MANGADJIB NIP 130125867 di Paisulamo 14Juni 1980 ( Legalisir )

PILKADES-LLG / IX / 2021 TENTANG HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK GELOMBANG KEDUA TAHUN 2021 beserta LAMPIRAN BERITA ACARA NOMOR : 18 / B.A / Pan.

PILKADES-LLG / IX / 2021 HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK GELOMBANG KEDUA KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2021

MANTIRI saat pendaftaran bakal calon kepala desa pada pemilihan kepala desa serentak gelombang Kedua tahun 2021.

OBJEK SENGKETA.Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan TataUsaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat TataUsaha Negara, yaitu : Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor141/650/DPMD/2018 tentang Pemberhentian Dengan Hormat PenjabatKepala Desa Serta Pengangkatan Kepala Desa Terpilih pada PelaksanaanPemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun2018, tertanggal 20 Desember 2018 khusus atas pengangkatan IndraSugiharto, SH sebagai Kepala

dari PILKADES yang dilaksanakan secara serentak ;Bahwa akan tetapi khusus atas pengangkatan Indra Sugiharto, SHsebagai Kepala Desa Batu Tunggal, Kecamatan NA IXX, KabupatenLabuhanbatu Utara tahun 2018, Penggugat telah mengetahuinya pada saatrapat diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tanggal19 Desember 2018 ;Bahwa dengan demikian justru Surat Keputusan Bupati LabuhanbatuUtara Nomor 141/650/DPMD/2018 tentang Pemberhentian DenganHormat Penjabat Kepala Desa Serta Pengangkatan Kepala

DesaTerpilih pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak KabupatenLabuhanbatu Utara Tahun 2018, tertanggal 20 Desember 2018 adalahmerupakan jawaban dari keberatan yang telah diajukan oleh Penggugatsebagai upaya administratif knusus untuk pengangkatan Indra Sugiharto,SH sebagai Kepala Desa Batu Tunggal, Kecamatan NA IXX, KabupatenLabuhanbatu Utara tahun 2018 ;Bahwa Pasal 75 ayat (1) UndangUndang No. 10 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan menyatakan bahwa: warga masyarakat yangdirugikan

Pasal 1 angka 5 Permendagri No.112/214 tentang Pemilihan Kepala Desa menyebutkan : pemilihan kepala desaadalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilin kepaladesa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.Bahwa HAMLET ic Penggugat adalah salah satu Bakal Calon dari lima BakalCalon Kepala Desa Batu Tunggal, Kecamatan NA IXX, Kabupaten LabuhanBatu Utara Periode 2018 2024 yang dilaksanakan secara serentak padatanggal 21 November 2018 ;Bahwa HAMLET ic.

Suara Pilkades Serentak Tahun 2018, tertanggal 2Agustus 2018 ;Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor141/453/DPMD/2018 tentang Pembentukan Panitia KabupatenPutusan Perkara Nomor : 9/G/2019/PTUNMDN Halaman 4512.13.14.15.16.17.18.19,20.21.Bukti T12Bukti T13Bukti T14Bukti T15Bukti T16Bukti T17Bukti T18Bukti T19Bukti T20Bukti T21pada Pilkades Serentak Tahun 2018, tertanggal 3 September2018 ;Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pilkades Serentak Tahun 2018 ;Surat BPD No. : 900/20/BPDBT/2018, tertanggal 18 September2018

Penggugat:
DANIEL LENDE KALLI
Tergugat:
1.BUPATI SUMBA BARAT DAYA
2.PANITIA PEMELIHAN KEPALA DESA SERENTAK DAN ANTAR WAKTU KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
3.PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KALINGARA
4.BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Kalingara

Kepala DeSa ;2 02202 nn enon nn nn nn nn nace ne nn anneBahwa dalam ketentuan Pasal 67 #=Peraturan Daerah KotaPadangsidimpuan Nomor 2 Tahun 2016 telah ditegaskan bahwasanyaPengawasan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan olehPanitia Pengawas Pemilihan Tingkat Kota dan Panitia Pengawas PemilihanTingkat DeSa ; nn nnn nn nnn nnn n nnn nnn nnn nnn nnn nnn nanan nnnnanannn naceBahwa pada kenyataannya sejak awal dilaksanakannya tahapan Pilkadessampai dilaksanakannya Pemilihan Kepala Desa secara serentak

nna nannsBahwa sebagai akibat dari tidak adanya organ Panitia Pengawas dalamPemilinan Kepala Desa sebagaimana yang diamanatkan oleh hukum danperaturan perundangundangan diatas telah berdampak buruk terhadappembiaran pelanggaranpelanggaran dalam pelaksanaan Pilkades tersebutdan merupakan pelanggaran nyata terhadap hak konstitusional dankepentingan Penggugat dan warga masyarakat serta saksisaksi yangdihunjuk untuk menyampaikan pengaduan atas berbagai keberatan yangberkaitan dengan proses Pilkades serentak

"Bahwa padahal jauh hari sebelum maupun sesudah dilaksanakannyaPilkades serentak tersebut, baik Penggugat maupun warga masyarakatpemilih serta para calon Kepala Desa yang tergabung dalam HimpunanCalon Kepala Desa Pada Pilkades Serentak Kota Padangsidimpuan Tahun2017 telah menyampaikan keberatan kepada Tergugat atas tidak adanyaPanitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa dimaksud, serta bermohon agarHalaman 6 Putusan No. 26/G/2018/PTUNMDNsesegera mungkin mengevaluasi dan meninjau kembali pelaksanaanPilkades

Kota Padangsidimpuan tersebut ;Bahwa jika Tergugat mencermati dengan seksama berbagai keberatandiatas dan memahami tugas serta kewenangan serta kewajibannya yangditentukan dalam Pasal 68 ayat (1) serta betapa pentingnya organ PanitiaPengawas Pemilihan Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pemilihan KepalaDesa secara serentak seKota Padangsidimpuan sebagaimanadiamanatkan dalam Pasal 67 yang tugas dan kewenangannya ditetapkandalam Pasal 71 Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor 2 Tahun2016 sebagaimana

Bahwa Penggugat maupun Calon Kepala Desa lainnya yang tergabungdalam wadah Himpunan Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala DesaHalaman 12 Putusan No. 26/G/2018/PTUNMDN(Pilkades) serentak Kota Padangsidimpuan tahun 2017 telah berulangulang menyampaikan protes dan keberatan terhadap Panitia Pemilihanuntuk diteruskan kepada Tergugat agar mengangkat dan menetapkanPanitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa yang dilakukan secaraserentak sebagaimana ketentuan Pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah Nomor2 Tahun 2016

,sehingga CHARLES (DPO) datang dan menghampiri saksi REZAPAHLEFI sambil melayangkan tamparan ke saksi REZA PAHLEFI, melihatsituasi yang terjadi seperti itu serentak maka dari kelompok para terdakwayang terdiri dari terdakwa KARNIUS SIREGAR, terdakwa Il ANDIKURNIAWAN, terdakwa Ill HERI IRWANTO bersamasama denganCUCUN, langsung mendatangi dan mengerumuni saksi REZA PAHLEFIdan saksi RUDI dan sehingga terjadi pemukulan dan pengeroyokanterhadap kedua saksi yaitu saksi REZA PAHLEFI dan saksi RUDI,seketika

,sehingga CHARLES (DPO) datang dan menghampiri saksi REZAPAHLEFI sambil melayangkan tamparan ke saksi REZA PAHLEFI, melihatsituasi yang terjadi seperti itu serentak maka dari kelompok para terdakwayang terdiri dari terdakwa KARNIUS SIREGAR, terdakwa Il ANDIKURNIAWAN, terdakwa Ill HERI IRWANTO bersamasama denganCUCUN, langsung mendatangi dan mengerumuni saksi REZA PAHLEFIHalaman 14 dari 34 Putusan Nomor 125/Pid.B/2017/PN Mrt.dan saksi RUDI dan sehingga terjadi pemukulan dan pengeroyokanterhadap kedua

Peraturan Bupati Seluma Nomor 21 Tahun 2019Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan KepalaDesa Serentak Di Wilayah Kabupaten Seluma,(Sesuai Dengan Aslinya);4 BUKTI T4. Peraturan Bupati Seluma Nomor 26 Tahun 2019Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati SelumaNomor 26 Tahun 2019 Tentang PetunjukPelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak DiWilayah Kabupaten Seluma, (Sesuai DenganAslinya);3 BUKTI T5.

Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor 140443Tahun 2019 Tentang Penetapan Jadwal PelaksanaanPemilihan Kepala Desa Serentak Di WilayahKabupaten Seluma Tahun 2019, Tanggal 15 Juli2019 (Sesuai DenganAsliny a) 22222 n one eee6 BUKTI 16.

Acara Nomor 800/274.1/DPMD/VII/2019Rapat Koordinasi Persiapan Awal Pilkades SerentakTahun 2019 Untuk Penentuan Hari PemungutanSuara Pilkades Serentak Tahun 2019 Pada Tanggal7 November 2019,Tanggal 10 Juli 2019, (SesuaiDengan Aslinya);9 BUKTI 19. Daftar Hadir Rapat Koordinasi Persiapan AwalPilkades Serentak Tahun 2019 DikabupatenSeluma Tanggal O1 Juli 2019, (Sesuai DenganAslinya);10 BUKTIT10. curat Pit.

/X1/2019 Menugaskanlrihadi,S.Sos,M.Si Dkk Sebanyak 44 Orang UntukMemantau Pelaksanaan Pemungutan SuaraPemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 DIHalaman 102 dari 155 halaman Putusan Perkara Nomor : 8/G/2020/PTUN.BKL98.

Di Wilayah Kabupaten Seluma yangmenentukan bahwa : Pemilihan Kepala Desa serentak di wilayahKabupaten Seluma dilakukan secara bergelombang, Pasiall 6 =222eeenemncee sceneries cen iene nS ce eeAyat (1) : Pemilihan kepala desa serentak dilakukan melalui tahapan @.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor: 140-695/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak bergelombang di Kabupaten Kampar Tahun 2021 masa bakti Tahun 2021-2027, khususnya Dalam Daftar Lampiran Nomor Urut 80, atas nama TARMO, S.Pd.

;

Bahwa sesuai tahapan pemilihan Kepala Desa serentak diKabupaten Kampar tahun 2019, Tergugat telah membukaPendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Ranah, dari tanggal 20s.d 28 Oktober 2019 dan Penggugat dari semenjak tanggal 18Oktober 2019 sudah mengurus persyaratan serta menyerahkanselurun persyaratan sebagai persyaratan kelengkapanAdministrasi pada tanggal 28 November 2019;.

Bahwa keputusan Tergugat a quo telah bersifat final dalamarti lebih luas karena tidak lagi memerlukan persetujuandari instansi tertentu. baik bersifat horizontal maupunvertikal, dan keputusan Tergugat tersebut menjadi dasarbagi Tergugat bersamasama dengan Panitia PemilihanKabupaten Serentak Bergelombang untuk tidak mengikutsertakan Penggugat sebagai Bakal Calon Kepala DesaRanah;4.

Sesuai dengan PeraturanBupati kampar No. 54 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan PemilihanKepala Desa Serentak Bergelombang Pasal 12 ayat (2) PersyaratanHalaman 28 dari 54 halaman Putusan Nomor 71/G/2019/PTUN.Pbr.sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus sudah dipenuhi pada saatmendaftar sebagai bakal calon kepala Desa.Perlu. diketahui Untuk penelitian kelengkapan dan keabsahanadministrasi hanya untuk bakal calon kepala desa.

BuktiP 4 : Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak diKabupaten Kampar Tahun 2019 (sesuai dengancopy);5. BuktiP 5 : Surat Sekretariat Daerah Kampar Nomor140/PPMD/629, Desember 2019 kepada YangTerhormat Penggugat Pilkades Ranah (sesuaidengan asli);6. BuktiP 6 : Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala DesaSerentak Bergelombang (Sesuai dengan salinan);7.

Bahwa Bupati Kampar telah menentukan tahapan pelaksanaan pemilihankepala desa serentak di Kabupaten Kampar Tahun 2019, sebagaimanatertuang dalam lampiran Keputusan Bupati Kampar Nomor 140639/X/2019 tanggal 8 Oktober 2019 dan diketahui bahwa tanggal 8sampai dengan 18 Nopember 2019 merupakan tahapan penelitiankelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi serta penetapan danpengumuman nama calon kepala desa (vide Bukti P4);2.

Terbitnya obyek sengketa bertentangan dengan undangundang Nomor 30Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. dan peraturan BupatiLombok Barat nomor 19 Tahun 2014 Yang Telah Diperbaharui DenganPeraturan Bupati Lombok Barat Nomor 26 Tahun 2018 tentang PemilihanKepala Desa Serentak;2.

Sebab obyek sengketa yang dikeluarkan oleh tergugatmerupakan Surat Keputusan Tentang Pengesahan dan PengangkatanKepala Desa Duman Kecamatan Lingsar Masa Jabatan 20192025Tanggal 23 Januari 2019 ATAS NAMA SUHARDI, SH., yangberdasarkan Peraturan Bupati Lombok Barat No. 19 tahun 2018 tentangPemilinan Kepala Desa Serentak sebagaimana perubahannya No. 26tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati No. 19 Tahun 2018tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak, ada pasal 7 juncto pasal 45ayat (1), (2) dan (3)

Bahwa oleh karena obyek sengketa didasarkan pada hasil pemilihankepala desa sebagaimana ketentuan pasal 41 ayat (1) juncto pasal 45ayat (3) Peraturan Bupati Lombok Barat No. 19 tahun 2018 tentangPemilinan Kepala Desa Serentak sebagaimana perubahannya No. 26tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati No. 19 Tahun 2018tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak, yang mana Penggugat tidakmasuk sebagai peserta/calon kepala desa, maka gugatan Penggugatyang bukan merupakan peserta dalam pemilihan kepala desa

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) juncto pasal 4 ayat (2)Perbup No. 19 tahun 2018 dan perubahannya berdasarkan Perbup 26tahun 2018 Tentang Pemilihnan Kepala Desa Serentak disebutkan bahwapemilinan kepala desa harus dilakukan secara serentak satu kali ataudapat dilaksanakan bergelombang di seluruh kabupaten junto pasal 4ayat (2) panitia pemilinan kabupaten bersifat independen dan tidakmemihak..

IP kepada Gubernur Nusa TenggaraBarat, perihal: Banding Administratif, tanggal 9 April 2019,(fotokopi Sesual dengan aslinya);Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor: 26 Tahun 2018 tentangPerubahan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 tentangPemilinan Kepala Desa Serentak, (fotokopi sesuai denganfotokopi);Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 19 tahun 2018 tentangPemilinan Kepala Desa Serentak, (fotokopi sesuai denganfotokopi);Pengumuman Panitia Pemilihan Kepala Desa Duman TentangPenetapan Bakal Calon Kepala

Bahwa Berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) dana Ayat (2) Peraturan MenteriDalam Negeri Republik Indonesia Nomor :110 Tahun 2016 TentangBadan Permusyawaratan Desa mengatakan: (1) BPD membentukpantia pemilihan Kepala Desa serentak dan panitia pemilihan KepalaDesa antarwaktu. (2) Pembentukan panitia sebagaimana dimaksudpada ayat (1) ditetapbkan dengan keputusan BPD.

Begitu juga termuat didalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor :47 Tahun 2017 tentangPetunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak menyatakanBadan Permusyaveratan Desa membentuk Panitia Pemilihan KepalaDesa tingkat Desa yang susunan Kepanitiannya terdiri dari a. Ketua,b.Sekretaris, bendahara dan anggota terpilih dari unsur perangkat desadan lembaga kemasyarakatan desa;6.

Peraturan Bupati Merangin Nomor : 47 Tahun 2017 tentang PetunjukPelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak;Bahwa untuk keberhasilan dan kesuksesan Pemilihan Kepala DesaSerentak se Kabupaten Merangin, maka Pemerintah KabupatenMerangin telah mengeluarkan kebijakan sebagai berikut:a. Menerbitkan Keputusan Bupati Merangin Nomor : 569/DPMD/2017tentang tahapantahapan dan tanggal pelaksanaan pemilihan kepaladesa serentak se Kabupaten Merangin tahun 2017 ;b.

Keputusan Camat Sungai Manau Nomor : 2 Tahun 2017 tanggal 2Agustus 2107 tentang Pembentukan Panitia Pengawas PemilihanKepala Desa Serentak se Kecamatan Sungai Manau kabupatenMerangin ;e. Terbentuknya Panitia Pemilihnan Kapala Desa di Tingkat Desa olehmasingmasing Badan Permusayawaratan Desa (BPD).

Begitu juga termuat di dalam Pasal 4 ayat (2) PeraturanBupati Nomor : 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk PelaksanaanPemilihan Kepala Desa Serentak menyatakan BadanPermusyaveratan Desa membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desatingkat Desa yang susunan Kepanitiannya terdiri dari a.

Bahwa benar Pemilihan Kepala Desa Serentak SeKabupaten Lebak telah dilaksanakan pada hari Minggutanggal 30 Agustus 2015 dengan kondusif, aman dantertib dan sudah pula dilakukan Pelantikan danPengambilan Sumpah Jabatan pada tanggal 5September 2015. Pelaksanaan Pemilihan Kepala DesaSerentak SeKabupaten Lebak tersebut telahmemenuhi peraturan perundangundangan yangberlaku sebagai berikut ;A.

Peraturan Bupati Lebak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara PemilihanKepala Desa Serentak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor7);B.

TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAKTahapan pelaksanaan pemilinan Kepala Desa Serentak SeKabupatenLebak Tahun 2015 sebagaimana ditetapkan dalam Surat Bupati Lebak Nomor: 141/2529BPMPD/2015 tanggal 26 Mei 2015 perihal Pelaksanaan PemilihanKepala Desa Serentak SeKabupaten Lebak Tahun 2015, dimana pemilihanKepala Desa Serentak SeKabupaten Lebak Tahun 2015 dilaksanakan daritanggal 1 Juni sampai dengan tanggal 21 September 2015 yang dibagikedalam tahapan dan kegiatan sebagai berikut :1.

TUGAS DAN FUNGSI PENYELENGGARA PEMILIHAN KEPALA DESASERENTAKPada bagian ini, ingin kami tegaskan bahwa pelaksanaan PemilihanKepala Desa Serentak SeKabupaten Lebak Tahun 2015 dilaksanakan diTingkat Kabupaten oleh Tim Monitoring dan Evaluasi, di Tingkat Kecamatanoleh Tim Pembina Kecamatan, dan di tingkat Desa oleh Panitia PemilinanKepala Desa sesuai dengan tugas fungsinya masingmasing.1.

T1 : Surat Nomor141/2529BPMPD2015,tertanggal 26 Mei2015, perihalPelaksanaanPemilinan KepalaDesa Serentak SeKabupaten LebakTahun 2015 (fotokopi dari foto kopi) ; 2.

Bahwa, Pemohon II dan Pemohon Ill adalah Perorangan Warga NegaraIndonesia (Vide BUKTI P4, BUKTI P5), yang sedang dan masihmenjabat sebagai Kepala Desa/Kuwu di wilayah Kabupaten Cirebonyang dapat dibuktikan dengan bukti berupa Surat Keputusan BupatiCirebon No. 141.1/Kep.570BPMPD/2015 dan Surat Keputusan BupatiCirebon No. 141.1/Kep.596BPMPD/2015 tentang Pengesahan danPengangkatan Kuwu terpilih hasil pemilu serentak di Kabupaten Cirebontahun 2015 (Vide BUKTI P7 dan BUKTI P8);Halaman 6 dari 39 halaman

Pasal 40 ayat 3 yang mengatur :Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalampenyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak, bupati/walikotamenunjuk pejabat kepala desa;2. Pasal 40 ayat 4 yang mengatur :Halaman 7 dari 39 halaman. Putusan Nomor 48 P/HUM/2017pejabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 berasaldari pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerahkabupaten/kota;3.

Bahwa, dari data yang Para Pemohon miliki bakal calon kepala desadalam Pemilihan Kepala Desa/Kuwu serentak pada tahun 2015 diKabupaten Cirebon Jawa Barat, yang melebihi dari 5 (lima) orang bakalcalon Kepala Desa, sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah ini : No Kecamatan Desa Nama Calon MiskamEndang S.HasanudinDidi S.R.KarsonoImam GYHardi G.NurhiyantoPlumbon PlumbonoN ae ok Oo NP Halaman 16 dari 39 halaman. Putusan Nomor 48 P/HUM/2017 2 KapetakanKertasuraMaul D.TotoKambaliH. SudirjaH.

(3) dan ayat (4) PP No. 43 / 2014menentukan pengisian jabatan Kepala Desa yang kosong oleh PNSdiletakan ataupun dikaitkan dalam kontek penyelenggaraan pemilihanKepala Desa serentak, bukan dalam kaitannya dengan kekosonganHalaman 25 dari 39 halaman.

Fotokopi Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.570BPMD/2015tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil PemilinanKuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2015 (Bukti P7);8. Fotokopi Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.596BPMD/2015tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kuwu Terpilih Hasil PemilihanKuwu Serentak di Kabupaten Cirebon Tahun 2015 (Bukti P8);9.

Putusan No.11/G/2013/PTUN.SMG.Desa Hasil Pemilinan Kepala Desa Serentak Tahap Kabupaten BrebesTahun 2013, Tanggal 4 Maret 2013, atas nama Sukwid (No. urut 121dalam daftar lampiran Keputusan Bupati Brebes) ;Mengenai Tenggang Waktu :Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan Surat Keputusan Bupati BrebesNo. 141/140 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Calon KepalaDesa Terpilih Menjadi Kepala Desa Hasil Pemilinan Kepala Desa SerentakTahap Kabupaten Brebes, Tahun 2013, Tanggal 4 Maret 2013 yangdiketahui

Putusan No.11/G/2013/PTUN.SMG.Bahwa Tergugat tidak mencermati dan mendalami keberatanPenggugat disebabkan karena ternyata hanya dalam tempo 7(tujuh) hari sejak undangan pertemuan Tanggal 25 Pebruari 2013,yakni pada Tanggal 4 Maret 2013, Tergugat sudahmenandatangani Surat Keputusan Bupati Brebes No. 141/140 Tahun2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilihmenjadi Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahap Kabupaten Brebes, Tahun 2013, Tanggal 4 Maret 2013, sehinggaTergugat

Bahwa konsekwensi logis apabila Surat Keputusan a quo dibatalkan,maka Tergugat diwajibkan untuk mencabut Keputusan BupatiBrebes No. 141/140 Tahun 2013 tentang Pengesahan PengangkatanCalon Kepala Desa Terpilin Menjadi Kepala Desa Hasil PemilihanKepala Desa Serentak Tahap Kabupaten Brebes, Tahun 2013,Tanggal 4 Maret 2013 atasnama Sukwid (No. urut 121 dalam daftarlampiran Keputusan Bupati Brebes) ;Berdasarkan seluruh uraian Para Penggugat tersebut di atas,maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Brebes No.141/140 Tahun 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan CalonKepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa Hasil pemilihanKepala Desa Serentak Tahap Kabupaten Brebes, TahunHal. 13 dari 123 hal.

Putusan No.11/G/2013/PTUN.SMG.2013, Tanggal 4 Maret 2013 atas nama Sukwid (No. urut121 dalam daftar lampiran Keputusan Bupati Brebes) ;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanBupati Brebes No. 141/140 Tahun 2013 tentang PengesahanPengangkatan Calon Kepala Desa Terpilin Menjadi Kepala DesaHasil Pemilinan Kepala Desa Serentak Tahap KabupatenBrebes, Tahun 2013, Tanggal 4 Maret 2013 atas nama Sukwid(No. urut 121 dalam daftar lampiran Keputusan Bupati Brebes).Menghukum Tergugat untuk

yang memperoleh suara terbanyak, bahwapenerbitan Surat Keputusan Bupati kepala daerah Sarolangun No.329/BPMPD/2016 tanggal 10 Juni 2016 masih dalam batas waktu untukpengajuan gugatan sesuai dengan aturan undangundang selama 90 harisetelah diterbitkan surat keputusan tersebut; Bahwa tanggal 09 Mei 2016 Panitia Pilkades melakukan sosialisasi diKantor Balai Desa Sungai Baung, dihadiri segenap Panitia Pilkades, 5orang calon Kades dan Kapolsek Sarolangun membahas tentangperaturan pemilinan Pilkades Serentak

Desa (Pilkades) Sungai Baungsudah sah dan sesuai dengan perundang undangan yang berlaku,berdasarkan hasil musyawarah penyelesaian perselisihan hasil pemilihanKepala Desa Sungai Baung tidak menemukan kata mufakat danselanjutnya penyelesaian perselisihan hasil Pilkades Sungai Baung akanditeruskan kepada panitia pemilinan Kepala Desa Sarolangun; Bahwa setelah perselisihan hasil Pilkades Sungai Baung diteruskankepada Panitia pemilinan Kepala Desa terbitlah Surat Keputusanpenyelesaian sengketa Pilkades serentak

Bahwa Tergugat Il Intervensi menyatakan menolak seluruh dalildalilgugatan Penggugat, kecuali dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi dalam jawaban ini;Bahwa Tergugat Il Intervensi adalah Kepala Desa Sungai BaungKecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun yang Terpilin dalamPemilihan Kepala Desa serentak gelombang dalam Kabupaten Sarolangun Tahun 2016;Halaman 17 dari 57 halaman Putusan Nomor: 15/G/2016/PTUN.JBI.

P8 : Keputusan penyelesaian sengketa pilkades serentak tahun2016 Desa Sei. Baung Kec. Sarolangun (Fotokopi sesuaidengan aslinya); 9. P9 : Berita acara musyawarah perselisihan Pilkades Sei.

T8 : Keputusan Penyelesaian Sengketa Pilkades Serentak Tahun2016 Desa Sungai Baung Kecamatan Sarolangun dan BeritaAcara Musyawarah' Penyelesaian Perselisihan HasilPemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang KabupatenSarolangun Tahun 2016 Desa Sungai Baung KecamatanSarolangun pada Tingkat Panitia Kabupaten Sarolanguntanggal 3 Juni 2016(Fotokopi sesuai dengan aslinya); 2.7 Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil Jawabannya, pihakTergugat Il Intervensi dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat

yang merasakepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan TataUsaha Negara dapat mengajukan gugatan tertuliskepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutanagar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakanitu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpadisertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ;Bahwa Penggugat adalah seseorang yang menjadi CalonKepala Desa Ujung Gurap, Kecamatan PadangsidimpuanBatunadua Nomor Urut 1 pada pelaksanaan PemilihanKepala Desa yang dilaksanakan secara serentak

Kepala Desa serta Peraturan WalikotaPadangsidimpuan Nomor 10 Tahun 2017 tentangPetunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ;Bahwa dalam ketentuan pasal 67 Peraturan Daerah KotaPadangsidimpuan Nomor 2 Tahun 2016 telah ditegaskanbahwasanya Pengawasan Pelaksanaan Pemilihan KepalaDesa dilaksanakan oleh Panitia Pengawas PemilihanTingkat Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan TimgkatDesa ; Bahwa pada kenyataannya sejak awal dilaksanakannyatahapan Pilkades sampai dilaksanakannya PemilihanKepala Desa secara serentak

seKotaPadangsidimpuan, khususnya Pilkadesa yangdilaksanakan di Desa Ujung Gurap, KecamatanPadangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuandimana Penggugat mencalonkan diri sebagai KepalaDesa , Bahwa padahal jauh hari sebelum maupun sesudahdilaksanakannya Pilkades serentak tersebut, baikPenggugat maupun warga masyarakat pemilih sertapara calon Kepala Desa yang tergabung dalamHimpunan Calon Kepala Desa Pada Pilkades SerentakKota Padangsidimpuan Tahun 2017 telah menyampaikankeberatan kepada Tergugat

Bahwa oleh karena dalam pelaksanaan PemilihanKepalaDesa secara serentak seKota Padangsidimpuan yangdidasarkan kepada ketentuan Peraturan Daerah Nomor2 Tahun 2016 ternyata dan terbukti tidak memiliki organPanitia Pengawas, maka pelaksanaan pemilihan KepalaDesa tersebut haruslah dinyatakan cacat hukum dengansegala akibat hukumnya ; 10.Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat tidakmengangkat dan menetapkan Panitia PengawasPemilihan Kepala Desa sebagaimana diuraikan diatas,disamping bertentangan dengan

Foto copy Surat Pernyataan Sikap yang diperbuat danditanda tangani oleh para calon Kepala Desa yangtergabung dalam wadah himpunan calon Kepala Desa padapemilihan Kepala Desa serentak Kota PadangsidempuanQOLT., ricccececececcececuceeceaececeeeeeeeeseeeeeeaeseeeeeeeseseseeeeseseneeegs(Bukti P4);5.

bagian kanan, lalu terdakwa berkata kepada saksiTULUS IMANUDIN BIN SUHERMAN AING TADI NGINJEM MOTOR MENI ULAH(SAYA TADI MINJEM MOTOR KENAPA TIDAK BOLEH)* dan dijawab oleh saksiTULUS IMANUDIN BIN SUHERMAN KAN URANG SARE TEU APAL MANEHNGINJEM MOTOR (Saya tadi tidur tidak tahu kamu minjam motor), lalu terdakwa berkata LAMUN REK NGINJEMKEUNNGINJEMKEUN, LAMUN MOALMOAL (kalaumau ngasih ngasih, kalau tidaktidak), selanjutnya terdakwa dan terdakwa Ilmenghampiri saksi TULUS IMANUDIN BIN SUHERMAN dan secara serentak

kearah muka bagiankirimenggunakan kepalan tangan bagian kanan, lalu terdakwa berkatakepada saksi AING TADI NGINJEM MOTOR MENI ULAH (SAYA TADIMINJEM MOTOR KENAPA TIDAK BOLEH)* dan dijawab oleh saksi TULUSIMANUDIN BIN SUHERMAN KAN URANG SARE TEU APAL MANEHNGINJEM MOTOR (saya tadi tidur tidak tahu kamu minjam motor), laluterdakwa berkata LAMUN REK NGINJEMKEUNNGINJEMKEUN,LAMUN MOALMOAL (kalau mau ngasih ngasih, kalau tidaktidak).Bahwa selanjutnya terdakwa dan terdakwa II menghampiri saksi dansecara serentak

kanan, lalu terdakwa berkata kepada saksi TulusImanudin Bin Suherman AING TADI NGINJEM MOTOR MENI ULAH(SAYA TADI MINJEM MOTOR KENAPA TIDAK BOLEH)* dan dijawab olehsaksi TULUS IMANUDIN BIN SUHERMAN KAN URANG SARE TEU APALMANEH NGINJEM MOTOR (saya tadi tidur tidak tahu kamu minjammotor), lalu) terdakwa berkata LAMUN REK NGINJEMKEUNNGINJEMKEUN, LAMUN MOALMOAL (kalau mau ngasih ngasih, kalautidaktidak).Bahwa selanjutnya terdakwa dan terdakwa II menghampiri saksi TulusImanudin Bin Suherman dan secara serentak

Bin Suherman AING TADI NGINJEM MOTOR MENI ULAH(SAYA TADI MINJEM MOTOR KENAPA TIDAK BOLEH)* dan dijawab olehHalaman 10 dari 17 Putusan Nomor 126/Pid.B/2020/PN Cbdsaksi TULUS IMANUDIN BIN SUHERMAN KAN URANG SARE TEU APALMANEH NGINJEM MOTOR (saya tadi tidur tidak tahu kamu minjammotor), lalu) terdakwa berkata LAMUN REK NGINJEMKEUNNGINJEMKEUN, LAMUN MOALMOAL (kalau mau ngasih ngasih, kalautidaktidak).Bahwa selanjutnya terdakwa dan terdakwa II menghampiri saksi TulusImanudin Bin Suherman dan secara serentak

lalu terdakwa berkata kepada saksi TulusImanudin Bin Suherman AING TADI NGINJEM MOTOR MENI ULAH (SAYATADI MINJEM MOTOR KENAPA TIDAK BOLEH) dan dijawab oleh saksiTULUS IMANUDIN BIN SUHERMAN KAN URANG SARE TEU APAL MANEHNGINJEM MOTOR (saya tadi tidur tidak tahu kamu minjam motor), laluterdakwa berkata LAMUN REK NGINJEMKEUNNGINJEMKEUN, LAMUNMOALMOAL (kalau mau ngasih ngasih, kalau tidaktidak).Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dan terdakwa II menghampirisaksi Tulus Imanudin Bin Suherman dan secara serentak

Bandung pada tanggal 18 April 2012, dengan Register perkaraNomor : 36/G/2012/PTUNBDG, dan telah dilakukan perbaikan oleh KuasaHalaman 3 dari 76 halaman Putusan Perkara Nomor. 36/G/2012/PTUNB DGPara Penggugat pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 6 Juni 2012, denganmengemukakan halhal yang pada pokoknya sebagai berikut :OBJEK SENGKETASurat Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 141.1/Kep.108Otdes/2012tertanggal 8 Pebruari 2012 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan CalonKuwu Terpilin Hasil Pemilinan Kuwu Secara Serentak

Surat Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 141.1/Kep.108Otdes/2012 tertanggal 8 Pebruari 2012 Tentang Pengesahandan Pengangkatan Calon Kuwu Terpilin Hasil Pemilihan KuwuSecara Serentak di Kabupaten Indramayu Tahun 2011 atasnama : 1. Carita (Kendo) sebagai Kuwu Desa Patrol, 2. Aminsebagai Kuwu Desa Mekarjaya, 3. Ernawati sebagai Kuwu DesaBojongslawi dan 4.

+berdasarkan Surat Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 141.1/Kep.108Otdes/2012 tanggal 8 Pebruari 2012 tentang Pengesahandan Pengangkatan Calon Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan KuwuSecara Serentak di Kabupaten Indramayu tanggal 7 Desember 2011,atas nama : (1). CARITA (KENDO) sebagai Kuwu Desa Patrol, (2).AMIN sebagai Kuwu Desa Mekanaya, (3). ERNAWATI sebagai KuwuDesa Bojongslawi, dan (4).

PetikanKeputusan Bupati Indramayu Nomor : 141.1/Kep.108Otdes/2012tanggal 08 Pebruari 2012 tentang Pengesahan dan PengangkatanCalon Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Secara Serentak diKabupaten Indramayu Tahun 2011 ; =" "=~ NomorUrut : 123, Nama : CARITA, Tempat/Tgl.

;Menimbang, bahwa mendasarkan pada pertimbangan danperaturan tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim dasar dan alasangugatan Penggugat menetapkan Surat keputusan No. 141.1/Kep.108Otdes/2012 tertanggal 8 Februari 2012, tentang Pengesahan dan Pengangkatancalon Kuwu terpilin hasil pemilihnan Kuwu secara serentak tanggal 7Desember 2011 di Kabupaten Indramayu atas nama 1.

Bahwa sehubungan dengan Pemilihan Kepala Desa yangdilaksanakan serentak di seluruh Wilayah Kabupaten KapuasTanggal 2 November 2015, Pemilihan Kepala Desa di DesaTumbang Randang, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas,telah diikuti oleh 3 (tiga) orang calon Kepala Desa yaitu :1. SUMIRU ;2. MASNAH ;3. SUKARDI ;2. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa TumbangRandang, pada Tanggal 2 November 2015, hasilnya :a. Calon Kades An. SUMIRU, mendapat 177 (seratus tujuh puluhtujuh) Suara ;b. Calon Kades An.

Bahwa keberatan Penggugat tersebut ditanggapi AssistenPemerintahan Umum dan Kesra selaku Ketua Tim PengawasPemilihan Kepala Desa secara serentak Kabupaten Kapuasdengan maksud memediasikan Penggugat dengan Tergugatsebagaimana pula Pilkades bermasalah di DesaDesa lainnyapada hari Sabtu tanggal 21 November 2015, Pukul 08.30 WIB Selesai, Tempat di Aula Bappeda Kabupaten Kapuas namunternyata Tergugat tidak hadir ;10.

Tergugat telah melepaskan hak untukmembantah gugatan dari Penggugat serta membelakepentingannya dipersidangan, dan sesuai dengan Pasal 149 Ayat(1) RBg, oleh karenanya gugatan tersebut akan diperiksa, diadilidan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;no Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan gugatan Penggugat;11 Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya padapokoknya mendalilkan bahwa pada tanggal 2 November 2015, telahdilaksanakan Pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan serentak

memiliki KTP) untukmenggunakan hak pilihnya ; Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telahmenyampaikan Somatie dan Keberatan kepada Tergugat, sertamengirimkan Surat Tembusannya ke DPRD Kabupaten Kapuasmaupun Bupati Kapuas yang pada intinya agar Tergugatmembatalkan Hasil Pemungutan Suara tanggal 2 November 2015dalam Pemilihan Kepala Desa Tumbang Randang tersebut ; Bahwa keberatan Penggugat tersebut ditanggapi olehAssisten Pemerintahan Umum dan Kesra selaku Ketua TimPengawas Pemilihan Kepala Desa secara serentak

mendalilkan bahwa dalam pelaksanaan PemilihanKepala Desa Tumbang Randang Periode 2015 2021 telah terjadipelanggaran yang dilakukan Tergugat selaku Ketua PanitiaPemilihan Kepala Desa Tumbang Randang, dimana pelanggarantersebut kemudian telah di Somatie oleh Penggugat melaluikuasanya serta telah pula disampaikan ke DPRD Kabupaten Kapuasdan Bupati Kapuas ; Bahwa selanjutnya keberatan Penggugat tersebut ditanggapioleh Assisten Pemerintahan Umum dan Kesra selaku Ketua TimPengawas Pemilihan Kepala Desa secara serentak

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati PelalawanNomor 684 Tahun 2018 tentang Pengesahan Dan Pengangkatan KepalaDesa Se Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan Hasil PemilihanKepala Desa Serentak Gelombang II (Kedua) Periode 2018 2024,khusus nomor 3 (tiga), tertanggal 26 November 2018, yangmengesahkan dan mengangkat saudara Nazri, sebagai Kepala DesaPangkalan Panduk, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan,Provinsi Riau;3.

Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Bupati PelalawanNomor 684 Tahun 2018 tentang Pengesahan Dan Pengangkatan KepalaDesa Se Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan Hasil PemilihanKepala Desa Serentak Gelombang II (Kedua) Periode 2018 2024,khusus nomor 3 (tiga), tertanggal 26 November 2018, yangmengesahkan dan mengangkat saudara Nazri, sebagai Kepala DesaPangkalan Panduk, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan,Provinsi Riau;4.

Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan pemilihan ulang KepalaDesa Serentak Gelombang Il (Kedua) Periode 20182024, DesaPangkalan Panduk, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan,Provinsi Riau, khusus di TPS 02 dan TPS 04 Desa Pangkalan Panduk,Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, palinglama 3 bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;5.

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2015 tentangPedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Kepala DesaSecara Serentak dan pemberhentian Kepala Desa pasal 92 ayat (1) sampaidengan ayat (5):1. Camat membentuk tim Pembina dan pengawas tingkat kecamatandengan anggota terdiri dari unsure kecamatan, koramil dan polsek;Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor: 2/P/FP/2020/PTUN.PL2.

Bukti P.l ss: Keputusan Bupati Buol Nomor:188.04/250.38/DPMDP3A/2019 tentang Penetapan TahapanPelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak SeKabupatenBuol Tahun 2019 tanggal 16 September 2019;2. Bukti P.2 : Surat Pemohon Kepada BupatiBuol Nomor: 04/PPKH/I2020, Permohonan Pelantikan,Kepala Desa Terpillh Desa Ngune, Kecamatan Lakea,Kabupaten Buol Masa Bhakti/Periode 20192025 tanggal 20Januari 2020;o.

Bukti P.4 : Peraturan Bupati Buol Nomor 19Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan,Pengangkatan, Pelantikan Kepala Desa Secara Serentak danPemberhentian Kepala Desa;5. Bukti P.5 : Surat Keputusan BadanPermusyawaratan Desa Ngune Nomor 141.06/01/20.09/BPD2019 tentang Pembentukan Panitia Pemilinan Kepala DesaNgune Kecamatan Lakea Kabupaten Buol Tahun Anggaran2019, tanggal ...September 2019;6.

Bukti T.5 : Keputusan Bupati Buol Nomor.188.04/250.38/DPMDP3A/2019, tentang Penetapan TahapanPelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak SeKabupatenBuol Tahun 2019 tanggal 16 September 2019;6. Bukti T.6 : Daftar Pemilin Tetap (DPT)Pemilihnan Kepala Desa Ngune Kecamatan Lakea tanggal 14Oktober 2019, yang disahkan oleh Camat Lakea KabupatenBuol;7. Bukti T.7 : Daftar Hadir Pemilin Tetap (DPT)yang menggunakan hak pilinnya pada Pemilihan Kepala DesaNgune Kecamatan Lakea Kabupaten Buol;8.

Pasal 72 Ayat (1) Peraturan Bupati Buol Nomor 19 Tahun 2015tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihnan, Pengangkatan, PelantikanKepala Desa Secara Serentak dan Pemberhentian Kepala Desa,menyebutkan, Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan KepalaDesa dengan Keputusan Bupati, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejakditerimanya laporan dari BPD;7.