M E N G A D I L I:

1. Menyatakan terdakwa Sugiono Bin (Alm) Muasim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana denda sebesar

Menyatakan Terdakwa SUGIONO Bin (Alm) MUASIM, terbukti secarasah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidanatidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yangHal. 1 dari 16 hal.Put.Nomor .48/Pid.Sus/2019/PN Ktb.dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan dantidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktupenggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas waktu tertentusebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Ayat (1) JoPasal 8 Ayat (1) huruf a dan g

Mulya Tani;Bahwa barang barang yang ditemukan tersebut tidak mencantumkan tidakmencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas waktu tertentu;Bahwa barang barang tersebut diperoleh terdakwa selaku pemilik danpengelola di UD. Mulya Tani dari membeli beberapa orang sales di PT.KARISMA INDOAGRO UNIVERSAL di Banjarmasin melalui sales sdr. HAIRANIdan dari CV. TRIAGRI di Banjarmasin melaui sales Sdr. A. SYUKRAN ;2. Saksi, KITY TOKAN,S.H.

Mulya Tani; Bahwa barang barang yang ditemukan tersebut tidak mencantumkan tidakmencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas waktu tertentu; Bahwa barang barang tersebut diperoleh terdakwa selaku pemilik danpengelola di UD. Mulya Tani dari membeli beberapa orang sales di PT.KARISMA INDOAGRO UNIVERSAL di Banjarmasin melalui sales sdr. HAIRANIdan dari CV. TRIAGRI di Banjarmasin melaui sales Sdr. A.

Kotabaru,diperoleh barang bukti berupa pestisida aktif berbagai jenis yang tidak tanpamencantumkan tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktupenggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas waktu tertentu dan menemukanmenemukan barang dagangan yang terdakwa pajang di rak rak atau etalasemaupun digudang penyimpanan di di UD.

Menyatakan terdakwa Sugiono Bin (Alm) Muasim telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalan melakukan tindak pidana memperdagangkan barangyang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana denda sebesarRp 3.000.000.(tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidakdibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;3.

box/100 tabletdengan pencantuman nama pabrik Indofarma Nomor Registrasi GPL8920901910B1 Batch 1309003 kadaluarsa September 2018 sebanyak207 box adalah miliknya dan untuk diperjualbelikan.

Bahwa Psikotropika diduga palsu dan tidak memiliki izin edarmerek Diazepam 2 mg kemasan botol/1000 tablet denganpencantuman namapabrik Indofarma Nomor Registrasi GPL8920907810A1 Batch 0811037 kadaluarsa Januari 2024 sebanyak 150botol Obat Psikotropika Diazepam 2 mg kemasan botol/1000 tabletdengan pencantuman nama pabrik Indofarma Nomor Registrasi GPL8920907810A1 Batch 0811037 kadaluarsa Januari 2024 sebanyak 150botol didapatkan terdakwa RIKA SANDRI PGL RIKA BINTI ISKANDARdengan cara menanyakan ketersediaannya

Sus/2019/PN.Padg.8920907810A1 Batch 0811037 kadaluarsa Januari 2024 sebanyak 150botol Obat Psikotropika Diazepam 2 mg kemasan botol/1000 tabletdengan pencantuman nama pabrik Indofarma Nomor Registrasi GPL8920907810A1 Batch 0811037 kadaluarsa Januari 2024 sebanyak 150botol didapatkan terdakwa RIKA SANDRI PGL RIKA BINTI ISKANDARdengan cara menanyakan ketersediaannya kepada seseorang yangbernama Mirza di Jakarta, kemudian terdakwa RIKA SANDRI PGLRIKA BINTI ISKANDAR menerimanya dari Mirza (dalam resipengiriman

Bahwa Psikotropika diduga palsu dan tidak memiliki izin edarmerek Diazepam 2 mg kemasan botol/1000 tablet denganpencantuman nama pabrik Indofarma Nomor Registrasi GPL8920907810A1 Batch 0811037 kadaluarsa Januari 2024 sebanyak 150botol Obat Psikotropika Diazepam 2 mg kemasan botol/1000 tabletdengan pencantuman nama pabrik Indofarma Nomor Registrasi GPL8920907810A1 Batch 0811037 kadaluarsa Januari 2024 sebanyak 150botol didapatkan terdakwa RIKA SANDRI PGL RIKA BINTI ISKANDARdengan cara menanyakan ketersediaannya

Indofarma Global MedikaCabang Padang;Bahwa Ahli memiliki kKompetensi dalam menjelaskan produkPsikotropika Diazepam 2 mg kemasan botol/1000 tablet denganpencantuman nama pabrik Indofarma Nomor Registrasi GPL8920907810A1 Batch 0811037 kadaluarsa Januari 2024 danPsikotropika Phenobarbital 30 mg kemasan box/100 tabletdengan pencantuman nama pabrik Indofarma Nomor RegistrasiGPL 8920901910B1 Batch 1309003 kadaluarsa September2018;Bahwa menurut ahli Diazepam 2 mg kemasan botol/1000 tabletdengan pencantuman

GUNACIPTA MULTIRASA TANGERANG, jumlah 95 (sembilan puluh lima)harga Rp318.500,00 (tiga ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah)tanggal kadaluarsa 27.08.16 jenis temuan pangan kadaluarsa;3. MONNA FRUIT COKTALI DEPKES RI MD 55720001295 PRODUKSIBOGOR INDONESIA jumlah 19 (sembilan belas) harga Rp532.000,00(lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah). Jenis temuan Tanpa Izin Edar(TIE);4.

mengenai konsep hukum dalam unsur dilarangmemperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak cacat atau bekasdan tercemar adalah dilarang memperdagangkan sediaan farmasi yang rusak,cacat atau bekas dan tercemar, dan dilarang memperdagangkan sediaanpangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar; Berdasarkan fakta persidangan, bahwa pada saat tim dari Balai Besar POMJayapura melakukan pemeriksaan di Toko Aneka Rempah saat itu tim dariBalai Besar POM menemukan barangbarang yang sudah expired(kadaluarsa

TARO POTATO BBQ MD.672910009068 PRODUKSI PT.PUTRA TARO PALOMA BOGOR INDONESIA jumlah 59 (limapuluh sembilan) harga Rp324.500,00 (tiga ratus dua puluh empatribu lima ratus rupiah) tanggal kadaluarsa 100916 jenis temuanbarang kadaluarsa;2. KOEPOE KOEPOE CITROEN ZUUR PT. GUNA CIPTAMULTIRASA TANGERANG, jumlah 95 (sembilan puluh lima)harga Rp318.500,00 (tiga ratus delapan belas ribu lima ratusrupiah) tanggal kadaluarsa 27.08.16 jenis temuan pangankadaluarsa;3.

peraturan hukum tidak diterapkansebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurutketentuan undangundang, dan apakah Pengadilan telah melampaui bataswewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 UndangUndangNomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;Terhadap alasan kasasi Terdakwa:Bahwa benar Terdakwa selaku pelaku usaha dan pemilik toko Mini MarketEljnhon menjual barang berupa minyak goreng merk mitra 5 (lima) liter dengankemasan yang sudah rusak dan pada kemasan tersebut batas kadaluarsa

Hal ini mengindikasikanminyak goreng sudah tercemar /kadaluarsa. Bahwa cara pengujian sederhana inimenurut Terdakwa hasilnya tidak akurat. Keberatan ini tidak dapat dibenarkan;Bahwa apakah benar pengujian tanpa menggunakan laboratorium tidakdapat mengeta hui hasil suatu produk kadaluarsa atau tidak Pembaca IIIberpendapat bisa saja mengetahui suatu produk kadaluarsa atau tidak melaluikode yang tertera pada produk tersebut.

Bahwapengujian sederhanapun secara hukum sudah cukup akurat dan dapatdipertanggungjawabkan kebenarannya;Bahwa pembuktian tentang kadaluarsa atau tidak sudah cukupmenggunakan LABEL KADALUARSA yang ada pada produk tersebut. Apabilalabel produk sudah kadaluarsa maka sudah cukup untuk menyatakan produktersebut kadaluarsa dan dilarang untuk diedarkan/dipasarkan;Hal. 12 dari 14 hal. Put.

Nomor 1078 K/Pid.Sus/2016Bahwa keterangan ahli yang menyatakan bahwa pada label tuliasan 30Januari 13 mengandung arti LABEL tersebut adalah KODE KADALUARSA.Bahwa setiap produk makanan harus selalu mencantumkan kode produksi dankode kadaluarsa, harus dapat terlinat secara kasat mata;Bahwa menurut keterangan ahli, minyak goreng kemasan 5 liter merk Mitrasudah melawati batas kadaluarsa sebagaimana yang tertera di label Kemasan;Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, kasasi Terdakwa tidakdapat

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARVAN PAPUTUNGAN Alias ARVAN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang yang tidak tercantum tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang baik atas barang tersebut, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang

   Menyatakan Terdakwa ARVAN PAPUTUNGAN alias ARVAN terbukti secarasah bersalan melakukan Tindak Pidana Memperdagangkan barang yang tidakmencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatanyang baik atas barang tersebut dan tidak memasang label atau membuatpenjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atauneto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama danalamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurutketentuan

   Parameter Uji PK Etanol (etil Alcohol)sebanyak 17.76 % atau mengandung senyawa kimia golongan alcohol.Bahwa minuman keras lokas beralkohol jenis sopi yang di produksi oleh terdakwa ARVANPAPUTUNGAN Alias ARVAN, tidak memenuhi persyaratan sertifikasi mutu pangansehingga dilarang untuk diedarkan dan diperjualbelikan karena dapat membahayakankesehatan manusia serta tidak memenuhi persyaratan produksi yaitu tidak mencantumkantanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan / pemanfaatan barang dan tidakmemasang

   Alias ARVAN, pada hari Jumat tanggal 26 Oktober2018 sekitar jam 15.00 Wit, atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun2018, atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan LokponTimika Kabupaten Mimika atau setidaktidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, yang memeriksa dan mengadili perkaratersebut, yakni Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barangyang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa

   Bahwa minuman keras lokas beralkohol jenis sopi yang di produksi oleh terdakwa ARVANPAPUTUNGAN Alias ARVAN, tidak memenuhi persyaratan sertifikasi mutu pangansehingga dilarang untuk diedarkan dan diperjualbelikan karena dapat membahayakankesehatan manusia serta tidak memenuhi persyaratan produksi yaitu tidak mencantumkantanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan / pemanfaatan barang dan tidakmemasang lebel atau sesuatu yang memuat nama barang.Perbuatan terdakwa ARVAN PAPUTUNGAN Alias ARVAN sebagaimana

   Barang yang tidak tercantum tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang baik atas barang tersebut, tidak memasang label atau membuatpenjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto,komposisi, aturan pakal, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamatpelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuanharus dipasang/dibuat;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad,1

M E N G A D I L I- Menerima Permohonan Banding Penggugat/Pembanding;----------------------------- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 09/G/2013/PTUN.JPR tertanggal 11 September 2013 yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar putusan, sehingga berbunyi sebagai berikut;------------------- DALAM EKSEPSI- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ( Para Terbanding ) tentang gugatan Kadaluarsa ( gugatan Penggugat telah

gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tanggal 17 April 2013 denganRegister perkara Nomor 09/G/2013/PTUN.JPR, dengan Objek Gugatan adalah Sertifikat HakMilik Nomor 917 tersebut, maka pengajuan gugatan tersebut telah melampaui tenggang waktu90 hari, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 danUndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi (ParaTerbanding) tentang gugatan Kadaluarsa

atau gugatan Penggugat telah lewat waktu telahterbukti sehingga beralasan hukum dan patut untuk diterima, maka terhadap eksepsi lainnya danpokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dalam pemeriksaan ditingkat banding yangterbukti adalah eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan Kadaluarsa( gugatan Penggugat telah lewat waktu ), maka Majelis Hakim Tingkat Banding akanmemperbaiki diktum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor

UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan Perundang Undangan yang berkaitan dengansengketa ini;MENGADILIe Menerima Permohonan Banding Penggugat/Pembanding; Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 09/G/2013/PTUN.JPR tertanggal 11 September 2013 yang dimohonkan banding dengan perbaikanamar putusan, sehingga berbunyi sebagai berikut; DALAM EKSEPSIe Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ( Para Terbanding ) tentanggugatan Kadaluarsa

Namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medanmengambil alih pertimbangan Pengadilan NegeriPadangsidempuan yang dalam pertimbangan putusannyamenganggap hak menuntut sudah kadaluarsa. Sehinggabentuk putusan tersebut jelas bukan putusan bebas munrnisebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 KUHAP;. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalamPutusan Banding Tidak menerapkan atau menerapkanperaturan hukum tidak sebagaimana mestinya, sebagaimanadimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP.

Majelis Hakim Pengadilan NegeriPadangsidempuan menyatakan bahwa tenggang waktu kadaluarsa adalahesok hari setelah tanggal 18 Pebruari 1989 sampai dengan 12 (dua belas)tahun kemudian yaitu tanggal 18 Pebruari 2001 sehingga tindakanpenuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah sudah diluar tenggang waktu kadaluarsa yang telah ditentukan oleh undangundang ; Bahwa dengan mengambil alih putusan Pengadilan NegeriPadangsidempuan tersebut maka jelas Hakim PengadilanTinggi Medan telah mengenyampingkan

No.2224 K/Pid/2009dipakai" sehingga Majelis Hakim Pengadilan NegeriPadangsidempuan menyatakan bahwa kadaluarsa tindakpidana pemalsuan yang dilakukan oleh Terdakwa di mulaidari esok hari setelan tanggal 18 Pebruari 1989 sampaidengan 12 (dua betas) tahun kemudian yaitu tanggal 18Pebruari 2001; Bahwa menurut pendapat kami Jaksa Penuntut Umum,ketentuan hukum yang seharusnya digunakan untukmenghitung kadaluarsa adalah ketentuan Pasal 79 KUHPdan bukan Pasal 79 ayat (1) KUHP karena dalam rumusanPasal 79

ayat (1) KUHP secara spesifik menjelaskanperhitungan kadaluarsa itu) adalah untuk perbuatanmemalsu atau merusak uang, jadi dalam frasa tersebutyang dipalsu dan dirusak dalam pengertian ini objeknyaadalah uang dan tidak masuk dalam pengertian memalsusurat/akta otentik seperti yang diatur dan diancam pidanadalam perkara aquo, sehingga ketentuan hukum yangdigunakan untuk menghitung kadaluarsa tindak pidanapemalsuan surat/akta otentik yang dilakukan olehTerdakwa seharusnya menggunakan ketentuan Pasal

Mengenai pelanggaran dalam Pasal 556 sampai dengan 558a, tenggangdimulai pada hari sesudah daftardaftar yang memuat pelanggaranpelanggaran itu, menurut aturanaturan unum yang menentukan bahwaregisterregister catatan sipil harus dipindah ke kantor panitera suatupengadilan, dipindah ke kantor tersebut ;Bahwa ketentuan Pasal 79 KUHP ayat 1 mengatur secara TERANG danTEGAS bahwa untuk kejahatan/tindak pidana pemalsuan (melanggar Pasal263 KUHP dan Pasal 264 KUHP) tenggang waktu kadaluarsa dihitung/mulaiberlaku

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

• Menerima Eksepsi Tergugat Tentang Dalil Gugatan Yang Menyangkut Tenggang Waktu/kadaluarsa.

Tentang Dalil Gugatan Yang Menyangkut TenggangWaktu/Kadaluarsa;Bahwa gugatan a quo diajukan pada tanggal 25 Oktober 2018sementara Objek Sengketa diterbitkan tanggal 16 Maret 2018 dimanaPenggugat mendalilkan baru mengetahui sejak tanggal 16 Agustus2018 setelah sebelumnya mengajukan surat ke ketua panitia pengisianperangkat pada tanggal 14 Agustus 2018sehingga telah melewati bataswaktu untuk mengajukan gugatan TUN yaitu 90 (Sembilan puluh) hariseperti yang diatur dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5

tentangPeradilan Tata Usaha Negara haruslah dihukum untuk membayar biayayang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalamamar putusan ini; Mengingat pasalpasal dari UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004dan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, serta ketentuanketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;MENGADILI:DALAM EKSEPSI : Menerima Eksepsi Tergugat Tentang Dalil Gugatan YangMenyangkut Tenggang Waktu/kadaluarsa

Gugatan Pengg ugat(Tetbanding telah lewat waktu/kadaluarsa; &2. Gugatan a quo Rabur (Obscuur Libel); 3. GugatanPengg ugat Prematur. 4. Gugatan Pengg ugat Kurang Pihak; Mnimbang, bahwa Tergugat Il Intervensi/Pembanding dalamjawaban maupun Memori Bandingnya telah mengajukan eksepsi : 1. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding telah lewat waktu/kadaluarsa 2. Eksepsi Kompetensi Absolut;3.

Eksepsi tentang Gugatan Penggugat/Terbanding lewatwaktu/kadaluarsa; 22292 22 22 ne neonMenimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Jakarta secara ex opicio selaku JudexFactie ditingkat banding terlebih dahulu. akanmempertimbangkan faktafakta =hukum yang dalam Memori BandingTergugat/Pembanding danTergugat ll Intervensi/Pembandingdihubungkan denganalatalat bukti yang diajukan oleh parapihak dan perithbangan hukum putusan Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta Nomor: 95/G/2015

Berkaitan dengan gugatan yang diajukan Penggugat/Terbandingtelah lewat waktu/kadaluarsa Bahwa yang menjadi obyek sengketa/perkara adalah SertifikatHak Pakai No. 2/Desa Plered tanggal 15 Pebruari 1992 atasnama Perusahaan Umum Kereta Api Cq. Daerah Operasi IlBand UNG ; = 222 nn nnn nan ene ene ne nn ren nee ne ee ccnaHal 16 dari 24 hal. Put.

YurisprudensiMahkamah Agung RI yang memuat kaedah mengenai perobitungaryesdcangwaktu mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara daircieh karenaitu cukup beralasan hukum apabila eksepsi TergugaPembandiig dan Tergugatll Intervensi/Pembanding mengenai gugatan PenagigatTerbandie diajukantelah lewat waktu/kadaluarsa dinyatakan ditolak; oY Hap nenhins Sumaminnbinntiamiinnainn Menimbang, bahwa Sselanung So Majelis Hakim TingkatBanding mencermati Surat Keputysap, Shick sengketa Sertifikat Hak PakaiNomor

No: 83/B/2016/PT.TUN JKTTergugat Il Intervensi/Pembanding tentang gugatan Pengugat/Terbanding lewatwaktu mengajukan gugatan/kadaluarsa; > Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat IIintervensi/Pembanding Joon ene cc cence nnn ne en en ee ence nce nenDALANPOKOK PERKARA Metyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterimaom ttuk SG UINCIRIT Tas ese reeereeee Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biayaperkara yang timbul pada dua (2) tingkat peradilan yang untuktingkat banding

Nomor 641 K / Pdt.SusPHI / 2014 tanggal21 Januari 2015, dalam pertimbangan hukumnya halaman 11 paragraf 4menegaskan :" Bahwa gugatan Penggugat saat ini sebagai Termohon Kasasidinyatakan telah kadaluarsa sebagaimana yang telah ditentukandalam Pasal 82 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004.

Bahwa adanya ketentuan kadaluarsa gugatan adalah untuk memberikankepastian hukum (rechtzekerheid), karena apabila tidak ditentukan jangkawaktu justru. akan menimbulkan ketidakjelasan dan/atau ketidakpastiantentang batas waktu pengajuan gugatan, apakah 1 (Satu) tahun, 2 (dua) tahunatau 10 (Sepuluh) tahun sejak timbulnya hak, lebihlebih jika tidak ditentukansampai kapan waktunya.

Exceptio Tempotis (Eksepsi Kadaluarsa)1. Bahwa fakta hukum sebagaimana dalildalil posita gugatan Penggugathalaman 2 angka 2 menerangkan: Bahwa Penggugat (Sri Rezeki) terakhirbekerja pada tanggal 18 Maret 2019 .2. Bahwa gugatan perkara a quo diajukan Penggugat kepada Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 22 Maret 2021 terdaftardalam register perkara Nomor 25/Pdt.SusPHI/2021/PN.Tpg.;3.

Bahwa adanya ketentuan kadaluarsa gugatan adalah untuk memberikankepastian hukum (rechtzekerheid), Karena apabila tidak ditentukan jangkawaktu justru akan menimbulkan ketidakjelasan dan/atau ketidakpastiantentang batas waktu pengajuan gugatan, apakah 1 (satu) tahun, 2 (dua) tahunatau 10 (Sepuluh) tahun sejak timbulnya hak, lebihlebih jika tidak ditentukansampai kapan waktunya.

Dan Pasal 82 UndangUndangNo. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356, sepanjang anak kalimat Pasal159 Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.Menimbang, bahwa apabila alasan PHK di luar alasan yang disebutkanPasal 160 ayat (3) dan Pasal 162 UU 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,tidak ada kadaluarsa.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jait Bin Kabul tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, tidak memasang label, atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan,

O02 Rw. 04 Kelurahan PanggungrejoKecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung atau setidaktidaknya padatempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagungyang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya,pelaku usahamemproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidakmencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu,tidak memasang label, ataumembuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat

tersebut diwarung milik terdakwadengan cara memasukkan minuman keras tersebut dalam jerigen kedalambotol bekas minuman mineral ukuran 1500 ml lalu dijual dengan harga Rp.40.000, (empat puluh ribu rupiah) setiap botolnya.Bahwa terdakwa menjual menuman keras beralkohol tersebut sejak 4(empat) bulan yang lalu dengan keuntungan Rp. 300.000, (tiga ratus riburupiah) setiap jerigennya.Bahwa terdakwa dalam menjual atau memperdagangkan minuman kerastersebut secara eceran yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa

Menyatakan Terdakwa Jait Bin Kabul tersebut diatas, terbukti secara sahdan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidana memperdagangkanbarang yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktupenggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, tidakHalaman 14 dari 16 Putusan Nomor 367/Pid.Sus/2018/PN Tlgmemasang label, atau membuat penjelasan barang yang memuat namabarang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakal, tanggalpembuatan, akibat sampingan, nama dan