Ditemukan 20445 data
19 — 9
tersebut memberi kebebasan bagi hakimuntuk membentuk hukum dalam perkara ini, sepanjang dengan muatanpertimbangan rasa keadilan dan dengan memperhtikan nilainilai hukum yanghidup dalam masyarakat (Ps.229 Kompilasi Hukum Islam).Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai, baikalquran maupun al hadist tidak mempersoalkannya, oleh karena itu tanpamengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurut pendapat fakarIslam Prof.Buya Hamka dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz V halaman 267
26 — 21
Buya Hamka dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz TV halaman 267 yang diambiloealih majelis sebagai pendapat sendiri, menyatakan bahwa yang dimaksud denganBulugun Nikah (sampai umur untuk menikah) diartikan dengan dewasa, tetapikedewasaan itu bukanlah tergantung pada umur melainkan bergantung pada kecerdasan/kedewasaan berfikir, karena itu ada orang jika dilihat dari usianya masih sangat mudatetapi sudah memiliki sikap dewasa, sebaliknya ada yang usianya sudah cukup tua tetapisikapnya belum dewasa.Menimbang
22 — 10
tersebut memberi kebebasan bagi hakimuntuk membentuk hukum dalam perkara ini, sepanjang dengan muatanpertimbangan rasa keadilan dan dengan memperhatikan nilainilai hukum yanghidup dalam masyarakat (Ps.229 Kompilasi Hukum Islam).Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai, baik alquran maupun al hadist tidak mempersoalkannya, oleh karena itu tanpamengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurut pendapat fakarIslam Prof.Buya Hamka dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz IV halaman 267
37 — 16
Pemohon dibacakan tanpaperubahan.Bahwa di persidangan, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis yangtelah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, berupa:1.Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 148/1976 yang dikeluarkan oleh PencatatNikah KUA Temon Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakartatanggal 18 Oktober 1976 (bukti P.1);Fotokopi Kartu Keluarga No. 3672082311070092 yang dikeluarkan olehCamat Citangkil Kota Cilegon tanggal 18 Agustus 2009 (bukti 2);Fotokopi Surat keterangan Kematian No. 267
48 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
) Tahun 2017 Nomor SPPT (NOP).52.01.020.014.0040064.0 Atas nama Sahran, Letak Objek Pajak di DesaMesanggok, Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat tahun 2017tertanggal Pembayaran 17 Juli 2017;16.Duplikat Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan (SPPTPBB) Tahun 2017 atas nama Sahran yang Objeknyaterletak di Subak Mesanggok dan diterbitkan oleh Kepala DinasPendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) tanggal 28Februari 2017;17.Bukti Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 267
OKI WIBOWO
41 — 5
Bahwa telah dilangsungkan perkawinan orang tua Pemohon yang bernamaNgadiyono dengan Subiyati pada tanggal 22 Maret 1990 berdasarkanKutipan Akta Nikah / Perkawinan No. 267/07/III/90 tertanggal 20 Maret 1990yang dikeluarkanoleh KUA Kec. Berbah;2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan Pemohon di Sleman padatanggal 03 Oktober 1990 berdasarkan kutipan akta Kelahiran yangdikeluarkan oleh kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan KabupatenSleman No. 03712/R/2001 Tertanggal 11 Juli 2001;3.
361 — 36
sehubungan dengan permintaan bandingtersebut,Jaksa Penuntut Umum telahmengajukan memoribandingpadatanggal 28 Pebruari 2018,sedangkanTerdakwatidakmengajukankontramemori banding ;Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada PengadilanTingkat Banding sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkarabanding tanggal 28 Pebruari 2018 Nomor W16U2/266/HK.01/02/2018ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan surat pemberitahuanmemeriksa berkas perkara kepada Terdakwa tanggal 28 Pebruari 2018Nomor W16U2/267
23 — 9
tersebut memberi kebebasan bagihakim untuk membentuk hukum dalam perkara ini, sepanjang denganmuatan pertimbangan rasa keadilan dan dengan memperhtikan nilainilaihukum yang hidup dalam masyarakat (Ps.229 Kompilasi Hukum Islam).Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai,baik Al Quran maupun Al Hadist tidak mempersoalkannya, oleh karenaitu tanpa mengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurutpendapat fakar Islam Prof.Buya Hamka dalam Kitabnya Tafsir Al azharJuz IV halaman 267
10 — 0
Bahwa pada hari Jumat, tanggal 06 April 2001, penggugat dengan tergugattelah melangsungkan pernikahan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan Cipatujah, KabupatenTasikmalaya, sebagaimana ternyatadalam register akta nikah nomor 267/17/1V/2001, tertanggal O6 April 2001,pada saat menikah penggugat berusia 18 tahun dan tergugat usia 22 tahun;2.
11 — 5
tersebut memberi kebebasan bagi hakimuntuk membentuk hukum dalam perkara ini, Sepanjang dengan muatanpertimbangan rasa keadilan dan dengan memperhatikan nilainilai hukum yanghidup dalam masyarakat (Ps.229 Kompilasi Hukum Islam).Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai, baikal quran maupun al hadist tidak mempersoalkannya, oleh karena itu tanpamengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurut pendapat fakarIslam Prof.Buya Hamka dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz IV halaman 267
20 — 11
tersebut memberi kebebasan bagi hakimuntuk membentuk hukum dalam perkara ini, sepanjang dengan muatanpertimbangan rasa keadilan dan dengan memperhatikan nilainilai hukum yanghidup dalam masyarakat (Ps.229 Kompilasi Hukum Islam).Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai, baikalquran maupun al hadist tidak mempersoalkannya, oleh karena itu tanpamengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurut pendapat fakarIslam Prof.Buya Hamka dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz IV halaman 267
10 — 9
persidangan ;DUDUK PERKARANYABahwa dengan surat gugatan Penggugat tertanggal 9 April 2012 yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 364/Pdt.G/2012/PA.Wtp. pada tanggal 9April 2012 mengemukakan halhal sebagai berikut, setelah mengalami perubahan :IsBahwa pada tanggal 07 Juni 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahanyang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ,Kabupaten Bone, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 267
28 — 22
Buya Hamka dalam Kitabnya TafsirAl azhar Juz IV halaman 267 yang diambil alih majelis sebagai pendapatsendiri, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan BulugunNikah" (Sampai umur untuk menikah) diartikan dengan dewasa, tetapikedewasaan itu bukanlah tergantung pada umur melainkan bergantungpada kecerdasanikedewasaan berfikir, karena itu ada orang jika dilihatdari usianya masih sangat muda tetapi sudah memiliki sikap dewasa,sebaliknya ada yang usianya sudah cukup tua tetapi sikapnya belumdewasa.Menimbang
127 — 49
tersebut memberi kebebasan bagi hakim untukmembentuk hukum dalam perkara ini, sepanjang dengan muatan pertimbangan rasakeadilan dan dengan memperhtikan nilainilai hukum yang hidup dalam masyarakat(Ps.229 Kompilasi Hukum Islam).Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai, baikalquran maupun al hadist tidak mempersoalkannya, oleh karena itu tanpamengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurut pendapat fakar IslamProf.Buya Hamka dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz IV halaman 267
236 — 54
SUHERI menerima laporanPemohon yang dituangkan dalam Laporan Polisi Nomor: LP / 1870 / X /2016 /SU/ RESLBH, tanggal 07 Oktober 2016, tentang tindak pidanaseorang dokter yang dengan sengaja memberikan surat keteranganpalsu tentang ada atau tidaknya, kelemahan atau cacat, sebagaimanadimaksud pasal 267 ayat (1) dari KUHPidana;B.
oleh karena dikabulkan atau tidaknya petitum tersebuttergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitumpetitum lainnyasehingga petitum tersebut akan dipertimbangkan kemudian setelahpetitumpetitum lainnya dipertimbangkan;Menimbang, bahwa mengenai Petitum ke 2 dari PermohonanPemohon yang memohon agar Hakim yang mengadili perkara inimenyatakan penghentian penyidikan kasus Dengan sengajamemberikan surat keterangan palsu tentang ada tidaknya penyakit,kelemahan atau cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267
Penghentian Penyidikan Demi Hukum, atas alasan nebis in idemkarena ternyata apa yang disangkakan kepada tersangka merupakantindak pidana yang pernah dituntut dan diadili, dan putusan sudahmemperoleh kekuatan hukum tetap, tersangka meninggal duniamaupun karena alasan kadaluarsa sebagaimana Pasal 78 KUHP ;Menimbang, bahwa Termohon telah melakukan penyidikanTindak Pidana Dengan sengaja memberikan surat keterangan palsutentang ada tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat sebagaimanadimaksud dalam Pasal 267
20 — 1
pada tanggal 12 Januari 1991 sesuai dengan Kutipan AktaNikah Nomor 267/20/I/1991 yang dikeluarkan Kantor Urusan AgamaKecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah ; bahwa Pemohon dan pewaris dikaruniai dua orang anakyaitu: PEMOHON 2 (Pemohon II) dan PEMOHON 3 (Pemohon III) ; bahwa Pewaris xxxxx yang telah meninggal dunia pada tangga 13Januari 2021 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :a. PEMOHON 1 (suami).b. PEMOHON 2 (anak perempuan kandung).c.
16 — 11
Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Rio Dwi Pamungkas, Nomor AL837.0011687 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil KotaDenpasar tanggal 18 Pebruari 2009 telah dinazegelen bermeterai cukup dantelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);Asli surat Penolakan Pernikahan Nomor 267/Kua.18.9.2/PW.01/09/2016 yangdikeluarkan KUA Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar tanggal 27September 2016; (P.3);Bahwa disamping bukti tertulis di atas, Pemohon juga menghadirkan
248 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
PeninjauanKembali) dalam perkara a quo tetap dipertahankan karena telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlakusebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea KetigaUndangUndang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan junctoPasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai /unctoPasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995tentang Kepabeanan juncto Lampiran Peraturan Menteri KeuanganNomor 267
32 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1908/B/PK/Pjk/2019 PPN Kurang bayar menurut KEP279/PJ/2013 Rp 267 .820.896Dikurangi RpKoreksi PPN Keluaran RpCompany policy PPN Keluaran Rp 245.864.770Warranty Replacement PPN Keluaran Rp 21.956.126Subtotal pengurangan koreksi PPN Keluaran Rp 267.820.896PPN yang kurang dibayar menurut Pemohon Banding Rp nihil Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 7 November 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.84230/PP/M.XIB
165 — 111
Nomor: 33/ SPPB/ DAK/ DIKPORA/ V/ 2012- SDN 195 Pinrang Nomor: 32/ SPPB/ DAK/ DIKPORA/ V/ 2012- SDN 119 Pinrang Nomor: 70/ SPPB/ DAK/ DIKPORA/ V/ 2012- SDN 132 Pinrang Nomor: 55/ SPPB/ DAK/ DIKPORA/ V/ 2012- SDN 194 Pinrang Nomor: 36/ SPPB/ DAK/ DIKPORA/ V/ 2012- SDN 184 Pinrang Nomor: 17/ SPPB/ DAK/ DIKPORA/ V/ 2012- SDN 151 Pinrang Nomor: 66/ SPPB/ DAK/ DIKPORA/ V/ 2012- SDN 154 Pinrang Nomor: 15/ SPPB/ DAK/ DIKPORA/ V/ 2012- SDN 274 Pinrang Nomor: 18/ SPPB/ DAK/ DIKPORA/ V/ 2012- SDN 267
Baru 10.000.00014 SDN 154 Pinran 30.000.00015 SDN 267 Pinrang 30.000.00016 SDN 184 Pinrang 30.000.00017 SDN 274 Pinrang 30.000.000 Hal.4 dari 67hal.
Baru 10.000.00014 SDN 154 Pinran 30.000.00015 SDN 267 Pinrang 30.000.00016 SDN 184 Pinrang 30.000.00017 SDN 274 Pinrang 30.000.00018 SD Inp Baruppu 30.000.00019 SDN 43 Pinrang 30.000.00020 SDN 221 Pinrang 30.000.00021 SDN 42 Pinrang 30.000.00022 SDN 163 Pinrang 30.000.00023 SDN 264 Pinrang 30.000.000 Hal.17 dari 67 hal.Put.No.36/Pid.Sus.TPK/2018/PT.Mks 24 SDN 38 Pinrang 40.000.00025 SDN 140 Pinrang 30.000.00026 SDN 47 Pinrang 30.000.00027 SDN 45 Pinrang 30.000.00028 SDN 223 Pinrang 40.000.00029 SD
DIKPORA/ V/ 2012SDN 195 Pinrang Nomor: 32/ SPPB/DAK/ DIKPORA/ V/ 2012SDN 119 Pinrang Nomor: 70/ SPPB/ DAK/ DIKPORA/ V/ 2012SDN 132 Pinrang Nomor: 55/ SPPB/DAK/ DIKPORA/ V/ 2012SDN 194 Pinrang Nomor: 36/ SPPB/DAK/ DIKPORA/ V/ 2012Hal.30 dari 67 hal.Put.No.36/Pid.Sus.TPK/2018/PT.Mks SDN 184 Pinrang Nomor: 17/ SPPB/DAK/ DIKPORA/ V/ 2012 SDN 151 Pinrang Nomor: 66/ SPPB/DAK/ DIKPORA/ V/ 2012 SDN 154 Pinrang Nomor: 15/ SPPB/DAK/ DIKPORA/ V/ 2012 SDN 274 Pinrang Nomor: 18/ SPPB/DAK/ DIKPORA/ V/ 2012 SDN 267
DIKPORA/ V/ 2012SDN 116 Pinrang Nomor: 33/ SPPB/ DAK/ DIKPORA/ V/ 2012SDN 195 Pinrang Nomor: 32/ SPPB/ DAK/ DIKPORA/ V/ 2012SDN 119 Pinrang Nomor: 70/ SPPB/ DAK/ DIKPORA/ V/ 2012SDN 132 Pinrang Nomor: 55/ SPPB/ DAK/ DIKPORA/ V/ 2012SDN 194 Pinrang Nomor: 36/ SPPB/ DAK/ DIKPORA/ V/ 2012SDN 184 Pinrang Nomor: 17/ SPPB/DAK/ DIKPORA/ V/ 2012SDN 151 Pinrang Nomor: 66/ SPPB/ DAK/ DIKPORA/ V/ 2012SDN 154 Pinrang Nomor: 15/ SPPB/ DAK/ DIKPORA/ V/ 2012SDN 274 Pinrang Nomor: 18/ SPPB/ DAK/ DIKPORA/ V/ 2012SDN 267
DIKPORA/ V/ 2012SDN 116 Pinrang Nomor: 33/ SPPB/ DAK/ DIKPORA/ V/ 2012SDN 195 Pinrang Nomor: 32/ SPPB/ DAK/ DIKPORA/ V/ 2012SDN 119 Pinrang Nomor: 70/ SPPB/ DAK/ DIKPORA/ V/ 2012SDN 132 Pinrang Nomor: 55/ SPPB/ DAK/ DIKPORA/ V/ 2012SDN 194 Pinrang Nomor: 36/ SPPB/ DAK/ DIKPORA/ V/ 2012SDN 184 Pinrang Nomor: 17/ SPPB/ DAK/ DIKPORA/ V/ 2012SDN 151 Pinrang Nomor: 66/ SPPB/ DAK/ DIKPORA/ V/ 2012SDN 154 Pinrang Nomor: 15/ SPPB/ DAK/ DIKPORA/ V/ 2012SDN 274 Pinrang Nomor: 18/ SPPB/ DAK/ DIKPORA/ V/ 2012SDN 267