Ditemukan 17961 data
Urut Berdasarkan
Register : 17-04-2017 — Putus : 04-05-2017 — Upload : 09-04-2019
Putusan PA MUARA LABUH Nomor 31/Pdt.P/2017/PA.ML Tanggal 4 Mei 2017 — Pemohon melawan Termohon
15 — 1
15 — 1
bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, hakim perlumengemukakan dalil figin tentang kedudukan keterangan saksi 2 yangberdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (Syahadah alIstifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnah yangterjemahannya sebagai berikut:Imam alSyafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumberdari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorangmenjadi hakim, wakaf
Register : 07-06-2017 — Putus : 18-07-2017 — Upload : 30-10-2017
Putusan PA BATURAJA Nomor 691/Pdt.G/2017/PA.Bta Tanggal 18 Juli 2017 — Penggugat
Tergugat
69 — 9
69 — 9
Setia Budi Lorong Wakaf No.02RT.010 RW.003 Kelurajan Kemalaraja Kecamatan Baturaja TimurKabupaten Ogan Komering Ulu dan Tergugat sekarang berada diLembaga Pemasayarakatan (LAPAS) Narkotika Kelas Ill PalembangKelurahan Serong Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten BanyuasinProvinsi Sumatera Selatan, hingga sekarang telah berjalan selamasekitar 2 tahun 10 bulan, selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidakpernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat;7.
Register : 27-10-2022 — Putus : 13-12-2022 — Upload : 13-12-2022
Putusan PA JEMBER Nomor 1773/Pdt.P/2022/PA.Jr Tanggal 13 Desember 2022 — Pemohon melawan Termohon
24 — 10
24 — 10
- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah harta benda wakaf berupa sebidang tanah pekarangan seluas 1232 M2 yang di atasnya berdiri bangunan Masjid Roudlotul Muttaqin seluas 615 M2 yang terletak di Jl.
Register : 12-08-2013 — Putus : 03-09-2013 — Upload : 11-10-2013
Putusan PA AMUNTAI Nomor 340/Pdt.G/2013/PA.Amt Tanggal 3 September 2013 — Penggugat
Tergugat
16 — 3
Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antaraorangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah;e. wakaf
Register : 01-03-2021 — Putus : 22-03-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN LUBUK SIKAPING Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Lbs Tanggal 22 Maret 2021 — Pemohon:
Zulkarnain SS
79 — 13
Zulkarnain SS
79 — 13
dilanjutkandengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertanankan olehPemohon;Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telahmengajukan alat bukti berupa:1.Fotokopi Surat Jual Beli Tanah Sawah tertanggal 7 Februari 1993, setelahditeliti sesuai dengan aslinya dan pakai materai secukupnya, diberi tandadengan P1;Fotokopi Surat Kuasa Penuh tertanggal 5 Januari 1992, setelah ditelitisesuai dengan aslinya dan pakai materai secukupnya, diberi tanda P2;Fotokopi Kwitansi untuk pembayaran Wakaf
Register : 18-01-2017 — Putus : 26-01-2017 — Upload : 30-01-2017
Putusan PN KUDUS Nomor 24/Pdt.P/2017/PN.Kds Tanggal 26 Januari 2017 — Siti Haryani
25 — 11
25 — 11
adalah salah satu pelakukekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenaiperkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undangundang ini dan Pasal 49 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menentukan bahwa PengadilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orangorang yang bergama Islam di bidang perkawinan, waris,wasiat, hibah, wakaf
Register : 12-10-2015 — Putus : 07-12-2015 — Upload : 10-06-2020
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 0514/Pdt.P/2015/PA.Tgrs Tanggal 7 Desember 2015 — Pemohon melawan Termohon
16 — 8
16 — 8
sebagaimana padadalildalil permohonan a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
Register : 05-09-2023 — Putus : 23-11-2023 — Upload : 23-11-2023
Putusan PN KALIANDA Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Kla Tanggal 23 Nopember 2023 — Penggugat:
HENI INSIAH
Tergugat:
SAIFUL ANWAR
Turut Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
89 — 79
HENI INSIAH
Tergugat:
SAIFUL ANWAR
Turut Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
89 — 79
- Menyatakan tanah di Cintamulya Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan seluas 3.445 (tiga ribu empat ratus empat puluh lima) meter persegi sebagaimana Sertifikat Hak Milik No 1719/ Desa Cintamulya Tahun 2012, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah utara berbatas dengan Tanah Wakaf, 01425
- Sebelah selatan berbatas dengan Jalan Desa
- Sebelah barat berbatas dengan Tanah Jamin
- Sebelah timur berbatas dengan 01427
Register : 03-05-2016 — Putus : 27-06-2016 — Upload : 26-04-2024
Putusan PN BANJARBARU Nomor 155/Pid.B/2016/PN Bjb Tanggal 27 Juni 2016 — Penuntut Umum:
W. YUANITA SENDY N, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD HARIYADI Als. AMAD Bin JASTAN
30 — 0
W. YUANITA SENDY N, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD HARIYADI Als. AMAD Bin JASTAN
30 — 0
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan agar barang bukti yang berupa :
-1 (satu) buah kotak amal / wakaf yang terbuat dari kaca
- Uang tunai sebesar Rp 629.000,-(Enam ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah) dengan rincian :
a.
Register : 02-08-2021 — Putus : 13-08-2021 — Upload : 14-08-2021
Putusan PA DEPOK Nomor 268/Pdt.P/2021/PA.Dpk Tanggal 13 Agustus 2021 — Pemohon melawan Termohon
13 — 7
13 — 7
Bahwa adapun maksud Para Pemohon mengajukan permohonanpenetapan ahli waris ini adalah untuk pengurusan wakaf dan segala hartapeninggalan dari (Alm) lis Suhadi Idris Bin Nein.Berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, maka mohon dengan hormatkiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadiliperkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;Halaman 2 Penetapan Nomor 268/Pdt.P/2021/PA.Dpk.2.
Register : 06-10-2015 — Putus : 19-11-2015 — Upload : 10-06-2020
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 0508/Pdt.P/2015/PA.Tgrs Tanggal 19 Nopember 2015 — Pemohon melawan Termohon
12 — 4
12 — 4
sebagaimana padadalildalil permohonan a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
Register : 21-04-2014 — Putus : 06-05-2014 — Upload : 01-03-2016
Putusan PA KENDAL Nomor 75_Pdt.G_2014_PA.Kdl Tanggal 6 Mei 2014 — Pemohon I dan II
11 — 1
11 — 1
dansebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tuaangkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengadilan adalah pengadilan dalamlingkungan Peradilan Agama, sebagaimana bunyi Pasal 49 Undang Undang Nomor 3Tahun 2006 Tentang perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989Peradilan Agama mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima, memeriksa, danmengadili perkaraperkara perdata antara orangorang yang beragama Islam di bidangperkawinan, kewarisan, wakaf
Register : 15-02-2016 — Putus : 23-03-2016 — Upload : 03-12-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 0089/Pdt.P/2016/PA.Tgrs Tanggal 23 Maret 2016 — Pemohon melawan Termohon
11 — 5
11 — 5
sebagaimana padadalildalil permohonan a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (6). waris, (Cc). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
Register : 11-01-2016 — Putus : 03-02-2016 — Upload : 28-06-2016
Putusan PA TUBAN Nomor 0118/Pdt.G/2016/PA.Tbn Tanggal 3 Februari 2016 — PEMOHON LAWAN TERMOHON
12 — 3
12 — 3
alih pendapat Ahlihukum Islam yang tercantum : Dalam Kitab Ushulul Figh karya Abdul Wahab Khollaf halaman 930 yang berbunyiArtinya : Barang siapa mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteriseorang lakilaki, maka (dihukumi/dipersaksikan) masih tetap adanyahubungan suami isteri, selama tidak ada buktibukti yang membuktikanlain (putusnya nikah): Dalam Kitab Panatut Tholibin Juz TV halaman 300 yang berbunyi :( ) ( )Artinya : Seseorang dapat menjadi saksi tentang: (Nasab, pembebbasan budak,wakaf
Register : 06-09-2017 — Putus : 26-10-2017 — Upload : 07-11-2017
Putusan PN SITUBONDO Nomor 50/Pdt.G/2017/PN.Sit Tanggal 26 Oktober 2017 — - ASMIYATI
- SAMIN
54 — 6
54 — 6
Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama:Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diaturdalam UndangUndang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yakni :Pasal 49: Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang:a. perkawinan;b. waris;c. wasiat;d. hibah;e. wakaf
Register : 27-03-2017 — Putus : 04-05-2017 — Upload : 04-12-2017
Putusan PA LABUAN BAJO Nomor 11_Pdt.G_2017_PA Lbj Tanggal 4 Mei 2017 — Pemohon vs Termohon
57 — 31
57 — 31
Kecamatan Jampea, KabupatenSelayar;Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah disebabkanperselisinan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapanakan hidup rukun lagi sebagai suami isteri.Menimbang bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukumyang terkandung dalam kitab Fiqh Sunnah sebagai berikut :Artinya : Imam syafit membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah dalammasalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian,diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf
Register : 07-06-2018 — Putus : 28-06-2018 — Upload : 30-10-2018
Putusan PA MUARA LABUH Nomor 27/Pdt.P/2018/PA.ML Tanggal 28 Juni 2018 — Pemohon:
1.Irvan bin Damuir
2.Elmelia binti M. Tabib
18 — 1
1.Irvan bin Damuir
2.Elmelia binti M. Tabib
18 — 1
sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakimperlu mengemukakan dalil figih tentang kedudukan keterangan saksi yangberdasarkan pada berita yang sudah demikian tersebar luas (Syahadah alIstifadhah) sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqhus Sunnah yangterjemahannya sebagai berikut:Imam alSyafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumberdari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorangmenjadi hakim, wakaf
Register : 09-09-2020 — Putus : 06-10-2020 — Upload : 07-10-2020
Putusan PA DUMAI Nomor 426/Pdt.G/2020/PA.Dum Tanggal 6 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
17 — 4
17 — 4
memeriksa, mengadili,memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragamaIslam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
Register : 05-12-2013 — Putus : 21-01-2014 — Upload : 18-02-2014
Putusan PA AMUNTAI Nomor 544/Pdt.G/2013/PA.Amt Tanggal 21 Januari 2014 — Penggugat
Tergugat
22 — 3
Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf
Register : 27-01-2011 — Putus : 30-05-2011 — Upload : 25-06-2013
Putusan PN WATANSOPENG Nomor 02 / Pdt.G / 2011 / PN. Wsp Tanggal 30 Mei 2011 — H. ABDUL RAHIM Bin LAUPE Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Urip Sumiharjo lorong 1 No. 25/33, Kel. Karuwisi Utara, Kec. Panakukkang, Kota Makassar ;
Dalam hal ini diwakili oleh ABDUL RASYID, SH, dan HASSE TANGSI, SH, Advokat/Pengacara dari kantor Law Office Abdul Rasyid, SH & Rekan yang beralamat BTN Lalabata Indah Blok A No. 1 Watansoppeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 November 2009, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watansoppeng No. W22-U8/05/HK.02.Pdt/Surat Kuasa/V/2011/ PN. Wsp tanggal 02 Desember 2010 dan untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;
L A W A N
I. Hj. RAMBEGA Binti Laupe Pekerjaan Urusan Rumah tangga, bertempat tinggal di Cenrana Kel. Salokaraja Kec. Lalabata Kab. Soppeng, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;
II. Hj. NURE / H. SOLO Bertempat tinggal di Cenrana Kel. Salokaraja Kec. Lalabata Kab. Soppeng, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT ;
Dalam hal ini Tergugat dan Turut Tergugat diwakili oleh J. AKBAR R, SH Advokat /Pengacara pada LBH Laskar Keadilan yang beralamat di Jalan Pelita Raya No. 22 Kota MAKASSAR, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Februari 2011, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watansoppeng No. W22-U8/02/HK.02.Pdt/S.Kuasa /II/2011/PN. Wsp tanggal 24 Februari 2011 ;
Pengadilan Negeri tersebut;
108 — 23
108 — 23
kepemilikan hak atas tanah dari obyek yang disengketakandalam perkara ini, hal mana akan dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkaranya nanti ;Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 TentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,menyebutkan bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang:a. perkawinan;b. harta;c. wasiat;d. hibah;e. wakaf