Ditemukan 61386 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Farmasi -farmasi
Register : 14-11-2012 — Putus : 18-12-2012 — Upload : 20-12-2012
Putusan PN KANDANGAN Nomor 203/Pid.B/2012/PN.Kgn
Tanggal 18 Desember 2012 — -KASTALANI bin HUSIN
724
  • -dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dengan tidak memiliki keahlian ataupun kewenangan dalam dakwaan alternatip kedua
    Yani bundaran DPRD,Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, atau setidaktidaknyapada suatu tempat yang masih termasih dalam daerah hukum Pengadilan NegeriKandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatanyang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1).Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :e Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan
    .6433/NOF/2012 tanggal 26 September 2012 yangditandatangani oleh Arif Andi Setyawan, S.Si,MT, Imam Mukti,S.SiApt,M.Si dan Luluk Muljani menerangkan bahwa untuk obat dextromengandung bahan aktif dekstrometorfan;Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 197 jo.Pasal 106 ayat (Il) UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;AtauKedua :Bahwa ia terdakwa KASTALANI bin HUSIN pada waktu dan tempatsebagaimana dakwaan pertama diatas, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi
    Dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksudpasal 98 ayat (2), (3);Unsur ke satu : Setiap orang.
    Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa termasuk dalam perbuatanmengedarkan sediaan farmasi selanjutnya akan dipertimbangkan apakahterdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi tersebut telah memenuhi standardan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutusebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) atau tidak akanMajelis dipertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 Ayat (2) UndangUndang No. 36 Tahun2009 tentang Kesehatan disebutkan Setiap orang yang
    tidak memiliki keahliandan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan,dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat selanjutnya dalam Ayat(3) disebutkan Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan,promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhistandar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;Meneimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata terdakwamemperoleh obat jenis dextro dengan cara membeli dari Amat di
Register : 07-09-2017 — Putus : 27-09-2017 — Upload : 13-10-2017
Putusan PN KANDANGAN Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2017/PN Kgn
Tanggal 27 September 2017 — ANAK
12927
  • turut serta dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar
    Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edarsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UndangUndang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Pertama; 2.
    dan ahli mengambil lagi S2 dengan JurusanApoteker Farmasi di Universitas Gajan Mada (UGM) Yogyakarta lulustahun 2009.Bahwa ahli adalah Kasi Farmasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang bertugas dan berwenang melakukan pengawasandan pembinaan terhadap peredaran semua obat dan perbekalankesehatan termasuk Psikotropika dan Narkotika pada sarana pelayanankesehatan milik pemerintah dan swasta diwilayah Kabupaten HuluSungai Selatan.
    dan/ataualatkesehatan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan,mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasidan alat kesehatan. nt Menimbang, bahwa mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran ataupenyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangkaperdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan. soneneenenees Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sediaan farmasi menurutpasal 1
    Kesimpulan dan Saran : Kesimpulan : Klien melanggar hukum tindak pidana karena akibat penyalahgunaanobat farmasi tanpa ijin/karena terpengaruh ajakan temannya yang tidakhalaman 24 dari 33, Putusan Nomor 11/Pid.SusAnak/2017/PN Kgnsebaya dengan umur klien.
    Menyatakan Anak yang bernama anak tersebut di atas, terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut sertadengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izinedar. 2. Menjatuhkan pidana terhadap anak tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.3.
Register : 19-06-2017 — Putus : 15-08-2017 — Upload : 21-08-2017
Putusan PN KUNINGAN Nomor 101/Pid.Sus/2017/PN KNG
Tanggal 15 Agustus 2017 — WALIUDIN Bin YOYO SUMARYA.
737
  • Menyatakan Terdakwa WALIUDIN Bin YOYO SUMARYA. terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kesatu; 2.
    Menyatakan terdakwa WALIUDIN Bin YOYO SUMARYA terbuktisecara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah sebagai orangyang melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009Tentang Kesehatan dalam dakwaan kesatu kami ;2.Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa WALIUDIN BinYOYO SUMARYA selama 1 (satu) tahun dikurangkan
    Kuninganatau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang untukmemeriksa dan mengadili perka granya, telah dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar, perbuatan tersebutdilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagaiberikut :Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2017.
    /PN..KngMenimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan telah memberikanketerangan sebagai berikut ; Bahwa benar terdakwa telah mengedarkan persediaan farmasisediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu ; Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 April 2017 sekira pukul 10.00Wib, bertempat di Jalan Baru Cigandamekar Desa. SangkanuripKecamatan. Cigandamekar Kabupaten.
    Unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut diatasMajelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;Ad.1. Unsur Setiap OrangMenimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah setiaporang sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban danmampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 101/Pid. Sus/2017.
    Halitulah yang dikenal dengan istilah kesengajaan;Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dari fakta persidanganyaitu keterangan saksisaksi, ahli dan terdakwa yang menerangkanbahwa untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis pilTrihexphenidyl dan Tramadol seseorang tersebut wajib mempunyaiHalaman 20 dari 27 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2017.
Register : 09-05-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 24-07-2019
Putusan PN BANGIL Nomor 249/Pid.Sus/2019/PN Bil
Tanggal 18 Juli 2019 — Penuntut Umum:
ARTHEMAS SAWONG, SH.
Terdakwa:
MOCHAMAD SOLEH Bin M. SAMUDAN
243
  • SAMUDAN mengakuimendapatkan sabusabu tersebut tanpa memiliki surat ijin dari pemerintahmaupun pihak yang berwenang, selain itu terdakwa juga tidak memiliki suratketerangan dokter yang mengharuskan untuk mengkonsumsi sabusabu danterdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi maupun kesehatan;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;ATAUKEDUA :Bahwa terdakwa MOCHAMAD SOLEH Bin M.
    SAMUDAN mengakuimendapatkan sabusabu tersebut tanpa memiliki surat ijin dari pemerintahmaupun pihak yang berwenang, selain itu terdakwa juga tidak memiliki suratketerangan dokter yang mengharuskan untuk mengkonsumsi sabusabu danterdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi maupun kesehatan;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa danatau Penasihat Hukum
    disalah satu kamar villa; Bahwa Narkotika Golongan jenis sabusabu dengan berat kotor 0,3 gramyang ada didalam topi warna hitam yang terdakwa pakai adalah milikSaudara BROW sedangkan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisaNarkotika Gol jenis sabu dengan berat kotor 1,2 gram dan 1 (satu)bong/alat hisap sabu (berupa 2 buah sedotan yang menempel pada tutupbotol) adalah milik Saudara HUSEN; Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker atau tenaga medis maupundokter, Terdakwa juga bukan pedagang besar farmasi
    dan tidak bekerja diBidang Industri Farmasi; Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat Yang Berwenang membelimaupun menggunakan Narkotika Golongan bukan tanaman jenis sabusabu tersebut; Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NomorLab : 01428/NNF/2019 tanggal 18 Februari 2019, yang dibuat dan di tandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt.
    Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besarFarmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuai denganketentuan Undangundang ini;(2). Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaanFarmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki jjin khususpenyaluran Narkotika dari Menteri;Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Wahyudi Irawan dan Saksi AangZunaidi serta dari keterangan Terdakwa Mochamad Soleh Bin M.
Putus : 24-08-2017 — Upload : 25-08-2017
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 125/Pid.Sus/2017/PN Sdw
Tanggal 24 Agustus 2017 — KARINTUS Alias TITUS Anak Dari ILENG
7319
  • 1.Menyatakan terdakwa KARINTUS Alias TITUS Anak Dari ILENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar ;2.Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;3.Menetapkan lamanya terdakwa
    Menyatakan terdakwa Karintus Alias Titus Anak Dari llengbersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edarsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 JoPasal 106 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 36 Tahun 2009Tentang Kesehatan ;.
    Barong Tongkok Kab.Kutai Barat atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yangberwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yangtidak memiliki izin edar, perouatan tersebut dilakukan terdakwaKARINTUS Als TITUS Anak dari ILENG dengan caracara sebagaiberikut : Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2017 sekira jam14.30 wita sebelumnya saksi JURNI SASRIMAN Anak
    Maret2017 dan yang terakhir yaitu hari Rabu tanggal 26 April 2017sekira jam 20.00 wita dengan tujuan untuk di konsumsi sendiridan di jual dimana keuntungan yang diperoleh dari hasilpenjualan digunakan untuk menambah kebutuhan hidup seharihari; Bahwa ciriciri obat double L yang dijual terdakwa KARINTUS AlsTITUS Anak dari ILENG yaitu berbentuk tablet berwarna putihyang bertuliskan L yang dibungkus plastik putin bening danterdakwa KARINTUS Als TITUS Anak dari ILENG tidak memilikikeahlian dalam dunia farmasi
    Barong Tongkok Kab.Kutai Barat atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yangberwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yangtidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiatatau kemanfaatan, dan mutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwaKARINTUS Als TITUS Anak dari ILENG dengan caracara sebagaiberikut : Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 Mei
    Menyatakan terdakwa KARINTUS Alias TITUS Anak Dari ILENGtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar ;2. Menjatuhnkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu denganpidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dandenda sejumlah Rp.10.000.000, (sepuluh juta rupiah) denganketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti denganpidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;3.
Register : 02-07-2018 — Putus : 02-10-2018 — Upload : 12-10-2018
Putusan PN TEMBILAHAN Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN Tbh
Tanggal 2 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
WIRMAN JHONI LAFLIE, SH
Terdakwa:
HAMIDI
6211
  • Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, Ahli dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa HAMIDI terbukti bersalah melakukantindak pidana yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untukmelakukan praktik kefarmasian dalam Pengadaan, Penyimpanan danPendistribusian Sediaan Farmasi
    Bahwa terdakwa selaku Pemilik / Penanggung Jawab Toko ObatInti Sari ada memiliki izin Toko Obat dan Terdakwa mengaku menjualatau mendistribusikan sediaan farmasi berupa obat keras daftar Gtersebut karena permintaan dari masyarakat disekitar Toko terdakwa,sedangkan terdakwa tidak boleh menjual obat keras Daftar G karenaselain terdakwa bukan seorang apoteker yang memiliki keahlian dibidangHalaman 8 dari 28 Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2018/PN.
    dan toko milik terdakwa bukanbergerak dibidang farmasi melainkan hanya toko obat biasaBahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 9 November2017 Jam 16.00 Wib yang beralamat JI.
    Bahwa terdakwa menerangkan bahwa orang sales mulaimenawarkan Obat Keras Daftar G kepada terdakwa HAMIDI sejaktahun 2013.Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut : Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan ini Karena terdakwatelah menjual obat obatan keras daftar G tanpa dilengkapi suratketerangan keahlian Farmasi dan toko milik terdakwa bukanbergerak dibidang farmasi melainkan hanya toko obat biasa Bahwa terdakwa ditangkap pada
    dan Asisten Apoteker;Menimbang, bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun2009 Pasal 1 ayat 23 yaitu pada fasilitas produksi, fasilitas distribusi ataupenyaluran sediaan farmasi harus memiliki Surat Izin Kerja (SIK) dariDepartemen Kesehatan;Menimbang, bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun2009 pada Pasal 1 ayat 1 Pekerjaan Farmasi adalah pembuatan termasukpengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanandan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat
Putus : 10-08-1900 — Upload : 04-09-2016
Putusan PN KEDIRI Nomor 138/Pid.Sus/2016/PN. Kdr
Tanggal 10 Agustus 1900 — SUGIONO Alias NOBLING Bin KUSNANSUWITO
11610
  • Menyatakan Terdakwa SUGIONO Alas NOBLING Bin KUSNANSUWITO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan ;2.
    Setono Utara No. 213Rt.001 Rw.002 Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kota, Kota Kediri atau setidaktidaknyamasih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Kediri, dengan sengajamemproduksi dan / atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standart atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutusebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI No. 36 Th. 2009, berupa pildouble L, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :n Bahwa pada hari Sabtu
    membayarlangsung secara cas (ada uang ada barang) ;Bahwa saksi memperoleh Pil Dobel L tersebut sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu dimana saksi membeli dari seseorang yang bernama RINDI sebanyak 1000 (seribu) PilDobel L dengan harga Rp. 230.000, (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dimanatransaksi pembelian tersebut di lakukan di sekitar rumah saksi pada hari Kamistanggal 31 Maret 2016, sekitar Pukul 22.00 Wib ;Bahwa saksi menjual Pil Dobel L kepada terdakwa tanpa ada ijin ataupun keahlian dibidang farmasi
    Kota Kediri ;e Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap TerdakwaSugiono alias Nobling, terdakwa tidak dapat menunjukkan suratataupun resep dokter yang menerangkan bahwa ia adalah seorangpasien yang sedang dalam perawatan medis dan sedangmenggunakan obat jenis Dobel L tersebut dan bukan seorangHalaman 7 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2016/PN.Kdrapoteker atau yang bekerja di Farmasi dan terdakwa tidakmempunyai ijin untuk melakukan transaksi jual beli Pil Dobel L;e Bahwa terdakwa mengetahui
    Kota Kediri ;e Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sugionoalias Nobling, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ataupun resepdokter yang menerangkan bahwa ia adalah seorang pasien yang sedangdalam perawatan medis dan sedang menggunakan obat jenis Dobel Ltersebut dan bukan seorang apoteker atau yang bekerja di Farmasi danterdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan transaksi jual beli PilDobel L;e Bahwa terdakwa mengetahui jika perbuatan yang telah dilakukannyatersebut adalah
    dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yangditetapkan dengan Peraturan Pemerintah ;Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat Alternatif, sehingga denganterpenuhinya salah satu sub unsur / criteria maka telah terpenuhi unsur tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap di persidanganbahwa awalnya pada hari Sabtu 02 April 2016 sekitar pukul 19.00 Wib di depan SLB(Sekolah Luar Biasa) Jl.
Register : 10-04-2019 — Putus : 03-07-2019 — Upload : 11-07-2019
Putusan PN PADANG Nomor 275/Pid.Sus/2019/PN Pdg
Tanggal 3 Juli 2019 — Penuntut Umum:
ADE VITA, SH
Terdakwa:
RAFI HENDRA Pgl RAFI
263
  • Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi,pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan FarmasiPemerintah sesuai dengan ketentuan Undangundang ini ;(2).
    Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan saranapenyimpanan sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajibmemiiliki ijin Knusus penyaluran Narkotika dari Menteri.Halaman 15 dari 23 Putusan Perkara Pidana Nomor 275/Pid.Sus/2019/PN.Paq.Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Indra Permana, M.Ramadhan H. dan saksi Syafwan, serta dari keterangan terdakwadipersidangan, dinubungkan dengan barang bukti berupa : 1 (satu) paketsedang terbungkus plastik klip berisikan kristal bening narkotika
    Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagangbesar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintahsesuai dengan ketentuan Undangundang ini ;(2).
    Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanansediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memilikiijin Knhusus penyaluran Narkotika dari Menteri ;Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Indra Permana, M.Ramadhan H. dan saksi Syafwan, serta dari keterangan terdakwadipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa bukan seorangpetugas untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan olehseseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan dan terdakwaHalaman 18
    dari 23 Putusan Perkara Pidana Nomor 275/Pid.Sus/2019/PN.Pag.bukan petugas yang mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atauditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika ataubukan, dan terdakwa bukan merupakan petugas sebuah Industri Farmasitertentu yang memiiliki ijin, dan bukan pula pedagang besar farmasi milikNegara yang memiliki ijin serta terdakwa bukan petugas Lembagapendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yangmemiliki ijin, dan terdakwa membeli atau
Putus : 23-03-2016 — Upload : 02-08-2016
Putusan PN SIDENRENG RAPPANG Nomor 26/Pid.Sus/2016/PN.Sdr
Tanggal 23 Maret 2016 — PARAMITA
15028
  • Menyatakan Terdakwa PARAMITA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1);2.
    tanggal 12 Februari2016 tentang penetapan hari sidang;e Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengarketeranganSaksisaksi, Ahidan Terdakwamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;sertaSetelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umumyang pada pokoknya sebagai berikut: 1 Menyatakan Terdakwa PARAMITA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi
    Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umumdidakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:Pertama :Bahwa dia terdakwa PARAMITA, pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2015bertempat di Desa Lanrang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang(tepatnya di rumah terdakwa) atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukumPengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi
    diancam pidana dalam Pasal 197 UndangUndangRepublik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;Atau:Kedua :Bahwa dia terdakwa PARAMITA, pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2015bertempat di Desa Lanrang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang(tepatnya di rumah terdakwa) atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukumPengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi
    dan alatkesehatan menyatakan :a Produksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan,mengolah, membuat, mengemas dan/atau mengubah bentuk sediaanfarmasi dan alat keshatan;b Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatanpenyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baikdalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, ataupemindahtangannan.Sesuai peraturan Kepala Badan POM No.
    ) akan akibat dari perbuatannya itu;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sediaan farmasi berdasarkan Pasal 1angka 4 UndangUndang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah obat,bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;Menimbang, bahwa Pasal 106 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 36 Tahun 2009Tentang Kesehatan menyebutkan bahwa Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapatdiedarkan setelah mendapat izin edar.
Register : 19-07-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 24-09-2019
Putusan PN JOMBANG Nomor 349/Pid.Sus/2019/PN Jbg
Tanggal 18 September 2019 — Penuntut Umum:
ACHMAD JAYA MUHIDIN
Terdakwa:
HERU KURNIAWAN Bin MIRAN
232
  • MENGADILI

    1. Menyatakan Terdakwa HERU KURNIAWAN BIN MIRAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standart Keamanan Dan Mutu, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan 15 (lima belas) hari dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu
    Menyatakan Terdakwa HERU KURNIAWAN Bin MIRAN bersalahmelakukan tindak pidana "dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standardan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutusebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No 36Tahun 2009 tentang Kesehatan ;2.
    berpendapat bahwa unsur dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan telah terpenuhi ;Ad.3.
    dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutupelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
    ;Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mengedarkan sediaanfarmasi tersebut haruslah memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yangditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum bahwa Terdakwabukanlah orang yang mempunyai keahlian untuk mengedarkan obat pil double Ltersebut dan tidak mengetahui apakah obat yang diedarkan tersebut telahmemenuhi standar pelayanan farmasi atau tidak yang berarti pula bahwaTerdakwa tidak mempunyai hak untuk mengedarkan obat obat tersebut
    Menyatakan Terdakwa HERU KURNIAWAN BIN MIRAN tersebut diatas telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana"Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak MemenuhiStandart Keamanan Dan Mutu, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;2.
Register : 03-09-2020 — Putus : 30-09-2020 — Upload : 02-10-2020
Putusan PN KLATEN Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Kln
Tanggal 30 September 2020 — Penuntut Umum:
INDAH KUSRINI P.R, S.H.
Terdakwa:
ESRIKA YUNIAR PRATIWI Als. LEKMAN Binti EDI SUHARIYANTO Alm
6417
  • LEKMAN Binti EDI SUHARIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar;
  • Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dan pidana denda sebesar Rp 1.0
    LEKMAN BintiEDI SUHARIYANTO (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidanaMENJUAL/MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA IZIN EDARsebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang undang RI No. 36 tahun2009 tentang Kesehatan.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ESRIKA YUNIAR PRATIWIAls.
    Klaten atau setidak tidaknya disuatu tempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memilikiizin edar, dilakukan terdakwa dengan caracara antara lain sebagai berikut:Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar jamHalaman 3 dari 23 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN KIn20:30 Wib saksi WAHYU ADI WIBOWO bersama Tim berhasil
    Ahli NUR RAHMAWATI, S.Si.Ahli tidak hadir di persidangan, sehingga keterangan/pendapat ahisebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yangdiberikan dengan di bawah sumpah, dibacakan yang pada pokoknyasebagai berikut :Bahwa ahli adalah Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan diBalai Besar POM di Semarang;Bahwa untuk mengetahui obat/sediaan farmasi sudah memiliki. jjinedar dapat dilihat pada kemasannya, ijin edar obat wajib dicantumkanpada kemasannya.
    Apabila informasi yangada di kemasan lengkap harus di cek terlebin dahulu di website BadanPOM apabila produk tersebut tercantum di website Badan POM makadapat dikatakan bahwa obat tersebut mempunyai ijin edar;Bahwa mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaiankegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alatkesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan ataupemindahtanganan. Sediaan farmasi adalah Obat, Bahan Obat, ObatTradisional dan Kosmetika.
    Pil bulat warna Putin dengan merk/logo Ytidak diketahui dikeluarkan dari perusahaan farmasi mana, karenauntuk mengetahul produsen dari obat tersebut harus melihat kemasanobat;Bahwa untuk produk obat ijin edar harus dicantumkan sampai dengankemasan terkecil, obat yang dikemas kembali dengan bungkus klippolos tanpa identitas dapat dikategorikan tidak memiliki jin edar dariBPOM.Bahwa Trihexylphenidil adalah obat keras golongan antikolinergikantimuskarinik.
Register : 27-06-2019 — Putus : 26-06-2019 — Upload : 27-06-2019
Putusan PN CIREBON Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN Cbn
Tanggal 26 Juni 2019 — Masruhin Alias Boim bin Sarip lawan Penuntut Umum : Mustika D, SH
1108
  • Menyatakan terdakwa Masruhin alias Boim bin Sarip tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan dan mutu, dalam dakwaan kedua;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp.500.000,00.
    Said, Apt bin Saleh Jagladi dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa obat obatan Pil jenis Tramadol sebanyak 85 (delapan puluh lima)butir yang diedarkan Terdakwa harus ada ijin dari yang berwenang karenaobat Tramadol, termasuk obat keras yang harus memakai resep dokter;Bahwa perbuatan terdakwa tidak dibenarkan menjual Pil Tramadol karenatidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan yang berhak menjual obatobatan Farmasi adalah Apotek, Rumah Sakit, Klinik dan Puskesmas;Bahwa untuk
    Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan;3.
    Said, Apt Bin Saleh Jagladi, bahwa Pil sebanyak85 (delapan puluh lima) butir didalam bekas bungkus rokok merek DjarumSuper yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah benar Pil Tramadol;Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 4 UndangUndang No. 36 Tahun2009 tentang Kesehatan, yang menyebutkan sediaan farmasi adalah obat,bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.
    dan alat kesehatan harusmemenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan denganPeraturan Pemerintah;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (2) dan (3)UndangUndang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan dihubungkan faktafakta dipersidangan maka dapat ditarik intisari yang pada pokoknya PilTramadol dapat diedarkan oleh orang yang memiliki keahlian, kewenangan danharus memenuhi standar atau mutu;Menimbang, bahwa keterangan ahli Drs.
    Menyatakan terdakwa Masruhin alias Boim bin Sarip tersebut diatas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhipersyaratan keamanan, kemanfaatan dan mutu, dalam dakwaan kedua;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 10 (Sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp.500.000,00.
Register : 07-11-2019 — Putus : 12-12-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Sdw
Tanggal 12 Desember 2019 — Penuntut Umum:
ERLANDO JULIMAR, S.H.
Terdakwa:
1.MUHAMAD SANUSI bin ANWAR
2.AZAHAR bin ANWAR
6433
  • Untuksetiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yangsah.Menimbang, bahwa penyaluran narkotika hanya dapat disalurkan olehIndustri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaanfarmasi pemerintah.
    Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan saranapenyimpanan sediaan farmasi pemerintah wajib memiliki izin khususpenyaluran Narkotika dari Menteri.Menimbang, bahwa Industri Farmasi tertentu. hanya dapatmenyalurkan Narkotika kepada : a. pedagang besar farmasi tertentu; b.apotek; c. Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu; dan d.rumah sakit.
    Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkanNarkotika kepada : a. pedagang besar farmasi tertentu lainnya; b. apotek; c.sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu; d. rumah sakit; dane. lembaga ilmu pengetahuan.
    Sarana penyimpanan sediaan farmasipemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan Narkotika kepada : a. rumahsakit pemerintah; b. pusat kesehatan masyarakat; dan c. balai pengobatanpemerintah tertentu.Menimbang, bahwa khusus untuk Narkotika Golongan hanya dapatdisalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lIembaga ilmupengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuanhalaman 14 dari 22, Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Sdwdan teknologi.Menimbang, bahwa untuk penyerahan Narkotika
Register : 05-07-2017 — Putus : 21-08-2017 — Upload : 19-12-2017
Putusan PN JOMBANG Nomor 374/Pid.Sus/2017/PN Jbg
Tanggal 21 Agustus 2017 — ZOGI SUKARTA als DOGI
373
  • Menyatakan Terdakwa ZOGI SUKARTA Alias DOGI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDART KEAMANAN DAN MUTU; 2.
    2017tentang penetapan hari sidang ;Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan ;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :1.Menyatakan terdakwa oleh ZOGI SUKARTA ALS DOGI bersalahmelakukan tindak pidana tanoa memiliki keahlian dan kewenangan, dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi
    Jombang atau setidaktidaknya disuatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatandan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 196 UU RI No.36 Tahun 2009,tentang kesehatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan carasebagai berikut :Awalnya terdakwa didatangi oleh saksi ANGGI EKA SAPUTRA alsANGGEK karena sebelumnya saksi
    Apt selaku Kepala BidangPengembangan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab.Jombang menerangkan bahwa secara aturan sah danperedarannya,TRIHEKSIPHENIDIL HCI harus didapat dari sumber resmi dengandokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan masyarakathanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resepdokter ;Menimbang, bahwa atas pertimbanganpertimbangan diatas makaMajelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi
    dan alat kesehatan harus memenuhi standarmutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.Menimbang, bahwa dengan demikian untuk mengedarkan sediaanfarmasi tersebut haruslah memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yangditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum bahwa Terdakwabukanlah orang yang mempunyai keahlian untuk mengedarkan obat pil doubleL tersebut dan tidak mengetahui apakah obat yang diedarkan tersebut telahmemenuhi standar pelayanan
    Menyatakan Terdakwa ZOGI SUKARTA Alias DOGI telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAKDENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANGTIDAK MEMENUHI STANDART KEAMANAN DAN MUTU;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,(satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarmaka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;3.
Register : 16-03-2015 — Putus : 21-04-2015 — Upload : 23-09-2015
Putusan PN JEMBER Nomor 162/Pid.B/2015/PN.Jmr
Tanggal 21 April 2015 — HUSMANTO Bin HASAN
294
  • - Menyatakan terdakwa HUSMANTO Bin HASAN yang identitas lengkapnya sebagaimana disebut di muka, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sedian farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu " ;- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 ( empat ) bulan ;- Menghukum pula kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.200.000
    Hakim;e Penetapan Majelis Hakim Nomor : 162/Pid.B/2015/PN.Jmr tanggal 17Maret 2015 tentang penetapan hari sidang;e Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, Terdakwa sertamemperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:Menyatakan bahwa terdakwa HUSMANTO Bin HASIM bersalah melakukan tindakpidana ' Dengan sengaja mengedarkan sedian farmasi
    Tanggul KabJember atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Jember , dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izinedar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), perbuatan terdakwadilakukan dengan cara sebagai berikut : Bermula ketika telah kenal dengan Sdr.
    Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan .AtauKeduaBahwa ia terdakwa Husmanto bin Hasim pada waktu dan tempat sebagaimanadisebutkan dalam dakwaan alternatif pertama dengan sengaja memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan,dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)perbuatan terdakwa dilakukan dengan
    Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak yangtidak memiliki izin edar;Menimbang, bahwa unsur ke2 ini tiap elemen dari unsur ini adalah satukesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan sehingga harus dibuktikanseluruh elemen unsur ke2 tersebut secara kumulatif ;Menimbang, bahwa dalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan KUHP tidak ada satu pasalpun yangmengatur tentang pengertian sengaja, sehingga untuk
    menyatakan pengertiansengaja itu Majelis Hakim berpendapat bahwa si pelaku itu harus menghendaki(willens) perbuatan itu dan harus pula menginsafi (mengetahul) (wittens) akanakibat perbuatan itu;Menimbang, bahwa prosedur untuk memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan harus memenuhi syaratsyarat yangditentukan Pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan menyebutkan : Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanyadapat diedarkan setelah mendapat izin edar
Register : 04-03-2015 — Putus : 18-05-2015 — Upload : 24-06-2015
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 274/Pid.Sus/2015/PN.Bjm
Tanggal 18 Mei 2015 — Pidana: - Terdakwa: ANTON SYAHRANI Als ANTON Bin SYAHRANI - JPU: SYAIFUL ANWAR, SH
235
  • Menyatakan Terdakwa ANTON SYAHRANI Als ANTON Bin SYAHRANI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar, sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.2.
    Menyatakan terdakwa ANTON SYAHRANI Als ANTON Bin SYAHRANI,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.2.
    dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edarsebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)?, perbuatan tersebut dilakukanterdakwa dengan cara sebagai berikut : noon n nnn nnn === Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2015 sekitar jam 23.00 witaawalnya saksi NOOR AJIANSYAH bersama dengan saksi INDRA RAMADHANT telahmendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Kelayan A RT.03 Kel. KelayanKeluar Kec.
    Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sedian farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki ijin edar.Ad.1. Unsur Setiap Orang.Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah semua orang/siapa saja,ia adalah subyek hukum, subyek hukum mana harus mampu bertanggung jawab atasperbuatan yang dilakukannya.
    Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sedian farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah kehendak untukmalakukan atau tidak melakukan perbuatanperbuatan yang dilarang atau diharuskanoleh UndangUndang.Menimbang, bahwa dari keterangan saksisaksi dan keterangan terdakwa olehMajelis Hakim telah diperoleh fakta, bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi karena telahmenjual obat zenith/carnophen dimana obat tersebut tidak ada
    izin edarnya dan obattersebut ditemukan Polisi dirumah terdakwa.Menimbang, bahwa obat Zenith/Carnophen adalah salah satu bentuk sedianfarmasi.10Menimbang, bahwa dari faktafakta tersebut maka menurut Majelis Hakim,terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan mengedarkan (menjual) sedian farmasiyang tidak memiliki ijin edar dan terjadinya perbuatan tersebut merupakan bagiankehendak dari terdakwa dan kehendak tersebut adalah untuk mewujudkan perbuatanmengedarkan sedian farmasi yang tanpa ijin edar,
Register : 28-09-2015 — Putus : 09-11-2015 — Upload : 24-11-2015
Putusan PN JEMBER Nomor 638/Pid.Sus/2015/PNJmr
Tanggal 9 Nopember 2015 — M. BAHROWI HOLEK
556
  • BAHROWI HOLEK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 9 (sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama : 2 (dua) bulan ;3.
    BAHROWI HOLEK, pada hari Kamis, tanggal 06Agustus 2015 sekira pukul 18.00 Wib, atau setidaktidaknya pada suatu waktulain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2015, atau setidaktidaknyadalam tahun 2015, bertempat di Warnet Vinet Kecamatan Balung KabupatenJember, atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasukdalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, ia terdakwa dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yangtidak memenuhi satandart dan
    atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan, dan atau mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2)dan ayat (3), yang dilakukan dengan caracara atau keadaan sebagaiberikut : e Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksiVivin Mujianto dan saksi Meika Putra (keduanya anggota ReskobaPolres Jember) mendapat informasi dari masyarakat yangmengatakan bahwa terdakwa telah mengedarkan atau menjualsediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratankeamanan berupa
    Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.
    Bahwa unsur yang sesuai dengan fakta di berkas perkaraadalah unsur mengedarkan sediaan farmasi berupa obat. Bahwa yangmempunyai kewenangan mendistribusikan obat adalah Dokter, Apoteker danAsisten Apoteker.
    BAHROWI HOLEK tersebut diatas, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpahak dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memilikiijin edar ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama : 9 (sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp. 200.000,(Dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidakdibayar diganti dengan pidana kurungan selama : 2 (dua) bulan ;3.
Putus : 07-04-2010 — Upload : 14-11-2013
Putusan PN KEDIRI Nomor 41/Pid.B/2009/PN.Kdr
Tanggal 7 April 2010 — S U J A R N O Bin S U P R I Y A N T 0
634
  • Menyatakan terdakwa SUJARNO Bin SUPRIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidan DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA MEMILIKI IZIN EDAR
    buktiTelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat Bahwaterdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum melanggar pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum dan oleh karenaitu mohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini agar terdakwa dijatuhi pidanasebagai berikut ;1 Menyatakan terdakwa Sujarno Bin supriyanto, terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana : Mengedarkan sediaan farmasi
    daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiamterakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut,apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempatPengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnyatindak pidana itu dilakukan, selanjutnya kami menunjuk Pengadilan Negeri Kediri untukmemeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang yang dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi
    2009 dalam pemeriksaan barang Bukti Nomor 6295/2009KNF.bahwa tablet tersebutadalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL (Tidak termasuk Narkotika maupunPsikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras)Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur daiam Pasal 197UU No. 36Tahun 2009, tentang kesehatan ;Subsidair :Bahwa ia terdakwa SUJARNO bin SUPRIYANTO, pada waktu dan tempatsebagaimana dakwaan Pertama diatas, setiap orang yang dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi
    identitasnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa PenuntutUmum dan terdakwa dalam sehat dan rokhani oleh karena itu unsur tersebut meneurut majelistelah telah terpenuhi.2.Unsur : Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan ataualat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.
    ;Menimbang bahwa terdakwa adalah orang yang pekerjaannya tidak ada hubungannyadengan obatobatan maupun peredaran obat sehingga terdakwa tidak mempunyai izin untukmengedarkan obatobat yang termasuk obat keras ;Menimbang bahwa bersarkan fakta tersebut diatas maka unsur kedua dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar telah terpenuhi ;Menimbang bahwaberdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka seluruhunsur dakwaan primair telah terpenuhi oleh karena itu terdakwa
Putus : 19-02-2014 — Upload : 08-08-2014
Putusan PN DENPASAR Nomor 776/Pid.Sus/2013/PN.Dps
Tanggal 19 Februari 2014 — Dr. KADEK TRISNADEWI, S.Ked
10577
  • KADEK TRISNADEWI, S.Ked. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : dengan sengaja memproduksi / mengedarkan sediaan farmasi tanpa memenuhi standar keamanan dan sengaja memproduksi / mengedarkan sendiri farmasi tanpa memenuhi standar keamanan sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan dakwaan alternatif kedua pasal 196 dan 197 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 ;------------------------ - Membebaskan terdakwa dari dakwaan
    dan mutu sebagaimanadimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan oleh terdakwa dengancara serta keadaan sebagai berikut : 2 20 2cno nono nc meneBahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas,bermula adanya informasi dari masyarakat kalau di klinik Indivara Aesthetic milikterdakwa di duga telah terjadi tindak pidana di bidang kesehatan yaitu memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratankeamanan yaitu tidak ada ijin
    Atas informasi tersebut kemudianpetugas melakukan penyelidikan kemudian melakukan pemeriksaan sesuai laporanmasyarakat, setelah petugas melakukan penyelidikan ternyata benar klinik IndivaraAesthetic milik terdakwa telah ditemukan adanya penjualan sediaan farmasi berupakosmetik yang tidak dilengkapi dengan ijin edar dari Balai POM serta tidakmencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan / pemanfaatanyang paling baik atas barang tersebut, tidak memasang label atau membuat penjelasanyang
    nnn nienAnb nnn een ReeBahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas,bermula adanya informasi dari masyarakat kalau di klinik Indivara Aesthetic milikterdakwa di duga telah terjadi tindak pidana di bidang kesehatan yaitu memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratankeamanan yaitu tidak ada ijin edar dari BPOM.
    Atas informasi tersebut kemudianpetugas melakukan penyelidikan lanjut melakukan pemeriksaan sesuai laporanmasyarakat, setelah petugas melakukan penyelidikan ternyata benar klinik IndivaraAesthetic milik terdakwa telah ditemukan adanya penjualan sediaan farmasi berupakosmetik yang tidak dilengkapi dengan ijin edar dari Balai POM serta tidakmencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan / pemanfaatanyang paling baik atas barang tersebut, tidak memasang label atau membuat penjelasanyang
    SAKSI MADE SIDAMANA :e Bahwa saksi bersama team dari polresta Denpasar melakukan penggeledahan padahari kamis 22 Nopember 212 sekira jam 11.45 wita bertempat di klinik IndivaraAesthetic jalan Tukad Barito 29 panjer Denpasar ;e Bahwa saksi melakukan penggeledahan terhadap klinik Indivara Aestheticsehubungan dengan masalah pengedaran atau penjualan sediaan farmasi berupaKOSITELIK Tana II BGAT gasqennnememasnesnncnmeensensennnmeenasenennmnenRE EEREBahwa pemilik dari klinik Indivara Aesthetic adalah
Register : 14-02-2018 — Putus : 05-04-2018 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN KRAKSAAN Nomor 57/Pid.Sus/2018/PN Krs
Tanggal 5 April 2018 — Penuntut Umum:
DOHAR NAINGGOLAN, SH.
Terdakwa:
SOFYAN ANSORI al YAN bin P. SISWO
248
  • SISWO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar ;
  • Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan
    SISWO bersalah melakukantindak pidana "Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatandalam dakwaan Kesatir,2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUFYAN ANSORI al YAN bin P.
    Probolinggoatau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Kraksaan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaanfarmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalamPasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu dengan sengaja memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar,perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan caracara sebagai berikut :Bahwa
    Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakim akanmempertimbangkannya sebagai berikut :10Unsur 1 : Setiap orangMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang ialah menunjukkepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dankewajiban yakni siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapatdimintakan pertanggungjawaban pidana
    Indonesia adalah11menyampaikan barang sesuatu dari satu orang kepada orang lain atau menyampaikan ataumengeluarkan membawa barang sesuatu kepada orang lain ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 UndangUndang RI Nomor 36 Tahun2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obattradisional, dan kosmetika.
    SISWO telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengajamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar ;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) denganketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurunganselama 2 (dua) bulan ;3.