- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Scoopy warna Hitam No.Pol DA 6330 PAW.
Dikembalikan kepada terdakwa.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Pol: DA 6330 PAW didepan mesjid Jami Al Mubarakah yangberalamat di Jl.Peramuan RT.011 RW.003 Kelurahan Landasan Ulin TengahKecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru kemudian untuk 2 (dua) lembarplastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabusabu yangterbungkus didalam 2 (dua) lembar plastik klip dan 1 (satu) buah handphonemerek XIAOMI warna hitam terdakwa pegang bersamaan dengan tangantangan sebelah kiri datang beberapa lakilaki menghampiri dan melakukanpenangkapan dan penggeledahan kepada

KelurahanLandasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dan padasaat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) lembar plastik klip yangdidalamnya terdapat narkotika jenis sabusabu yang terbungkus didalam 2 (dua)lembar plastik klip dan 1 (Satu) buah handphone merek XIAOMI warna hitamyang sebelumnya terlempar kesemaksemak tidak jauh dari badan terdakwasedangkan untuk 1 (Satu) sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam No.Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2019/PN BjbPol: DA 6330 PAW

Pol: DA 6330 PAW didepan mesjid Jami Al Mubarakah yangberalamat di JI.Peramuan RT.011 RW.003 Kelurahan Landasan Ulin TengahKecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru kemudian untuk 2 (dua) lembarplastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabusabu yangterbungkus didalam 2 (dua) lembar plastik klip dan 1 (satu) buah handphonemerek XIAOMI warna hitam terdakwa pegang bersamaan dengan tangantangan sebelah kiri datang beberapa lakilaki menghampiri dan melakukanpenangkapan dan penggeledahan kepada

Peramuan RT. 011 RW. 003 KelurahanLandasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dan padasaat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) lembar plastik klip yangdidalamnya terdapat narkotika jenis sabusabu yang terbungkus didalam 2 (dua)lembar plastik klip dan 1 (Satu) buah handphone merek XIAOMI warna hitamyang sebelumnya terlempar kesemaksemak tidak jauh dari badan terdakwasedangkan untuk 1 (Satu) sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam No.Pol: DA 6330 PAW tanpa surat langsung

Terdakwa menjual Narkotika jenis sabusabu tersebuthanya berupa keuntungan memakai Narkotika jenis sabusabu.Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atau kewenangan dalam melakukankegiatan peredaran Narkotika jenis sabusabu.Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada diri serta lokasi penangkapanTerdakwa ditemukan barang bukti berupa bungkusan yang berisi Narkotikajenis sabusabu, 1 (Satu) buah handphone Xiomi warna hitam serta 1 (satu)unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam dengan Nomor PolisiDA 6330 PAW

Malang dengan maksud untuk mengajukan Permohonan Pergantian AntarWaktu (PAW) anggota DDPRD Kab. Malang an. LUKITO EKO PURWANDONO(Penggugat), yang dinyatakan surat sebagaimana dimaksud didasarkan pada surat dariTergugat I, yakni surat DPP Partai NasDem No.132SI/DPPNasDem/IV/2016;5.

Bahwa ternyata di dalam surat permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW)sebagaimana dimaksud, juga dilampirkan surat keputusan yang memberhentikanPenggugat dari keanggotaan Partai NasDem, yang pemberhentian Penggugat darikeanggotaan partaidilakukan dengan carayang melanggar ketentuan di dalamAD / ART Partai NasDem, sebab mengesampingkan ketentuan Pasal 6 ART tentangHakhak Anggota, khususnya sebagaimana termasuk tapi tidak terbatas Pasal 6 angka(1).

semestinya sangsipemberhentian adalah tidak sah dan atau setidaknya Penggugat diberikan kesempatanmenurut ketentuan hukum yang berlaku, setidaknya diberikan haknya untuk membeladiri dalam hal disangsi oleh partai;Bahwa perbuatan Tergugat II yang menerbitkan Surat Pemberhentian dari AnggotaPartai NasDem kepada Penggugat dan atau mengajukannya ke Tergugat I DPP PartaiNasDem dengan tanpa melalui mekanisme yang sah menurut ketentuan PartaiNasDem, dan kemudian Tergugat II menerbitkan surat permohonan PAW

Malang, serta Tergugat I yangmenyetujui hal tersebut, maka dalam hal ini dapat dikonstruksikan bahwasannya SuratHalaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 360/PDT/2017/PT SBY16.17.Pemberhentian sebagai Anggota Partai NasDem kepada Penggugat dengan tanpamelalui mekanisme yang sah menurut ketentuan Partai NasDem, dan kemudianTergugat II menerbitkan surat permohonan PAW kepada Ketua/ Pimpinan DPRDKab.

Menyatakan perbuatan Tergugat II yang menerbitkan Surat Pemberhentian sebagaiAnggota Partai NasDem kepada Penggugat dengan tanpa melalui mekanisme yang sahmenurut ketentuan AD / ART Partai NasDem, dan kemudian menerbitkan suratpermohonan PAW kepada Ketua/ Pimpinan DPRD Kab. Malang adalah PerbuatanMelawan Hukum;.Menyatakan surat Tergugat II No.0089/S.2/DPDNasDemMalang/III/2016,tertanggal 11 Maret 2016 Batal Demi Hukum;.

Akan tetapi faktanyaTergugat II tetap memproses PAW, yang oleh karena itu sangat jelas dan terbuktibahwa Tergugat II sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal inibertentangan dengan hak Penggugat untuk melakukan pembelaan diri ;Dengan alasanalasan dan dalildalil hukum tersebut, maka terbukti sangat kuat bahwaTergugat II yaitu DPD PAN Kota Surabaya dalam mengusulkan pemberhentian Penggugatdari keanggotaan PAN sehingga terbit SK DPP PAN Nomor : PAN/Kpts/KUSJ/007/1/2007tertanggal 17 Januari

) keanggotaan Penggugat di DPRD Kota Surabaya, padahal Turut Tergugatjelasjelas mengetahui bahwa alasan yang mendasari PAW yaitu SK DPP PAN Nomor :PAN/Kpts/KUSJ/007/1/2007 tentang penghentian keanggotaan Penggugat dari PANadalah masih berstatus sengketa dan belum final SK DPP PAN tersebut berstatussengketa dan belum final karena berdasarkan alasanalasan sehagai berikut :a..

Surat Penggugat kepada Ketua DPRD tertanggal 31Januari 2007 dan mengetahui dari somasi 5 (lima) DPC PAN seSurabayatertanggal 18 Februari 2007, akan tetapi faktanya Turut Tergugat tetap memprosesPAW, yang oleh karena itu sangat jelas dan terbukti bahwa Turut Tergugat sengajamelakukan perbuatan melawan hukum dalam hal im bertentangan dengan hakPenggugat untuk melakukan pembelaan diri ;Dengan alasanalasan dan dalildalil hukum tersebut, maka terbukti sangat kuat bahwa TurutTergugat dalam memproses PAW

), bertanda TT1 ;Fotocopy Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Surabaya tanggal24 Januari 2007 Nomor : PAN/13.01/B/KS/010/1/2007, Hal Keterangan Tentang CalonPengganti Antar Waktu (PAW), bertanda TT2 ;Fotocopy Surat Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kota Surabaya tanggalO01 Pebruari 2007 Nomor : FPAN/13.01/140/I/2006, Hal Persetujuan Pengajuan CalonPengganti Antar Waktu (PAW), bertanda TT3 ;4.

Fotocopy Surat DPRD Kota Surabaya kepada Ketua DPD Partai Amanat Nasional KotaSurabaya tanggal 8 Pebruari 2007 Nomor : 172/62/436.4/2007, Perihal PenggantianAntar Waktu (PAW), bertanda TT4 ;5. Fotocopy Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kota Surabaya tanggal09 Pebruari 2007 Nomor PAN/13.01/B/KS/014/I/2007, Hal Penjelasan Atas SuratKetua DPRD Kota Surabaya, bertanda TT5 ;6.

demikian Para Tergugat telah melanggar ketentuanPasal 16 ayat (2) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyebutkan:Tata cara pemberhentian keanggotaan partai politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) di atur dalam Anggaran Dasar dan AnggaranRumah Tangga;Bahwa secara tibatiba Penggugat kaget setelah membaca harian Lombok Post,tanggal 8 Oktober 2014 pada halaman 21 Rubrik Sumbawa bertuliskan:SEKALI TERIMA GAJI, LANGSUNG DIUSULKAN PAW

: Dilantik 19Agustus, Surat PAW 26 September, yang dalam pemberitaan tersebut tertulissurat PAW Penggugat berdasarkan surat Dewan Pimpinan Cabang Partai HatiNurani Rakyat Kabupaten Sumbawa Barat Nomor: 030/DPCHanura/KSB/X/2014, tertanggal 6 Oktober 2014, dimana Penggugat merasa tidak pernahdiberi tembusan surat apapun maupun diajak bicara dalam proses PenggantianAntar Waktu, sehingga jika Penggugat dianggap melakukan kesalahan ataupelanggaran terhadap AD/ART Partai Hati Nurani Rakyat, Penggugat pasti

Irawansyah dari KeanggotaanPartai Hanura yang secara tibatiba Penggugat kaget setelah membaca harianLombok Post, tanggal 8 Oktober 2014 pada halaman 21 pada Rubrik Sumbawabertuliskan SEKALI TERIMA GAJI, LANGSUNG DIUSULKAN PAW:Dilantik 19 Agustus, Surat PAW 26 September, yang dalam pemberitaantersebut tertulis surat PAW Penggugat berdasarkan surat Dewan PimpinanCabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Sumbawa Barat Nomor: 030/DPCHanura/KSB/X/2014, tertanggal 6 Oktober 2014, dimana Penggugat merasatidak

: Dilantik 19Agustus, Surat PAW 26 September, yang dalam pemberitaan tersebut tertulissurat PAW Pemohon berdasarkan surat Dewan Pimpinan Cabang Partai HatiNurani Rakyat Kabupaten Sumbawa Barat Nomor: 030/DPCHanura/KSB/X/2014, tertanggal 6 Oktober 2014, dimana Pemohon merasa tidak pernah diberitembusan surat apapun maupun diajak bicara dalam proses Penggantian AntarWaktu, sehingga jika Pemohon dianggap melakukan kesalahan atau pelanggaranterhadap AD/ART Partai Hati Nurani Rakyat, Pemohon pasti akan

Irawansyah Dari KeanggotaanPartai Hanura yang secara tibatiba Pemohon kaget setelah membaca harianLombok Post, tanggal 8 Oktober 2014 pada halaman 21 pada Rubrik Sumbawabertuliskan SEKALI TERIMA GAJI, LANGSUNG DIUSULKAN PAW:Dilantik 19 Agustus, Surat PAW 26 September, yang dalam pemberitaantersebut tertulis surat PAW Penggugat berdasarkan surat Dewan PimpinanCabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Sumbawa Barat Nomor: 030/DPCHanura/KSB/X/2014, tertanggal 6 Oktober 2014, dimana Pemohon merasa tidakpernah

3/Pdt.G/2011/PAW

15/Pdt.G/2011/PAW

Nomor 16 K/Pdt.SusParpol/2014Pasal 15 ayat (1) : "menjunjung tinggi nama dan kehormatan partai,Ayat (2) :""memegang teguh AD/ART Partai Gerindra";Pasal 19 ayat 2 (m): "Dewan Pimpinan Pusat memiliki wewenang (m)Memberikan sanksi sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan AnggaranRumah Tangga, berdasarkan putusan sidang Majells Etik danKehormatan"Pasal 19 ayat 2 (w): "Dewan Pimpinan Pusat memiliki wewenang (w)Melaksanakan pergantian antar waktu (PAW) terhadap Anggota DPRdan DPRD sesuai peraturan perundanganundangan

Gerindra apabila ingin menggantikan Penggugat dan kalau tidaksanggup maka disuruh membuat surat pernyataan pengunduran diri,sehingga bapak Bambang Sumadi membuat surat pengunduran diri danperjanjian dengan bapak Antonius Muhamad Ali, S.H.;10.Bahwa dalam memberhentikan Penggugat sebagai Anggota Partai Gerindra11dan Anggota DPRD Kota Bandar Lampung berdasarkan Anggaran DasarPartai Gerindra Pasal 20 ayat (2) menyebutkan: "Dewan Pimpinan Daerahmemiliki kKewenangan: mengajukan usul pergantian antara waktu (PAW

(Vide Lampiran 4);14) Bahwa pada tanggal 15 Februari 2013, Pemohon Kasasi mengeluarkansurat Nomor 020060/A/DPPGerindra/2013 perihal PAW Anggota DPRD KotaHal. 24 dari 37 hal Put. Nomor ..... K/Padt.SusParpol/.....Bandar Lampung, yang isinya memerintahkan DPC Partai Gerindra Kota BandarLampung untuk segera memproses administrasi dan mengajukan kepada KetuaDPRD Kota Bandar Lampung PAW Anggota DPRD Kota Bandar Lampung dariPartai Gerindra atas nama Termohon Kasasi.

DPRDKota Bandar Lampung perihal: Klarifikasi Proses PAW anggota DPRD KotaBandar Lampung dengan menunjuk Sdr.Antonius Muhammad Ali,S.H. menjadicalon pengganti dikarenakan Sdr.Bambang Sumadi telah membuat suratpernyataan tidak bersedia untuk di lantik dalam proses penggantian antar waktuAnggota DPRD Kota Bandar Lampung dari fraksi Partai Gerindra atas namaTermohon Kasasi.

Nomor 16 K/Pdt.SusParpol/2014Lampung dengan Nomor Surat 260.23.03.1.2013 perihal mohon verifikasiusulan PAW;20) Bahwa pada hari Senin, 6 Mei 2013 Komisi Pemilihan Umum (KPU) KotaBandar Lampung telah melakukan verifikasi pemeriksaan berkas pemenuhanpersyaratan calon pengganti antar waktu (PAW) diusulkan Partai Gerindra danselanjutnya hasil verifikasi tersebut tertuang dalam berita acara Nomor 340.a/BA/V/2013 tentang Pemeriksaan pemenuhan persyaratan calon pengganti antarwaktu Anggota DPRD Kota Bandar

Analisa Yuridis FormilPergantian Antar Waktu (PAW) anggota Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerahdipilin secara langsung untuk menduduki atau menjabat jabatanlegislatif dalam satu periode (lima tahun), karena Pergantian AntarWaktu (PAW) Anggota DPRD bukan inkonstitusional sehinggaPergantian Antar Waktu (PAW) Legislatif tak semudah membalikantelapak tangan, walaupun yang bersangkutan telah menjadi anggotapartai politik dan telah divonis bersalah terbukti

Dalam proses PAW (Pergantian Antar Waktu) butuh waktu dantahapan, dan perlu adanya verifikasi berkas secara valid terhadapcalon penggantinya yang akan ditetapkan KPUProvinsi/Kabupaten Kota,"Sedangkan mengenai prosedur Pergantian Antar Waktu (PAW),sebagaimana diatur dalam Pasal 356 yang berbunyi sebagai berikut :1.Pemberhentian anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 355 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2)huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan pimpinan partai politikkepada

), atas nama Dessy Yusandi, anggota DPRD ProvinsiBanten dari Fraksi Golkar tersebut;Bahwa karena itu secara hukum dan lainlain TURUT TERGUGAT II(Gubernur Banten) quod non, tidak dapat digugat, dan atau dimintapertanggungjawabannya terhadap halhal yang tidak ada hubungancausalitas, mengenai proses Pemberhentian Dessy Yusandi(TERGUGAT Ill) atau Pergantian Antar Waktu (PAW) atas namaPENGGUGAT;Bahwa TURUT TERGUGAT II (Gubernur Banten) menganggap prosesPemberhentian dan Pergantian Antar Waktu (PAW), aquo

) bisadilakukan. sehingga sangatlah tidak tepat dan tidak beralasan sertasangatPremateur, (tidak tepatwaktu), untuk dijadikan objeksengketa dimuka Lembaga Peradilan;Bahwa kemudian dalam proses pergantian antar wakitu (PAW)Pimpinan partai politik pada saat mengusulkan pergantian antar waktu(PAW) harus melampirkan fotokopi daftar calon tetap dan daftarperingkat perolehan suara partai politik yang bersangkutan yang telahdilegalisir oleh KPU Provinsi, berdasarkan Peraturan PemerintahNomor 16 tahun 2010

Putusan Perdata Nomor 51/PDT/2017/PT BTNGubernur Banten (TURUT TERGUGAT Ill), karena prosesPemberhentian dan Pergantian Antar Waktu (PAW) dapat saja terjadibukan hanya karena tindak pidana yang dilakukan anggota DPRDtetapi atas pengusulan partai yang mengusungnya sehinggaPemberhentian dan Pergantian Antar Waktu (PAW) lebih dipengaruhipada kebijakan internal partai yang dalam hal ini Partai Golkar;9.

.//2016 perihal: permohonan (PAW) saudara Samsul M.

/I/2016 perihal Permohonan PAW saudara Samsul M. Nor;Memerintahkan kepada Tergugat II mencabut Surat Nomor 172/125/DPRD/2016, tanggal 19 April 2016 perihal permintaan nama calon pengganti antarwaktu;Halaman 2 dari 9 hal Put. Nomor 761 K/Pdt.SusParpol/20166.

Bahwa Pengadilan Negeri Raba Bima telah salah menerapkan hukum,karena gugatan Pemohon Kasasi seharusnya dikabulkan karena dalilgugatan adalah Termohon Kasasi melakukan perbuatan melawan hukummengajukan permohonan penggantian antar waktu (PAW) tanpa dasar danalasan secara hukum, dan Termohon Kasasi Il melakukan perbuatanmelawan hukum yaitu meminta nama calon pengganti antar waktu hal manapermintaan tersebut sebagai langkah proses penggantian antar waktu (PAW) dan tindakan tersebut tanpa dasar dan

demikian sudah tidak berlaku karena Pemohon Kasasi telahdilantik menjadi anggota DPRD Kabupaten Bima sehingga walau putusan itudianggap benar ada maka putusan tersebut menjadi batal demi hukum;b) Memberhentikan Pemohon Kasasi sebagai anggota Partai Demokratsedangkan menurut Anggaran Dasar dan Anggran Rumah Tangga PartaiDemokrat Tahun 2015 pemberhentian karena alasan apapun hanyadapat terjadi dengan Surat Keputusan Ketua Dewan Pimpinan Pusat(DPP) Partai Demokrat;c) Menetapkan penggantian antar waktu (PAW

Surat 170/39/DPRD/LIg/I/2019 perihal mohon petunjuk tentang PAW anggota DPRD KotaLubuklinggau dari PPP atas nama PENGGUGAT;Bahwa berdasarkan surat yang dikirimkan TERGUGAT tersebut, TURUTTERGUGAT mengeluarkan surat pada tanggal 13 Februari 2019, denganNo. Surat 170/0312/I/2019 perihal Pelantikan Calon Pengganti AntarWaktu Anggota DPRD Kota Lubuklinggau.

Reg.11/MPDPPPPP;Bahwa pada tanggal 18 Februari 2019, bertempat di ruang Badanmusyawarah DPRD Kota Lubuklinggau, TERGUGAT mengadakan RapatBANMUS DPRD Kota Lubuklinggau dengan agenda membahas suratsurat masuk;Bahwa pada tanggal 18 Februari 2019, PENGGUGAT mengirimkan suratyang diberikan langsung kepada TERGUGAT dengan perihal PenundaanProses PAW terhadap diri PENGGUGAT sebagai Anggota DPRD KotaLubuklinggau dikarenakan masih berjalannya proses hukum diMahkamah Partai, surat tersebut merupakan penegasan

Tetapi Kewenangan KPU atau KPUD dalam hal PAW hanyamemverifikasi data calon pengganti anggota DPR atau DPRD yangparpolnya syah terdaftar di Kementerian hukum dan HAM sesuaiperundangundangan atau ketentuan yang berlaku. Dalam hal iniKepengurusan PPP Versi Ir Ir. H. M.

Bahwa Tergugat telah melakukan tindakan hukum sesuai saran dari timkemenkumham yang menyatakan proses paw ditunda sampai adanyakeputusan yang inkracht sesuai dengan Laporan Hasil Koordinasi danKonsultasi Badan Kehormatan DPRD Kota Lubuklinggau KeKementerian Hukum dan Ham dan KPU RI di Jakarta tanggal 11 S/D 14Juli 2017;13. Bahwa telah adanya putusan Nomor 182 PK/TUN/2018 tertanggal 8November 2018 mengenai kepengurusan PPP Versi Ir Ir H.

Bahwa adanya pernyataan dari Mimi Haryani, SH ( dahulu wakil ketuaPengadilan Negeri Lubuklinggau sekarang Ketua Pengadilan NegeriLubuklinggau) yang menyatakan Upaya hukum yang dapat dilakukanadalah PK (Peninjauan Kembali), namun tidak berpengaruh terhadapproses PAW Pergantian Antar Waktu.

Yana yang diserahkan oleh Syahril Smenerima sebuah surat dari Dewan Pimpinan PusatPartai Nasdem dan ternyata isinya adalah berupa SuratKeputusan Pergantian Antar Waktu (PAW) dari DewanPimpinan Pusat Partai Nasdem yakni Surat KeputusanDewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Nomor: 001SK/DPPNasdem/I/2019 Tanggal 14 Januari 2019Tentang Penggantian Antar Waktu Saudara Dr.Aswani Zain DT,MH sebagai Anggota DPRDKabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung;5.

ASNAWI ZAIN, DTMHbukanDr.ASWANI ZAIN DT,MH, sehingga Surat KeputusanDewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Nomor: 001SK/DPPNasdem/I/2019 Tanggal 14 Januari 2019tersebut tidak dapat digunakan untuk melakukanPergantian Antar Waktu (PAW) terhadapPENGGUGAT, karena salah Subjek Hukumnya yangmenyebabkan Surat Keputusan tersebut CACATdalam pembuatan dan BATAL keberlakukannyasecara Hukum; 11.

Bahwa jika dibaca secara seksama proses terbitnya SuratKeputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Nomor: 001SK/DPPNasdem/I/2019 Tanggal 14 Januari 2019 adalahdilatarbelakangi oleh surat usulan DPW Partai NasdemProvinsi Lampung Nomor: 051SI.1/DPWNasdem/XII/2018tanggal 22 Desember 2018 Tentang Pengantar PAW AnggotaDPRD Kabupaten Pesisir Barat;12.

indisipliner atautidak mematuhi keputusan DPW Provinsi Lampung danDPD Partai Nasdem Kabupaten Pesisir Barat;"= Bahwa TERGUGAT II juga tidak pernah memberikanpenjelasan baik secara lisan maupun tertulis kepadaPENGGUGAT terkait tindakan indisipliner atau tidakmematuhi keputusan Partai dan PENGGUGAT tidakpernah menerima teguran dan sanksi apapun dariPartai, sehingga terbitnya surat usulan DPW PartaiNasdem Provinsi Lampung Nomor: 051SI.1/DPWNasdem/XII/2018 tanggal 22 Desember 2018 TentangPengantar PAW

Bahwa selanjutnya Tergugat 1 pada tanggal 11 Desember 2012 dengansurat bernomor PAN/0411/A/KS/67/XII2012 telah mengajukan UsulanPemberhentian antar Waktu ( PAW ) ke Dewan Perwakilan RakyatDaerah (DPRD) Kota Solok atas diri Penggugat, tanpa menunggu hasildari Mahkamah Pernyeiesaian Sengketa ( MPS ) PAN sebagai wadahpenyelesaian persengketaan politik sesuai UU No. 2 thn 2011, perbuatanTergugat tersebut adalah perbuatan yang merugikan penggugat danmerupakan perbuatan hukum.10.Bahwa oleh karena perbuatan

II teian melakukan perbuatansemenamena kepada penggugat , perbuatan tergugat dan tergugat IItersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga sangatberalasan hukum Surat Keputusan Nomor PAN/A/Kpts/KUSJ/086/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012 yang dikeluarkan tergugat II haruslahdibatalkan, dan Surat Tergugat Nomor PAN /0411/A/KS/67/XII2012tanggal 11 Desember 2012 tentang usulan Pemberhentian Antar Waktu(PAW) berdasarkan Surat.

Menyatakan perbuatan Tergugat yang mengajukan usulanPerberhentian Antar waktu (PAW) terhadap penggugat dengan suratNomor PAN/0411/A/KS/67/XII2012 tanggal 11 Desember 2012berdasarkan Surat Keputusan Nomor PAN/A/Kpts/KUSJ/986/X/2012tanggal 19 oktober 2012 adalah perbuatan semenamena danmerupakan perbuatan melawan hukum .6. Menyatakan Surat tergugat Nomor PAN/0411/A/KS/67/XII2012tanggal 11 Desember 2012 adalah promatur dan tidak berkekuatanhukum7.

Bahwa sesuai dengan mekanisme Pengusulan pemberhentian sebagaiKader dan Pergantian Antar Waktu (PAW), diurus Anggota DPR RI diusulkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Anggota DPRD Propinsi diusulkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Anggota DPRDKabupaten/ Kota diusulkan oleh dewan Pimpinan Daerah (DPD). dimanaoleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD), dimana ketentuan usulan tersebutdisampaikan dengan surat tertulis oleh DPP kepada DPD yang disertaidengan Kronologis Bukti Otentik terhadap Pelanggaran

Dimana dalam gugatannya Penggugat menjadikanDewan Pimpinan Daerah (DPD) Kota Solok sebagai Tergugat I.Seharusnya yang menjadi tergugat adalah Dewan Pimpinan Pusat (DPP)karena DPP lah yang mengeluarkan dan menerbitkan Surat KeputusanPergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat, dan Dewan PimpinanDaerah (DPD) hanyalah menindak lanjuti surat dan perintah dari DPDtersebut.

Yang Dimohonkan:Bahwa pihak Penggugat mengajukan gugatan ini, berkenaan denganpemberhentian sebagai anggota Partai Demokrat sebagaimana keputusanDewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor 47/SK/DPP.PD/IV/2010.Dimana hal tersebut berdampak pada Pergantian Antar Waktu (PAW)Penggugat dalam jabatannya sebagai Anggota DPRD Provinsi SulawesiSelatan dari Partai Demokrat;3. Kewenangan Pengadilan Negeri:1.

pihak Penggugat telah mengajukan gugatan/keberatankepada Tergugat dan Tergugat II melalui Pengadilan Negeri KelasIA Makassar, maka secara Mutatis Mutandis pemberhentianPenggugat sebagai anggota Partai Demokrat juga pengusulan/proses PAW sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatanharus ditunda sampai adanya putusan Pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap;5.

Menyatakan surat pemberhentian yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak sah dan cacat prosedural serta pengusulan Pergantian AntarWaktu (PAW) yang dikeluarkan oleh pihak Tergugat II tidak sah dancacat Prosedural;5. Menyatakan surat pemberhentian yang dikeluarkan oleh Tergugat dan pengusulan Pergantian Antar Waktu (PAW) yang dikeluarkanoleh Tergugat Il batal demi hukum atau setidaktidaknya dapatdibatalkan;6. Menyatakan bahwa Penggugat Misriyani Ilyas adalah anggota PartaiDemokrat yang sah;7.

Gugatan Penggugat Kabur:Bahwa gugatan Penggugat kabur, oleh karena dasar gugatan Penggugatadalah Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi di dalam Petitum gugatannyapada Petitum nomor 5, meminta kepada Majelis Hakim yang mulia, yangmemeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan surat pemberhentianyang dikeluarkan oleh Tergugat dan pengusulan PAW yang dikeluarkan olehTergugat Il batal demi hukum, atau setidaktidaknya dinyatakan batal demihukum.

Demikian juga Petitum gugatan pada point 4 yang meminta MajelisHakim untuk menyatakan bahwa surat pemberhentian yang dikeluarkan olehTergugat tidak sah dan cacat procedural demikian juga pengusulan PAW olehTergugat II tidak sah dan cacat procedural. PetitumPetitum yang demikian itusangat kabur menurut hukum. Oleh karenanya, gugatan Penggugat harusdinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);3.

berlaku, termasuk Tata Tertib, Kode Etik,Platform Perjuangan Partai Demokrat (AD/ART PartaiDemokrat), selain itu Penggugat dalam segala aktifitassenantiasa menjaga martabat, kehormatan, citra dankredibilitas Partai Demokrat maupun DPRD ProvinsiSulawesi Tenggara, sekalipun demikian namun diluar dugaanpada pertengahan Tahun 2011, Dewan Pimpinan Daerah(DPD) Partai Demokrat Provinsi Sulawesi TenggaraHalaman 7 dari 75 halaman Perkara No.169/G/2013/PTUNJKTmengajukan Usulan Pemberhentian Antar Waktu (PAW

AD/ART Partai Demokrat maupun peraturanperundangundangan yangBahwa, selanjutnya pada tanggal 29 Mei 2013, Penggugat mengajukan gugatanlagi ke Pengadilan Negeri Kendari, Perkara Nomor : 45/Pdt.G/2013/PN.Kdi,tanggal 29 Mei 2013, (sedang berproses), karena Gubernur Provinsi SulawesiTenggara telah memproses kembali Usul Pemberhentian Antar Waktu atas diriPenggugat sebagai Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai suratNomor : 160/1856, tanggal 24 Mei 2013, Tentang Usulan Pergantian AntarWaktu (PAW

Hal ini dapat dilihat dariFundamentum Petendi dimana Penggugat menguraikan mengenai pengajuanusul PAW oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat ProvinsiSulawesi Tenggara atas nama Penggugat yang bertentangan dengan UndangUndang, asas keterbukaan dan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga PartaiDemokrat, dan Instruksi Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor :133/INT/DPP.PD/VIII/2010, tanggal 2 Agustus 2010, yang seolaholah telahdilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan objek Gugatan aquo.

Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 160/1856, tanggal 24 Mei 2013,Perihal Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD ProvinsiSulawesi Teng gara;Halaman 43 dari 75 halaman Perkara No.169/G/2013/PTUNJKT17.b.

Karena, penerbitan Surat Keputusan ObjekSengketa tidak berdiri sendiri, melainkan sebagai tindak lanjut dari Surat Ketua DewanPerwakilan Rakyat Daerah Provinsi SulawesiTenggara Nomor : 160/1013.DPRD,tanggal 15 Desember 2011, Perihal Usul PAW Anggota DPRD Provinsi SulawesiTenggara dan Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 160/1856, tanggal 24 Mei2013, Perihal Usulan PAW Anggota DPRD SulawesiTenggara.

PLATE Ketua Umum Sekretaris Jenderal Bahwa, sebelumnya Penggugat terlebih dahulu dalam persidangan yangmulia ini perlu memaparkan kronoligi penyampaian kedua Surat Keputusanyaitu tentang pemberhentian bernomor : 184SK/DPPNasDem/X1I/2018tertanggal 15 Nopember 2018 dantentang PAW (Pergantian Antar Waktu)bernomor : 185 SK/DPP NasDem/X1/2018 tertanggal 19 Nopember2018, Secara bersamaan dengan surat usulan PAW dari Tergugatbernomor : No.219SE/DPPNasDem/X//2018 tanggal 19 Novbember 2018yang ditujukan kepada

kami ulangi lagi,Halaman 10 dari 69 halaman Putusan Nomor.3/Pdt.SusParpol/2018/PN Randan mohon dianggap telah diulangi dalam alasan hukum tentang PAW(Pergantian Antar Waktu) ini;Bahwa, tentang alasan PAW lembar kedua SK nomor 185SK/DPPNaDem/X1/2018 tertanggal 19 Nopember 2018 baris ke 4 (keempat)Pertama: ...........tidak mematuhi Keputusan DPW Partai NasDem ProvinsiKepulauan Riau dan DPD Partai NasDem Kabupaten Natuna serta TataTertio DPRD Kabupaten Natuna (Peraturan DPRD No.1 Tahun 2017), perluPenggugat

Digantikan oleh suara terbanyak kedaua atas nama Atriadi sebagaiAnggota DPRD Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau sebagimanadimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) huruf b jo Pasal 194 ayat (1) UU Nomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;Bahwa, Tergugat sungguh teledor didalam melakukan tindakantindakannyayang sematamata hanya untuk bertujuan mem PAW kan Penggugat,sehingga banyak melakukan kesalahankesalahan daalam pengajuan setiapsuratnya seperti termasuk dalam surat usulan PAW yang ditujukan

Natuna,yang di iringi dengansurat usulan PAW NO.219SE/DPPNASDEM/X1/2018/ juga diberikan ataudisampaikan sekaligus dengan salinan SK pemberhentian dan PAW padatanggal 17 Desember 2018;Bahwa, justru yang menjadi pertanyaan besar yang harus dijawab tegasoleh Tergugat karena dengan dan atau seandainya surat usulan dariTergugat tersebut langsung diakses dan dilakukan oleh ketua DPRD Kab.Natuna, disamping tidak ada waktu lagi bagi Penggugat untukmempertahankan hak nya sebagai anggota DPRD Kab.

Natuna,yang di iringi dengansurat usulan PAW NO.219SE/DPPNASDEM/XI/2018/ juga diberikan ataudisampaikan sekaligus dengan salinan SK pemberhentian dan PAW padatanggal 17 Desember 2018;Bahwa, justru yang menjadi pertanyaan besar yang harus dijawab tegasoleh Tergugat karena dengan dan atau seandainya surat usulan dariTergugat tersebut langsung diakses dan dilakukan oleh ketua DPRD Kab.Natuna, disamping tidak ada waktu lagi bagi Penggugat untukmempertahankan hak nya sebagai anggota DPRD Kab.

Gaji/Honor dan tunjangan anggota DPRD Propinsi yang terima 3orang melalui PAW dimulai Oktober 2013 sampai dengan April 2014yaitu : 7 bulan x 10.000.000, (honor DPRD Propinsi) = Rp.70.000.000x 3 orang = Rp.210.000.000,(dua ratus sepuluh juta rupiah);c.

Gaji/Honor dan tunjangan anggota DPRD Propinsi yang terima 3orang melalui PAW dimulai Oktober 2013 sampai dengan April 2014yaitu : 7 bulan x 10.000.000, (honor DPRD Propinsi) = Rp.70.000.000x 3 orang = Rp.210.000.000,(dua ratus sepuluh juta rupiah)c.

Surat Keputusan DPP Partai Damai Sejahtera No : 043 /SK DPP PDS / X/2013, Tanggal 3 Oktober 2013, tentang Pergantian Antar Waktu (PAW )Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara; dari saudara TONNIES SIANTURI.SP., kepada penggantinya saudara Ir SAHAT HAODJOHAN SITUMORANGutusan Partai Damai Sejahtera, diberi tanda: P1 ;2.

Surat Keputusan DPP Partai Damai Sejahtera No : 045 / SK DPP PDS / X /2013, Tanggal 3 Oktober 2013, tentang Pergantian Antar Waktu (PAW),anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari saudara Drs DERMAWANSEMBIRING kepada penggantinya saudara Pdt SADRAH BRAHMANAutusan Partai Damai Sejahtera, diberi tanda : P2.3.

Surat Keputusan DPP Partai Damai Sejahtera No : 036 / SK DPP PDS / IX /2013, Tanggal 13 September 2013 , tentang Pergantian Antar waktu ( PAW )ANDREAS SILITONGA .SE., utusan Partai Damai Sejahtera, diberi tanda :P3;4.

Bahwa terkait dengan Dokumen yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Tergugat IV yaituberupa Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR Nomor : B2077/GOLKAR/XI/2018, Perihal : Tanggapan atas Usulan PAW Anggota DPRDKabupaten Kupang, tanggal 30 November 2018 maka melalui WhatsApp (WA),Tergugat Ill mengundang Penggugat untuk hadir rapat bersama DPD Partai GOLKARProvinsi NTT dan Ketua serta sekretaris DPD partai GOLKAR kabupaten Kupang yangdilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2018.

Bahwa memperhatikan Peraturan Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai GolonganKarya Nomor : PO13/DPP/GOLKAR/X/2011 tanggal 24 oktober 2011 tentang Disiplindan Sanksi Organisasi,Serta Pembelaan diri Pengurus dan/atau Anggota PartaiGolongan Karya, Bab IV tentang PEMBELAAN DIRI, Pasal 18 sampai dengan Pasal24 dan dihubungkan dengan isi substansi surat Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKARNomor : B2077/GOLKAR/XI/2018, Perihal : Tanggapan atas Usulan PAW AnggotaHalaman 4 dari 44 halaman Putusan Nomor 186/

Menyatakan tidak sah dan/atau batal demi Hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatanHukum Mengikat Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR Nomor : B2077/GOLKAR/XI/2018, Perihal : Tanggapan atas Usulan PAW Anggota DPRDKabupaten Kupang, tanggal 30 November 2018 ;6.

Partai GOLKAR Nomor: B2077/GOLKAR/XI/2018 tanggal 30 November 2018, Perihal: Tanggapan atasUsulan PAW Anggota DPRD Kabupaten Kupang yang ditandatangani oleh olehTERGUGAT IV selaku Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR.Halaman 18 dari 44 halaman Putusan Nomor 186/PDT/2019/PT KPGadalah SAH SECARA HUKUM karena berlandaskan hak dan kewenangan yangdiberikan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku.

Partai GOLKAR Nomor: B2077/GOLKAR/XI/2018 tanggal 30 November 2018, Perihal: Tanggapan atasUsulan PAW Anggota DPRD Kabupaten Kupang yang ditandatangani oleh olehTERGUGAT IV selaku Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR.adalah SAH SECARA HUKUM karena berlandaskan hak dan kewenangan yangdiberikan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku.

SUPIANI;

SUPIANI; 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam (les stiker)putin dengan Nomor Polisi terpasang DA 6687 PAW NokaMH1JFW115GK351783, Nosin : JFW1E1357276 dan kunci kontaknya; 1 ( satu ) lembar Surat Keterangan ADIRA FINANCE No.0801194000361 tentang Kepemilikan BPKB 1 ( satu ) unit sepeda motorHonda Scoopy dengan Nomor Polisi DA 6852 MY, NokaMH1JFW115GK351783, Nosin : JFW1E1357276 warna Merah Putih An.SUPIANI;Dikembalikan kepada saksi RUSINAH Binti H.

Srikandi RT. 20 KotaBanjarmasin pada saat Terdakwa II sedang berada di rumah kontrakannyabersama barang bukti 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam(les stiker) putih dengan Nomor Polisi terpasang DA 6687 PAW Noka :MH1JFW115GK351783, Nosin : JFW1E1357276 dan kunci kontaknya, danjuga 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul GT dengan NomorPolisi DA 6976 IW warna ungu; Bahwa Terdakwa II mengakui bahwa benar Terdakwa II dan Terdakwa telah melakukan Pencurian dengan pemberatan terhadap

Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lainMenimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telahterbukti, 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam (les stiker) putihdengan Nomor Polisi terpasang DA 6687 PAW Noka : MH1JFW115GK351783,Nosin : JFW1E1357276 dan kunci kontaknya bukan milik para terdakwa melainkanmilik saksi RUSINAH Binti H.

SUPIANI, 1 (Satu) unit sepeda motorHonda Scopy warna hitam (les stiker) putin dengan Nomor Polisi terpasang DAHalaman 19 dari 22 Putusan Nomor 91/Pid.B/2019/PN Mrh6687 PAW Noka : MH1JFW115GK351783, Nosin : JFW1E1357276 dan kuncikontaknya, 1 ( satu ) lembar Surat Keterangan ADIRA FINANCE No.0801194000361 tentang Kepemilikan BPKB 1 ( satu ) unit sepeda motor HondaScoopy dengan Nomor Polisi DA 6852 MY, Noka : MH1JFW115GK351783, Nosin :JFW1E1357276 warna Merah Putih An.

SUPIANI; 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam (les stiker) putihdengan Nomor Polisi terpasang DA 6687 PAW NokaMH1JFW115GK351783, Nosin : JFW1E1357276 dan kunci kontaknya; 1( satu ) lembar Surat Keterangan ADIRA FINANCE No. 0801194000361tentang Kepemilikan BPKB 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Scoopydengan Nomor Polisi DA 6852 MY, Noka : MH1JFW115GK351783, Nosin :JFW1E1357276 warna Merah Putih An. SUPIANI.Dikembalikan kepada saksi RUSINAH Binti H.

Objek sengketa bertentangan dengan Asas Proporsionalitas ;Bahwa Penggugat menyadari sepenuhnya bahwa kewenangan untukmenerbitkan Surat Keputusan Peresmian PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota sepenuhnya adalah hak/kewenangan Tergugat.

Akan tetapi sudahsepatutnya dalam menjalankan haknya tersebut Tergugat mempunyaikewajiban untuk tetap mentaati Pancasila, UUD 1945 (konstitusi) danPeraturan Perundangundangan ;Bahwa terdapat fakta hukum sampai dengan saat ini Pimpinan DPRD Kab.Bojonegoro (sebagaimana ketentuan peraturan perundangundangan) tidakpernah mengajukan usulan PAW atas nama Penggugat (Sudjono Budiono) ;Bahwa terdapat bukti hukum yang nyata bahwa surat pribadi Sdr.

;Tentang surat usulan Pimpinan DPRD Kabupaten Bojonegoro (Bukti T3) yangdiajukan oleh salah satu Pimpinan DPRD Kabupaten Bojonegoro tidakmemenuhi sifat kolektif kolegial ;Bahwa, Majelis Hakim telah salah dalam menilai dan mempertimbangkan faktahukum yang ada, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 388 ayat (5) UndangUndang Nomor 27 Tahun 2009, dimana disebutkan bahwa kewenanganGubernur dalam proses Pergantian Antar Waktu anggota DPRD Kabupaten/Kotabersifat meresmikan, maka dalam memproses usulan PAW

Bojonegoro melalui BupatiBojonegoro, Pemohon Kasasi (Gubernur Jawa Timur) hanya dapat menilaikesesuaian secara formal prosedural sebagaimana diatur dalam UndangUndangNomor 27 Tahun 2009 ;Bahwa, sesuai fakta yang terungkap pada persidangan tingkat pertamaPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, sampai dengan saat terbitnyakeputusan objek sengketa (Bukti T1) pada tanggal 27 Juli 2012 PemohonKasasi tidak pernah menerima pemberitahuan, pencabutan, pembatalan dan/ataupenyangkalan terhadap surat usulan PAW

adalah dalildalil yang tidak terdapat dalamJawaban maupun Duplik karena dalildalil tersebut disampaikan PemohonKasasi khusus untuk menanggapi dan menolak pertimbanganpertimbanganhukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dengan demikian dalildalilPemohon Kasasi tersebut adalah dalildalil yang baru dan kesemuanya belumdipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Tingkat Banding maupunTingkat Pertama ;a Bahwa, sebagaimana telah diuraikan dalam dalildalil tersebut di atasbahwa surat usulan PAW

Takalar menghalaunya namun tidakkemudian pada saat itu Para melakukan aksinya dengan meaksinya untuk segera memproses pelantikan PAW Pergarwaktu tidak lama kemudian Para Terdakwa didalam ruangantersebut melakukan pengrusakan dengan merusak papanmemecahkan beberapa gelas kaca yang tidak lamadiamankan oleh pihak kepolisian; Bahwa sepengetahuan saksi Kantor DPRD Kab Takalar rkerugian akibat perbuatan Para Terdakwa yang telah merusberupa papan nama dan gelas kaca dengan kerugian sekilebih sebesar Rp2.000.000

Takalar namun tidak berhasipada saat itu Para Terdakwa menjadi emosi, kemudian pada sazmelakukan aksinya dengan menyuarakan aksinya untuk segera rmpelantikan PAW Pergantian antar waktu tidak lama kemudian Paradidalam ruangan paripurna tersebut melakukan pengrusakan dengapapan nama dan memecahkan beberapa gelas kaca yang tikemudian diamankan oleh pihak kepolisian;Bahwa sepengetahuan saksi Kantor DPRD Kab Takalar mengalarrakibat perobuatan Para Terdakwa yang telah merusak barang bertnama dan gelas

Takalar sehingga pada saatTerdakwa menjadi emosi, Kemudian pada saat itu Para Terdakwamasuk keruangan Paripurna dan melakukan aksinya dengan meaksinva untuk seaera memproses pvelantikan PAW Peragantian anbeberapa gelas kaca yang tidak lama kemudian diamankan ckepolisian;Bahwa sepengetahuan saksi Kantor DPRD Kab Takalar mengalarrakibat perobuatan Para Terdakwa yang telah merusak barang bertnama dan gelas kaca dengan kerugian sekitar kurang lebilRp1.000.000,(satu juta rupiah);Bahwa Terdakwa II sangat

Takalar sehingga pada saatTerdakwa menjadi emosi, kKemudian pada saat itu Para Terdakwamasuk keruangan Paripurna dan melakukan aksinya dengan meaksinya untuk segera memproses pelantikan PAW Pergantian antidak lama kemudian Para Terdakwa didalam ruangan paripurnmelakukan pengrusakan dengan merusak papan nama dan mebeberapa gelas kaca yang tidak lama kemudian diamankan ckepolisian; Bahwa sepengetahuan saksi Kantor DPRD Kab Takalar mengalarrakibat perbuatan Para Terdakwa yang telah merusak barang bertnama

Takalar sehingga pada saatTerdakwa menjadi emosi, kKemudian pada saat itu Para Terdakwamasuk keruangan Paripurna dan melakukan aksinya dengan meaksinya untuk segera memproses pelantikan PAW Pergantian antidak lama kemudian Para Terdakwa didalam ruangan paripurnmelakukan pengrusakan dengan merusak papan nama dan mebeberapa gelas kaca yang tidak lama kemudian diamankan ckepolisian;Bahwa adapun cara Para Terdakwa melakukan pengrusakan tersawalnya Terdakwa Zainuddin menendang beberapa papan nanggota