Ditemukan 11433 data
78 — 24
sumber daya alam danmelestarikan lingkungan hidup;Selain kewajiban Kepala Desa mempunyai kewajiban untukmemberikan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desakepada Bupati/ Walikota memberikan laporan keteranganpertanggung jawaban kepada BPD, serta menginformasikanlaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepadamasyarakat.Pasal 29 UU Desa yaitu :Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakanPembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, danPemberdayaan Masyarakat Desa.LARANGANa. menjadi pengurus partai
sumber daya alam danmelestarikan lingkungan hidup;Selain kewajiban Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desakepada Bupati/ Walikota, memberikan laporan keteranganpertanggung jawaban kepada BPD, serta menginformasikanlaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepadamasyarakat.Pasal 29 UU Desa yaitu :Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakanPembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, danPemberdayaan Masyarakat Desa.LARANGANA. menjadi pengurus partai
kewajiban Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desakepada Bupati/ Walikota, memberikan laporan keteranganpertanggung jawaban kepada BPD, serta menginformasikanlaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepadamasyarakat.Pasal 29 UU Desa yaitu :Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakanPembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, danPemberdayaan Masyarakat Desa.Halaman 64dari 113Putusan No. 42/Pid.Sus/TPK/2017/PN.BdgLARANGANa. menjadi pengurus partai
69 — 54
tertanda2 (dua) lembar fotocopi surat kepada Bapak BASRIEFARIEF,SH,MH Jaksa Agung RI dari Dewan Pimpinan PusatGolongan Karya Nomor : B111/GOLKAR/III/2011 tanggal 31Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusi yangditandatangani oleh Prof.Dr.Muladi,SH selaku Ketua dan IdrusMarham selaku Sekretaris Jenderal, yang terdapat stempel birubertuliskan Diterima Oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal April 2011 tertanda Suci ; 1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RIperihal Surat dari DPP Partai
,SH,MH Jaksa Agung RI dari Dewan Pimpinan PusatGolongan Karya Nomor : B111/GOLKAR/III/2011 tanggal31 Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusiyang ditandatangani oleh Prof.Dr.Muladi,SH selaku Ketuadan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yang terdapatstempel biru bertuliskan Diterima Oleh Mahkamah Agung RIhal 89 dari 196 hal Put.No.25/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg82838485pada tanggal 1 April 2011 tertanda Suci =;1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RIperihal Surat dari DPP Partai
SH,MH Jaksa Agung RI dari Dewan Pimpinan PusatGolongan Karya Nomor : B111/GOLKAR/III/2011 tanggal31 Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusiyang ditandatangani oleh Prof.Dr.Muladi,SH selaku Ketuadan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yang terdapatstempel biru bertuliskan Diterima Oleh Mahkamah Agung RIhal 151 dari 196 hal Put.No.25/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg82838485pada tanggal 1 April 2011 tertanda Suci =;1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RIperihal Surat dari DPP Partai
48 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 609 kK/Pdt/201510.Bahwa dalil dan alasan Para Tergugat dR/Penggugat dK hanya didasarkanPerjanjian dan Pengikatan JualBeli dengan Tergugat tanggal 6 Juli 2009,yang merugikan Turut Tergugat dK/Penggugat dR seandainya benar (quadnon) berdasarkan prinsip partai kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal1340 KUH Perdata perjanjian hanya berlaku dan mengikat antara pihakplhak yang membuatnya, dan tidak berakibat kepada Penggugat dR/TurutTergugat dk;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Para Penggugat
31 — 24
Dul Als Anwar (dpo) yang tinggal di Desa Tlajung Udik karenasaksi tidak kenal dengan pembeli besi yang jumlahnya banyak/partai besar ;Bahwa sdr. H. Dul Als Anwar (dpo) menanyakan kepada saksi mintanya/harganya berapa? Oleh saksi diberitahukan bahwa besi yang akan dijualtersebut banyaknya satu truk, saksi tidak tahu berapa, lalu sdr. H.
79 — 50
Rejang Lebong Nomor:38/BA/RP/IV/2014 tanggal 3 Mei 2014 (foto copydari foto COpy); 72222p4 : Surat Pernyataan Junaidi tertanggal 9 Mei 2014 (foto copy sesuai denganaslinya); 22222 nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnnP5 : Notulen Rapat Komisi Pemilihan Umum Rejang Lebong tanggal 10 Mei 2014 (fotocopy dari foto Copy); 222 nena nnn nnn ne eeP6 : Surat Pernyataan dari saksi PPP atas nama Akhmad Rozikin tertanggal 10 Mei 2014(foto copy sesuai dengan aslinya);P7 : Surat dari Dewan Pimpinan Cabang Partai
48 — 5
harus ditolak.DALAM POKOK PERKARA :Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalahsebagaimana dalam surat gugatan Pengugat yang pada pokoknya mendalilkan :Bahwa pada tanggal 24 September 2012 Penggugat mendapat telepon dariTurut Tergugat sebagai Ketua Bidang Media dan Marketing Tim PemenanganTergugat dalam PEMILUKADA Kota Palembang. mengatakan bahwa Tergugat memerlukan uang sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk TurutTergugat IV untuk biaya pengurusan administrasi Partai
32 — 3
eeeecceesseceeenceeesteeeeneeeenee 60 M;Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Usuf Sembiring ........... eee eeeeeeseeeenteeeeeee 200 M;Sebelah Utara berbatas dengan Amal Karo Karo .0.......ecceeccceeeseceeeseceeeteceeneeeenee 200 M;7 Bahwa untuk ketiga bidang tanah ladang tersebut telah dikuasai dan diusahai olehorang orang tua Para Penggugat/Penggugat I, II, III sejak tahun 1961 sampai dengantahun 1968, untuk bercocok tanam, terutama tanamtanaman palawija dan kemudianpada tahun 1968 oleh karena zaman bergolak dengan isu PKI (Partai
Drs. TOGAR SIRAIT
Tergugat:
Bupati Deli Serdang
106 — 59
250 PeraturanPemerintah Nomor 11 tahun 2017 menentukan bahwa :PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
92 — 110
gugatannya Penggugat telahmengajukan bukti tertulis yakni bertanda P.1 berupa Surat Keterangan No.023/Komnaspa/1/2013 tertanggal 25 januari 2013, bukti bertanda P.2 berupa Surat Keterangan Kelahirandari Rumah Sakit Lombok Dua Surabaya, serta bukti bertanda P.3 berupa LaporanPemeriksaan Psikologis atas nama William Jonathan Warianto Nomor 01/Pribadi/27/IV/2013 ;Menimbang bahwa terhadap bukti Penggugat tersebut majelis hakim berpendapatbahwa bukti tersebut adalah Akta dibawah tangan yang bersifat partai
127 — 48
Propinsi Jawa Barat maka setelah tiba diJakarta, terdakwa tidak berangkat ke Bandung Jawa Barat,padahal dalam kenyataannya terdakwa mengikuti kegiatanKonvensi Partai Golkar di Jakarta tahun 2004 yang bukankegiatan DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaktidaknya tidak menggunakan biaya yang telah diterimanyasesuai dengan peruntukkannya.Sebagai pertanggung jawaban penggunaan uang danpelaksanaan studi banding ke Jawa Barat, maka Tim Pendampingyang sampai ke Bandung Jawa Barat telah membuat laporanPelaksanaan
MUHAJIRIN, H.I, ST.
Tergugat:
PEMERINTAH KOTA BIMA
89 — 61
11 tahun 2017 tentang ManajemenPegawai Negeri Sipil:: PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:Pasal 250Pasal 266a.melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun1945;dipidana dengan pidana penjara atau kurunganberdasarkan putusan pengadilan yang telah memilikikekuatan hukum tetap karena melakukantindakpidana kejahatan Jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatandan/atau pidana umum;menjadi anggota dan/atau pengurus partai
115 — 13
adalah sebagaiberikut ini ;Hlm 26 dari 37 him................27Menimbang, bahwa produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupukanorganik yaitu pupuk Urea, SP36, Superphos, ZA, NPK, dan pupuk organik di dalamnegeri ;Menimbang, bahwa distributor adalah usaha perorangan atau badan usaha, baikyang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh produsenberdasarkan surat perjanjian jualbeli (SPJB) untuk melakukan pembelian, penyimpanan,penyaluran, dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai
1.Agustini, SH.
2.Siti Kartinawati, SH
Terdakwa:
Dwi Ratna Yuliastanti Binti Juniman
92 — 11
Tutik merupakan anggota partai dari PDIP; Bahwa informasi tentang sdr. Tutik yang bisa memasukkan CPNSpertama kali diperoleh dari sdr. Suluh; Bahwa Terdakwa sendiri mengenal sdr. Suluh juga dari orang lain;Halaman 20 Putusan Nomor 15/Pid.B/2019/PN Trk.
31 — 6
Partai Toruan, Kec. Tarutung, Kab. Tap.
128 — 82
., menerangkan : Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat akan tetapi mengertidihadirkan dipersidangan ini karena saksi pada tahun 2004 sampaidengan 2009 sebagai Sekretaris di Komisi Ill DPRD Kota Bontang dariFraksi Partai Golkar; Bahwa pengusulan aspirasi dari masyarakat kami melakukan reses danreses tersebut diserahkan kepada Pemkot Bontang melalui KetuaDPRD; Bahwasaksi dikomisi C Ketua Komisi saat itu. Sdr.
257 — 207 — Berkekuatan Hukum Tetap
Itupun dengan syarat, jangan sampai memutus perkara voluntair yangmengandung sengketa secara partai yang harus diputus secarakontentiosa,Bahwa pendapat yang sama, dikemukakan kembali oleh Mahkamah AgungRI dalam Putusan Nomor 1210 K/Pdt/1985 tanggal 30 Juni 1987 yangmenyatakan PN yang telah memeriksa dan memutus permohonan secaravolunteer padahal di dalamnya terkandung sengketa, tidak ada dasarhukumnya;Bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, apabilapermohonan in casu tetap dilanjutkan
85 — 17
Adapun yang berbadan hukum misalnya perseroanterbatas, yayasan, koperasi atau Maskapai Andel Indonesia (IMA), sedangkan korporasitidak berbadan hukum misalnya Firma, Commanditaire Vennootschap (CV), usaha dagangatau perkumpulan lainnya, malahan juga dapat menjangkau partai politik, organisasasimassa, lembaga swadaya masyarakat dan sebagainya, (DARWAN PRINST, PemberantasanTindak Pidana Korupsi, Citra Aditya Bhakti, Bandung 2002, hal17) 3 Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Berita Acara Penyidikan
176 — 18
kemudian saya lihat tangan Penggugat birubiru karenadipukul pakai linggis ;e Bahwa sepengetahuan saksi anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NIA sudahmenikah dan tinggal dengan Tergugat di Tapus, MONIC masih kuliah dan tinggal diPadang, ENJELI masih sekolah SMA, NANDES masih sekolah SMA dan BELAmasih sekolah SD yang ketiganya tinggal dengan Tergugat di Tapus ;e Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugatsering cek cok karena Tergugat tidak setuju Penggugat ikut partai
FENNY HASLIZARNI, SH
Terdakwa:
1.SOFYAN MIOLO
2.SULEMAN ALI Alias AIP
3.NOVIYANTI ISMAIL Alias TITI
4.MUHAMMAD SYARIF MIOLO Alias ICUK
75 — 13
Hulontalangi, kota Gorontalo; bahwa Terdakwa IV bisa menghubungkan penjual Pil dengan partai besarkepada MUH NUR yang memiliki account Mister boti boti; bahwa Terdakwa Ill memberikan uang cash sejumlah Rp 2.000.000.00 (duajuta rupiah) kepada Terdakwa IV dan Terdakwa IV menjamin barang berupa pil pilakan dikirim kepada Terdakwa III kealamat Rumah Terdakwaa III; bahwa setelah barang datang berupa pilpil yang diduga Tryhexipenidyltersebut dijual kepada Terdakwa II untuk siap diedarkan; bahwa Terdakwa
58 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
ADI RIYADI tanggal 14 Pebruari 2007 ; 1 (satu) lembar kwitansi No.28/I/RBJN/2007 tanggal 02 Maret 2007,untuk pembayaran iklan UcPAC Partai Demokrat, muat : 1 x(tanggal 28 Peb 2007) ukuran : 7 x 405 mmk/BW, sebesar Rp.15.000.000, (lima belas juta rupiah); 1 (satu) lembar amplop Surat Radar Bojonegoro kepada Bp. H.M.SANTOSO, Bp. SYUKUR PRIYANTO, SE di Bojonegoro, disposisiBupati Boojonegoro (H. Moch. Santoso : Keu ; selesaikan) dan KabagKeuangan M.
ADI RIYADI tanggal 14 Pebruari 2007 ;=" 1 (satu) lembar kwitansi No.28//I/VRBJN/2007 tanggal 02 Maret 2007,untuk pembayaran iklan UcPAC Partai Demokrat, muat : 1x (tanggal28 Peb 2007) ukuran : 7x405 mmk/BW, sebesar Rp. 15.000.000. (limabelas juta rupiah) ; 1 (satu) lembar amplop Surat Radar Bojonegoro kepada Bp. H.M.SANTOSO, Bp. SYUKUR PRIYANTO, SE di Bojonegoro, disposisi BupatiBoojonegoro (H. Moch. Santoso : Keu ; selesaikan) dan KabagKeuangan M.
ADI RIYADI tanggal 14 Pebruari 2007 ;1 (satu) lembar kwitansi No.28//I/RBJN/2007 tanggal 02 Maret 2007,untuk pembayaran iklan UcPAC Partai Demokrat, muat : 1x (tanggal28 Peb 2007) ukuran : 7x405 mmk/BW, sebesar Rp. 15.000.000. (limabelas juta rupiah) ;1 (satu) lembar amplop Surat Radar Bojonegoro kepada Bp. H.M.SANTOSO, Bp. SYUKUR PRIYANTO, SE di Bojonegoro, disposisi BupatiHal. 106 dari 107 hal. Put. No. 636 K//PID.SUS/201 1Boojonegoro (H. Moch. Santoso : Keu ; selesaikan) dan KabagKeuangan M.