Ditemukan 17793 data
M. SIROJUL MUKHLASIN
28 — 3
UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukanjo UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan (1) Pembetulan AktaHalaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 176/Pat.P/2021/PN PkIPencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulisredaksional;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 Perpres No.98 tahun 2018tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan PencatatanSipil yaitu:(1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh DisdukcapilKabupaten/Kota atau UPT
32 — 23
sehingga kemudian terdakwa diperiksa dan berhasilditemukan (satu) paket ganja dengan berat netto 1,7640 gram yang disimpan di dalam sakucelana terdakwa bagian depan sebelah kiri , lalu terdakwa ditangkap untuk proses hokum lebihlanjut ;Bahwa ganja yang di bawa terdakwa tersebut positif mengandung Ganja / tetrahydrocannabino( termasuk Narkotika golongan I berdasarkan Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika ) sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No : 306.D/IV/2010/UPT
24 — 9
S binti La Habe, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidakada bertempat tinggal di UPT Transmigrasi RT 2RW.5 Desa Tellulimpoe,Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng,. Bahwa, antara calon mempelai lakilaki dan calon mempelai perempuantidak ada hubungan darah serta bukan saudara sesusuan, sehingga tidakterdapat halangan untuk menikah..
NUNIK YUROTUS SHOLIKHAH
18 — 9
Efisien dan efektif;Menimbang bahwa sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 69Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata CaraPendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa untuk dapat tercapainyaHalaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2021/PN Jmbkemudahan dan efektif serta efisiennya suatu pelayanan pendaftaran pendudukdan pencatatan sipil maka Disdukcapil Kabupaten/Kota dan UPT DisdukcapilKabupaten/Kota antar daerah saling berkoordinasi dalam memberikanpelayanan;Menimbang
24 — 7
Pemohon dalam tempo yang sesingkatsingkatnya hendak melangsungkanpernikahan dengan calon suami Pemohon yang bernama ADAM BUDIYONO binREKSO, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Sukwan pada UPT PendidikanBatangbatang, status jejaka, tempat kediaman di Dusun Seddung DesaBatang batang Daya Kecamatan Batang batang Kabupaten Sumenep;yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan AgamaKecamatan Batangbatang Kabupaten Sumenep;3.
29 — 16
Fotokopi Keterangan Kelahiran Nomor 084/TU/PKMTC/VIII/2013yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Truma Center Dinas KesehatanKota Samarinda, tanggal 01 Juni 2013, yang isinya tentang kelahiranAyla Zahra Andiani, lahir di Samarinda tanggal 01 Juni 2013, potokopitersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.2);3. Fotokopi Keterangan Kelahiran Nomor 2002/KK/03/2015 yangdikeluarkan oleh RSUD A.
12 — 1
Asli Surat Keterangan Dokter dari UPT Pus Kes Mas Winong II, Nomor :440/SKD/275/VII/2021, tanggal 19 Juli 2021, Kecamatan Batangan,Kabupaten Pati, yang menerangkan badannya cukup Sehat untukmelangsungkan pernikahan, surat tersebut telah dibaca dengan seksama,telah dinasegelen, bermeterai cukup, bukti tersebut diparaf dan di beritanda P.7.Bahwa para Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya danselanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetapdengan permohonannya serta mohon dikabulkan
WENDI ANGRIADI
42 — 20
Ketentuan lebih lanjut mengenai UPT Instansi Pelaksana sebagaimanadimaksud pada ayat (3) dan prioritas pembentukannya diatur denganPeraturan Menteri;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 58 UndangUndang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan UndangUndang RINomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakansebagai berikut:(1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregatPenduduk.Data perseorangan meliputi:(2)7229 5 = a3720 09 3+K x s Rp. 50.000,00halaman
ENI MU'ALIFAH SUJATMINAH
25 — 15
Pemohontersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasihalaman 5 dari 7halamanPenetapan Nomor 37/Pdt.P/2019/PN NgbKependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT
DWI FATMA
23 — 13
wonnnnnne Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohontersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT
92 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan segala hal yang dihasilkan dan sebagai akibat dari terbitnyaKeputusan Termohon Kasasi, yaitu termasuk surat permohonan dariPara Termohon Kasasi II untuk memperoleh Surat Keterangan RencanaKota (SKRK) dan ljin Mendirikan Bangunan (IMB) yang tercatat dalamtanda terima nomor UPT: SSWN16092619SKRK adalah tidak sahdan/atau batal demi hukum;6.
1.ANJAR PURBO SASONGKO, SH. MH
2.ANDRI KRISTANTO , SH
3.MUJI ACHMAD MUTHAQIN, S.H.
Terdakwa:
1.KRISTOFEL DAMI
2.ARNOLUS ADU
3.MELKIANUS NGGADAS
4.DANIEL DAMI
440 — 39
Kawasan HutanHalaman 7 dari 70 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2020/PN Rnodan Konservasi Perairan di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mencakupikawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan 130 (seratus tigapuluh) kali selisin pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantailsesuai Peta Situasi Lokasi tebangan Pohon Mangrove di Kawasan HutanLindung Mangrove Oetefu Kecamatan Rote Barat Daya yang menjadilampiran Surat Nomor: DK.UPT.RN.522/339/XII/2019 tanggal 28 Desember2019 yang dibuat oleh UPT
sesuaiSK.3911/MenhutVII/KUH/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Kawasan Hutandan Konservasi Perairan di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mencakupikawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan 130 (seratus tigapuluh) kali selisin pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantaisesuai Peta Situasi Lokasi tebangan Pohon Mangrove di Kawasan HutanLindung Mangrove Oetefu Kecamatan Rote Barat Daya yang menjadilampiran Surat Nomor: DK.UPT.RN.522/339/XII/2019 tanggal 28 Desember2019 yang dibuat oleh UPT
Kepala BPHPWilayah VII Denpasar, dengan Nomor surat : SK.970/PHPLBPHP.VII/03/11/2019 dan Nomor Register : 0408607/WASPKBR/XX1X/2019; Bahwa keahlian Saksi Ahli secara spesifikasi dalam bidangidentifikasi pemeriksaan pengawas penguji kayu bulat rimba yang dilindungi, karena Saksi Ahli di tugaskan untuk pemeriksaan atauverifikasi untuk rekomendasi pemeriksaan pengawas penguji kayubulat rimba; Bahwa Pekerjaan Saksi Ahli adalah PNS yang bertugas sebagaiStaf Di Seksi perencanaan dan pengelolaan hutan di UPT
SK.3911/MenhutVII/KUH/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentangKawasan Hutan dan Konservasi Perairan di Provinsi Nusa TenggaraTimur yang mencakupi kawasan hutan dengan radius atau jarak sampaidengan 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasangterendah dari tepi pantai sesuai Peta Situasi Lokasi tebangan PohonMangrove di Kawasan Hutan Lindung Mangrove Oetefu Kecamatan RoteBarat Daya yang menjadi lampiran Surat Nomor:DK.UPT.RN.522/339/XII/2019 tanggal 28 Desember 2019 yang dibuatoleh UPT
Kawasan Hutandan Konservasi Perairan di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mencakupikawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan 130 (seratus tigaHalaman 53 dari 70 Putusan Nomor 16/Pid.B/LH/2020/PN Rnopuluh) kali selisin pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai sesuaiPeta Situasi Lokasi tebangan Pohon Mangrove di Kawasan Hutan LindungMangrove Oetefu Kecamatan Rote Barat Daya yang menjadi lampiran SuratNomor: DK.UPT.RN.522/339/XII/2019 tanggal 28 Desember 2019 yang dibuatoleh UPT
25 — 25
Perdata;Menimbang, bahwa bukti P.4 ( Asli Surat Keteranga Hasil PemeriksaanBidan) merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwaXXXXXXXXXXXX positf dalam keadaan hamil, sehingga bukti tersebut telahHalaman 6 dari 10 putusan Nomor 551/Pdt.P/2021/PA.Mksmemenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyaikekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;Menimbang, bahwa bukti P.5 ( Asli Surat Rekomendasi UPT
Ana Maesaroh
24 — 14
Pemohon yang tercantumdalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dikabulkan makaberdasarkan Pasal 56 Ayat (2) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 59 Ayat(1) Peraturan Presiden R.I (Perpres) Nomor 96 tahun 2018 tentangpersyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipilyang menyebutkan bahwa Pembetulan akta Pencatatan Sipildilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
32 — 2
segalahal yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam beritaacarapersidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohonadalah sebagaimana tersebut di diatas ;Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya tersebut, Para Pemohonberkeinginan untuk melakukan pengangkatan anak terhadap anak perempuanbernama Inneke Aulia, lahir di Kediri tanggal 14 Nopember 2015, seorang anak yangdiambil di Lingkungan Dinas UPT
27 — 14
S binti La Habe, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidakada bertempat tinggal di UPT Transmigrasi RT 2RW.5 Desa Tellulimpoe,Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng,. Bahwa, antara calon mempelai lakilaki dan calon mempelai perempuantidak ada hubungan darah serta bukan saudara sesusuan, sehingga tidakterdapat halangan untuk menikah..
RUBI'AH SETYOWATI
25 — 16
wonnnnnne Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohontersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT
32 — 17
kamarnya yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorangbernama BOBOHO (belum tertangkap) dangan harga Rp.1.000.000, (satu jutarupi'ah) untuk persediaan, akan tetapi ia terdakwa HADI WIDJAJA dalam memiliki,menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanamanjenis shabu tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yangberwenang lainnya serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaanya seharihari;Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO.120L/X1/2012/UPT
28 — 6
Dkk, sesuai dengan BAP PemeriksaanLaboratoris No.88.E/VII/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 08 Juli 2013yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dapat disimpulkanbahwa bahan / daun kering tersebut adalah benar ganja yang mengandung THC(Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I nomor.
16 — 6
Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor:445.1.3/800/RSUD Siwa, tanggal 02 Juni 2021, dikeluarkan oleh DinasKesehatan UPT RSUD Siwa;8.4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7313LT210620130033,tanggal 21 Juni 2013;5.5. Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dengan Pemohon Il.Bahwa berdasarkan alasan/dalil dalil, maka Pemohon dengan Pemohon IImemohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq.