Ditemukan 11447 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 11-08-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 31/G/2020/PTUN.SMD
Tanggal 17 Desember 2020 — Penggugat:
H. EDY MARIANSYAH,S.Sos.,M.Si
Tergugat:
WALIKOTA SAMARINDA
385 — 164
  • Undangundang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur SipilNegara Pasal 87 ayat (4) huruf menyatakan PNSdiberhentikan dengan hormat karena (a) Melakukan Penyelewengan tehadap Pancasila dan UndangundangDasar republik Indonesia tahun 1945(b) Dihukum Penjara atau Kurungan berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanJabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubugan dengan jabatandan/atau pidana Umum(c) Menjadi Anggota dan/atau Pengurus PArtai Politik
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Upload : 22-02-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1222 K/PDT/2010
PENGURUS PUSAT PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA, DKK.; MARKUS SIMATOUW, SH.
94 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pada Pasal 20 ayat 2 dan ayat 3 yang menyatakan :Pasal 20 ayat 2 : Pengurus tidak boleh menduduki jabatan rangkapdalam organisasi PWI.Pasal 20 ayat 3 : Pengurus PWIdi Pusat maupun di Cabang danPerwakilan tidak boleh merangkap jabatan penguruspartai politik dan organisasi yang terafiliasi.Bahwa dari ketentuan Pasal 20 ayat 2 dan ayat 3 Peraturan Dasar PWItersebut jelas ternyata bahwa Markus Simatauw selaku Penggugatl, adalahPegawai Negeri Sipil pada Kantor LPPRRI Manokwari, bukanlah sebagaipengurus Partai
Pengadilan PN SELONG Perdata Waris
Register : 28-10-2010 — Putus : 05-05-2011 — Upload : 05-04-2015
Putusan PN SELONG Nomor 89/PDT.G/2010/PN.SEL
Tanggal 5 Mei 2011 — - LALU MURLI, DKK MELAWAN - MAMIQ KUSNAWATI, DKK DAN
108 — 48
  • Bahwa meskipun bukti surat berupa PenetapanPengadilan ini merupakan suatu akta otentik yang merupakan suatu akta resmi yangdibuat oleh pejabat yang bewenang, namun nilai kekuatan pembuktian yang melekat43pada bukti surat ini berbeda dengan bukti surat berupa Putusan yang bersifat partai(contentiosa), karena dalam suatu bukti surat berupa Putusan Pengadilan, nilaipembuktiannya adalah sempurna dan mengikat, mengikat kepada pihakpihak yangada dalam putusan maupun pihak ketiga yang mendapatkan hak dari
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 24-10-2012 — Upload : 17-04-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1232 K/Pdt/2012
Tanggal 24 Oktober 2012 — DEWAN KOMISARIS/DIREKSI PT. KOMPONEN FATUBA NUSAPERSADA, dkk vs. DR. FRITS HENDRIK EMAN, Ph.D,
127 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., Notaris di Jakarta dan telah pula diberitahukan kepadaMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan oleh karenanya pengalihan hak2425atas saham tersebut, telah memenuhi syarat suatu Akta Otentik (AO) yangbersifat Partai;Bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, adalah sudahsangat jelas, bahwa pengalihan hak atas saham dari Termohon Kasasi/Pemohon Banding/Penggugat kepada Pemohon Kasasi/Termohon Banding 1/Tergugat melalui Rapat Umum Pemegang Saham PT.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 01-04-2019 — Putus : 23-07-2019 — Upload : 21-10-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 51/G/2019/PTUN-JKT
Tanggal 23 Juli 2019 — Ahmadi, SH. ; Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional
387 — 312
  • atas permintaan sendirikarena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat ;4) PNSdiberhentikan tidak dengan hormatkarena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;b. dinukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atautindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan dan/atau pidanaumum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 16-04-2018 — Putus : 27-08-2018 — Upload : 05-10-2018
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 13/G/2018/PTUN.BNA
Tanggal 27 Agustus 2018 — Penggugat:
Tio Achriyat
Tergugat:
BUPATI ACEH SELATAN
195 — 124
  • ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yangmenyebutkan : PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : a.melakukan penyelewengan terhadap Pancasila UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945, b. dihukum penjara atau kurunganberdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetapkarena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum,c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 18-11-2019 — Putus : 27-02-2020 — Upload : 23-03-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 65/G/2019/PTUN.SMD
Tanggal 27 Februari 2020 — Penggugat:
SHINTA FENSYLVANIA PRIHASTUTY, S.T.
Tergugat:
BUPATI KUTAI TIMUR
221 — 102
  • dengan hormat tidak ataspermintaan sendiri karena melakukan pelanggarandisiplin PNS tingkat berat;(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila danUndangUndang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanPengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PN ARGA MAKMUR Perdata Tanah
Register : 30-04-2014 — Putus : 11-04-2013 — Upload : 03-12-2014
Putusan PN ARGA MAKMUR Nomor 11/Pdt.G/2012/PN.AM.
Tanggal 11 April 2013 — 1. Nama Lengkap BANGSIN, Umur 72 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Anyar, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I ; 2. Nama Lengkap DALINA, Umur 72 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Durian Demang, Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II ; Penggugat I dan Penggugat II dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya HELMI SUANDA, SH., dan ENDIZAL, SH, masing-masing Advokat pada Kantor Advokat HELMI SUANDA, SH DAN REKAN yang berkedudukan di Jl. Serayu RT. 10 No. 39 Padang Harapan Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 April 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur dengan register Nomor : 41/SK/Pdt/2012/PN.AM tertanggal 04 September 2012 selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT ; M E L A W A N : 1. Nama Lengkap RASIDIN, Umur 60 tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Padang Tambak, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ; 2. Nama Lengkap ISKAN ZAHIRIN, Umur 36 tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Padang Tambak, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;
248 — 41
  • Pasal 286 RBG dan menurut pasal di atas, ABT: Tulisan atau akta yang ditandatangani di bawah tangan ; Tidak dibuat dan ditandatangani di hadapan pejabat yang berwenang (pejabatumum), tetapi dibuat sendiri oleh seseorang atau para pihak ; Secara umum terdiri dari segala jenis tulisan yang tidak dibuat oleh atau dihadapan pejabat, meliputi : Suratsurat, Registerregister, Suratsurat urusanrumah tangga dan Lainlain tulisan yang dibuat tanpa permintaan pejabat umum ; Secara khusus ada ABT yang bersifat partai
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 30-04-2015 — Putus : 01-12-2015 — Upload : 11-12-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 102/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 1 Desember 2015 — MOH. ILHAM MOPANGGA ; MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
90 — 25
  • tidak baik yang dapatmengganggu lingkungan pekerjaan;f, = dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;g. pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau buktiyang tidak benar;h. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yangsudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengajamelakukan sesuatu tindak pidana kejahatan atau melakukan sesuatutindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan/tugasnya;i. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 12-10-2015 — Putus : 16-11-2015 — Upload : 17-11-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 215/P/FP/2015/PTUN-JKT
Tanggal 16 Nopember 2015 — YAYASAN PENDIDIKAN GAMA CENDEKIA SURABAYA;MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
78 — 36
  • Seperti contohnya kasus yang menimpaanggota DPR dari Partai Gerindra yang mendapatkan ijazah dariUniversitas Tritunggal Surabaya yang menggunakan nama singkatanUNITAS yang bukan merupakan Universitas yang diselenggarakan olehPEMOHON.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 18-01-2017 — Putus : 11-07-2017 — Upload : 31-01-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 62/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel
Tanggal 11 Juli 2017 —
102 — 99
  • Bahwa benar setelah saksi berkenalan dengan Terdakwa untukhubungan selanjutnya kami sering berinteraksi karena banyakkegiatan di partai PDIP karena juga menjelang pemilu tahun 2014.
    Bahwa benar yang mengenalkan Louis Gunawan Khoe dan YacubTanoyo dengan Terdakwa adalah saksi, awalnya ketika saksiHal 59 dari 175 Hal Putusan No. 62/Pid.B/2017/PN.Jkt.Selsedang aktif di partai saat itu Terdakwa menyampaikan kepadaSaksi bahwa apakah ada Klien Saksi yang pengusaha yang punyamodal kuat karena ada bisnis yang bagus di bidang jual beliKernel, CPO, MIKO, lalu saat itu jawaban saksi, ya sudah nantisaksi cari siapa tahu ada klien atau rekan saksi yang berminat.Bahwa benar sekitar 1 minggu
    PN.Jkt.SelBenar sehat jasmani dan rohani.Benar bersedia memberikan keterangan.Benar pernah diperiksa Penyidik Polda Metro Jaya dan dibuatkanBAP.Bahwa keterangan dalam BAP adalah benar keterangan yangdiberikan.Benar belum pernah dihukum.Benar saat ini Terdakwa adalah Anggota DPR RI aktif, menjadiAnggota DPR RI sejak bulan Oktober 2014 dengan masa bakti 20142019 berdasarkan Keppres No.92/P Tahun 2014.Benar menjadi Anggota DPR RI dari daerah Pemilihan BogorKabupaten,.Benar menjadi Anggota DPR RI melalui jalur Partai
    PDI Perjuangan,jadi awalnya bukan orang partai namun selanjutnya mengikuti seleksidan mengajukan menjadi Calon Legislatif dari PDI Perjuangan danterpilin ketika baru 1 kali mencalonkan dan saat ini baru menjadiKader dari PDI Perjuangan.Benar awalnya Terdakwa ditugaskan di Komisi VI, hal itu sejak tahun2014 sampai dengan pertengahan tahun 2016, di Komisi VI Terdakwasebagai Anggota, Komisi VI membidangi perdangan, perindustriandan BUMN, namun sejak pertengahan tahun 2016 sampai saat iniTerdakwa dipindah
Pengadilan PN BALE BANDUNG Pidana Umum
Register : 20-04-2018 — Putus : 26-04-2018 — Upload : 14-05-2018
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 1/Pid.P/2018/PN Blb
Tanggal 26 April 2018 — Penuntut Umum:
YULI RAHMAWATI ASRIL, SH
Terdakwa:
DEDI MUSLIHIN Bin Alm AFIFUDIN
40 — 14
  • 1 (satu) lembar surat dari Dewan Pengurus Daerah partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Bandung nomor : 019/ K/ AJ-01-PKS/ VII/ 1439, tanggal 22 Maret 2018/ 04 Rajab 1439 H perihal pemberitahuan kegiatan Calon Wakil Gubernur Jabar no. urut . 03 (ASYIK) di Kab. Bandung.
  • 1 (satu) lembar rencana kegiatan kunjungan Ust. AHMAD SYAIKHU (Calon Wagub no. 03) Ke Kab. Bandung pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018.
  • 1 (satu) lembar dari FC surat keterangan Disdukcapil Pem.
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus
Register : 09-06-2020 — Putus : 23-11-2020 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 167/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn
Tanggal 23 Nopember 2020 — Penggugat:
AWALUDDIN SIREGAR
Tergugat:
PT. SERBA HUTA JAYA
114 — 32
  • TENAGAKERJA DAN TRANSMIGRASI RI Nomor : B.157/PHIJSK/KPHI/IV/07 tgl.04April 2007, Telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya, bukti inimenerangkan bahwa : SATPAM adalah sebagai pekerja yang menerimaperintah kerja dari Perusahaan dan digaji olen Perusahaan seperti pekerjalainnya, dengan demikian SATPAM adalah pekerja/buruh yang mempunyaihak kebebasan untuk menjadi anggota atau tidak menjadi anggota SP/SBdan tidak dapat dihalanghalangi/dilarang oleh siapapun termasukPengusaha, Pemerintah, maupun partai
Pengadilan PN STABAT Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 03-06-2013 — Upload : 16-09-2013
Putusan PN STABAT Nomor 142 / Pid.B / 2013 / PN.Stb.
Tanggal 3 Juni 2013 — SURIONO Alias BONGGOL;
40 — 23
  • ., Advokat yang berkantordi LBH Partai Gerindra Kota Binjai di Jalan Ikan Bawal No. 7 Kelurahan TanahTinggi Kecamatan Binjai Timur, Kotamadya Binjai Propinsi Sumatera Utara,berdasarkan Surat Kuasa, Nomor : 12 / SKHLBHGerindraBuJl / Ill / 2013,tertanggal 20 Maret 2013;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca, seluruh berkas perkara yang berhubungan denganperkara ini ;Setelah membaca, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri StabatNomor : 142 / Pid.B / 2013 / PN.Stb, tanggal 14 Maret 2013, tentang
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata
Register : 16-07-2019 — Putus : 29-08-2019 — Upload : 10-03-2021
Putusan PT PALEMBANG Nomor 76/PDT/2019/PT PLG
Tanggal 29 Agustus 2019 — Pembanding/Penggugat : SARINA Diwakili Oleh : KUSMIRAN, SH dan Rekan
Terbanding/Tergugat II : SUTIONO SOELAIMAN
Terbanding/Tergugat III : NINING DWI RETNOWATI
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK DKI CABANG PALEMBANG
174 — 80
  • Prinsip kontrak partai (paarty contrak) yang diatur dalamPasal 1340 KUH Perdata yang menegaskan perjanjian hanya mengikatHalaman 5 dari 36 Putusan Nomor 76/PDT/2020/PT PLG11.12.13.14.kepada para pihak yang membuatnya, berlaku juga dalam prosespenyelesaian perkara, dan Pasal 382 Rv pihak ketiga yang hendakmengajukan Perlawanan terhadap suatu putusan tidak cukup hanyamempunyai kepentingan saja, tetapi harus nyatanyata telah dirugikanhaknya, apabila perlawanannya itu dikabulkan maka putusan yang dilawanitu
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 16-02-2016 — Putus : 20-07-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 04/G/2016/PTUN-BNA
Tanggal 20 Juli 2016 — 1. USMAN, dan 2. TEUKU SYAFRIZAL lawan BUPATI ACEH BARAT DAYA,
138 — 72
  • ;Pasal 24 ayat (1) UU 39/1999, menyatakan: "Setiap orang berhak untuk berkumpul, berpendapat, danberserikat untuk maksudmaksud damai. " ; Pasal 74 UU 39/1999, menyatakan: Halaman 18 dari 134 HalamanPutusan Perkara Nomor : 04/G/2016/PTUN.BNATidak satu ketentuanoun dalam Undangundang ini bolehdiartikan bahwa Pemerintah, partai, golongan atau pihakmanapun dibenarkan mengurangi, merusak ataumenghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasaryang diatur dalam Undangundang ini ; Pasal 18 UU 12/2005 menyatakan
Pengadilan PTUN DENPASAR TUN Kepegawaian
Register : 04-04-2019 — Putus : 25-09-2019 — Upload : 25-09-2019
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 10/G/2019/PTUN.DPS.
Tanggal 25 September 2019 — PENGGUGAT: -Drs ANAK AGUNG GDE ALIT DARMAWAN, MM. TERGUGAT: -BUPATI BANGLI;
427 — 350
  • UndangUndang Nomor 5Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN): PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kKekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindakpidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan dan/atau pidana umunm ; c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 15-06-2011 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 280 PK/Pdt/2009
Tanggal 15 Juni 2011 — MOHAMMAD HASAN ; PUSAT KOPERASI PEGAWAI KERETA API (PUSKOPKA) Jatim, DKK
52 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 280 PK/Pdt/20094 Berdasarkan kecepatan perkembangan ilmu + pengalaman hidup (guru sejati)yang diamalkan kepada bangsa + NKRI 1945 yang selalu diungkapkan diTelevisi / Metro TV khususnya antara Reformis 19982009 dengan caloncalonPresiden 20092014 , diantaranya :a Presiden dari Partai Demokrat Dr.
Pengadilan DILMIL III 16 MAKASSAR Pidana Militer
Register : 27-05-2019 — Putus : 29-05-2019 — Upload : 19-06-2019
Putusan DILMIL III 16 MAKASSAR Nomor 43-K/PM III-16/AD/V/2019
Tanggal 29 Mei 2019 — Terdakwa tersebut di atas yaitu: Borong, Sertu NRP 31960707120477 Oditur Militer Hasta Sukidi, S.H. Mayor Chk NRP 2920087290970 Penasihat Hukum Darwis, S.H. Mayor Chk NRP 636559
97 — 49
  • Jenepontoselaku ketua Partai Gerindra beserta koalisi dan masyarakatKab. Jeneponto yang mendukung paslon 02 sedangkanjadwal Kampanye akbar paslon 01 tanggal 31 Maret 2019 diLapangan Karebosi Kota Makassar dan Kab.Gowa yangdihadiri oleh Bupati Kab. Jeneponto selaku ketua PartaiGolkar beserta koalisi, para Camat Kab. Jeneponto, ASN,Para Kades/Lurah dan di bawah pengawalan Polres Kab.Jeneponto, ini semua Saksi ketahui berdasarkan laporandari anggota di lapangan.8.
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Register : 04-01-2019 — Putus : 16-07-2019 — Upload : 29-10-2019
Putusan PN SIDOARJO Nomor 6/Pdt.G/2019/PN SDA
Tanggal 16 Juli 2019 — Penggugat:
MASCHAROBIYUN
Tergugat:
1.MUHAMMAD KUSNAN
2.KARJAM
3.HERU WANTO
Turut Tergugat:
MINTOHARDJO SUSETIO
119 — 30
  • Bahwa dengan demikian tindakan Penggugat menarik ParaTergugat dalam perkara jua beli antara Penggugat dengan TurutTergugat adalah keliru, karena Para Tergugat tidak memiliki hubunganhukum dengan Turut Tergugat tentang perkara yang disengketakan.Tindakan Penggugat dalam perkara aquo bertentangan denganprinsip partai kontrak yang digariskan Pasal 1340 KUH Perdata;4.