2019/PTUNMDN8. Bukti P89. Bukti P910. Bukti P1011. Bukti P1112.

POS INDONESIA atas SuratPerihal Permohonan Ditinjau. yang ditujukan Kepada BapakSekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Tanggal 14 Januari 2019,dan Surat Perihal : Keberatan atas Surat Keputusan DPP PartaiDemokrat Nomor : 452/SK/DPP.PD/X/2018 Tentang PAW AtasHalaman 48 Putusan No. 43/G/2019/PTUNMDNnama Drs.

BERKATI SARUMAHA, yang pada pokoknya menerangkan dibawah Jjanji,yaitu : Bahwa Saksi adalah salah satu anggota BK (Badan Kehormatan) ; Bahwa setahu Saksi bulan Oktober 2018 ada surat dari DPP Partai Demokratyang menyatakan bahwa atas nama Penggugat di PAW kan sebagai anggotaDewan ; Bahwa setahu Saksi SK PAW terhadap Penggugat dikeluarkan tanpa adanyamelalui proses ;Bahwa Saksi pernah ikut ke DPP Partai Demokrat di Jakarta pada tanggal 22Nopember 2018 untuk menanyakan tentang SK PAW Penggugat (klarifikasi

Fiska Rizky Muzrikah Binti Abidin, sebagai anak kandungperempuan.2.3.8 Muhammad Fikran Hadi Bin Abidin, sebagai anak kandunglakilaki.os Bahwa setelah penetapan tersebut selesai dan mempunyai kekuatanhukum tetap, ternyata terdapat beberapa kekeliruan dan kekhilafan dalampermohonan Penetapan Ahli Waris (PAW) Nomor 0352/Pdt.P/2014/PA.Bjmtersebut yaitu :3.1.wkPada Permohonan Penetapan Ahli Waris poin 4 sebagaimanatertuang dalam PAW Nomor 0352/Pdt.P/2014/PA,Bjm tanggal 15Desembeer 2014 tertulis Bahwa

Abidin bin Parhan meninggal duniapada hari Jumat tanggal 25 Mei 2014 karena sakit, sebagaimanaSurat Keterangan Kematian Nomor 35/EIII/BHS/VI/2014 yangdikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Basirih Selatan, KecamatanBanjarmasin Selatan pada tanggal 25 Juni 2014.Pada Permohonan Penetapan Ahli Waris poin 5 sebagaimanatertuang dalam PAW Nomor 0352/Pdt.P/2014/PA.Bjm tanggal 15Desember 2014 tertulis Bahwa sewaktu almarhum Abidin binParhan meninggal dunia, orang tua almarhum sudah meninggalterlebih dahulu.4.

Bahwa atas kekeliruan dan kekhilafan permohonan PAW yang diajukanoleh Pemohon berakibat keliru pula pada isi penetapan PAW Nomor 0352/Pdt.P/2014/PA.Bjm tanggal 15 Desember 2014, oleh karena itu sangatPenetapan No.0100/Pat.P/2016/PA Bjm hal. 3 dari 21 halamanberalasan menurut hukum PAW Nomor 0352/Padt.P/2014/PA.Bjm tanggal 15Desember 2014 untuk dibatalkan;5.

Membatalkan PAW Nomor 0352/Pdt.P/2014/PA.Bjm tanggal 15Desember 2014;3. Menetapkan pewaris Almarhum Abidin bin Parhan;4. Menetapkan namanama dibawah ini :4.1. Hj. SALABIAH, sebagai ibu dari AlmarhumAbidin bin Parhan.4.2. AGITA BELLA Binti ABIDIN (alm), sebagaianak kandung perempuan.Penetapan No.0100/Pat.P/2016/PA Bjm hal. 7 dari 21 halaman4.3.

Bahwa perbuatan Tergugat A tidak sampai disitu saja (pemberhentianPenggugat sebagai anggota Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)), akantetapi Tergugat A telah pula mengirim surat kepada Turut Tergugat Ctanggal 22 September 2010 Nomor 374/A.1/DPDPPRN/PAW/IX/2010tentang Pergantian dan Persetujuan Antar Waktu (PAW) dan termasukkepada Turut Tergugat D, tanggal 3 Agustus 2010 Nomor 346/A.1/DPPPPRN/PAW/IX/2010, yang pada pokoknya surat tersebut telah memintapersetujuaan kepada Turut Tergugat C dan Turut

Tergugat D, untukmelakukan Pergantian Antar Waktu (PAW), di mana Penggugat sebagaianggota DPRD yang sah menurut hukum, akan diganti dengan penggantidari anggota partai PPRN juga dengan nama : Pasrial St.

DALAM PUTUSAN PROVISIONIL :Memerintahkan Tergugat A, Tergugat B, Turut Tergugat C, Turut TergugatD, Turut Tergugat E dan Turut Tergugat F untuk menangguhkan segalabentuk perlakuan atas surat menyurat yang menyangkut proses PergantianAntar Waktu (PAW) atas nama Penggugat sebagai anggota DPRDKabupaten Pasaman Barat, Daerah Pemilihan 2 (dua), kepada penggantiyang lain sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (/nkracht vangewjsde) ;B. DALAM POKOK PERKARA :1.

Menyatakan cacat atau lumpuh dan/atau tidak berkekuatan hukumseluruh suratsurat yang dikeluarkan oleh Tergugat A, Tergugat B, TurutTergugat C, Turut Tergugat D, sepanjang berkenaan dengan PergantianAntar Waktu (PAW) atas nama Penggugat selaku anggota DPRDKabupaten Pasaman Barat, Daerah Pemilihan 2 (dua) KabupatenPasaman Barat ;7. Menghukum Tergugat A, Tergugat B, Turut Tergugat C, Turut TergugatD, Turut Tergugat E dan Turut Tergugat F, untuk tunduk dan patuh atasputusan perkara ini ;8.

Bahwa dengan tidak digugatnya Dewan Pimpinan Wilayah (DPW)Provinsi Sumatera Barat Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) dalamgugatan a quo, sedangkan proses pemberhentian keanggotaanPenggugat dari Partai Peduli Rakyat Nasional maupun pergantian antarwaktu (PAW) juga ikut serta Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) ProvinsiSumatera Barat Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) ;2.

Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Tergugat NomorPAN/B/KUSJ/ 139/IX/2017 perihal Pengajuan Usulan PAW AnggotaDPR RI dari PAN a.n Ammy Amalia Fatma, S.H., M.Kn digantikan H.MHanafi tanggal 26 September 2017;4.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut dan menarik Surat NomorPAN/B/KUSJ/139/1X/2017 perihal Pengajuan Usulan PAW AnggotaDPR RI dari PAN a.n Ammy Amalia Fatma, S.H., M.Kn. digantikan H.M.Hanafi tanggal 26 September 2017;7. Memerintahkan Tergugat Il untuk mencabut Putusan Nomor 01I/PHPU/MPPAN/II/2016 tanggal 12 Februari 2016;8. Menyatakan Penggugat adalah sah sebagai Anggota DPR RI DaerahPemilihan Jawa Tengah VIII Periode 20142019 dari Partai AmanatNasional (PAN);9.

error in persona;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatantelah menjatuhkan Putusan Nomor 787/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. tanggal 7Juni 2018, yang amarnya sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;Menyatakan Tergugat dan Tergugat Il terobukti melakukan perbuatanmelawan hukum (onrechtmatige daaq);Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Tergugat NomorPAN/B/KUSJ/139/1X/2017 perihal Pengajuan Usulan PAW

Ammy Amalia Fatma, S.H., M.Kn. digantikan H.M.Hanafi tanggal 26 September 2017;Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum dan/atau tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat Putusan Tergugat I Nomor011/PHPU/MPPAN/II/2016 tanggal 12 Februari 2016;Memerintahkan Tergugat untuk mencabut dan menarik Surat NomorPAN/B/KUSJ/139/1X/2017 perihal Pengajuan Usulan PAW AnggotaDPR RI dari PAN a.n. Ammy Amalia Fatma, S.H., M.Kn. digantikan H.M.Halaman 3 dari 7 hal. Put.

Bahwa atas dasar surat pernyataan tersebut, Pimpinan DPRDKabupaten Maluku Barat Daya mengusulkan pemberhentianantar waktu kepada Tergugat melalui Bupati Maluku BaratDaya kepada Tergugat dan untuk menindak lanjuti surat dariPimpinan DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya, melaluiSuratnya Nomor : 160/484/2013, tanggal 28 Oktober 2013menyampaikan usulan Pergantian Antar Waktu (PAW)Penggugat kepada Tergugat;.

sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang UndangNomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahunb1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, dengan demikian terhadap sengketa ini dapat digugatpada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;Bahwa Penggugat baru mengetahui Keputusan Tergugat yangtelah menerbitkan Obyek Gugatan tersebut di atas padatanggal 02 Januari 2014 ketika Tergugat menyerahkan obyekgugatan kepada Penggugat, pada saat Penggugatmenyerahkan Surat Dewan Penegasan PAW

Bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangansekalikali Tergugat tidak berkepentingan untuk mengintervensi danatau mengarahkan Partai Politik untuk melakukan pemberhentian danatau PAW Anggotanya di DPRD, sehingga proses pergantian danPAW Penggugat adalah murni Hak Mutlak dari Partai Patriot yangkemudian digunakan sesuai dengan ketentuan yangDSTA Kus aeenne se eeeee nner enHal. 19 dari 42 hal. Putusan Perkara No: 01/G/2014/PTUN.ABN6.

BupatiKabupaten Maluku Barat Daya; Bukti T5 : Foto Kopi sesuai dengan Foto Kopinya Surat KeptusanNomor :514.01/SK/PAW/DPWPATRIOT/VIII/2013 TentangPergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Partai Patriot Kabupaten Maluku Barat Daya,tertanggal 28 Agustus 201 3; Bukti T6 : Foto Kopi sesuai dengan Foto Kopinya Surat KeptusanNomor :514.02/SK/PAW/DPWPATRIOT/VIII/2013 TentangPergantian Pengurus Antar Waktu Partai Patriot KabupatenMaluku Barat Daya, tertanggal 26 Agustus Bukti T7 : Foto

Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) danPemberhentian/Pemecatan Anggota Partai Patriotadalah kewenangan Dewan Pimpinan Pusatsesual AD/ART Partai= 1 6)2. Proses PAW dimaksud butir 1 diatas jugaditegaskan dalam Surat Menteri Dalam Negeri RINomor: 161/3294/Sj tertanggal 24 Juni 2013 point4, bahwa usulan PAW Anggota DPRD harusmendapat Rekomendasi/Keputusan dari DewanPimpinan Pusat Partai Politik;3. Sehubungan dengan hal tersebut diatas,kedudukan Anggota DPRD Kabupaten MalukuBarat Daya A/n.