Ditemukan 11447 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Register : 03-08-2016 — Putus : 23-05-2017 — Upload : 23-10-2019
Putusan PA TANJUNG KARANG Nomor 875/Pdt.G/2017/PA.Tnk
Tanggal 23 Mei 2017 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
213
  • Fotocopy Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Anggota DPR RI atas namaPenggugat (PENGGUGAT) tanggal 15 April 2013 (bermaterai cukup),kemudian diberi kode T 10;11.Fotocopy dari foto balino pencalonan Penggugat (PENGGUGAT)sebagai Calon Legislatif DPR RI Dapil Lampung dari partai PKPIndonesia (bermaterai cukup), kKemudian diberi kode T 11;Il Bukti SaksiSAKSI 1, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempattinggal di Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Lampung Barat, yang telahmemberikan keterangan
Register : 30-06-2020 — Putus : 23-12-2020 — Upload : 07-01-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 104/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 23 Desember 2020 — Penggugat:
MUSTOFA KAMIL
Tergugat:
KEPALA DESA BILANGAN
15075
  • Menjadi pengurus partai politik;h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, DPR RI,DPD RI, DPR daerah Propinsi, DPR daerah Kabupaten, dan jabatanlain yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan;j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/ataukampanye pemilinan kepala daerah; melanggar sumpah dan/atau janjijabatan; dank.
Register : 07-04-2021 — Putus : 07-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 30/G/2021/PTUN.PLG
Tanggal 7 Juli 2021 — Penggugat:
1.Marno
2.SUPRIADI
3.IPAN DOPI
Tergugat:
KEPALA DESA AIR PUTIH ILIR
12758
  • Bukan pengurus partai politik;i. Bukan anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;j. Mendapatkan izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi pegawai negerisipil;k. Berkomitmen untuk bekerjasama dengan kepala desa;. Sanggup bekerja penuh waktu sebagai Perangkat Desa dan memberikanpelayanan yang baik kepada masyarakat;m.
Register : 23-03-2020 — Putus : 10-06-2020 — Upload : 10-06-2020
Putusan PT KUPANG Nomor 38/PDT/2020/PT KPG
Tanggal 10 Juni 2020 — Pembanding/Tergugat I : Kabunang Rudiyanto Hunga
Terbanding/Penggugat : dr. Umbu M. Marisi.
Turut Terbanding/Tergugat II : PAU DJARA LIWE,SH
147307
  • antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat olehTergugat II dengan segala akibat hukumnya yang timbul danbersumber dari aktaakta tersebut atas utang piutang dimanaPenggugat berhutang sebesar Rp. 1.000.000.000, (satu milyarrupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor215/Prailiu atas nama Dokter Umbu Marambadjawa Marisi;Menimbang, bahwa didalam gugatan Penggugat mendalilkanbahwa Penggugat mendapatkan pinjaman dari Tergugat gunamembiayai Penggugat dalam mengikuti calon Bupati yang diusungdari Partai
Putus : 05-05-2014 — Upload : 26-06-2014
Putusan PN SIDIKALANG Nomor 170/Pid.B/2013/PN-SDK
Tanggal 5 Mei 2014 — Rudolf Hutauruk alias Pak David
3930
  • mengancam akanmembakar kantor KPUD, namun tidak terjadi dilakukan mereka karena itu kami ada didalam ruangan kantor; Bahwa penembakan terjadi di sekitar halaman kantor KPUD Dairi dengan radius + 50(lima puluh) 100 (seratus) m dari kantor KPUD; Bahwa dijarak 50 (lima puluh) 100 (seratus) m itu masih ada konsentrasi massa yangberkelompokkelompok dengan posisi yang terpecahpecah; Bahwa mereka menamakan dirinya kelompok aksi peduli bersih Pilkada Dairi, tetapisaksi tidak tahu mereka datang atas nama partai
Register : 10-10-2011 — Putus : 08-02-2012 — Upload : 10-10-2013
Putusan PN MALINAU Nomor 04/PDT.G/2011/PN.MAL
Tanggal 8 Februari 2012 — Ny. BRENDA FRIDA JENI Melawan HENRY DJOHNSON
164104
  • pernah mengajukanPerjanjian Kredit pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timurbersama dengan Penggugat dengan Nomor : 442/886/89/08/9990/BPDMLN/2007 pada tanggal 27 Agustus 2007 dan Nomor : 850/ BPD MLWN/ 11/192011 pada tanggal 16 Nopember 2011, yang mana keseluruhan dana kredittersebut diterima keseluruhannya oleh Penggugat ;Bahwa dengan persetujuan bersama antara Tergugat dan Penggugat sertadidukung penuh oleh Tergugat, Penggugat maju sebagai Kandidat CalonLegislatif Kabupaten Malinau dari Partai
Register : 14-09-2020 — Putus : 10-02-2021 — Upload : 10-02-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 103/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 10 Februari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
15884
  • anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;3. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/ ataukewajibannya;4. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atauHalaman 11 dari 62 Putusan Perkara Nomor: 103/G/2020/PTUNBDGgolongan masyarakat tertentu;5. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;6. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang,bararig, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhikeputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;7. menjadi pengurus partai
Register : 30-06-2020 — Putus : 23-12-2020 — Upload : 07-01-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 106/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 23 Desember 2020 — Penggugat:
SUNAHRA
Tergugat:
KEPALA DESA BILANGAN
14256
  • Menjadi pengurus partai politik;h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, DPR Rl,DPD RI, DPR daerah Propinsi, DPR daerah Kabupaten, dan jabatanlain yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan;j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umumdan/atau kampanye pemilinan kepala daerah; melanggar sumpahdan/atau janji jabatan; dank.
Register : 30-03-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 77/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 29 Juli 2021 — Penggugat:
Etna Berliandri
Tergugat:
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
616360
  • Paragraf9 : Pemberhentian karena Menjadi Anggota dan/atauPengurus Partai Politik;j. Paragraf 10: Pemberhentian karena tidak menjabat lagi sebagaiPejabat Negara;k.
Register : 14-09-2020 — Putus : 10-02-2021 — Upload : 10-02-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 104/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 10 Februari 2021 — Penggugat:
HASANUDDIN
Tergugat:
Kuwu Gebang Kulon
186153
  • membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;3. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;4. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/ataugolongan masyarakat tertentu;5. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;6. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dan pihak lain yang dapat memengaruhi keputusanatau tindakan yang akan dilakukannya;7. menjadi pengurus partai
Register : 29-07-2020 — Putus : 23-12-2020 — Upload : 07-01-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 129/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 23 Desember 2020 — Penggugat:
MOHAMMAD SUGIYANTONO
Tergugat:
KEPALA DESA BATANG-BATANG DAYA
14669
  • Menjadi pengurus partai politik;. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, DPR Rl,DPD RI, DPR daerah Propinsi, DPR daerah Kabupaten, dan jabatanlain yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan;Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umumdan/atau kampanye pemilihan kepala daerah; melanggar sumpahdan/atau janji jabatan; dan.
Register : 03-03-2017 — Putus : 13-06-2017 — Upload : 18-09-2017
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 07/G/2017/PTUN.PLK
Tanggal 13 Juni 2017 — FANELSON Melawan BUPATI GUNUNG MAS
12383
  • tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan : Pasal 87 ayat 4 disebutkan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormatkarena: a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki Kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umumc. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Register : 30-06-2020 — Putus : 23-12-2020 — Upload : 07-01-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 105/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 23 Desember 2020 — Penggugat:
NIWADIN
Tergugat:
KEPALA DESA BILANGAN
15282
  • Menjadi pengurus partai politik;h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;Halaman 59 dari 65 halaman, Putusan Perkara No. 105/G/2020/PTUN.Sby.i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, DPR Rl,DPD RI, DPR daerah Propinsi, DPR daerah Kabupaten, dan jabatanlain yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan;j. lkut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/ataukampanye pemilihan kepala daerah; melanggar sumpah dan/atau janjijabatan; dank.
Register : 01-10-2013 — Putus : 26-05-2014 — Upload : 18-07-2017
Putusan PN DEMAK Nomor 20/Pdt.G/2013/PN Dmk
Tanggal 26 Mei 2014 — Drs. SETIAWAN SANTOSO,MM.PHD lawan Karmani bin Kastam, dkk
12834
  • Yahya Harahap dalam bukunyaPerlawanan Terhadap Eksekusi Grose Akta serta Putusan Pengadilan danArbitrase dan Standar Hukum Eksekusi menyatakan bahwa Mengenai masalahjangka waktu mengajukan gugat perlawanan baik tentang derden verzetmaupun partai verzet, dalam praktek peradilan telah diangkat dan dijadikansebagai syarat formal yang sangat menentukan keabsahan gugat, sehinggadengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan ini masuk kedalam wilayah eksepsi;Menimbang, Pelawan mengajukan perlawanan
Register : 22-02-2021 — Putus : 30-06-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Pwt
Tanggal 30 Juni 2021 — Penggugat:
YAPEKNAS
Tergugat:
PT. Nusa Surya Ciptadana Finance (PT.NSC Finance) Cabang Purwokerto
429142
  • Suharto Dosen Fakultas Hukum UniversitasDiponegoro Semarang dalam judul makalahnya mengenaiPROBLEMATIKA AKTA JAMINAN FIDUSIA (Suatu studi tentangAkta Jaminan Fidusia setelah berlakunya Sistem PendaftaranFidusia secara online) di sebutkan dalam halaman 73 menyatakan Akta Jaminan Fidusia merupakan akta partai maka akta notaristersebut harus memenuhi syarat formil dan syarat material,ketentuan ini harus dipenuhi oleh notaris yang membuat aktaautentik.
Register : 07-05-2021 — Putus : 20-08-2021 — Upload : 11-11-2021
Putusan PTUN JAMBI Nomor 12/G/2021/PTUN.JBI
Tanggal 20 Agustus 2021 — Penggugat:
JIMMY AKFER MANUEL NABABAN, SH
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAMBI
298191
  • Sesualdengan Pasal 22 ayat (1) huruf (b) yaitu Pelanggar yangmelakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal21 ayat (3) huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i sebagaiberikut:e Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalamwaktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturutturut;g Melakukan bunuh diri dengan maksud menghindaripenyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal duniasebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya;h Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politikyang diketahui
Register : 22-01-2018 — Putus : 26-07-2018 — Upload : 09-08-2018
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 2/G/2018/PTUN.BNA
Tanggal 26 Juli 2018 — Penggugat:
BUDIMAN
Tergugat:
BUPATI ACEH TENGGARA
76196
  • Terlibat dalam Kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan WakilPresiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan/atau PemilihanBupati dan Wakil Bupati ;Halaman 37 dari 50 HalamanPutusan Perkara Nomor 2/G/2018/PTUN.BNAsa >Merugikan Kepentingan umum ;Melakukan tindakan yang meresahkan sekelompok masyarakat ;Mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat ;Menyalahgunakan Wewenang ;Menjadi Pengurus dan/atau Anggota Partai Politik Nasional maupun PartaiPolitik Lokal ;Melanggar sumpah/janji
Register : 08-10-2019 — Putus : 18-02-2020 — Upload : 08-04-2020
Putusan PTUN MANADO Nomor 26/G/2019/PTUN.Mdo
Tanggal 18 Februari 2020 — Penggugat:
PASKELIN RUTH SOLANG
Tergugat:
PANITIA PEMILIHAN HUKUM TUA (PPHT) DESA SILIAN SATU, KECAMATAN SILIAN RAYA, KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
14570
  • Tidak berkedudukan sebagai pengurus partai politik;b. Tidak berkedudukan sebagai anggota dan atau pengurus organisasiterlarang;c.
Register : 05-12-2018 — Putus : 24-07-2019 — Upload : 18-11-2019
Putusan PN MEDAN Nomor 847/Pdt.G/2018/PN Mdn
Tanggal 24 Juli 2019 — Penggugat:
1.M. BADLUN ALKHOLIDI, A.M.D
2.SUTIONO
Tergugat:
Pengurus Daerah AL JAMIYATUL WASHLIYAH Kota Medan
Turut Tergugat:
Pengurus Wilayah AL JAMIYATUL WASHLIYAH Provinsi Sumatera Utara
6618
  • masalah aquo dapat diselesaikan demi untuk adanya kepastianhukum maka jalan terakhir adalah melalui gugatan ke Pengadilan sehinggapermasalahannya dapat diselesaikan secara hukum karena secara organisatoristidak bisa diselesaikan sehingga agar permasalahan aquo tidak berlarutlarut makasudah benar apa yang diajukan oleh para Penggugat dalam perkara aquo.Menimbang bahwa juga permasalah aquo juga bukan masalah kepengurusanPartai Politik sesua SEMA No. 4 Tahun 2016 yang harus diselesaikan olehMahkamah Partai
Register : 14-03-2019 — Putus : 05-08-2019 — Upload : 13-08-2019
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Gns
Tanggal 5 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
4652
  • Selanjutnya Pasal 74 UUNo. 39 Tahun 1999 juga menyatakan bahwa, Tidak satu ketentuan pundalam Undangundang ini boleh diartikan bahwa Pemerintah, partai,golongan atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak, atauPutusan No.13/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 15 dari 4711.menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalamUndangundang ini.Maka ipso iure berdasarkan ketentuan tersebut di atas sudah sepantasnyaPara Tergugat mengembalikan Objek Sengketa kepada Para Penggugat.Bahwa Negara Republik