Ditemukan 51517 data
65 — 24
perkara ini Anak tidak mengajukankontra memori banding;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajaridengan seksama berkas perkara dan semua sSuratsurat yangberhubungan dengan perkara ini, berikut turunan resmi putusanPengadilan Negeri Kisaran nomor : 424/Pid.SusAnak/2014/PN.Kistanggal 2 September 2014, memori banding yang diajukan oleh JaksaPenuntut Umum tertanggal 8 September 2014, dan buktibukti surat lainyang bersangkutan, berpendapat bahwa pertimbangan hukum HakimTingkat Pertama yang mendasari
9 — 0
WIL lain; Tergugat tdak tanggung jawab atas nafkah;Tergugat tdak kasih sayang kepada Penggugat dan anakanak; dan Tergugatsuka minuman keras dan narkoba; bahwa, sebagai akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antaraPenggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan April 2018 sampalsekarang; bahwa, sejak pisah Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baiklagi; bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat danTergugat, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa dengan merujuk dan mendasari
Pdt.G/2019/PA.Tng.saling cinta, saling kasih sayang, saling jujur dan terbuka serta saling menjagakehormatan masingmasing, serta saling melindungi kehormatan masingmasing yang justru merupakan essensi sebuah perkawinan dan rumah tangga,sehingga jika halhal tersebut yang ternyata sudah tidak tidak ada lagi/lenyapdalam kehidupan suami isteri in cassu dalam kehidupan rumah tanggaPenggugat dan Tergugat sehingga pada hakekatnya perkawinan itu sudahhambar dan tidak manfaat lagi;Menimbang, bahwa dengan mendasari
25 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Judex Facti Tingkat Banding maupun Judex Facti TingkatPertama yang menyatakan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yangtidak sah dipersamakan dengan tidak memiliki izin adalah suatupertimbangan hukum yang sangat absurd dikarenakan Judex Facti didua tingkatan tersebut tidak mengkaji secara benar keabsahan SuratZin Penangkapan Ikan (SIPI) tersebut dan hanya mendasaripertimbangan hukumnya kepada pendapat saksi yang berasal dariInstansi Pemerintah Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi SumateraUtara tanpa mendasari
makacukup beralasan bagi Majelis Hakim Agung yang Mulia untukmembebaskan Pemohon Kasasi dari segala dakwaan dan tuntutan(Vrijspraak) atau melepaskan Pemohon Kasasi dari segala dakwaan dantuntutan (Onstlag van recht vervolging) ;Bahwa seandainyapun Majelis Hakim Agung yang Mulia nantinya tidaksependapat dengan alasanalasan Memori Kasasi Pemohon Kasasisebagaimana yang diuraikan diatas, maka Pemohon Kasasi memohonkepada Majelis Hakim yang Mulia untuk dapat memberikan suatukeringanan hukuman dengan mendasari
71 — 29
.: Bahwa dengan mendasari ketentuan Pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yangdiatur dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana Militer, yangTerdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 3(tiga) bulan berturutturut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kaliberturutturut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasandapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa oleh karena Terdakwa sudah
dipanggil secara sah oleh OditurMiliter sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadirdipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapatmenghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahuilagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 143 UU RINomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan Terdakwadapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.: Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I02Medan Nomor : Sdak/117/AD/K/
154 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
AktaPemberian Hak Tanggungan Nomor 617/PHT/Kec.Kdt/XI/12 tanggal 18Desember 2012 (selanjutnya keduanya disebut Perjanjian Jaminan);Bahwa, pada tanggal 30 Juli 2013, Tergugat melaksanakan pelelanganterhadap objek sengketa melalui perantaraan Kantor Turut Tergugat Ill.Bahwa pelelangan tersebut adalah berdasarkan perjanjian jaminan.Bahwa, ternyata dalam perjanjian jaminan yang merupakan perjanjiantambahan/accesoir tidak dibuat berdasarkan perjanjian kredit yangnotabene merupakan perjanjian pokok atau yang mendasari
KuasaMembebankan Hak Tanggungan Nomor 298/2012 tanggal 30November 2012 yang dibuat di hadapan Miando Pasuna Parapat, SH(Turut Tergugat II) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor617/PHT/Kec.Kdt/XI/12 tanggal 18 Desember 2012 (selanjutnyakeduanya disebut Perjanjian Jaminan):Dan, sebagaimana dalil dalam posita gugatan poin 4:Bahwa, ternyata dalam perjanjian jaminan yang merupakan perjanjiantambahan/accesoir tidak dibuat berdasarkan perjanjian kredit yangnotabene merupakan perjanjian pokok atau yang mendasari
51 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
dahulu meletakkan sita jaminan atasTanah yang menjadi obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepadaPengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankanlebih dahulu sebagai berikut :PRIMAIR :1.2.Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas obyek sengketa yangdilakukan oleh Pengadilan Negeri Purwodadi;Menyatakan dan menetapkan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yangsah menurut hukum;Menyatakan bahwa dokumendokumen yang mendasari
Menyatakan bahwa dokumendokumen yang mendasari timbulnya sertifikasiatas tanah sengketa tersebut adalah cacat hukum;5. Menyatakan sertifikat dengan HM. 2674 atas nama Eni Mujiyati, SHM. 2675atas nama Rintin Sulikati, SHM. 2676 atas nama Karsijem, SHM. 2680 atasnama Purwantini dan SHM. 2835 atas nama Rintin Sulikati, tidak sah dantidak berkekuatan hukum;Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 234 K/Pdt/20096.
70 — 3
Karenanya jika mendasari tentang makna BarangSiapa sebagaimana tersebut diatas, lebin tepat Barang Siapa atau dader,dipertimbangkan setelah seluruh unsur Subjektif dan Objektif terpenuhi;Mendasari hal tersebut, Majelis Hakim dalam mempertimbangkan UnsurBarang Siapa dalam putusanini, hanya mempertimbangkan halhal yangbersifat formil berkaitan dengan Apakah Orang yang dihadirkan sebagaiTerdakwa dalam perkara ini adalah Orang yang Identitasnya sebagaimanatercantum dalam Dakwaan, sehingga menghindari
115 — 56
slaadJlArtinya : Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalahadanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadipertengkaran akhlak dan timbulnya rasa benci antara suami istri yangmengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukumAllah.Menimbang, bahwa dengan mendasari kepada fakta hukum danpertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai : hati Pemohon danTermohon tidak sehaluan lagi, hilangnya rasa cinta dan munculnya rasa bencidengan timbulnya pertengkaran
talak satu raji adalah adanya masa menunggu (iddah) bagiseorang janda selama tsalatsata guruuin (tiga kali suci/haidh), yang secara tegaslimitatif diatur dalam ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b dan ayat (4) KompilasiHukum Islam bahwa masa menunggu tersebut adalah selama 90 hari atau 3bulan setelah pengucapan ikrar dilaksanakan;Menimbang, bahwa akibat hukum dari talak adalah kewajiban bagi istriuntuk menjalani masa iddah (masa tunggu) selama 90 hari atau 3 bulanlamanya. ketentuan syari tersebut mendasari
Sulaiman, SH
Terdakwa:
Prayitno
37 — 27
Denmako Kolinlamil Nomor :R/212/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017, surat jawaban yang ke3 dariDan Denmako Kolinilamil Nomor : R/307/VIII/2017 tanggal 1 AgustusHal 2 dari 12 hal Putusan Nomor :109K/PM IT08/AL/IV/2017MenimbangMenimbang2017 dan surat jawaban yang ke4 dari Dan Denmako KolinlamilNomor : R/396/IX/2017 tanggal 11 September 2017 yang darisemua jawaban tersebut menyatakan bahwa Terdakwa Klk TtgPrayitno NRP 111799 tidak dapat dihadirkan dipersidanganPengadilan Militer IIO8 Jakarta.Bahwa dengan mendasari
militer.Berpendapat bahwa perbuatanperbuatan Terdakwatersebut telan cukup memenuhi unsurunsur tindak pidana yangtercantum dalam Pasal 87 ayat (1) Ke2 jo ayat (2) KUHPM.Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama PeltuBah Nurhudin Machmud dan Saksi atas nama Serma Nav Pardionotelah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139Undangundang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidakhadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas khususyang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari
88 — 7
Pasal 164 atau 165 dengan perselisihan hak ex.Pasal 169 UU No. 13 tahun 2003, dimana antara keduanya jelas tidak adahubungannya (korelasi) atau antara petitum (tuntutan hak) dengan uraian posita(PHK) yang mendasari gugatan Penggugat, karenanya gugatan Penggugat kabur(obscuur libel), maka sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;Berdasarkan hal tersebut diatas, maka secara hukum gugatan Penggugat harus ditolakatau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat
Penggugat menurut pasal 169 ayat (1) huruf c dan d UU No. 13tahun 2003, melainkan masa dimana proses perundingan baik bipartit dammediasi dalam kaitan Pemutusan Hubungan Kerja sebagai akibat penutupanperusahaan yang disebabkan tidak dapat peroperasi karena tidak ada bahan bakuproduksi yang substansinya adalah perundingan mengenai pesangon ;Bahwa oleh karena yang menjadi pokok permasalahan (dasar gugatan) yangmendukung tuntutan Penggugat sebagaimana uraian dalil posita dan petitumPenggugat yang mendasari
Rekonpensi menurut surat Nomor 28/CVBSK/VI/2010 tanggal 24Juni 2010 terhitung sejak tanggal 01 Juli 2010, faktanya telah dilaksanakantahapan perundingan secara bipartit dan mediasi guna penyelesaian mengenaibesaran jumlah pesangon akibat pemutusan hubungan kerja terhadap paraPenggugat / Tergugat Rekonpensi secara musyawarah untuk mencapai mufakat ;Bahwa ternyata yang menjadi pokok permasalahan yang dituntut olehPenggugat / Tergugat Rekonpensi sebagaimana uraian dalil posita serta petitumgugatan yang mendasari
Pasal 164 atau 165 dengan perselisihan hak ex.Pasal 169 UU No. 13 tahun 2003, dimana antara keduanya jelas tidak adahubungannya (korelasi) atau antara petitum (tuntutan hak) dengan uraian posita(PHK) yang mendasari gugatan Penggugat, karenanya gugatan Penggugat kabur(obscuur libel), maka sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;40Menimbang, bahwa atas Eksepsi Kuasa Tergugat tersebut diatas, kuasa ParaPenggugat telah menyangkal di dalam Repliknya dengan
tersebutdiatas, Majelis Hakim berkesimpulan untuk mengabul kan Gugatan Penggugat untuksebagaian dan menolak selebihnya ; DALAM REKONPENSIMenimbang, bahwa halhal yang sudah dipertimbangkan dalam bagian konpensidianggap telah pula dipertimbangkan dan diambil alih dalam bagian Rekonpensi ini ;Menimbang. bahwa dalil pokok gugatan Penggugat Rekonpensi adalah bahwayang menjadi pokok permasalahan yang dituntut oleh Penggugat / Tergugat Rekonpensisebagaimana uraian dalil posita serta petitum gugatan yang mendasari
12 — 2
Pemohon dan Pemohon II membenarkan ;oo Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Pemohon II menyatakantidak mengajukan suatu hal lagi, kecuali tetap pada permohonannya danmohon dijatuhkan penetapan; Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplahdengan menunjuk halhal sebagaimana tercantum dalam berita acarapersidangan atas perkara ini ;TENTANG HUKUMNYAo Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahseperti diuraikan tersebut diatas ; Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
8 — 0
perubahan kedua denganPenetapan Nomor 0433/Pat.P/2015/PA.Sby. hal 3 dari 7 hal.UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasukkewenangan Pengadilan Agama dan telah diajukan sesuai denganperundangundangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakanditerima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P3 menunjukkan bahwaPemohon bertempat tinggal/berdomisili di wilayah Surabaya, karena itu telahtepat Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Surabaya;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
10 — 0
Pemohon dan Pemohon II membenarkan ; Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Pemohon II menyatakan tidakmengajukan suatu hal lagi, kecuali tetap pada permohonannya dan mohondijatunkan penetapan;ee Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplahdengan menunjuk halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara Sidangatas perkara ini ;TENTANG HUKUMNYAo Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sepertidiuraikan tersebut diatas ;ronan Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
24 — 6
terurai di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 (potokopi Surat Keteranganpengganti KTP), Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang mengadili perkara ini,karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kodya Yogyakarta;Menimbang, bahwa posita permohonan Pemohon buir 1, 2 antara lainadalah bahwa Pemohon mohon supaya Pengadilan menetapkan memberikandispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untukmenikah dengan seorang lakilaki nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;Menimbang, bahwa posita yang mendasari
14 — 4
sudah berusaha mendamaikanPenggugat dan Tergugat namun upaya keluarga tersebut tidak berhasil;Bahwa dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secaraterus menerus serta sikap Tergugat yang sering menyakiti hati Penggugatjika marah selalu mengusir Penggugat untuk pergi dari rumah Tergugat,sering memaki Penggugat dengan katakata perempuan sial, makaPenggugat sudah tidak bisa lagi mempertahankan keutuhan rumahtangganya dan memilih untuk bercerai dengan Tergugat;Bahwa alasan Penggugat yang mendasari
27 — 16
SgtaPasal 68 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 33 PeraturanPemohonerintah Nomor 9 Tahun 1975:Menimbang, bahwa yang mendasari Permohonan Pemohon dalammengajukan cerai talak terhadap Termohon, dalam fundamentum petendiadalah bahwa rumah tangga Pemohon yang dibina sejak tanggal 31 Oktober 2009,dan sejak tahun 2016 sering terjadi perselisinan dan bahkan pertengkaran
30 — 14
PengadilanTinggi ;Halaman 4 Dari 9 Put.No.43/Pdt/2013/PT.SultraTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu danmenurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yangditentukan oleh Undangundang, oleh karena itupermohonan banding tersebut secara formal dapatditerima ;Menimbang, bahwa oleh karena kuasaTergugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding,sehingga Majelis Hakim tingkat Banding tidak mengetahuialasanalasan yang mendasari
65 — 18
Tinggimempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkanTerdakwa yang terdiri daribanding oleh Penasehat dAukumAcaradari Penyidik, BeritaBalikpapanBerita Acara PemeriksaanPersidangan Pengadilan Negeritimbul dipersidangan berhubunganengadilanPemeriksaanberikut surat yangdengan perkara ini dan turunan resmi putusan PJuni 2013 NomorNegeri Balikpapan tanggal 25Tinggi berpendapat98/Pid.B/2013/PN.Bpp, Pengadilanhukum majelis hakim tingkat pertamabahwa pertimbanganmengenai telah terbuktinyayang mendasari
22 — 14
bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwaPenggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugatdan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki /egalStanding untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal49 Ayat ( 1 ) huruf ( a) dan Pasal 73 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa yang mendasari
10 — 1
, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secararesmi dan patut tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagaikuasanya yang sah untuk hadir, dan pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohontersebut disebabkan alasan yang sah, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi danpatut tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan perkaraini dapat diputus dengan verstek (pasal 125 ayat (1) HIR); Menimbang, bahwa dalil yang mendasari