uraian singkat fakta hukum yang sebenarnya terjadi perludiungkapkan, untuk memperjelas bahwa putusanputusan Pengadilan TinggBanten dan Pengadilan Negeri Tangerang terdapat kesalahankesalahanmenyolok tentang pelaksanaan penetapan hukumnya, kurang cukupmempertimbangkan dan seolaholanh menutup mata dalam memperhatikanbukti yang ada secara obyektif sesuai dengan faktanya;JUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN HUKUM KARENA SEBIDANG TANAHYANG HENDAK DIEKSEKUSI DILOKASI TANAH MILIK PARA PEMOHONKASASI (SESUAI PASAL 195

Bahwa bukti Serifikat Hak Milik No. 613/ Batusari dan Sertifikat HakMilik No. 1569/Batusari yang diajukan Para Pemohon Kasasi/ParaPembantah dalam perkara bantahan eksekusi terhadap putusan (UitVoerbaar Bij Vooraad) adalah bantahan yang telah memenuhi syaratprosedur hukum acara yang diatur dalam HIR maupun Rv yangmenjadi acuan dalam beracara di Pengadilan Negeri ; Bantahan Pemohon Kasasi/Para Pembantah telah sesuai denganpasal 195 ayat 6HIR yaitu diajukan atas dasar hak milik, karenanyaHal. 8 dari

Akhmad Kamil, SH.M.Hum., Kaidahkaidah Hukum Yurisprudensi,halaman 65, No. 25) ;10.Dengan demikian nyatalah bahwa para Pemohon Kasasi adalah PihakKetiga/Pemilik yang mengajukan bantahan terhadap eksekusi yang akandilaksanakanPengadilan Negeri Tangerang berdasarkan adanya perkarayang menjatuhkan putusan Uitvoerbaar Bij Voorraad, karenanya secarayuridis formil bantahan Para Pemohon Kasasi/Para Pembantah telahmemenuhi syarat hukum dapat diterima sebagai pembantah yang benar(Sesuai pasal 195 ayat 6 HIR

Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 195/IL.1.0106/VI/2018tanggal 25 Juni 2018, menyatakan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkusplastik being yang berisi Narkotika jenis sabu dengan bruto 0,04 (nol komanol empat) gram yang dibuat dan ditanda tangani oleh SARTIKA M.FRIVORA PURBA,SH. (Pengelolah UPC PT. Pegadaian (Persero))Perdamaian Stabat.2.

21 Juni 2018 sekira pukul 21.00 wibPara Terdakwa ditangkap dirumah Kurnia Rahayu yang terletak diLingkungan Hilir, Kelurahan Batang Serangan, Kecamatan BatangSerangan, Kabupaten Langkat karena memiliki Narkotika jenis Sabu; Bahwa Terdakwa menjual sabu kepada Abdi Negara dan Candra Kiranadengan harga Rp 100.000.00, (Seratus ribu rupiah); Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Langkatguna proses Hukum lebih lanjut; Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan Barang Bukti Nomor :195

21.00 wib ParaTerdakwa ditangkap dirumah Kurnia Rahayu yang terletak di Lingkungan Hilir,Kelurahan Batang Serangan, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkatkarena memiliki Narkotika jenis sabu;Menimbang, bahwa Terdakwa menjual sabu kepada Abdi Negara danCandra Kirana dengan harga Rp 100.000.00, (Seratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa kePolres Langkat guna proses Hukum lebih lanjut;Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan Barang BuktiNomor : 195

Bahwa benar sebelumnya Tergugat juga ada menerbitkan Sertipikat HakGuna Bangunan No.648/Lau Bakeri terdaftar atas nama PerseroanTerbatas Pancajaya Anekakarsa, untuk bidang tanah seluas 90.823 M2(Surat Ukur No.552/Lau Bakeri/1998 berdasarkan Keputusan KepalaPutusan No. 47/G/2018/PTUNMDN him. 13Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera UtaraNo.195/HGB/22.04/98 tanggal 1451998, Penerbitan tanggal 12=8=1998.4.

Bahwa perbuatan Tergugat dalam memproses Sertipikat Hak GunaBangunan No.648/Lau Bakeri terdaftar atas nama Perseroan TerbatasPancajaya Aneka Karsa, untuk bidang tanah seluas 90.823 M2 (SuratUkur No.552/Lau Bakeri/1998 berdasarkan Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera UtaraNo.195/HGB/22.04/98 tanggal 1451998, Penerbitan tanggal12=8=1998. telah sesuai dengan Undang Undang Dasar Nomor 5 Tahun1960Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria, Pasal 14 sampaidengan 23

denganPasal 45 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.5.Bahwa perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak GunaBangunan No.648/Lau Bakeri terdaftar atas nama Perseroan TerbatasPancajaya Aneka Karsa, untuk bidang tanah seluas 90.823 M2 (Surat UkurNo.552/Lau Bakeri/1998 berdasarkan Keputusan Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera UtaraNo.195

/HGB/22.04/98 tanggal 1451998, sehingga Penggugatseharusnya juga menggugat Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Sumatera Utara selaku pihak yang menerbitkanKeputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional PropinsiSumatera Utara No.195/HGB/22.04/98 tanggal 1451998 yang kemudiandijadikan dasar oleh Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Guna BangunanPutusan No. 47/G/2018/PTUNMDN him. 16No.648/Lau Bakeri terdaftar atas nama Perseroan Terbatas PancajayaAnekakarsa.6.Bahwa Sertipikat

Bahwa benar sebelumnya Tergugat juga ada menerbitkan Sertipikat HakGuna Bangunan No.648/Lau Bakeri terdaftar atas nama PerseroanTerbatas Pancajaya Anekakarsa, untuk bidang tanah seluas 90.823 M2(Surat Ukur No.552/Lau Bakeri/1998 berdasarkan Keputusan KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera UtaraNo.195/HGB/22.04/98 tanggal 1451998, Penerbitan tanggal 12=8=1998.Putusan No. 47/G/2018/PTUNMDN him. 185.

Suprianto bin Tarmuji ditemukan barangbukti berupa Dextromethorphan sebanyak 192 (seratus sembilan puluh dua)butir dan pil LL sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) butir, uang sisahasil penjualan obat sebesar Rp. 260.000, (dua ratus enam puluh ribu rupiah). Bahwa pada saat menangkap terdakwa saksi bersama tim menemukanDextromethorphan sebanyak 200 (dua ratus) butir, uang sisa penjualan obatsebesar Rp. 100.000, (seratus enam puluh ribu rupiah).

Bahwa sisa obat dextromethorphan yang saksi jual tinggal 192 (seratussembilan puluh dua) butir dari 1000 (seribu) butir, dan untuk pil LL dari jumlah1000 (seribu) butir tinggal tersisa 195 (eratus sembilan puluh lima) butir. Bahwa saksi memperoleh obat dextromethorphan dari terdakwa dengan carasaksi datang langsung ke rumah terdakwa dan mengatakan kepada terdakwakalau saksi mau menjual obat dextromethorphan (DMP) tetapi pembayarannyasetelah obat terjual semua, terdakwa setuju.

Berdasarkan ketentuan pasal 195 ayat (6) HIR Pasal 206 ayat (6) Rbgmenyebutkan:Halaman 2 dari 14 Putusan No. 46/Pdt. Bth/2020/PN.PdgPerlawanan (Verzet) terhadap pelaksanaan putusan...diajukan kepadadan diadili oleh pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukumdalam mana tindakantindakan pelaksanaan tersebut dijalankan;3.

Bahwa menurut M.Yahya Harahap , SH diberi hak kepada pihak ketiga untukmengajukan perlawanan terhadap eksekusi yang akan dijalankansebagaimana dimaksud dalam pasal 195 ayat (6) HIR/Pasal 206 Rbg apabilapihak tereksekusi mengajukan gugatan perlawanan diperiksa terlebih dahulu.Eksekusi dibiarkan sementara dalam keadaan status quo, bila tanggaleksekusi belum, eksekusi didiamkan untuk sementara sampai perkaraperlawanan diputus oleh majelis hakim Pengadilan Negeri.

Berdasarkan ketentuan pasal 2007 HIR/Pasal 225 Rbg Jo Pasal 195 ayat (1)HIR/Pasal 2006 ayat (6) Rbg serta pendapat ahli tersebut diatas, makagugatan Perlawanan/Bantahan yang diajukan oleh Pelawan/Pembantah initelah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata;B. OBJEK BANTAHAN/PERLAWANAN;Adapun alasan diajukan bantahan/perlawanan adalah :1.

tersebut harus bertanggungjawab atas kebutuhan anakanak tersebut sampai dewasa dan mandiri, untuk ituPenggugat menuntut nafkah 4 orang anak sebesar Rp.40.000, (empat puluhribu rupiah) perhari dan untuk satu bulan sebesar Rp.40.000, x 30 hari =Rp.1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah);Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memiliki hartabersama berupa sebuah rumah yang dibangun diatas tanah yang telahHalaman 4 dari 17 Halamandisertifikat dengan Hak Milk No.353, Surat Ukur No. 525/195

Nafkah madliyah/lau selama 11 (sebelas) bulan, sebesar =Rp.5.500.000, (lima juta lima ratus ribu rupiah);2.2 Nafkah iddah selama iddah sebesar = Rp.1.500.000, ( satu juta limaratus ribu rupiah);2.3 Mut'ah berupa uang sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah);2.4 Nafkah anak untuk 4 (empat) orang anak sampai anak dewasa danmandiri setiap bulannya minimal Rp.1.200.000, (satu juta dua ratusribu rupiah);2.5 Menetapkan rumah beserta tanah yang telah disertifikat dengan HakMilk No.353, Surat Ukur No. 525/195

.5.500.000, (lima juta lima ratus ribu rupiah);2.2 Nafkah iddah selama iddah sebesar = Rp.1.500.000, ( satu juta limaratus ribu rupiah);2.3 Mut'ah berupa uang sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah);2.4 Nafkah anak yang akan datang untuk 4 (empat) orang anak sampai anakdewasa dan mandiri setiap bulannya minimal Rp.1.200.000, (satu jutadua ratus ribu rupiah);2.5 Menetapkan harta bersama Penggugat dengan Tergugat berupa rumahbeserta tanah yang telah disertifikat dengan Hak Milk No.353, SuratUkur No. 525/195

195/Pid.B/2010/PN. Sby

PUTUSANNomor : 195/Pid.B/2010/PN. Sby.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana denganacara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara Terdakwa :Nama : PARMIN Bin SARBINI ;Tempat lahir Jleniber geeneeeee eee eee eceeeeee ee eeeneeeeceeeUmur / Tanggal lahir : 79 Tahun/Tahun 1920 ;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indanesia ;Tempat tinggal : Jl.

Tinggi Jawa Timur Ke Dua sejak tanggal 20 Mei 2010 sampaidengan tanggal 18 Juni 2010;Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukumnya bernama : SELFINLAKA, SH., Dkk, Para Advokat yang tergabung pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) IkatanAdvokat Indanesia (IKADIN), berkantor di Lingkungan Pengadilan Negeri Surabaya, JalanRaya Arjuna No.1618, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Februari 2010 ;PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; 2Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya No. 195

/Pid.B/2010/PN.Sby., tanggal 19 Januari 2010, tentang penunjukan Majelis Hakim danPanitera Pengganti ; 222 Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim No.195/Pid.B/2010/PN.Sby, tanggal19 Januari 2010, tentang penetapan hari sidang ;Telah membaca surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa No.B99/0.5.10/Ep.1/01/2010, tanggal 13 Januari 2010 ;Telah membaca berkas perkara dan semua surat surat yang berkaitan denganperkata ; === == 222 noon nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn eneTelah mendengar keterangan

Putusan Nomor : 524/Padt.G/2013/PN.Jkt.Sel10.diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dari Pengadilan Negeri yangsecara nyata menyita (Pasal 195 (6) HIR, Pasal 206 (6) RBg).Berdasarkan ketentuan tersebut, maka terbukti Pelawan bukanlah pemilikatas tanah yang dimaksud, sebagaimana juga telah didalilkan olehPelawan pada gugatannya angka 5 Bahwa tanah dan bangunan yangterletak di JI.

BAHWA GUGATAN PELAWAN' TIDAK SESUAI DENGAN HUKUMACARA YAKNI PASAL 195 AYAT 6 HIRa.

Bahwa perlawanan pihak ketiga (derden verzet) yang dapatdipertimbangkan sebagai alasan untuk menunda eksekusi harus sesuaidengan dalil yang menjadi serius perlawanan adalah hak milikketentuan ini ditegaskan di dalam Pasal 195 ayat (6) HIR (vide M.YahyaHarahap,SH dalam bukunya berjudul Ruang Lingkup PermasalahanEksekusi Bidang Perdata, Penerbit PT.Gramedia Jakarta,Tahun1991, halaman 290), sementara Somir PELAWAN dalam gugatan inimensomir hanya berdasarkan SEWA MENYEWA (antara DepartemenPertahanan

ayat6 HIR ;Bahwa Turut Terlawan mendalilkan dalam eksepsinya bahwaperlawanan yang diajukan oleh Pelawan tidak sesuai dengan ketentuanPasal 195 ayat 6 HIR ;Bahwa perlawanan pihak ketiga (derden verzet) yang dapatdipertimbangkan sebagai alasan untuk menunda eksekusi adalah hakmilik sesuai dengan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR.

ketentuan Pasal 195 ayat 6 HIR;Menimbang, bahwa pasal 195 ayat 6 HIR pada pokoknya mengaturtentang pihakpihak yang dapat mengajukan perlawanan terhadap suatupenyitaan/eksekusi yaitu harus didasarkan pada hak kepemilikan ;Hal. 68 dari 76 hal.

dan harta tersebut adalahsatu satunya harta warisan yang ditinggalkan olehalmarhum Said Umar Aljufri Bin Aljufri;Bahwa setelah almarhum Said Umar Aljufri bin Aljufrimeninggal dunia,beberapa saat kemudian paraPenggugat mengetahui bahwa harta warisan tersebutpada point 5 diatas telah diwasiatkan almarhum SaidUmar Aljufri Bin Aljufri semuanya kepada Tergugat,sesuai dengan surat wasiat nomor: 80 yang dibuat olehNotaris Nani Ratna Wrdanialis SH tanggal 26 Nopember1998;Bahwa menurut Hukum Islam pasal 195

MasMansur No. 10 RT O7 Keluarahan Solok Sipin KecamatanTelanaipura Kota Jambi adalah sah secara hukum dan tidakmelanggar ketentuan Pasal 195 ayat (2) karena secaratidak langsung melalui surat pernyataan tertanggal 20Mei 2003 Para Penggugat telah menyetujuinya.8. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat dalam gugatannyapada point 9 sampai dengan point 11, maka tidak perluTergugat tanggapi lagi secara panjang tlebar karenatelah terjawab dalam tanggapan atau jawaban Tergugat diatas.9.

Tentang surat wasiat No.80 tanggal 28 Nopember 1988 yangdibuat oleh Notaris Nany Ratna Wirdanialis,SH ;Menimbang, bahwa sesuai dalil gugatan Penggugat,permasalahan utama dalam perkara ini adalah besarnya hartayang diwasiatkan oleh alm.Said Umar Aljufri melebihisepertiga dari harta warisan, padahal menurut Pasal 195 ayat(2) Kompilasi Hukum Islam, Wasiat hanya diperbolehkansebanyak banyaknya sepertiga dari harta warisan kecualiapabila semua ahli waris menyetujui ; Tergugat di dalamjawabannya tidak

Untuk menguatkan dalildalil tersebut, Tergugat mengajukan surat bukti T4 dan T5,yang menurut Tergugat, secara tidak langsung surat buktitersebut merupakan persetujuan para ahli waris atas wasiattersebut.Menimbang, bahwa Pasal 195 ayat (2) Kompilasi HukumIslam sebagaimana tersebut di atas, memang memberi peluanguntuk berwasiat melebihi sepertiga harta, dengan syaratadanya persetujuan dari semua ahli waris oleh sebab itu,majelis perlu mempertimbangkan dalil Tergugat yang menyatakanbahwa surat bukti

Aljufrisebagaimana surat wasiat No.80 tanggal 28 Nopember 1988 yangdibuat oleh Notaris Nany Ratna Wirdanialis,SH., cacat hukumsehingga harus dibatalkan, dapat di pertimbangkan ,selanjutnya sesuai pula dengan petitum angka 5 agar diberikanputusan yang seadil adilnya, maka Majelis perlu'= menetapkanwasiat almarhum Said Umar Aljufri yang dapat dinyatakan sahadalah sepertiga dari harta warisan ( 3/4 bahagian objekperkara + 1/2 dari harta bersamanya dengan Sy.Maznah ) halmana sesuai dengan ketentuan pasal 195

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 195/01/X/2006 yang dikeluarkan danditandatangani oleh Kantor Urusan Agama tanggal 04 Oktober 2006, yangtelah dibubuhi materai cukup dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberikode P2;20 222222222 22Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah pula mengajukansaksi saksi yaitu:1.

Tergugat suka melibatkan orang lain dalam masalah rumah tangga Penggugatdengan Tergugat;4 Bahwa pada bulan Maret 2012, terjadi perselisihan dan pertengkaran yangmemuncak disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadiperselisihan yang terus menerus;195/Pdt.G/2012/PA.Slkwww.pasolok.net5 Bahwa sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat tidaksanggup lagi untuk membina rumah dengan Tergugat;;6 Bahwa Penggugat dan Tergugat masih bergaul suami isteri berakhir padatanggal

THTdari Satuan Denhubrem 033/WP terhitung mulai tanggal 19 Mei2017.Bahwa karena Terdakwa sejak semula tidak hadir dan sejaksemula tidak ada jaminan dari Oditur Militer untuk menghadapkanTerdakwa di persidangan dan sampai sekarang belumdiketemukan.Bahwa guna penyelesaian perkara ini maka tuntutan Oditur MiliterL03 Padang terhadap perkara Terdakwa harus dinyatakan tidakdapat diterima dan apabila pada suatu waktu ternyata Terdakwadiketemukan lagi perkara tersebut dapat diajukan ke persidanganlagi.Pasal 195

Bahwa pada tanggal 29 Juni 2005, Penggugat denganTergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat olehPegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanRanuyoso Kabupaten Lumajang (Kutipan Akta Nikah Nomor:195/33/V1I/2005 tanggal 29 Juni 2005);. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat denganTergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugatselama 3 tahun 5 bulan.

memorintahkarBasten Fapat untu nPesawai la atan SisilMagers 5 Meret 1985 No.11/1985 atasnama anatrbifhtyii wofootAyehun krlehiran anak pemobon lahun 1985 diganti menjadi tf$ESeikan mana dilakulcan deapaBetira enak pemohon tersebut jowneea senkan biaya pen tapan permohSeei hari ini berjumlah Rp. 70.900,'( tajLAH ditetapken pada hari x A MIS, ta; RU A N,SH Wakil Ketua et swyBecak seb#cai Hokin Tinpeda heri itu juga diucaokayn Aas aad AeCAE GLOersi deCa tatan Sipil di anteSipi. di antauprapat tertangea1 5 Maret 195

Eksepsi diskualifikasi in person:1.Bahwa Pelawan tidak berhak dan tidak mempunyai kapasitas hukum(persona standi in judicio) untuk mengajukan perlawanan ini, karenaPelawan bukanlah pemilik atas Sertifikat Hak Milik (GHM) Nomor 2421/Kebonagung dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1569/Manggarmas(obyek sengketa) sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 195Ayat (6) HIR dan Pasal 206 Ayat (6) R.Bg. yang menyebutkan sebagaiberikut:Pasal 195 Ayat (6) HIR:Jika pelaksanaan keputusan itu dilawan, juga

Bahwa merujuk pada Pasal 195 Ayat (6) HIR, Pasal 209 Ayat (6) R.Bg,Buku Il Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman TeknisAdministrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, serta PutusanMahkamah Agung RI tersebut di atas, tegastegas ditentukan bahwaKualitas hak yang dibenarkan menjadi landasan dasar perlawanan pihakketiga (derden verzet) adalah mutlak harus pemilik atau pihak yangmerasa pemilik dari tanah/objek eksekusi;5.

yang sangat jelasMajelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan:Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan perlawanan eksekusi adalahupaya hukum dari pihak tereksekusi jika eksekusi yang dilakukan keliru dariamar putusan yang menjadi dasar suatu eksekusi, sedangkan gugatanperlawanan pihak ketiga (derden verzet) adalah upaya hukum pihak ketiga(derden verzet) jika eksekusi yang dilakukan melanggar hak kepemilikan(volle eigeenar) pihak ketiga tersebut di atas suatu obyek eksekusisebagaimana diatur dalam Pasal 195

(delapan puluh lima meter persegi)diberikan kepada Petrus Sayogo (orang tua Tergugat ) kemudian dijualbelikan kepada Tergugat II tertanggal 22 Desember 1998 Nomor 507/Sirimau/195/XII/1998 di hadapan Notaris dan Pembuat Akta Tanah TuasikalAbua, S.H., bidang tanah mana batasbatasnya: Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Hak Milik Nomor 166; Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Kemakmuran/Dr.

dengan Tergugat Il tertanggal 22 Desember 1998 Nomor: 570/Sirimau/195/XII/1998 di hadapan Notaris dan Pejabat Pembuat AktaTanah, Tuasikal Abua, S.H., adalah tidak sah, melanggar HakSubjektif dan merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh karenanyacacat hukum, maka batal demi hukum;6.

Pasal 14 UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, Pasal 195 R.Bg. jo. Pasal 184 HIR. Apabila hal ini tidakdilakukan dianggap putusan yang kurang lengkap dan kurang pertimbanganhukum, seperti Putusan Judex Facti ini. Sangat jelas salah menerapkan ataumelanggar hukum pembuktian yang berlaku sebagaimana kaidah dasar jugaHal. 13 dari 16 hal. Put.

+&*l Su"# * ($ 9 &9 1% 1 1s$,5S *195"9@ "(8 ! , sp 4, "(S$ $)$" $)IN#ESG)S" *1*ES & S4S+E" SM" M +14 S4S"$,5$ &" &) ! +! * "#)S & SS" FI"! SESS " ERNE) *LESSS,$% ),5$% *!17S#$ S$"S 1! 35" & $$ 1! $ 38 $+! 1 )HSS +!im o7sv#i's,5$ $)*e $$" ges" 1 , "sm fo, $"1, 49 $+ ) "(S$ 5 S95, *1'S#S SS ! 1 a $ $*two S"#1'S,5$ +! , "sn ," $s" 1, * 13S,& & )S" +$ S$ +$4+S" +!1"#E & S" I"#S SS" #S $ & " SUESB! /!

Print: 423/R.4.27/Ep.1/07/2012sejak tanggal 18 Juli 2012 sampai dengan 6 Agustus 2012; Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene tertanggal 14 Agustus 2012 Nomor:189/Pen.Pid/2012/PN.Pangkajene sejak tanggal 14 Agustus 2012 sampaidengan 12 September 201 2; Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene, tertanggal 4 September2012 NO:195/PenPid./2012/PN Pangkajene, sejak tanggal 13 September2012 sampai dengan 11 Nopember 201 2; Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan

karena Berkas Perkara belum dilengkapi dengan BeritaAcara Pemeriksaan Tersangka, maka Penuntutan Oditur Militer atasdiri Terdakwa harus dinyatakan tidak dapat diterima dan BerkasPerkara Terdakwa perlu dikembalikan kepada Oditur Militer padaOditurat Militer IV19 Ambon guna dilengkapi dengan Berita AcaraPemeriksaan Tersangka.Bahwa oleh karena pokok perkara belum diperiksa maka biayaperkara dibebankan kepada Negara.Pasal 87 Ayat (1) Ke2 juncto Ayat (2) Kitab UndangUndang HukumPidana Militer, Pasal 195

persidanganOditur Militer tidak dapat dan tidak mampu untuk menghadirkanTerdakwa, sehingga sidang tidak dapat dilanjutkan.Bahwa tidak ada jaminan dari Oditur Militer untuk menghadapkanTerdakwa di persidangan dan sampai sekarang Terdakwa belumdiketemukan.Bahwa guna penyelesaian perkara ini maka tuntutan Oditur Militer +03Padang terhadap perkara Terdakwa harus dinyatakan tidak dapatditerima dan apabila pada suatu' waktu ternyata Terdakwadiketemukan lagi perkara tersebut dapat diajukan ke persidangan lagi.Pasal 195