Bahwa Hakim Judex Facti dalam putusannya menerapkan peraturanhukum tidak sebagaimana mestinya yaitu salah menafsirkan danmenerapkan ketentuan UndangUndang Nomor 27 Tahun 2007 tentangPengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulaupulau Kecil:Bahwa dalam hal ini terlinat jelas terhadap pertimbangan Majelis HakimPengadilan Negeri Sumenep halaman 12 alenia ke 5 yaitu "Menimbang,bahwa filosofi dari undangundang ini adalah bertujuan menyentuhkesadaran nilai strategis dari pengelolaan wilayah pesisir dan pulaupulaukecil

Pemikiran umum alenia 2 yaitu "Olehsebab itu, keunikan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil yang rentanberkembangnya konflik dan terbatasnya akses pemanfaatan bagimasyarakat pesisir dan pulaupulau kecil, perlu dikelola secara baik agarHal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1952 K/Pid.Sus/2014dampak aktivitas manusia dapat dikendalikan dan sebagian wilayah pesisirdipertahankan untuk konservasi.

Bahwa Hakim Judex Facti dalam putusannya menerapkan peraturanhukum tidak sebagaimana mestinya yaitu salah menafsirkan danmenerapkan ketentuan UndangUndang Nomor 27 Tahun 2007 tentangPengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil:Bahwa dalam hal ini terlinat jelas terhadap pertimbangan Majelis HakimPengadilan Negeri Sumenep halaman 13 alenia ke1 yaitu : "Menimbang,bahwa sesuai dengan dakwaan penuntut umum di atas, para Terdakwadidakwa melanggar pasal 73 ayat (1) huruf d UndangUndang Nomor 27Tahun

Dengan demikian, dapatdihindarkan terjadinya tumpang tindin wewenang dan benturankepentingan".Bahwa sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim halaman 14 alenia 1"Menimbang, bahwa oleh karena meskipun perbuatan para Terdakwamenambang pasir telah diakui, dibuktikan serta tidak memiliki ijin yangmelandasi kegiatan tersebut,..."

Bahwa Hakim Judex Facti dalam putusannya menerapkan peraturanhukum tidak sebagaimana mestinya yaitu salah menafsirkan danmenerapkan ketentuan UndangUndang Nomor 27 Tahun 2007 tentangPengelolaan Wilayah pesisir dan Pulaupulau Kecil:Bahwa dalam hal ini terlinat jelas terhadap pertimbangan Majelis HakimPengadilan Negeri Sumenep halaman 13 alenia ke 3 yaitu : "Menimbang,bahwa secara faktual di wilayah Kabupaten Sumenep PemerintahKabupaten Sumenep sendiri belum menentukan zonazona tertentu yangtermasuk

Kecamatan Bubulan, KabupatenBojonegoro ;Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca Permohonan Pemohon ;Setelah membaca surat pencabutan Pemohon;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukantanggal 27 Maret 2017, Pemohon hadir ke persidangan;Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 27 Maret2017, Pemohon mengajukan surat pencabutan perkara permohonannya Nomor26/ Pdt.P/ 2017/ PN Bjn tersebut ;Menimbang, bahwa ketentuan pasal 271 Rv alenia

pertamamenegaskan bahwa Penggugat / Pemohon dapat mencabut perkaranyadengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikanjawaban, pada alenia kedua pasal tersebut menegaskan bahwa setelah adajawaban maka pencabutan gugatan hanya dapat terjadi dengan persetujuanpihak lawan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah permohonan ataugugatan voluntair yang bersifat kepentingan sepihak sehingga tidak ada pihaklawan maka pencabutan permohonan tanpa harus ada persetujuan pihak lawandengan

Maka Surat Keputusan Keberatan mengakibatkan batal demihukum;PERTIMBANGAN HUKUM:(Sesuai Put.51362/PP/M.XVIIIA/16/2014 pada halaman 18 s.d. 24 dari 34halaman Alenia 9 dan Alenia 10);Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak;3.

kekurangan) dalam penerapan dasar hukum, sehingga Surat KeputusanKeberatan tersebut cacat hukum dan mengakibatkan batal demi hukum; Bahwa sesuai Put.51362/PP/M.XVIIIA/16/2014 pada halaman 18 dari 34halaman, Pertimbangan Hukum atas ketentuan formal:Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangundangan peradilanpajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelahpemeriksaan atas pemenuhan ketentuanketentuan formal; Bahwa sesuai Put.51362/PP/M.XVIIIA/16/2014 halaman 18 s.d. 24 dari34 halaman Alenia

9 dan Alenia 10, angka 3.Pemenuhan KetentuanFormal Penerbitan Keputusan Terbanding:Berdasarkan halhal tersebut di atas, Majelis berkesimpulan sengketaformal yang diajukan oleh Pemohon Banding tidak akan diperiksa dalamrangka pemeriksaan atas sengketa banding ini, sehingga KeputusanTerbanding Nomor KEP762/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012 telahmemenuhi ketentuan formal penerbitan keputusan;Halaman 6 dari 13 halaman.

kekeliruan(kekurangan) dalam penerapan dasar hukum, sehingga Surat KeputusanKeberatan tersebut cacat hukum dan mengakibatkan batal demi hukum;Bahwa sesuai Put.51362/PP/M.XVIIIA/16/2014 pada halaman 18 dari 34halaman, Pertimbangan Hukum atas ketentuan formal:Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangundangan peradilanpajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelahpemeriksaan atas pemenuhan ketentuanketentuan formal;Bahwa sesuai Put.51352/PP/M.XVIIIA/16/2014 halaman 18 s.d. 24 dari 34halaman Alenia

9 dan Alenia 10, angka 3.Pemenuhan Ketentuan FormalPenerbitan Keputusan Terbanding:Berdasarkan halhal tersebut di atas, Majelis berkesimpulan sengketaformal yang diajukan oleh Pemohon Banding tidak akan diperiksa dalamrangka pemeriksaan atas sengketa banding ini, sehingga KeputusanHalaman 10 dari 13 halaman.

MakaSurat Keputusan Keberatan mengakibatkan batal demi hukum.PERTIMBANGAN HUKUM(Sesuai Put.51388/PP/M.XVIIIA/16/2014 pada halaman 18 s.d 23 dari 32halaman Alenia 9 dan Alenia 10)Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak3.

Bahwa sesuai Put. 51388/PP/M.XVIIIA/16/2014 halaman 18 s.d 23dari 32 halaman Alenia 9 dan Alenia 10, angka 3.PemenuhanKetentuan Formal Penerbitan Keputusan Terbanding: Berdasarkan halhal tersebut diatas, majelis berkesimpulan sengketaformal yang diajukan oleh Pemohon Banding tidak akan diperiksaHalaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 1016 B/PK/PJK/2017dalam rangka pemeriksaan atas sengketa banding ini, sehinggaKeputusan Terbanding Nomor KEP823/WPUJ.29/2012 tanggal 25Juli 2012 telah memenuhi ketentuan

Bahwa sesuai Put. 51388/PP/M.XVIIIA/16/2014halaman 18 s.d 23dari 32 halaman Alenia 9 dan Alenia 10, angka 3.PemenuhanKetentuan Formal Penerbitan Keputusan Terbanding: Berdasarkan halhal tersebut diatas, maijelis berkesimpulansengketa formal yang diajukan oleh Pemohon Banding tidak akandiperiksa dalam rangka pemeriksaan atas sengketa banding ini,sehingga Keputusan Terbanding Nomor KEP823/WPuJ.29/2012tanggal 25 Juli 2012 telah memenuhi ketentuan formal penerbitankeputusan;Dimana menurut Pemohon Peninjauan

Putusan Halaman 25 alenia 4 yaitu:Menimbang, bahwa terhadap dalildalil yang tidak dibantah dan diakui olehTergugat dan Turut Tergugat sehingga Para Penggugat tidak perlumembuktikannya adalah: bahwa tanah objek sengketa ........ dst; bahwa Para Penggugat ...... dst; tanah objek sengketa tersebut sudah dialinkan kepada Para Tergugat;bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diatas seolaholah ParaPenggugat jiga mengakui dan tidak membantah semua.

Akan tetapi dalamHalaman 31 dari 47 Putusan No. 183/PDT/2019/PTSBYpertimbangannya diatas (HAL 31 ALENIA 1) Majelis Hakim justrumengatakan pada tahun 2014 SUDJI PURNAMI pernah membelisebagian objek sengketa kepada P.USMAN (tahun tertulis 2004); Bahwa baik saksi .MAT LASIM dan saksi II SENAH sama sekali tidakmengetahui dan atau melihat sendiri jual belinya, tidak tahu berapaharganya, berapa luasnya, tanah yang sebelah mana, namun hanyadikasih tahu oleh orang lain.

3,4, dan 6 yaitu: Menimbang, bahwa dalam pasal 32 ayat (2) Peraturan PemerintahNomor 24 tahun 1997 ..... dst (alenia 3);bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada putusan halaman 31 alenia3,4,5 dan 6 sebagaimana tersebut diatas adalah sangat tidak tepat dan tidakbisa diterapbkan dalam perkara a quo, karena memang aturan hukumnyatidak sama dan untuk itu akan Pembanding uraikan di bawah ini:1.

sehinggamenyebabkan salah dalam menafsirkan makna/pengertian dari sebuahpertimbangan yang senyatanya Petimbangan tersebut telah sesualdengan alat bukti tertulis dan saksisaksi yang dihadirkan dipersidangan:V.3.Bahwa menanggapi dalil memori banding yang keberatan padaSBYpertimbangan hukum halaman 31 alenia 1.

Bahwa Para Penggugat tidak menyangkal saksisaksi dan alatbukti terutama bukti akta jual beli yang di ajukan oleh ParaTergugat;Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka keberatan Pembandingterhadap pertimbangan Halaman 31 alenia 1 patut ditokak ataudikesampingkan;V.4.Bahwa menanggapi dalil memori banding yang keberatan padaPertimbangan hukum halaman 31 alenia 2 bahwa coretan dalam buku CDesa Kedungrejoso No.105 persil 3 d.1 atas nama P.Soepakmi Madoenadalah rekayasa dan tidak berdasar hukum akan tetapi

Bahwa dalam POSITA alenia 6 dan selanjutnya dalamPETITUM poin 6 adalah TIDAK TEPAT, apabila Turuttergugat I dilibatkan untuk membantu' kepentingantergugat I dan kemudian dalam petitumnya berbunyi"Menghukum Turut tergugat I untuk menyerahkan sisaHal. 15 dari 57 hal. Put.

Bahwa dalam POSITA alenia 7 dan dalam PETITUM poin7 adalah tidak benar, apabila turut' tergugat MIIdilibatkan agar barang berupa Jaminan yaituSertifikat HM No. 140 bisa beralih ke atas namaPenggugat, kemudian perlu tergugat I terangkanbahwa Sertifikat HM No. 140 atas nama (Almarhum)Sugeng Wongso Sentiko dengan luas 378 M bukan miliktergugat I tetapi milik PARA AHLI WARIS (Almarhum)Sugeng Wongso Sentiko yang sampaisekarang belumdibagi waris, kemudian perlu diketahuiAlmarhum) Sugeng Wongso Sentiko

No. 07/Pdt.G/2011/PN.Kbm.28akan tergugat I tanggapi secara rinci sebagaiberikut Bahwa dalam dalil posita gugatanpenggugat alenia ke 4. bertentangandengan dalil dalil posita alenia ke l,alenia ke 2 dan alenia ke 3, hal inimenunjukkan penggugatlah yang memutarbalikan fakta yang ada, MENGAPADEMIKIAN ????Sebab dalam gugatan penggugat tersebut,penggugat mendalilkan apabila "Tergugat I telahmenjaminkan sertifikat/Buku tanah Hak Milik no.140 luas 378 M yang terletak di desa Jatisarikec. Kebumen. Kab.

gugatan penggugat alenia ke 5 adalahkarena sesuai dengan fakta yang ada,dan akan tergugat I tanggapi sebagai berikut : Bahwa Tergugat I tidak pernah mempunyairumah dan tanah yang terletak danberalamat di Dukuh Kedung Jati DesaJati Sari kecamatan Kebumen di Jalan Raya Kutoarjo No.2 RT.02/RW.04 Kab.Kebumenseluas + 750 nesebagaimana dalam dalil gugatanpenggugat alenia 5 tertanggal 28 Maret2011 ; Bahwa benar Tergugat I mempunyai rumahdan tanah di Dukuh Kedung Jati RT.004RW. 001 Desa Jati Sari Kec.

Pamungkas Setyo Budi.dan hal tersebut telah diakui Penggugat sendiribahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 140 adalah milikkakek tergugat I (Almarhum) Sugeng Wongso Sentiko ;Bahwa dalam dalil gugatan penggugat alenia 8,alenia 9 alenia 10 dan alenia 11 tidak perlutergugat I tanggapi secara rinci dan pada prinsipnyatergugat I tolak karena tidak sesuai dengan faktafakta yang ada ;Bahwa kemudian perlu diketahui pada Hari JumatTanggal 21 Januari 2011 Penggugat datang menemuiIbu Endang Kurniasih (Ibu Tergugat

Pengadilan Tinggi Makassaryang telah mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan NegeriWatampone halaman 33 alenia pertama yang berbunyi sebagai berikut:"Menimbang, bahwa terhadap surat bukti yang diajukan oleh Pengggugatyang diberi tanda (P1, P2 dan P3) berupa foto copy Surat Ketetapan luranPembangunan Daerah tertanggal 30 No vember 1978, ... dan lagi pulaterhadap bukti surat ini tidak didukung oleh bukti lain sehingga tidak dapatHalaman 5 dari 10 Hal. Put.

Rasyid) be rnama Sapinah.( vide PutusanPengadilan Negeri Watampone Halaman 18 = alenia ke2 dan Halaman 20alenia ke3);Bahwa Bukti P1 adalah betul bukti pembayaran pajak yang menunjuk tanahsengketa telah dibenarkan oleh saksi kedua Tergugat asal/Termohon Kasasibernama Julhaedir (Kolektor Pajak) memberikan keterangan di bawahsumpah bahwa: "Bukti Pajak Persil Nomor 33, luas 24 are (bukti P1) yangdiperlihatkan di depan sidang adalah menunjuk tanah sengekta".

Nomor 3040 K/Pdt/2015adalah pembuktian formal dan Hakim dalam menjatuhkan putusannyaharuslah didasarkan pada dua alat bukti yang sah";Bahwa pertimbaangan hukum tersebut keliru dalam menerapkan hukumpembuktian karena pertimbangan hukum tersebut bertentangan denganfakta persidangan ( vide Keterangan Saksi ke 1 dan ke2 Pengggugat /Pemohon Kasasi bernama Rame pada Putusan Pengadilan NegeriWatampone Halaman 13 alenia ke6) yang berbunyi sebagai berikut:"Bahwa saksi mengetahui pemilik tanah sengketa dahulu

Baba danSettiha meminta kepada Masrang untuk tinggal ditempati itu dan saksi haltersebut karena saksi ada saat Baba dan Settiha dipinjamkan tanah;Bahwa yang meminjam tanah saat itu adalah Settiha dan sebelum Settihapergi meminjam tanah terlebih dahulu berbicara kepada saksi untukditemani ke Masrang meminjam tanah dan setelah Settina dan Masrangberbicara kemudian disetujui kalau Settina boleh tinggal di tanahnyaMasrang;" (vide Putusan Pengadilan Negeri Watampone halaman 16 aleniake7 dan Halaman 17 alenia

ke1);Bahwa Keterangan saksi ke 1 danke2 Penggugat /Pemohon dalamPutusan Pengadilan Negeri Watampone kontradiksi dengan Pertimbanganhukum halaman 36 alenia pertama sehingga sangat beralasan hukum JjikaPutusan Judex Facti dibatalkan oleh Majelis Hakim Judex Jure;Bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri WatamponeHalaman 36 baris ketujuh sampai dengan halaman 37 yang telah diambilalin olen Majeis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar adalah tergolongPutusan yang kurang pertimbangan hukum ( onvooldoende

TALLA dan MANNAHAU BinMALLONGI, keduanya menerangkan dibawa sumpah di hadapanpersidangan (VIDE Putusan Pengadilan Negeri WatamponeHalaman 10 Alenia ketiga dan Berita Acara PersidanganKeterangan Saksi Ketiga Penggugat);.

Bahwa Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Watamponedalam Putusannya pada halaman 9 Alinea keEnam sampai denganHalaman 10 Alenia pertama dan kedua tentang Bukti P1 dan P2juga pertimbangan yang salah dan keliru menilai Bukti surat Penggugatbertanda P1 dan P2 karena Bukti P1 dan P2 meskipun berbedapenulisan nama Wajib pajak akan tetapi sebagaimana keteranganSaksi Pertama dan ketiga Penggugat bernama JAMIRI Bin H.

Bahwa pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri WatamponeHalaman 11 Alenia pertama sampai dengan Halaman 12 tentang alatbukti Penggugat yakni Keterangan Saksisaksi Penggugat dan BuktiSurat P1 dan P2 adalah salah dan keliru menilai alat buktiPenggugat;Bahwa keterangan saksi pertama dan ketiga Penggugat masingmasing bernama : JAMIRI BINT H.

Bahwa pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri WatamponeHalaman 13 Alenia ketiga sampai dengan Halaman 14 Alenia Keduatentang alat bukti Para Tergugat yakni Bukti Surat Tergugat danKeterangan Saksisaksi Tergugat adalah salah dan keliru menilai alatbukti Para Tergugat;Bahwa dengan melihat tahun keluaran Bukti surat Tergugat masingmasing berupa SPPT PBB bertahun 2006, 2007 dan 2009 dan IsinMendirikan Bangunan tahun 2014 bersesuaian dengan KeteranganSaksi pertama dan kedua Tergugat masing bernama

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar salahmenerapkan hukum pembuktian dan menerapkan hukum pembuktian tidaksebagaimana mestinya, hal ini dapat dilihat pada pertimbangan hukumPengadilan Tinggi Makassar pada Halaman 7 Alenia ke1 tentang Bukti P2berupa Peta Tanah/Rincik yang tidak pernah diperlihatkan surat asli daribukti P2 tersebut dipersidangan, oleh karena tidak ada aslinya maka tidakHalaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 3260 K/Pdt/2015dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;.

Bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar icHakim Ketua dan Hakim anggota pada Halaman 7 Alenia ke2 sampaidengan alenia ke4 yang membenarkan dan mengambil alih pertimbanganHakim Tingkat Halaman 23 Alenia ke3 tentang bukti surat T1.13 berupaSurat Penyerahan tanah yang dicap jempol oleh Laggacong kepadaPakacang sebagai ahli waris dari Pannambeng;Adalah Salah dan Keliru menerapkan hukum dan menerapkan hukum tidaksebagaimana mestinya oleh karena bukti T1.13 berupa Surat Pernyataan

Bahwa Putusan Judex Facti Salah dan keliru menerapkan hukum sertamenerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, hal ini dapat dilihat padapertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Makassar yang secara langsungmengambil alin pertimbangan hukum Pengadilan Negeri WatamponeHalaman 21 Alenia ke3 sampai dengan halaman 22 yang berbunyi sebagaiberikut:"Menimbang, bahwa dari saksisaksi yang diajukan Penggugat masingmasing bernama Andi Madeppungeng yang pada pokoknya menerangkanbahwa saksi adalah Penagih pajak Desa

Sedangkandalam pertimbangan hukumnya (halaman 11 alenia 4) menyatakan bahwapada keesokan harinya yaitu tanggal 05 Desember 2007, telah dibuat suratpernyataan dari keluarga Huby Kossay, yang menegaskan bahwa tanahsengketa telah dilepaskan kepada Tergugat I/Pembanding dengan hargaRp.60.000.000,(enam puluh juta rupiah)". Dengan pertimbangan yangdemikian bahwa yang berwenang untuk melepaskan tanah tersebut adalahkeluarga besar Huby Kossay dan bukan Linogo Huby, sehingga denganHal. 13 dari 33 hal.

Bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Banding (halaman 10 alenia 2),"pahwa alasanalasan Tergugat I/Pembanding yang mengklaim tanahsengketa sebagai miliknya tersebut didasarkan pada :1. Adanya surat pernyataan dari Linogo Huby bahwa ia telah menerimapembayaran berupa uang dan 2 (dua) ekor babi yang merupakan ganti rugi atastanah sengketa yang ditanda tangani pula oleh Aser Huby (anak kandungLinogo Huby) pada tahun 1998 (Bukti Tl 19) .2.

Bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Banding (halaman 11 alenia 2),"pahwa dari pengakuan Penggugat tersebut di atas telah dapat dibuktikanbahwa sebelum tanah sengketa dijual kepada Penggugat, tanah sengketatersebut telah lebih dulu dijual kepada Tergugat , hal ini adalah sesuai puladengan buktibukti Tergugat yang telah diuraikan tersebut di atas yaituBukti Tl 19, Ti SdanTl 6, sedangkan Penggugat baru mengadakanperjanjian jual beli atas tanah sengketa dengan Tergugat II pada tanggal 08Desember 2009

Denganhangusnya uang panjar dari Alex Hesegem tersebut, maka Termohon Kasasi17ll/Turut Terbanding/Tergugat Il/Isak Huby berhak untuk menjual tanahtersebut kepada Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;Bahwa pertimbangan Pengadilan Banding (halaman 11 alenia 3 dan 4,halaman 12 alenia 1) , "bahwa dari Bukti Ti 1 yang berupa SuratPernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Garapan dengan pembayaran gantirugi pada tanggal 04 Desember 2007, telah terbukti Linogo Huby telahmenyerahkan dan melepaskan tanah sengketa

Sehingga dengan demikian bukti TI19, Tl1, dan TI3tersebut harus ditolak.Bahwa pertimbangan Pengadilan Banding (halaman 12 alenia 2) telahmelakukan kekhilafan dan kekeliruan nyata karena mengesampingkan asasyang menjunjung persamaan kedudukan dalam hukum (Asas Audi EtAlteram Partem). " Menimbang, bahwa adanya surat tanggal 11 November2010 dari Kayo Huby selaku Ketua Lembaga Musyawarah Adat KabupatenJayawijaya yang menerangkan bahwa tanah sengketa adalah milik dariHal. 17 dari 33 hal. Put.

Bahwa Judex Factie hanya mempertimbangkan sebahagian dari faktafakta yang sebenarnya terjadi, Majelis Hakim Tingkat Pertama hanyamempertimbangkan sebagaimana tersebut dalam pertimbangan hukumhalaman 35, alenia 1, huruf b, garis datar ke2 yang menyatakan :Bahwa walaupun Termohon membantah melakukan perbuatan asusiladengan P L di apartemen tersebut karena saat itu Termohon berada diruang tamu unit apartemen dan hanya selama + 7 menit sebelumdidatangi Pemohon.

Pertimbangan Hukum halaman 34, alenia 1, huruf a, garis datar ke6yang menyatakan :Bahwa atas kejadian tanggal 13 Maret 2017 oleh Termohon diatas,kemudian Pemohon tanggal 14 Maret 2017 mengadukan hal tersebutkepada PT Bank BUMN, selanjutnya atas pengaduan tersebut laluterbit Surat Keputusan PT Bank BUMN No.

KP/900.A/HCT/1/Rtertanggal 2 Mei 2017 Tentang Mutasi Termohon menjadi staff biasa; Pertimbangan Hukum halaman 35, alenia 1, huruf b, garis datar ke3yang menyatakan :Bahwa benar kemudian pada 14 Maret 2017 Pemohon membuatpengaduan atas kejadian Termohon tersebut kepada PT Bank BUMNtermpat Termohon bekerja, kemudian terbit Surat Keputusan DevisiManajemen Modal Manusia PT Bank BUMN No. KP/900.A/HCT/1Rtertanggal 2 Mei 2017 Tentang mutasi/perobahan posisi mutasiTermohon menjadi staff biasa.

Bahwa didalam bagian akhir pertimbangan hukum halaman 35, alenia 1,huruf b, garis datar ke4 yang menyatakan :Hal. 14 dari 41 hal.

Bahwa Pembanding/Pemohon berkeberatan dengan PertimbanganHukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Pengadilan AgamaSurakarta No.0721/Pdt.G/2017/PA.Ska pada hari Senin tgl 19 Maret 2018,alenia 2, halaman 38, menyatakan :Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut PermohonanPemohon dalam perkara ini tidak beralasan, dan Majelis Hakimmemandang kehidupan Pemohon dan Termohon hingga sekarang masihHal. 25 dari 41 hal.

Pertimbangan pada Putusan Yudex factie halaman 28 Alenia ke 3terhadap unsur unsur Ad.1.

Putusan Yudex factie halaman 28 Alenia ke 5 menyebutkan : Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilaiunsur barang siapa telah terpenuhi .Bahwa Unsur barang siapa (bestitelen) merupakan sebuah kata yangpenting didalam melihat kesalahan dan pertanggungjawaban pidana.Sebagai sebuah kata, barang siapa memerlukan sebuah kajian yang cukupserius karena berhubungan dengan kesalahan dan pertanggungjawabanpidana dalam upaya pembuktian.

Putusan Yudex Factie pada halama 30 Alenia ke 2 meneybutkan Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum et repertum yang dikeluarkanoleh rumah sakit Umum Daerah Sekayu Nomor : 445/035/VR/III/2021tanggal pemeriksaan 8 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dokterpemeriksa, dr.

Putusan Yudex factie pada halaman 30 Alenia ke 3 menyebutkan menimbang, bahwa dari hasil keterangan saksi korban yang memilikiHalaman 15 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid/2021/PT PLGkesesuian dengan hasil visum et Repertum yang dikaitkan denganketerangan ahli tersebut juga menimbulkan kesesuaian denganketerangan terdakwa yang menyatakan bahwa tubuh korban baunya tidaksedap dan korban kesehariannya seperti anak anak sehingga MagjilsHakim berkesimpulan bahwasanya terdakwa pernah berada dalam jarakyang

Putusan Yudex Factie pada halaman 30 Alenia ke 4 menyebutkan Menimbang, bahwa berdasarakan uarian tersebut Majelis Hakim menilaiunsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seoranguntuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul telahterpenuhi .Bahwa kami penasehat Hukum Pemohon Banding setelah mencermati danmenganalisa baik dari Keterangan Saksi Fakta Revina, saksi Fakta TatiSumirah, keterangan Ahli dan Surat Visum et Repertum tertanggal 08 MaretHalaman 16 dari 24 Putusan Nomor

disampaikan secara sah danseksama kepada pihak Turut Tergugat/Turut Terbanding; Setelah membaca surat memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding pada tanggal Juli 2010, dan diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 8 Juli 2010, yang pada intinyasebagai berikut:e Bahwa putusan Hakim tingkat pertama telah cacat hukum, karenaputusan bertentangan dengan pasal 23 (1) Undangundang No.14tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman; Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim halaman 31 alenia

jugacenderung bertentangan dengan hukum acara yang berlaku;e Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 36 dan 37telah keliru) dengan mendasarkan alasan Terbanding/dahuluPage 3 of 8 Nomor: 37/Pdt./2010/PT.TK.Penggugat menderita penyakit katarak sebagaimana yang terungkapdipersidangan berdasarkan keteranganketerangan para saksi danbukti surat P9 tidak tepat karena tanpa didukung alat bukti yang lainberupa surat keterangan dari dokter spesialis mata;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 38 alenia

kesatutelah keliru yang mempermasalahkan surat kuasa yang dijadikanalasan sebagai dasar pertimbangan hukum;Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 43 aleniakesatu. dan alenia kedua telah keliru. dan telah melampauikewenangannya, karena dalam perkara ini Penggugat/Terbandingdalam surat gugatan tertanggal 13 Oktober 2009 mengajukanpermohonan pembatalan Akta Pernyataan Damai, akan tetapi MajelisHakim dalam pertimbangan menyebutkan sebidang tanah sah milikPenggugat;Bahwa salinan memori banding

., tanggalputusan 18 Februari 2016, halaman 14 alenia ke3, dinyatakan:Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara cermatgugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta jawabmenjawab parapihak dalam perkara ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadipokok perselisihan dalam perkara ini adalah apakah Penggugat berhak ataskekurangan gaji yang belum diterima untuk periode MeiOktober 2015 danpesangon atas pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat, serta upahlembur yang belum dibayarkan

Bahwa terhadap kesimpulan apakah Penggugat berhak atas kekurangangaji yang belum diterima untuk periode MeiOktober 2015 dan Pesangonatas pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat, serta upah lembur yangbelum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sesuai denganpertimbangan hukum sebagaimana dimuat dalam putusan, secara aklamasiMajelis Hakim yang memutus perkara a quo bersepakat;e Halaman 15 alenia ke3 bahwa Majelis Hakim menyatakan; Penggugatmendalilkan dalam gugatannya bahwa Penggugat telah bekerja

Nomor 461 K/Pdt.SusPHI/2016menetapkan bahwa Penggugat bekerja di perusahaan Tergugat terhitungsejak tanggal 28 Juni 2006;e Halaman 15 alenia ke7 bahwa Majelis Hakim menyatakan: Pasal 155 ayat(1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang KetenagakerjaanPemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum dengan demikian MajelisHakim menilai bahwa Surat Pemutusan Hubungan kerja yang dikeluarkanoleh Tergugat (bukti surat P4/T4) kepada Penggugat telah

batal demihukum;e Halaman 16 alenia ke2 bahwa Majelis Hakim menyatakan: Menimbang,bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dalil gugatan dari Penggugatdan jawaban dari Tergugat dapat disimpulkan bahwa pada pokoknyakedua belah pihak telah sepakat mengakhiri hubungan kerja, oleh karenaantar Penggugat dengan Tergugat sepakat mengakhiri hubungan kerja,maka demi kepastian hukum karena belum ditentukan kapanpengakhiran hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, MajelisHakim menetapkan putusan hubungan

Kasasi/Penggugat telah mangkir yangdikualifikasikan sebagai mengundurkan diri (resign), hal ini sebagaimanadijelaskan secara tegas dalam Pasal 168 Undang Undang Nomor 13 Tahun2003, sehingga dalam pertimbangannya Majelis Hakim Yang Mulia dalamperkara a quo tidak keliru karena seharusnya dapat menilai danberkesimpulan secara benar;Bahwa terhadap kesimpulan upah lembur yang belum dibayarkan olehTergugat kepada Penggugat, bahwa atas persoalan tersebut, menurutMajelis Hakim dalam putusannya halaman 16 alenia

Maka Surat Keputusan Keberatanmengakibatkan batal demi hukum.PERTIMBANGAN HUKUM(Sesuai Put.50749/PP/M.XVIIIB/16/2014 pada halaman 41 s.d 46dari 53halaman Alenia 9 dan Alenia 10)Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak3.

kekeliruan(ketidakbenaran) dalam PENERAPAN DASAR HUKUM, sehingga SuratKeputusan Keberatan tersebut cacat hukum dan mengakibatkan batal demihukum.Bahwa sesuai Put.50749/PP/M.XVIIIB/16/2014pada halaman 41 dari 53halaman, Pertimbangan Hukum atas ketentuan formal:Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangundangan peradilanpajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelahpemeriksaan atas pemenuhan ketentuanketentuan formal.Bahwa sesuai Put. 50749/PP/M.XVIIIB/16/2014halaman 41 s.d 46dari 53halaman Alenia

9 dan Alenia 10, angka 3.Pemenuhan Ketentuan FormalPenerbitan Keputusan Terbanding:Berdasarkan halhal tersebut diatas, majelis berkesimpulan sengketaformal yang diajukan oleh Pemohon Banding tidak akan diperiksa dalamrangka pemeriksaan atas sengketa banding ini, sehingga KeputusanTerbanding Nomor KEP786/WPJ.29/2012 tanggal 25 Juli 2012 telahmemenuhi ketentuan formal penerbitan keputusan;Dimana menurut pemohon Peninjauan Kembali (d.h.

Putusan Nomor 1217/B/PK/PJK/2015Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangundangan peradilanpajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelahpemeriksaan atas pemenuhan ketentuanketentuan formal.Bahwa sesuai Put. 50749/PP/M.XVIIIB/16/2014halaman 41 s.d 46dari 53halaman Alenia 9 dan Alenia 10, angka 3.Pemenuhan Ketentuan FormalPenerbitan Keputusan Terbanding:Berdasarkan halhal tersebut diatas, majelis berkesimpulan sengketaformal yang diajukan oleh Pemohon Banding tidak akan diperiksa dalamrangka

2004 dantanggal 13 Juli 2004 ;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannyatelah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalamtenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang,maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah : Bahwa dalam Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan Padahalaman 6 alenia

Suryanto terletak di Dusun TalangKelapa, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Sukarami KodyaPalembang bukan terbit diwilayah Kelurahan Alangalang Lebar Km 10(Sepuluh) berarti Hasbi Suryanto yang bersalah, (salah tempat, salahwilayah).Dan Penggugat mewakili warga RT 39 RW 11 Kelurahan AlangalangLebar itu tidak dipersalahkan karena setiap manusia mempunyai hakmempertahankan kebenaran, itu juga ada Undangundangnya ; Bahwa dalam pertimbangan Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata UsahaMedan Pada halaman 6 alenia

Bahwa dalam pertimbangan Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan pada halaman 6 alenia ke 4 dan 5:Penggugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori karena Penggugattelah merasa menang dan pertimbangan hukum dari Hakim PTUNPalembang telah benar cara mempertimbangkannya.

Oleh karena itu HakimPengadilan PTUN Medan telah selayaknya untuk memperkuat/mengukuhkan putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara PalembangNo. 26/G/TUN/2003/PTUN/30 Desember 2003 ; Bahwa dalam Pertimbangan Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan pada halaman 7 alenia ke 2 baris ke 1 sampai dengan 7 :Dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2003 mengenai ada yangmendomo atau menjempol hanya 2 orang diantara 30 orang Pemberi Kuasa,itupun juga dihadapan Pejabat atau Ketua RT seperti Terlampir

tersebut telah digusur olehHasbi Suryanto dengan sewenangwenangnya sampai sekarang tidak adapenggantian (ganti rugi) sejak tahun 2001 oleh karena itu berarti dalamPertimbangan Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan kelirumengambil Putusannya ditambah lagi PTUN Medan tidak melihat secaradekat, kami atas nama Penggugat sangat berkeberatan sekali atas PutusanPTUN tersebut dan tindakan Tergugat ; Bahwa dalam Pertimbangan Judex Factie Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan pada halaman 7 alenia

persidangan yang telahditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang mengahdapdipersidangan, kemudian majelis hakim berusaha mendamaikankedua belah pihak, akan tetapi usaha itu tidak berhasil,selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yangisinya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimanatersebut diatas;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut,Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tanggal 21Juli 2008 yang pada pokoknya sebagai berikutBahwa dalil yang disampaikan Penggugat pada alenia

sekarang,adalahsuka melawan jika diberi saran/nasehat oleh orangtuaPenggugat sendiri maupun oleh Tergugat , jadi sangatlahtidak benar jika Tergugat dikatakan cemburu apalagi yangdicemburukan adalah orangtua laki laki Penggugat samasekali tidak masuk akal, atau dengan kata lain alasanyang disampaikan Penggugat melalui kuasa hukumnyatersebut adalah hanyalah rekayasa Penggugat belaka, yangbertujuan untuk memperkuat alasan/dalil gugatannya, agardapatnya dikabulkan;Bahwa terhadap dalil Penggugat pada alenia

ANAKPENGGUGAT DAN TERGUGATberkata : ia ibu saya Ibnu = anakibu, hingga pada saat itu guru kelasnya heran, kok adaorangtua yang lupa dengan anaknya, dengan uraiantersebut diatas Tergugat memohon kehadapan majelis hakimagar dapatnya hak asuh anak yang bernama ANAK PENGGUGAT10DAN TERGUGAT; tetap berada dalam asuhan~ Tergugat,mengingat sikap dan karakter Penggugat yang demikianitu, Tergugat merasa khawatir jiwanya akan tergangguserta akan mempengaruhi watak anaknya;Bahwa menanggapi' dalil Penggugat pada alenia

hal hal buruk untuk mempengrhui anak = yangbernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang bertujuan agaranak tersebut jauh~ dari ibunya, hal tersebut belumpernah Tergugat lakukan, apalagi Tergugat berkata bahwaPenggugat Gila, seperti yang dituduhkan Penggugattersebutadalah sama sekali tidak benar dan bahkanTergugat telah berupaya agar anak tersebut' bisa dekatdengan ibunya, akan tetapi anak tersebut sama sekalitidak mau dan merasa takut/trauma dengan sikap ibunya;Bahwa terhadap dalil Penggugat pada alenia

merupakan asalah satubentuk pembangkangan terhadap suaminya serta dapat19tergolong sebagai istri yang nusyuz, sehingga istri(Penggugat) yang nusyuz (membangkang) menurut HukumIslam tidaklah wajib atas suami (Tergugat) untukmemberikan nafkah kepada istrinya (Penggugat) sepertihalnya tuntutan nafkah oleh Penggugat, maka olehkarenanya Tergugat memohon kehadapan Bapak Majelis Hakimuntuk dapatnya mengesampingkan serta menolak terhadaptuntutan Penggugat tersebut;Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada alenia

Nomor 1388 K/Pdt/2017juga dalam mengadili dalam konvensi dalam eksepsi angka 1 pada halaman19 serta halaman 20 alenia ke 3.1.Bahwa dalam putusannya pada hari Selasa tanggal 24 Mei2016 dalam perkara Nomor 183/Pdt.G/2015/PN PLG., tanggal 17November 2015 dalam pertimbangan hukumnya pada angka 1 halaman19 yang menyatakan:Bahwa gugatan Termohon Kasasi tidak jelas atau kabur (obscuurlibel), dalam gugatan Termohon Kasasi tidak jelas menyatakanmemiliki sebidang tanah dengan luas 108 m7?

(seratus delapan meterpersegi), karena Termohon Kasasi tidak menjelaskan ukuran panjangdan lebar dari tanah objek sengketa dalam perkara ini.Bahwa Judex Facti dalam perkara ini telah mempertimbangkan dalampertimbangan hukumnya pada halaman 20 alenia ke 3 sebagai berikut:Menimbang, bahwa eksepsi Pemohon Kasasi poin 1 Judex Factitidak sependapat, karena dengan tidak menjelaskan secara detiltentang ukuran dan lebar dari tanah objek sengketa tidaklahmengakibatkan gugatan Termohon Kasasi kabur (obscuur

(seratus delapan puluh meter persegi);Bahwa Judex Facti dalam perkara ini telahmempertimbangkan dengan pertimbangan hukumnya pada halaman20 alenia ke 4 sebagai berikut: Menimbang bahwa eksepsi Pemohon Kasasi poin 2 menurut JudexFacti telah menyangkut pokok perkara yang harus dibuktikanbersamasama dalam pokok perkara, sehingga eksepsi tersebutharus ditolak;Bahwa Judex Facti dalam perkara ini telahmempertimbangkan dengan pertimbangan hukumnya pada halaman21 alenia ke 4 sebagai berikut:Menimbang bahwa

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 23 alenia ke 4Judex Facti memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:Menimbang, bahwa mengenai bukti T.5 perihal Pemohon informasi danperkembangan penyidikan permasalahan hukum atas nama PemohonHalaman 17 dari 20 hal.Put.

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 23 alenia ke 5 danke 6 Judex Facti memberikan pertimbangan hukumnya sebagai berikut:Menimbang, bahwa mengenai bukti T.6 berupa surat keterangan yangdikeluarkan oleh Agus Rukanda selaku Ketua RT. 29 kelurahan DemangLebar Daun Kecamatan llir Barat , Palembang yang isinya menerangkanbahwa menurut pengakuan yang bersangkutan (Pemohon Kasasi) telahmenduduki/menempati/merawat dan menjaga tanah atau lahan tersebutmulai dari awal Tahun 1994:Menimbang, bahwa

Bahwa Judex Facti telah tegas dalam pertimbangan tentang mutasihalaman 21 alenia ke 5 dan halaman 22 alenia ke 2 serta terungkap dalamfakta persidangan, diterima oleh Pemohon Kasasi semula Penggugatmalam hari dan 2 ( Dua) surat dalam satu amplop tanpa tanda terima akantetapi Judex Facti keliru dalam amar; (P 2). Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan atau menyinggung samasekali Pemohon Kasasi semula Penggugat merupakan Pengurus SerikatPekerja di Perusahaan Tergugat ;(P 9).

Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan halaman 21 alenia ke 4 baris ke 7tidak mempertimbangkan, bukti izin yang di berikan Termohon Kasasisemula Tergugat terhadap Pomohon Kasasi semula Penggugat; (P 10))Pasal 28 Undang Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh Siapapun dilarang menghalang halangi atau memaksapekerja/ouruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurusatau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggotadan/atau menjalankan atau tidak menjalankan

Bahwa Judex Facti telah keliru dalam pertimbangan halaman 22 alenia ke 4baris 3 dan baris 4 " sekalipun telah beberapa kali dilakukan pemanggilan "terungkap dalam persidangan tidak ada pemanggilan terhadap PemohonKasasi semula Penggugat akan tetapi sangsi yang di berikan olehTermohon Kasasi semula Tergugat berupa Surat Peringatan 1, 2, 3; (P 03,P 04,P 05).

Maka Surat Keputusan Keberatan mengakibatkan batal demihukum.PERTIMBANGAN HUKUM(Sesuai Put.50727/PP/M.XVIIIB/16/2014 pada halaman 41 s.d 47dari 54halaman Alenia 9 dan Alenia 10)Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak3.

kekeliruan(kekurangan) dalam PENERAPAN DASAR HUKUM, sehingga SuratKeputusan Keberatan tersebut cacat hukum dan mengakibatkan batal demihukum.Bahwa sesuai Put.50727/PP/M.XVIIIB/16/2014 pada halaman 41 dari 54halaman, Pertimbangan Hukum atas ketentuan formal:Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangundangan peradilanpajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelahpemeriksaan atas pemenuhan ketentuanketentuan formal.Bahwa sesuai Put. 50727/PP/M.XVIIIB/16/2014 halaman 41 s.d 47 dari 54halaman Alenia

9 dan Alenia 10, angka 3.

Putusan Nomor 1231/B/PK/PJK/2015Menimbang, bahwa sesuai peraturan perundangundangan peradilanpajak, pemeriksaan materi sengketa banding dilakukan setelahpemeriksaan atas pemenuhan ketentuanketentuan formal.Bahwa sesuai Put. 50727/PP/M.XVIIIB/16/2014halaman 41 s.d 47 dari 54halaman Alenia 9 dan Alenia 10, angka 3.Pemenuhan Ketentuan FormalPenerbitan Keputusan Terbanding :Berdasarkan halhal tersebut diatas, majelis berkesimpulan sengketaformal yang diajukan oleh Pemohon Banding tidak akan diperiksa