M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I ADI JUMARI alias EDI bin SAWE dan Terdakwa II KAHARDI alias JUMARNO bin KAHERU tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENEBANG TUMBUHAN YANG DILINDUNGI DIKAWASAN TAMAN WISATA SECARA BERSAMA-SAMA, sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh)

ini kawasan pelestarian alam antara lain: memotong, merusak,mengambil, menebang, dan memusnahkan tumbuhan atau pohon, adalahtermasuk kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan dansuatu kegiatan dapat dianggap sebagai tindakan permulaan melaksanakankegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan kawasan.

, merusak,mengambil, menebang, dan memusnahkan tumbuhan atau pohon, adalahtermasuk kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan dansuatu kegiatan dapat dianggap sebagai tindakan permulaan melaksanakankegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan kawasan.

Mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara,mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagianbagiannya dalam keadaan hidup atau mati, mengeluarkan tumbuhan yangdilindungi atau bagianbagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatutempat di indonesia ketempat lain didalam atau di luar Indonesia danmenangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara,mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaanmati, menegeluarkan satwa yang dilindungi

Namun komponenkomponen tersebut haruslah ditujukan terhadaptumbuhan yang dilindungi atau bagianbagiannya dalam keadaan hidup danmati, sedangkan yang dimaksud dengan tumbuhan yang dilindungi menurutPasal 20 ayat (2) undangundang ini adalah jenis tumbuhan dan satwa yangdilindungi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digolongkan dalam :a. tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan;b. tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan,pada hari Jumat

ADI JUMARI alias EDI bin SAWE danTerdakwa II KAHARDI alias JUMARNO bin KAHERU tersebut diatas telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENEBANG TUMBUHAN YANG DILINDUNGIDIKAWASAN TAMAN WISATA SECARA BERSAMASAMA, sebagaimanadakwaan alternatif kedua;2.

PP RI No. 7 tahun 1999 tentangPengawetan Tumbuhan dan Satwa, sebagaimana Dakwaan PenuntutUmum.2.

Tumbuhan danSatwa Yang Dilindungi pada lampiran nomor urut 780 (tujuh ratusdelapan puluh) disebut kerang Kepala Kambing (Cassis cornuta ) tidakdapat dipelinhara kecuali memiliki ijin dari instansi yang berwenang dalamhal ini Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.Bahwa terdakwa telah memperniagakan satwa dilindungi tanpadilengkapi Surat Ijin Angkut Tumbuhan dan Satwa Dalam Negeri yangditerbitkan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam;Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 959/Pid.Sus

Tumbuhan danSatwa Yang Dilindungi pada lampiran nomor urut 780 (tujuh ratusdelapan puluh) disebut kerang Kepala Kambing (Cassis cornuta ) tidakdapat dipelihara kecuali memiliki ijin dari instansi yang berwenang dalamhal ini Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.Bahwa terdakwa telah memperniagakan satwa dilindungi tanpadilengkapi Surat Ijin Angkut Tumbuhan dan Satwa Dalam Negeri yangditerbitkan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim

Bahwa Kerang Kepala Kambing (Cassis cornuta ) merupakan Jenissatwa dan tumbuhan asli Indonesia yang terancam punah sebagaimanatercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa diatur pada point224 (dua ratus dua puluh empat) serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia Nomor : P.106 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 /12 / 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Perubahan Kedua Atas PeraturanMeneteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor :P.20/MENLHK/STJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa YangDilindungi pada lampiran nomor urut 780 (tujuh ratus delapan puluh) disebutkerang Kepala Kambing (Cassis cornuta ) tidak dapat dipelihara kecuali memilikijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini Kementrian Lingkungan Hidupdan Kehutanan Republik Indonesia.

Menghindarkan jenis tumbuhan dan satwa dari hayatikepunahan;b. Menjaga kemurnian genetik dan keanekaragaman jenistumbuhan dan satwa;C. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alamhayati danekosistemnya; Bahwa tujuan dari pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dandasarnya:a. Menghindarkan jenis tumbuhan dan satwa dari bahayakepunahan;b. Menjaga kemurnian genetik dan keanekaragaman jenistumbuhan dan satwa ;C. Memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem yangada ;d.

Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa serta habitatnya;C. Pemeliharaan dan pengembang biakan; Bahwa penetapan golongan tumbuhan dan satwa tersebutberdasarkan:a. Tumbuhan dan satwa yang di lindungji;Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN Bglb.

Tumbuhan dan satwa yang tidal di lindungi jenisjenistumbuhan dan satwa yang di lindungi sebagaimana dimaksud dalamayat (1) huruf a adalah sebagaimana terlampir dalam peraturanpemerintah Ayat (3) perubahan jenis tumbuhan tumbuhan dan jenissatwa yang tidal di lindungi dan sebaliknya di tetapkan dengankeputusan menteri setelah mendapat pertimbangan otoritas keilmuan ; Bahwa keriteria jenis tumbuhan dan satwa yang wajib di tetapkandalam golongan yang dilindungi dan dasarnya yaitu :a.

Tumbuhan adalah semua jenis Sumber daya alam nabati baikyang hidup di darat maupun di air;b. Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yanghidup di darat atau di air atau di udara; Bahwa penetapan golongan tumbuhan dan satwa tersebutberdasarkan:a. Tumbuhan dan satwa yang di lindungj;b.

Menyatakan barang bukti berupa : 1 (Satu) plastic klip kecil yang berisi tumbuhan kering berupa daun,batang dan biji yang diduga Narkotika Jens Ganja yang disita dariterdakwa JUSLI WENNO alias UCHI berat paket yang disisihkanuntuk pengujian Laboratorium 0,54 (nol koma lima empat) gramKeseluruhan Barang Bukti tersebut dirampas untukdimusnahkan4.

dilinat oleh saksi JOSEPHAT F TORTET plastik berisitumbuhan tumbuhan kering tersebut diduga adalah ganja, sehinggasaksi JOSEPHAT F TORTET lalu menghubungi salah satu anggotaPolisi pada unit Sat Resnarkoba Polresta Ambon yakni saksi ARMANJ MATULESSY untuk menyerahkan terdakwa bersama barang buktiyang ditemukan.

Ambonuntuk diproses lebih lanjut, dan dilakukan pemeriksaan terkaitditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berukuranHalaman 3 dari 17 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Ambkecil yang berisikan tumbuhan tumbuhan kering yang diduga adalahganja dan saat itu terdakwa mengakui bahwa terdakwa mendapatkanganja tersebut dengan cara membeli dari sdr KALVIN (identiassebenarya tidak diketahui) bertempat di kawasan Mangga Duakecamatan Nusaniwe kota Ambon dengan harga 1 (Satu) paket plasticbening

Ambonuntuk diproses lebih lanjut, dan dilakukan pemeriksaan terkaitditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berukurankecil yang berisikan tumbuhan tumbuhan kering yang diduga adalahganja dan saat itu terdakwa mengakui bahwa terdakwa mendapatkanganja tersebut dengan cara membeli dari sdr KALVIN (identiassebenarya tidak diketahui) bertempat di kawasan Mangga DuaHalaman 5 dari 17 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN Ambkecamatan Nusaniwe kota Ambon dengan harga 1 (Satu) paket plasticbening

yang berisi tumbuhan kering berupa daun, batangdan biji yang diduga Narkotika Jens Ganja yang disita dari terdakwa JUSLIWENNO alias UCHI berat paket yang disisihnkan untuk pengujianLaboratorium 0,54 (nol koma lima empat) gram ;Menimbang , bahwa berdasarkan Berita Acara PengujianLaboratorium Projusticia Nomor 449/71/Labkes/I/2021 dan Laporan HasilHalaman 10 dari 17 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2020/PN AmbUji No.

Selain itu Kawasan hutan gunung simpang merupakankawasan suaka alam karena memiliki fungsi pokok sebagai kawasan pengawetankeanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsisebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.Bahwa kegiatan menanam padi dikawasan hutan Cagar Alam GunungSimpang dapat menyebabkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alamCA Gunung Simpang, karena padi dan rumput gajah merupakan tumbuhan budidayaatau. bukan tumbuhan asli CA. Gunung Simpang.

Tumbuhan bukan asli atautumbuhan yang tidak pernah tumbuh secara alami di suatu kawasan dikenal dengansebutan Invasif Alien Species disingkat IAS. Tumbuhan invasif ini seringkali me milikisifat mudah tersebar dan berkembang biak, tumbuh cepat, toleransi yang lebarterhadap kondisi lingkungan, kemampuan berkompetisi yang tinggi, dan menjadigulma, predator, patogen dan parasit bagi tumbuhan asli.

budidaya atau bukan tumbuhan asli CA.

Sehingga memasukkan jenis tumbuhan IAS kedalam kawasan konservasi dapat mengakibatkan tereduksinyakeanekaragaman hayati, terganggunya sistem hidrologi, siklus hara danprosesproses lainnya yang terjadi dalam suatu ekosistem. Contoh kerusakanyang diakibatkan oleh tumbuhan IAS adalah tumbuhan Accasia nilotica diTaman Nasional Baluran. Membangun gubuk atau saung juga dapatmengakibatkan kerusakan pada keutuhan kawasan, karena areal yangmenjadi lokasi gubuk terokupasi sehingga tidak bervegetasi.

Pasal 19 ayat 3 sesuai penjelasan bahwa tumbuhan dan satwa yangtidak asli adalah jenis tumbuhan dan jenis satwa yang tidak pernah terdapat didalam kawasan. Atau contoh lain membangun gubuk atau saung juga dapatmengakibatkan kerusakan pada keutuhan kawasan, karena areal yangmenjadi lokasi gubuk terokupasi sehingga tidak bervegetasi.

semua tumbuhan yang hidup di alam bebas dan/atau dipelihara yangmasih mempunyai kemurnian jenis, atau Semua binatang yang hidup di darat,air, dan/atau udara yang masih mempunyai sifatsifat liar, baik yang hidupbebas maupun yang dipelihara oleh manusia ;Bahwa berdasarkan Pasal 1 UU RI Nomor 21 tahun 2019 tentang karangtinaHewan, Ikan dan Tumbuhan yang dimaksud Tumbuhan dan Satwa Langkaadalah semua tumbuhan atau binatang yang hidup di alam bebas dan/ataudipelihara yang terancam punah, tingkat perkembangbiakannya

, ikan, produk ikan, tumbuhan, produk tumbuhan, pangan, Pakan,PRG, SDG, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar,Tumbuhan dan Satwa Langka, dan/atau Media Pembawa lain yang dapatmembawa HpHK, HPIK, atau OPTK ;Bahwa berdasarkan Undangundang Nomor 21 Tahun 2019 tentangKarantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan yang dimaksud dengan Hewan adalahbinatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya beradadi darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya

Memasukkan Media Pembawa dengan tidak melengkapi sertifikatkesehatan dari negara asal bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan,Tumbuhan, dan/atau Produk Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalamPasal 33 ayat (1) huruf a ;3. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan unsur delik tersebut sebagaimana diuraikan di bawah ini ;Ad.1.

Memasukkan Media Pembawa dengan tidak melengkapi sertifikatkesehatan dari negara asal bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, ProdukIkan, Tumbuhan, dan/atau Produk Tumbuhan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 33 ayat (1) huruf a ;Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini, maka terlebihdahulu akan dikemukakan beberapa pengertian sebagai berikut : Bahwa yang dimaksud dengan Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPIKyang selanjutnya disebut Media Pembawa adalah hewan, produk hewan,ikan, produk ikan, tumbuhan,

produk tumbuhan, pangan, Pakan, PRG,SDG, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar,Tumbuhan dan Satwa Langka, dan/atau Media Pembawa lain yang dapatmembawa HpHK, HPIK, atau OPTK ; Bahwa yang dimaksud dengan Hewan adalah binatang atau satwa yangseluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atauudara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya ; Bahwa yang dimaksud dengan Tumbuhan adalah sumber daya alam nabatiatau bagianbagiannya yang sebagian atau seluruh

Bahwa yang dimaksud Media pembawa hama dan penyakit hewan karantina,hama dan penyakit ikat karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantinaadalah hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan danbagianbagiannya dan/atau benda lain yang dapat membawa hama dan penyakithewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggutumbuhan karantina.

Bahwa yang dimaksud Media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hamadan penyakit ikat karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantinaadalah hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan danbagianbagiannya dan/atau benda lain yang dapat membawa hama dan penyakithewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggutumbuhan karantina.

Unsur Setiap Media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hamadan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantinayang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah NegaraRepublik Indonesia wajib (a) dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagihewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan danbagianbagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain(c) dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempattempatpemasukan

Unsur Setiap Media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama danpenyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina yangdibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain di dalam wilayah NegaraRepublik Indonesia wajib (a) dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagihewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan danbagianbagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain(c) dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempattempatpemasukan

Selanjutnya Petugas Balai BesarKarantina Tumbuhan Soekarno Hatta langsung berkoordinasi dengan pemilikbarang yang berada di Medan yaitu sdr.

APN pecssaassexsesaxsasPAK APIN bersalah melakukan tindak pidana Karantina sebagaimana diatur dalampasal 6 hhuruf a, b, dan c yo pasal 31 ayat (1) UU No. 16 tahun 1992 tentang KarantinaHewan, Ikan, dan Tumbuhan, dalam dakwaan pertama;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JACOBUS TIARAS alias PAK APINdengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dan denda sebesar Rp. 2.000.000,(Dua juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;3.

kesehatan dari areaasal bagi hewan, bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagianbagian tumbuhan, kecualimedia pembawa yang tergolong benda lain, wajib melalui tempattempat pemasukan danpengeluaran yang telah ditetapkan dan wajib dilaporkan dan diserahkan kepada petugaskarantina di tempattempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluan tindakankarantina, yang dilakukan terdakwa dengan caracara sebagai berikut :Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di kolam PT.

Ahli: FATHUR ROHMAN, SP., dengan dibawah sumpah menerangkan padapokoknya sebagai berikut :e Benar bahwa ahli bekerja selaku PNS di BKSDA Bali sejak tahun 2001 dan jabatansekarang selaku Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) Pertama, dengan tugas antara lain :pengelolaan Sumber daya alam, mengawasi peredaran Tumbuhan dan satwa Liar,perijinan pemanfaatan Tumbuhan dan satwa liar; e Benar Ahli tamat di Universitas Tabanan Fakultas Pertanian jurusan Agronomi tahun2007, ikut Diklat Forest Ranger di Sukabumi

karantina adalahhewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagianbagiannya dan atau bendalain yang dapat membawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikankarantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina.Bahwa Ahli membenarkan barang bukti yang disisihkan dan diperlihatkan di depanpersidangan adalah merupakan jenis ikan Napaleon atau Cheilinus Undulatus.Benar bahwa Ikan napoleon termasuk Media pembawa hama dan penyakit ikankarantina;2 2222552292 n nnn nnn nnn nnnBenar

Pi,menjelaskan yang dimaksud dengan Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan karantinaadalah hewan, bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagiannya dan atau benda lain yangdapat membawa hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantinaatau organisme pengganggu tumbuhan karantina. Dari uraian tersebut dijelas bahwa IkanNapoleon atau Cheilinus Undulatus yang ditemukan di kolam PT.

PP Nomor 82 Tahun 2002 Tentang Karantina Hewan, denganunsurunsurnya yaitu Setiap media pembawa hama dan penyakit hewankarantina, hama dan penyakit hewan karantina, atau organisme pengganggutumbuhan karantina yang dibawa atau dikirim dari suatu area ke area laindidalam Wilayah Negara Republik Indonesia Wajib dilengkapi sertifikatkesehatan dari area asal bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asalhewan, ikan, tumbuhan, dan bagian bagian tumbuhan, kecuali media pembawayang tergolong benda lain, dilaporkan

, dan bagianbagian tumbuhan , kecuali media pembawa yang tergolong benda lain, dilaporkandan diserahkan kepada petugas karantina ditempat tempat pemasukan danpengeluaran untuk keperluan tindakan karantina, perobuatan tersebut dilakukanterdakwa dengan cara sebagai berikut :e Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi drh.YUSWANDI bersama dengan saksi WATINAH yang merupakan petugas dariBalai Karantina Pertanian Klas Banjarmasin telah melakukan pemeriksaanpengiriman terhadap telur

Setiaop media pembawa hama dan penyakit hewan karantina, hama danpenyakit ikan karantina, atau organisme penggangu tumbuhan karantina yangdibawa atau dikirim dari suatu area ke area lain didalam Wilayah NegaraRepublik Indonesia.2.

Wajib dilengkapi Sertifikat Kesehatan dari area asal bagi hewan, bahan asalhewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan, dan bagian bagiantumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain, dilaporkan dan11diserahkan kepada petugas karantina ditempat tempat pemasukan danpengeluaran untuk keperluan tindakan karantina.Ad.1.

Polisi DA 9561 AS dengan nomor RangkaFU418U520022 dan nomor Mesin 6D22159590.Oleh Majelis Hakim diperintahkan untuk dikembalikan kepada terdakwa.Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah maka biayaperkara dibebankan kepada terdakwa yang besarnya sebagaimana amar putusan ini.Mengingat ketentuan Pasal 6 huruf a dan c jo Pasal 31 ayat 1 UndangUndangNomor : 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan jo.

dibayar diganti dengan pidana penjara selama : 2 ( dua ) bulan penjara;

tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati; danpelaksanaan administrasi Badan Karantina Pertanian.Bahwa pelaksanaan perkarantinaan di unit pelaksana teknis (UPT) diaturdengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/Ot.140/4/2008tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis KarantinaPertanian (bukti T10).Dasar hukum Tindakan Karantina Tumbuhan antara lain:1UndangUndang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikandan Tumbuhan;UndangUndang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan

(bukti T1) berupa:a pemeriksaan;b pengasingan;c pengamatan;d perlakuan;e penahanan;f penolakan;g pemusnahan;h pembebasan.Pelaksanaan Tindakan Karantina Tumbuhan dapat dilaksanakan oleh PihakKetiga dibawah pengawasan oleh Petugas Karantina Tumbuhansebagaimana dinyatakan dalam Pasal 72 Peraturan Pemenrintah Nomor 14Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan ".

(bukti T4)ayat(1) "Tindakan Karantina Tumbuhan dapat dilakukan oleh pihak ketigadi bawah pengawasan petugas Karantina Tumbuhan".(2) "Tindakan Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalamayat (1), yaitu pemeriksaan fisik, pengasingan, pengamatan,perlakuan dan/atau pemusnahan".Bahwa guna menindaklanjuti Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 14Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan Menteri Pertanian menerbitkanPeraturan Menteri Pertanian Nomor 271/Kpts/HK.310/4/2006 TentangPersyaratan Dan Tata Cara Pelaksanaan

Karantina Tumbuhan dalam PeraturanPemerintah Nomor 14 Tahun 2002 dalam Pasal 72:1 Tindakan Karantina Tumbuhan dapat dilakukan oleh pihak ketiga di bawahpengawasan petugas Karantina Tumbuhan.2 Tindakan Karantina Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yaitupemeriksaan fisik, pengasingan, pengamatan, perlakuan dan/ataupemusnahan.3 Ketentuan Iebih lanjut tentang syarat dan tata cara pelaksanaan tindakanKarantina Tumbuhan oleh pihak ketiga ditetapkan dengan KeputusanMenteri.ketentuan dalam Peraturan

Pihak Ketiga dibawah pengawasan Petugas Karantina Tumbuhan.

Kelamin : Lakilaki;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat Tinggal : Simpang Haji RT.003/RW.002,Kelurahan Maredan, KecamatanTualang, Kabupaten Siak, ProvinsiRiau;Agama : Islam;Pekerjaan : Wiraswasta;Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Siak SriIndrapura karena didakwa dengan dakwaan perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 31 ayat (1) junctoPasal 5 UndangUndang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan,Ikan dan Tumbuhan

Menyatakan Terdakwa URIP RIANTO alias ANTO bin PANUT tersebutdiatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Dengan sengaja membawa media pembawa hama atauorganisme pengganggu tumbuhan karantina yang dimasukkan ke dalamwilayah Negara Republik Indonesia tanpa dilengkapi sertifikat kesehatandari negara asal bagi tumbuhan dan bagianbagian tumbuhan, kecuallimedia pembawa yang tergolong benda lain sebagaimana dalamDakwaan Tunggal Penuntut Umum;.

Bahwa putusan judex facti Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkanputusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sudah benar dan tepatmenurut hukum bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengajamembawa media pembawa hama atau organisme pengganggu tumbuhankarantina yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesiatanpa dilengkapi sertifikat Kesehatan dari negara asal bagi tumbuhan danbagianbagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang

muatan yang dibawanyakhususnya dokumen karantina berupa sertifikat kesehatan;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyatapula putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakanditolak;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 31 ayat (1) juncto Pasal 5 UndangUndang Nomor 16Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan

Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana memasukkan atau mengeluarkan media pembawadari suatu area ke area lain di dalam wilayan Negara Kesatuan RepublikIndonesia yang tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari tempatpengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat bagi hewan, produkhewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, dan/atau produk tumbuhan, dan tidakmelaporkan atau tidak menyerahkan media pembawa kepada PejabatKarantina di tempat pemasukan dan tempat

Unsur Yang memasukkan atau mengeluarkan media pembawa dari Suatuarea ke area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesiayang tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari tempat pengeluaran yangditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi hewan, produk hewan, ikan, produkikan, tumbuhan, dan / atau produk tumbuhan;3.

mengeluarkanmedia pembawa dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara KesatuanRepublik Indonesia wajib melengkapi sertifikat kesehatan dari tempatpengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi hewan, produkhewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, dan/ atau produk tumbuhan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 18 UndangUndangNomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan,pengertian media pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK yang selanjutnya disebutMedia Pembawa adalah hewan

, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan,produk tumbuhan, Pangan, Pakan, PRG, SDG, Agensia Hayati, Jenis AsingInvasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, Tumbuhan dan Satwa Langka, dan/atauMedia Pembawa lain yang dapat membawa HPHK, HPIK, atau OPTK;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 19 UndangUndangNomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan,pengertian hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dariHalaman 26 dari 32 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2021/PN Sbwsiklus

, dan atau produk tumbuhan; Bahwa dalam melalukan pengangkutan 25 (dua puluh lima) ekor sapitersebut, Terdakwa dijanjikan oleh Saksi H.

Pasal 40 ayat (2) tentang KonservasiSumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Peraturan Pemerintah No. 07tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa jo Permen LHKNo. 106 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidakmengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah

Pendidikan Dasar Konservasi Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Tahun2001 di Pusdiklat Bogor.b. Mengikuti program studi konservasi keanekaragaman hayati padasekolah Pasca Sarjana di Institut Pertanian Bogor Tahun 20082010.c.

Hal ini dapat dilihat di Peraturan Pemerintah Nomor : 7 Tahun1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan;b. Tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang;Disamping itu diatur juga dalam pasal 5 ayat (1) PP No. 7 Tahun 1999tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan satwa, dimana disebutkanbahwa suatu jenis tumbuhan dan satwa wajib ditetapkan dalam golonganyang dilindungi apabila memenuhi kriteria :a. Mempunyai populasi kecil;b. Adanya penurunan yang tajam pada jumlah indivindu di alam;c.

Pasal 40 Ayat (2) tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo PeraturanPemerintah Nomor 07 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan danSatwa jo Permen LHK Nomor 106 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan SatwaYang Dilindungi, serta peraturanperaturan lain yang bersangkutan;MENGADILI1.

P.20/MENLH/SETJEN/ KUM.1/11/2018 tentang jenis Tumbuhan danSatwa Yang Dilindungi pada lampiran jenis satwa yang dilindungi Nomor urut :706 disebutkan jenis satwa crodylus Porosus atau buaya muara dilarang untukditangkap, dilukai, dibunuh, disimpan dimiliki, dipelihara, diangkut dandiperniagakan baik hidup atau mati ;Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Smn Bahwa Terdakwa mendapatkan buaya muara tersebut dengan cara membelidari seseorang di Magelang lewat media facebook setelah terjadi

dan satwadigolongkan dalam jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, Selanjutnyapada Pasal 20 ayat (2) UndangUndang RI Nomor 5 Tahun 1990menentukan bahwa jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) digolongkan dalam 2 (dua) kategori, yaknitumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan serta tumbuhan dan satwayang populasinya jarang;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkapdi persidangan, telah nyata jika Terdakwa Muhammad Rizal Jaya SaputraBin Sutrisno

dan satwa tersebutdirampas untuk negara, kemudian pada Ayat (2) disebutkan Jenis tumbuhandan satwa yang dilindungi atau bagian bagiannya yang dirampas untuk negaradikembalikan ke habitatnya atau diserahkan kepada lembagalembaga yangbergerak di bidang konservasi tumbuhan dari satwa, kecuali apabilakeadaannya sudah tidak memungkinkan untuk dimanfaatkan sehingga dinilailebih baik dimusnahkan.

Selanjutnya berdasarkan penjelasan Pasal 24 ayat (2)dijelaskan bahwa Tumbuhan dan satwa yang dilindungi harus dipertahankanagar tetap berada di habitatnya. Oleh karena itu, tumbuhan dan satwa yangdirampas harus dikembalikan ke habitatnya.

Kalau tidak mungkin dikembalikanke habitatnya karena dinilai tidak dapat beradaptasi dengan habitatnya dan/atauuntuk dijadikan barang bukti di pengadilan, maka tumbuhan dan satwa tersebutdiserahkan atau dititipkan kepada lembaga yang bergerak di bidang konservasiHalaman 16 dari 19 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2021/PN Smntumbuhan dan satwa. Apabila keadaan sudah tidak memungkinkan karenarusak, cacat, dan tidak memungkinkan hidup, lebih baik dimusnahkan.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa LISUATO ALS ATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan yang memasukkan Media Pembawa, dengan tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari Negara asal bagi hewan, produk hewan, ikan , produk ikan, tumbuhan dan /atau produk tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh

, Ikan dan Tumbuhan Jo Pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP.2.

Unsur Memasukkan Media Pembawa dengan tidak melengkapisertifikat kesehatan dari negara asal bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan,Produk Ikan, Tumbuhan, dan/atau Produk Tumbuhan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a:Bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) huruf a Setiap Orang yangmemasukkan Media Pembawa ke dalam wilayah Negara Kesatuan RepublikIndonesia wajib melengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal bagi Hewan,Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan/atau Produk TumbuhanBahwa berdasarkan

di dalam, dan keluarnya dariwilayah Negara Kesatuan Republik IndonesiaBahwa berdasarkan Pasal 1 UU RI Nomor 21 tahun 2019 tentangkarangtina Hewan, Ikan dan Tumbuhan yang dimaksud Tumbuhan dan SatwaHalaman 14 dari 20 Putusan Nomor 619/Pid.Sus/2020/PN BtmLiar adalah semua tumbuhan yang hidup di alam bebas dan/atau dipeliharayang masih mempunyai kemurnian jenis, atau Semua binatang yang hidup didarat, air, dan/atau udara yang masih mempunyai sifatsifat liar, baik yang hidupbebas maupun yang dipelihara

oleh manusia.Bahwa berdasarkan Undangundang Nomor 21 Tahun 2019 tentangKarantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan yang dimaksud dengan Media PembawaHama dan Penyakit Hewan Karantina yang selanjutnya disebut HPHK, Hamadan Penyakit Ikan Karantina yang selanjutnya disebut HPIK dan OrganismePengganggu Tumbuhan Karantina yang selanjutnya disingkat OPTK yangselanjutnya disebut Media Pembawa adalah hewan, produk hewan, ikan, produkikan, tumbuhan, produk tumbuhan, pangan, Pakan, PRG, SDG, Agensia Hayati,Jenis Asing

Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, Tumbuhan dan Satwa Langka,dan/atau Media Pembawa lain yang dapat membawa HpHK, HPIK, atau OPTKBahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor82 Tahun 2000 Tentang Karantina Hewan pada pasal 5 yaitu:a.

dan bagian bagian tumbuhan, kecuali mediapembawa yang tergolong benda lain, yang dilakukan3dengan cara sebagai berikut Awalnya setelah dari Batam mengikuti bimbinganTeknik, terdakwa hendak kembali ke Kendari, akantetapi Terdakwa yang pada saat itu bersamasamadengan saksi Muh.

area ke area lain di dalam wilayah negaraRepublik Indonesia, tanpa = dilengkapi sertifikatkesehatan dari area asal bagi hewan, bahan asal hewan,hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagianbagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolongbenda lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut Awalnya setelah dari Batam mengikuti bimbinganTeknik, terdakwa hendak kembali ke Kendari, akantetapi Terdakwa yang pada saat itu bersamasamadengan saksi Muh.

negaraRepublik Indonesia, tanpa = dilengkapi sertifikatkesehatan dari area asal bagi hewan, bahan asal hewan,hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagianbagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolongbenda lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut Awalnya setelah dari Batam mengikuti bimbinganTeknik terdakwa hendak kembali ke Kendari, akantetapi Terdakwa yang pada saat itu bersamasamadengan saksi Muh.

Pasal 6 huruf a UU No. 16Tahun 1992, Tentang Karantina Ikan, Hewandan Tumbuhan ;Subsidair ; melanggar Pasal 31 ayat (1) UU No. 16Tahun 1992, Tentang Karantina Ikan, Hewandan Tumbuhan, Jo. Pasal 6 huruf c UU No. 16Tahun huruf a UU No. 16 Tahun 1992, TentangKarantina Ikan, WHewan dan Tumbuhan ;Kedua :Primair ; melanggar Pasal 31 ayat (2) UU No. 16Tahun 1992, Tentang Karantina Ikan, Hewandan Tumbuhan, Jo.

Pasal 6 huruf a UU No. 16Tahun 1992,Tentang Karantina Ikan, Hewan danTumbuhan ;Subsidair ; melanggar Pasal 31 ayat (2) UUNo. 16Tahun 1992, Tentang Karantina Ikan, Hewandan Tumbuhan, Jo.

apabila diangkut harus disertai dengan surat angkut ;e Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.7 tahun 1999 tentangpengawetan tumbuhan dan satwa liar, hewan landak termasuk kedalamsatwa liar yang dilindungi dan untuk menangkap, melukai, membunuh,menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakanharus mempunyai surat izin dari pejabat yang berwenang ;e Bahwa terhadap satwa liar yang dilindungi apabila telah merusak tanamanatau telah meresahkan masyarakat dapat diburu dan ditangkap

alam dan satwa liar, setiap satwa liar yangdilindungi apabila diangkut harus disertai dengan surat angkut ;e Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.7 tahun 1999 tentangpengawetan tumbuhan dan satwa liar, hewan landak termasuk kedalamsatwa liar yang dilindungi dan untuk menangkap, melukai, membunuh,menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakanharus mempunyai surat izin dari pejabat yang berwenang ;e Bahwa ketika diminta memperlihatkan dokumen yang sah dari pejabatyang berwenang

(1) Tumbuhan dan satwa digolongkan dalam jenis : a. tumbuhan dan satwa yang dilindungi; b. tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi.

Hal 15 dari 22 halaman, Putusan No.52/Pid.B/2013/PN.Lbs.(2) Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalamayat (1) digolongkan dalam : a. tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan; b. tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang. (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diaturdengan Peraturan Pemerintah. Menimbang, bahwa unsur ketiga ini merupakan rangkaian perbuatan yangdilarang dalam perkara ini.

dan satwa yang bersangkutan.(2) Termasuk dalam penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),adalah pemberian atau penukaran jenis tumbuhan dan satwa kepadapihak lain di luar negeri dengan izin Pemerintah. (3) Pengecualian dari larangan menangkap, melukai, dan membunuh satwayang dilindungi dapat pula dilakukan dalam hal oleh karena suatu sebabsatwa yang dilindungi membahayakan kehidupan manusia.(4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2),dan ayat (3) diatur dengan

nnns Setelan mendengar keterangan saksisaksi dan terdakwa sertamemperhatikan barang bukti yang diajukan persidangan: Setelan mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.sus/2018/PN.NgaMenyatakan terdakwa IWAN SUPRIYANTO bersalah melakukan tindakpidana Karantina sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 31ayat (1) Jo Pasal 6 huruf a dan c UU No. 16 Tahun 1992 tentang KarantinaHewan, ikan dan tumbuhan

karantina yang dibawa atau dikirim dari suatu area kearea lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, tanpa dilengkapi sertifikatHalaman 3 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018/PN.Ngakesehatan dari area asal bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asalhewan, ikan, tumbuhan, dan bagian bagian tumbuhan, kecuali media pembawayang tergolong benda lain, tanpa dilaporkan dan diserahkan kepada petugaskarantina di tempat tempat pemasukan dan pengeluaran untuk keperluantindakan karantina yang dilakukan

hama danpenyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organismepengganggu tumbuhan karantina yang dibawa atau dikirim dari suatu area kearea lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, tanpa dilengkapi sertifikatkesehatan dari area asal bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asalhewan, ikan, tumbuhan, dan bagian bagian tumbuhan, kecuali media pembawayang tergolong benda lain, tanpa dilaporkan dan diserahkan kepada petugaskarantina di tempat tempat pemasukan dan pengeluaran

Unsur wajib dilengkapi sertifikat kesehatan dari area asal bagi hewan,bahan asal hewan, hasil bahanasal hewan, ikan, tumbuhan danbagianbagiantumbuhan, kecualimediapembawayang tergolong bendalain,dilaporkan dan pengeluaran untuk keperluan karantina; Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut;Ad. 1.

Unsur wajib dilengkapi sertifikat kesehatan dari areaasal bagi hewan,bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan dan bagianbagian tumbuhan, kecualimediapembawayang tergolong benda lain,dilaporkan dan pengeluaran untuk keperluan karantina; Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yangbersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, makasudah cukup alasan untuk menyatakan terpenuhinya unsur tersebut;Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2018

atau satwa liar berarti keberadaan satwa satwatersebut ilegal bertentang dengan pasal 21 ayat ( 2 ) huruf a jo pasal 40 ayat( 2 ) dan/atau ayat ( 4 ) Undang Undang RI No. 5 tahun 1990 tentangKSDAHE karena tergolong jenis yang dilindungi berdasarkan lampiran PPNo. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa yaitu :a. 1 (satu ) ekor anak kucing hutan ( Felis Bengalensis ) dalam lampiranPP nomor urut 23 ;b. 2 (dua ) ekor landak ( Hystrix Brachyura ) dalam lampiran PP nomorurut 30;c. 1

Karangasem, Kab.Karangasem;Bahwa jenis jenis satwa yang saksisebutkan tersebut diatas merupakan satwa yang dilindungi berdasarkan UURi No. 5 tahun 1990 tentang KSDA HE dan lampiran yang terdapat pada PPNomor : 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Liar;Bahwa penangkapan tersebutdilakukan yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar jam 10.30 adateam dari Ditreskrimsus Polda Bali bersama dengan team dari BKSDA Prov.Bali dating ke Kantor Resort KSDA Karangasem, selanjutnya saksi

Badung sertaKawasan Taman Huta Raya Simpang Siligita Nusa Dua;Bahwa dalam memberikan keterangan saat ini Ahli dilengkapidengan Surat Perintah Tugas dari Plh Kepala Balai KonservasiSumber Daya Alam Bali Nomor : PT.219/BKSDA.BI1/Lin/2018,tanggal 4 Juni 2018;Bahwa Undang undang atapun aturan yang mengatur tentangperlindungan dan peredaran satwa liar yaitu Undang Undang RINo. 5 tahun 1990 tentang KSDAHE dan PP No. 7 tahun 1999tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dan ahli jelaskansatwa dan tumbuhan

yang diatur dalam Undang Undang dimaksudadalah satwa dan tumbuhan asli Indonesiayang terancam punahsebagaimana tercantum dalam lampiran PP No. 7 tahun 1999tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;Bahwa jenis satwa dan tumbuhan asli Indonesia yang terancampunah sebagaimana tercantum dalam lampiran PP No. 7 tahun 1999tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa tidak dapatdipelihara kecuali memiliki ijin dari instansi yang berwenang dalamhal ini Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia

atau satwa liar berartikeberadaan satwa satwa tersebut ilegal bertentang dengan pasal21 ayat ( 2 ) huruf a jo pasal 40 ayat ( 2 ) dan/atau ayat ( 4 ) Undang Undang RI No. 5 tahun 1990 tentang KSDAHE karena tergolongjenis yang dilindungi berdasarkan lampiran PP No. 7 tahun 1999tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa yaitu :Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2018.