AGRO ABADI,

AGRO ABADI tidak pernah melakukan dan menyampaikan kepadaSdri.Medina Harefa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ; 1. Bahwa benar Sdri. Medina Harefa bekerja dilingkungan PT. AGRO ABADIsebagai tenaga penyemprot di areal perusahaan dengan status pekerjaborongan yang bekerja untuk Sdr. Arozatulo Lase sebagai KepalaRombongan (KR) yang menerima pemborongan dari Perusahaan denganSurat Perjanjian Kerja No.02/Div.I/AAI/PERAWATAN/II/2013. . Bahwa tidak benar Sdri.

Agro sebagai asisten yang membawahisatu divisi yaitu divisiBahwa saksi memerintahkan kepada mandor Supardi untukmemberhentikanPENQQUGAt;22nnn anne anne nnn e enn20Bahwa penggugat bukanlah karyawan PT.

Agro Abadi yang dipekerjakan oleh asistenmelalui mandor penyemprotan dan upah juga diterima melalui PT. Agro danbukan diterima dari Kepala Rombongan atau Arozatulo Lase, penggugatdiberhentikan oleh perusahaan melalui asisten tanggal 12 April 2013 danmengambil tindakan untuk mengosongkan rumah yang ditempati di PT.

Agro Abadi unit dipekerjakan oleh Hotdan Purba selaku Asisten melalui Mandor Penyemprotbernama Pardi, upah/gaji yang diterima oleh Penggugat yaitu melalui MandorPardi bukan dari Pemborong (KR. Arozatulo Lase), sedangkan surat pernyataandari Manatap Pandiangan sesuai bukti P3 menerangkan bahwa benar pihakkeamanan PT. Agro Abadi telah mengambil tindakan agar penggugat MedinaHarefa dan suaminya mengosongkan rumah yang ditempatinya.

Agro Abadi, atas hasil pekerjaannya tersebutArozatulo lase mendapatkan uang dari perusahaan yang wajib dibayarkankepada pekerjanya; pekerjaan penyemprotan, tidaklah masuk bagian tersendiri3233dalam struktur kelembagaan PT. Agro Abadi, tetapi tugas penyemprotanmerupakan sub bagian dan masuk dalam bagan/struktur perawatan.

AMRI VS PT TRANSPASIFIC AGRO INDUSTRY

Pelanggaran yangsecara sengaja dilakukan oleh Tergugat (PT Transpasifik Agro Industri)berkonsekuensi telah merubah dan menimbulkan hak dari Para Penggugat.Tiga kesalahan/pelanggaran yang dilakukan Tergugat adalah pertama, tidakmembuat perjanjian kerja dengan Para Penggugat. Kedua prosesperpanjangan, terkait jika ada perjanjian kerja yang telah melebihi bataswaktu.

Ketiga Tergugat sama sekali tidak pernah mendaftarkan ataumencatatkan saya termasuk menyampaikan salinan perjanjian kerja antaraTergugat dengan saya termasuk pekerja/ouruh lainnya ke lembaga yangberwenang dan bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan;Bahwa pada tanggal 5 Januari 2015 saya Penggugat pernah melaporkanTergugat PT Transpasifik Agro Industri ke Dinas Tenaga Kerja danHalaman 4 dari 25 hal. Put.

Di antara pekerja/ouruh ketika masa kerjaPenggugat mencapai 2 tahun, saya sudah pernah mendapatkan TunjanganHari Raya Keagamaan (THR) oleh PT Transpasifik Agro Industri DesaUpang Jaya, Kecamatan Muara Telang. Tapi pada tahun 2013 dan tahun2014, Para Penggugat tidak lagi diberikan hak untuk mendapatkantunjangan hari besar keagamaan (THR).

Pelanggaran yang secara sengaja dilakukan oleh TermohonKasasi/Tergugat (PT Transpasifik Agro Industri) berkonsekuensi telahmerubah dan menimbulkan hak dari Pemohon Kasasi/Penggugat ketikaTermohon Kasasi/Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) secara sepihak terhadap saya Pemohon Kasasi/Penggugat.

Di antara pekerja/buruhketika masa kerja Pemohon Kasasi/Penggugat mencapai 2 tahun, sayasudah pernah mendapatkan tunjangan hari besar keagamaan (THR) dari PTTranspasifik Agro Industri (perusahaan Termohon Kasasi/Tergugat), tapipada tahun 2013 dan tahun 2014, Para Penggugat tidak lagi diberikan hakuntuk mendapatkan tunjangan hari besar keagamaan (THR).

AGRO RUBBERINDO INDUSTRY

TRANSPASIFIC AGRO INDUSTRY

Transpasifik Agro Industri.Indonesia.Pulau Borang, KecamatanBanyuasin Kabupaten Banyuasin,selanjutnya disebut: : PENGGUGAT. LAWAN PIMPINAN PERUSAHAAN PT. TRANSPASIFIC AGRO INDUSTRI,karena jabatannya diwakili oleh:NamaPekerjaan/JabatanKewarganegaraanAlamat: TRIBOEWONO.: Presiden Direktur PT.

Transpasifik Agro Industri ke DinasHalaman 5 dari 39 Putusan Nomor 22Pat.SusPHl/2015/PNPlgTenaga Kerja dan Transmigrasi Banyuasin dengan perihal/laporanpengaduan PHK Sepihak Dan Tuntutan Hak Atas PHK.

Standar Oparation ProcedurPembuatan Lubang Tanam danPenanaman Kelapa Sawit, diberi tanda T2;Surat Pernyataan tanggal 5 September 2015 mengenai PengakuanKesalahan, diberitanda T3;Wajib Lapor Tenaga Kerja PT Transpasific Agro Industry tahun 2011,diberi tanda T4a;Wajib Lapor Tenaga Kerja PT Transpasific Agro Industry tahun 2012,diberi tanda T4b;Wajib Lapor Tenaga Kerja PT Transpasific Agro Industry tahun 2013,diberi tanda T4c;.

Wajib Lapor Tenaga Kerja PT Transpasific Agro Industry tahun 2014,diberi tanda T4d;. Wajid Lapor Tenaga Kerja PT Transpasific Agro Industry tahun 2015,diberi tanda T4e;.

Transpasifik Agro Industri yang terletak di Desa Upang JayaKec. Muara Telang Kab.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT AGRO RUBBERINDO INDUSTRY tersebut;2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Nomor 62/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Mdn., tanggal 4 Juli 2022 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau karyawan tetap;3.

PT AGRO RUBBERINDO INDUSTRY VS NGATIMAN

SUHAIBA VS PT TRANSPASIFIC AGRO INDUSTRY

PUTUSANNomor 732 K/Pdt.SusPHI/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara:SUHAIBA, bertempat tinggal di Pulau Borang, KecamatanBanyuasin I, Kabupaten Banyuasin;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;LawanPT TRANSPASIFIC AGRO INDUSTRY, diwakili olehBudianto Purwahjo, selaku Direktur, berkedudukan di DesaUpang Jaya, Kecamatan Muara Telang (dh.

Pelanggaran yangsecara sengaja dilakukan oleh Tergugat (PT Transpasifik Agro Industri)berkonsekuensi telah merubah dan menimbulkan hak dari Para Penggugat.Tiga kesalahan/pelanggaran yang dilakukan Tergugat adalah pertama, tidakmembuat perjanjian kerja dengan Para Penggugat. Kedua prosesperpanjangan, terkait jika ada perjanjian kerja yang telah melebihi bataswakiu. Ketiga Tergugat sama sekali tidak pernah mendaftarkan atauHalaman 4 dari 25 hal. Put.

Di antara pekerja/ouruh ketika masa kerjaPenggugat mencapai 2 tahun, saya sudah pernah mendapatkan TunjanganHari Raya keagamaan (THR) oleh PT Transpasifik Agro Industri DesaUpang Jaya, Kecamatan Muara Telang. Tapi pada tahun 2013 dan tahun2014, saya Penggugat tidak lagi diberikan hak untuk mendapatkantunjangan hari besar keagamaan (THR).

Pelanggaran yang secara sengaja dilakukan oleh TermohonKasasi/Tergugat (PT Transpasifik Agro Industri) berkonsekuensi telahmerubah dan menimbulkan hak dari Pemohon Kasasi/Penggugat ketikaTergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secarasepihak terhadap saya Pemohon Kasasi.

Di antara pekerja/buruhketika masa kerja Pemohon Kasasi/Penggugat mencapai 2 tahun, sayasudah pernah mendapatkan tunjangan hari besar keagamaan (THR) dari PTTranspasifik Agro Industri (perusahaan Termohon Kasasi/Tergugat), tapipada tahun 2013 dan tahun 2014, Para Penggugat tidak lagi diberikan hakuntuk mendapatkan tunjangan hari besar keagamaan (THR).

TRANSPASIFIC AGRO INDUSTRY

LAWAN TRANSPASIFIC AGRO INDUSTRY, beralamat di Desa Upang Jaya,Kecamatan Muara Telang (dh. Makarti Jaya), Kabupaten Banyuasin, SumateraSelatan;Dalam hal ini di kuasakan kepada Stefanus Harjanto, SH, LL.M, Hendry M.Hendrawan, SH, dan Yanuar Aditya Wijanarko, SH, para Advokat pada KantorHukum ADNAN KELANA HARYANTO & HERMANTO (AKHH), beralamat diChase Plaza Lt. 18, Jl. Jend.

Pelanggaran yang secara sengajadilakukan oleh Tergugat (PT.Transpasifik Agro Industri) berkonsekuensi telahmerubah dan menimbulkan hak dari para Penggugat.Tiga kesalahan/ pelanggaranyang dilakukan Tergugat adalah Pertama, tidak membuat perjanjian kerja denganpara penggugat. Kedua proses perpanjangan, terkait jika ada perjanjian kerja yangtelah melebihi batas waktu.

Transpacifik Agro Industri; P.34. Surat Pernyataan Penggugat tertanggal 19 September 2014 bahwa penggugattidak diberikan tunjangan hari raya (THR) tahun 2013 dan 2014oleh tergugat;P.45. Fotocopy Risalah Penyelesaian dari Mediator Hubungan Industrial BanyuasinDinas Tenagakerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuasin; P.56. Surat Panggilan Dinas dari Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi KabupatenBanyuasin untuk para pihak tanggal 4 Januari 2015: P.67.

Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenBanyuasin Nomor: 560/Nakertrans/3/2015 tentang Pengesahan PeraturanPerusahaan PT Transpasific Agro Industry, diberi tanda T 1:2.

Wajib Lapor Tenaga Kerja PT Transpasific Agro Industry tahun 2011, diberitanda T 2.a:3 Wajib Lapor Tenaga Kerja PT Transpasific Agro Industry tahun 2012, diberitanda T 2.b:Wajib Lapor Tenaga Kerja PT Transpasific Agro Industry tahun 2013, diberitanda T 2.c:Wajib Lapor Tenaga Kerja PT Transpasific Agro Industry tahun 2014, diberitanda T 2.d:Wajib Lapor Tenaga Kerja PT Transpasific Agro Industry tahun 2015, diberitandaT 2.e:Surat Permohonan Pencatatan Tenaga Kerja BHL/PHL tertanggal 20 April 2015yang

DAPO AGRO MAKMUR

AGRO MUKO

AGRO MUKO, tempat kedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor18, Gedung Bank Sumut Lt. 7, Madras Hulu, Medan;Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai PemohonBanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put25374/PP/Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. ...

Agro Muko, NPWP: 01.069.149.1311.001, alamat Subjek Pajak: Jalan ImamBonjol Nomor 18, Gedung BankSumut Lt. 7, Madras Hulu, Medan, 20152, alamat Objek Pajak: Desa Talang Petai,Desa Sungai Lintang, Kecamatan Mukomuko Utara, Kabupaten Mukomuko, Bengkulu,sehingga Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2008 dihitung kembali menjadisebagai berikut:NJOP sebagai Dasar Pengenaan PBB Rp 60.447.651.000,00NJOP Tidak Kena Pajak Rp 5.000.000,00NJOP untuk Penghitungan PBB Rp 60.442.651.000,00Nilai Jual Kena Pajak

dengan alamat Desa TanjungHarapan, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara antara PTAlno Agro Utama Sumindo Estate dan Sdr. Edi Widodo (KTPNomor 07.01.17.170878.0933) sebesar Rp 1.500.000,00 atau perRp 882,00/M?. Namun demikian, dari bukti yang disampaikanTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebuttidak diketahui pula dengan jelas peruntukan,pemanfaatan, dan kondisi lingkungan yang menentukan kelas tanahyang diperjualbelikan antara PT Alno Agro Utama Sumindo Estatedan Sdr.

antara3933:34.PT Alno Agro Utama Sumindo Estate dan Sdr. Edi Widodo (KTPNomor 07.01.17.170878.0933) sebesar Rp 1.500.000,00 atau per Rp882,00/M?

Agro Muko selaku Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) sudah sesuai dengan ketentuan;Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyatanyata bahwa amarpertimbangan dan amar putusan (dictum) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yangtelah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.25374/PP/M.II/18/2010 tanggal 19 Agustus 2010 tersebut telah dibuat dengan tidakberdasarkan kepada faktafakta yang ada dan yang telah nyatanyata terungkapdalam pemeriksaan sengketa banding tersebut,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT DARMEX AGRO tersebut;2. Memperbaiki amar Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Ptk tanggal 22 Maret 2018 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut: Dalam Konvensi:Dalam Eksepsi:- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;2.

PT DARMEX AGRO VS JIJON, S.H

PUTUSANNomor 265 K/Pdt.SusPHI/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalamtingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:PT DARMEX AGRO, berkedudukan di Gedung Menara PalmaLantai 27, Jalan HR.

PTDarmex Agro dengan Jijon,SH. tanggal 2 Oktober 2017 di Pontianak,ditandatangani oleh Umar, S.H., M.H. adalah batal demi hukum;. Menyatakan secara hukum bahwa pemutusan hubungan kerja antara PTWahana Hijau Semesta, PT Darmex Agro dengan Jijon, S.H. ditetapkanpada saat putusan ini dibacakan;.

Bahwa perusahaan yang seharusnya dihukum untuk membayar hakhakTermohon Kasasi adalah perusahaan dimana Termohon Kasasi terakhirbekerja yaitu pada Pemohon Kasasi PT Darmex Agro (vide Pasal 181Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyatabahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukanoleh Pemohon Kasasi PT DARMEX AGRO, tersebut harus ditolak denganperbaikan amar;Menimbang

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT BICCON AGRO MAKMUR, tersebut;

PT BICCON AGRO MAKMUR VS SATRIONO

PUTUSANNomor 384 K/Pdt.SusPHI/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalamtingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:PT BICCON AGRO MAKMUR, diwakili oleh Bismark Mendrofaselaku Direktur, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 78Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi,dalam hal ini memberi kuasa kepada T. Simanjuntak, S.H. dankawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Ir.

keras karena Penggugat telah melanggar tata tertibkedisiplinan dalam bekerja, dan walaupun demikian Tergugat harusmembayarkan hakhak Penggugat dalam perkara a quo sebagaimana yangtelah dipertimbangkan oleh Judex Facti;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jambi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi: PT BICCON AGRO

RAVINDRAN VEERASAMY VS PT AGRO INDOMAS

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, vs PT AGRO MUKO

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta 12190,Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatan DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU491/PJ/2018,tanggal 29 Januari 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT AGRO

MUKO, beralamat di Gedung Bank Sumut Lantai7, Jalan Imam Bonjol Nomor 18, Medan 20152, yang diwakilloleh Adam Christian Quentin James, jabatan PresidenDirektur PT Agro Muko;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut88365

Putusan Nomor 1916/B/PK/Pjk/2018Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNo.00010/207/13/058/15 tanggal 27 Januari 2015 Masa Pajak Juli 2013 atasnama PT Agro Muko, NPWP.01.069.149.1058.000, dan menetapkankembali berdasarkan hitungan sebagai beriku :"4 Dasar Pengenaan Pajak Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp. 6.692.153.4192 Penghitungan PPN Kurang Bayar Pajak Keluaran yang dipungut/dibayar sendiri Rp. 669.215.3443 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Pajak Masukan

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut88365/PP/M.1IB/16/2017, tanggal 9 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00449/KEB/WPJ.07/2016tanggal 13 April 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakJuli 2013 Nomor 00010/207/13/058/15 tanggal 27 Januari 2015, atas namaPT Agro

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00449/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 13 April 2016,tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Juli 2013 Nomor 00010/207/13/058/15 tanggal 27 Januari2015, atas nama PT Agro Muko, NPWP 01.069.149.1058.000,beralamat di Gd.

AGRO RUBBERINDO INDUSTRY

AGRO RUBBERINDO INDUSTRY, berkedudukan diJalan Timor Nomor 111, Kelurahan Gang Buntu, KecamatanMedan Timur, Kota Medan dan beralamat tempat usaha diDesa Hessa Perlompongan, Kecamatan Air Batu, KabupatenAsahan, diwakili oleh Ali Johnsen, S.H., selaku Direktur Utama,dalam hal ini memberi kuasa kepada Fachruddin Rifai, S.H.

AGRO WANA LESTARI

AGRO WANA LESTARI, berkedudukan di Menara GlobalB, Lantai 5, Jalan Jend Gatot Subroto, Kav.27, Jakarta, danalamat Kantor di Kebun PT.

Agro Wana Lestari (GMO) KantorEstate Kecamatan Bukit Santuai, Kabupaten KotawaringinTimur, Provinsi Kalimantan Tengah, atau alamat Kantor di PT.Agro Wana Lestari, Jalan Pangeran Antasari Il Nomor 26,Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi KalimantanTengah, diwakili oleh Sanjaya Upasena selaku Vice PresidentDirector, dalam hal ini memberi kuasa kepada SamuelHutasoit, S.H., M.H., Advokat beralamat di Kinanti Building 2"Floor, Jalan Epicentrum Tengah Nomor 3, H.R.

Agro Wana Lestari membuka lahan kebunkelapa sawit tahun 2008 di Desa Tanah Haluan Kecamatan Bukit SantuaiKabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, Penggugat/Halaman 6 dari 10 hal. Put.

Agro Wana Lestariperusahaan asing India dan pemiliknya berada di Kolombo);Mohon Majelis Hakim pada Mahkamah Agung memberikan putusan yangamarnya:Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan membatalkanPutusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal, 21 November 2018Nomor 57/PDT/2018/PT.PLK dan mohon untuk mengadili sendiri perkara ini;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasiseluruhnya;2.

AGRO MUKO

AGRO MUKO, beralamat di Gd. Bank Sumut Lt.7, Jl.

Agro Muko sehingga TBS dan Getah Karet langsungdiproses/diolah ke pabrik untuk menghasilkan barang yang siap dijualyaitu CPO, PK dan SIR sehingga dengan demikian hasilnya bukan lagimerupakan Barang Strategis, tetapi Barang Kena Pajak yang terutangPPN. Menurut Pemohon Banding kebun dan pabrik merupakan satukesatuan yang operasionalnya tidak dapat dipisahkan sehingga PajakMasukan pada kebun Pemohon Banding kreditkan semua.

Agro Muko NPWP01.069.149.1058.000, beralamat di Gd. Bank Sumut Lt.7, Jl.

Agro Mukokepada Unit Pengolahan (Kelapa Sawit) PT. Agro Muko, dan ataspenyerahan ini dibebaskan dari pengenaan PPN sesuai dengan PeraturanPemerintah Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah terakhirdengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007;Bahwa sesuai dengan mekanisme PPN dan Pasal 9 Ayat (5) UU PPN,Majelis juga tidak sependapat dengan Terbanding yang berpendapat bahwatafsir kata penyerahan pada frase kata "yang atas penyerahannyaHalaman 15 dari 59 halaman.

Agro MukoNPWP 01.069.149.1058.000, beralamat di Gd. Bank Sumut Lt.7, Jl.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT AGRO MUKO

2188/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU459/PJ/2018, tanggal 29 Januari 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT AGRO

Putusan Nomor 2188/B/PK/Pjk/2020atas nama PT Agro Muko, NPWP.01.069.149.1058.000, dan menetapkankembali berdasarkan hitungan sebagai berikut:1 Dasar Pengenaan Pajak Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp. 7,942.295.6372 Penghitungan PPN Kurang BayarPajak Keluaran yang dipungut/dibayar sendiri Rp. 794.229.5643 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkanPajak Masukan yang dapat dikreditkan Rp. 2.888.642.0394 Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan Rp. 2.094.412.4755 Kelebihan Pajak yang dikompensasikan

bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put88358/PP/M.1IB/16/2017, tanggal 9 November 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00409/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 12April 2016, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakDesember 2011 Nomor: 00006/207/11/058/15 tanggal 26 Februari 2015,atas nama PT Agro

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP00409/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 12 April 2016 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00006/207/11/058/15tanggal 26 Februari 2015 Masa Pajak Desember 2011 atas namaPT Agro Muko, NPWP.01.069.149.1058.000, beralamat di Gd.Bank Sumut Lt. 7, Jl.

AGRO MUKO

AGRO MUKO, tempat kedudukan di Gedung Bank SumutLantai 7, Jalan Imam Bonjol Nomor 18, Madras Hulu, Medan,20152;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut57004/PP/M.IIB/16/2014 tanggal 7 November 2014 yang telah berkekuatanHalaman 1

Pajak Pertambahan Nilaikepada pihak lain akan tetapi hanya melakukan kegiatan usahayang mana atas seluruh penyerahannya terutang PajakPertambahan Nilal sebesar 10% yaitu dalam hal ini melakukanpenjualan produk CPO,PK dan SIR, maka menurut PemohonBanding seharusnya seluruh Pajak Masukan yang dikoreksi olehTerbanding tersebut dapat Pemohon Banding Kreditkan;Bahwa perlu Pemohon Banding informasikan sebagai bahanpertimbangan Majelis bahwa sudah pemah ada putusanPengadilan Pajak atas nama PT Kayung Agro

Agro Muko, NPWP01.069.149.1058.000, beralamat di Gedung Bank Sumut Lantai 7, JalanImam Bonjol Nomor 18, Madras Hulu, Medan, 20152, dengan perhitungansebagai berikut: DPP PPN Rp 54.995.667.404Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 722.779.687Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 4.290.969.916 (,)PPN Kurang (Lebih) Bayar (Rp 3.568. 190.229)Kelebihan yang sudah dikompensasikan Rp 3.568.190.229 4)PPN Yang Kurang (Lebih) Bayar Rp 0 Halaman 14 dari 50 halaman.

Agro Muko(Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telahdiberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajakkepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengancara disampaikan secara langsung kepada Pemohon PeninjauanKembali (semula Terbanding) pada tanggal 8 Desember 2014 sesuaiTanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak NomorDokumen 201412080084.2.

Agro Muko,NPWP 01.069.149.1058.000, beralamat di Gedung Bank Sumut Lantai 7,Jalan Imam Bonjol Nomor 18, Madras Hulu, Medan, 20152, denganperhitungan sebagaimana tersebut di atas, adalah tidak benar dan nyatanyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena Putusan

LAMBANG, dkk Lawan PT LIFERE AGRO KAPUAS

., dan kawankawan, Para Advokatdan Para Legal pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum SerikatBuruh Sejahtera Indonesia (LBHSBSI), beralamat di Jalan TanahTinggi Il, Nomor 25, Johar Baru, Jakarta Pusat, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 24 Juni 2016;Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;LawanPT LIFERE AGRO KAPUAS, badan hukum berbentuk PerseroanTerbatas beralamat di Desa Lamunti, C4, Kecamatan Mantangai,Halaman 14 dari 61 hal.

Kepada pihak Perusahaan PT Lifere Agro Kapuas untuk mendapatkankepastian hukum diminta untuk membawa permasalahan yangberkaitan dengan upah selama mogok kerja ini kepengadilan hubunganindustrial di Palangkaraya, agar mendapat putusan hukum yang bersifatmengikat dan final;2.

Pimpinan Perusahaan PT Lifere Agro Kapuas (in casu Tergugat) danSdr. Perwakilan Pekerja PT Lifere Agro Kapuas yang dikeluarkan olehDinas Tenaga Kerja dan Sosial Pemerintah Kabupaten Kapuas PropinsiKalimantan Tengah (selanjutnya disebut Surat Anjuran) sehubungandengan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Mediasi;Bahwa, berdasarkan Pasal 14 dari Permenakertrans 17/2014, suatu anjuranmemuat antara lain adanya pendapat dan pertimbangan hukum dan isianjuran.

Kepada Pihak Perusahaan PT Lifere Agro Kapuas untuk mendapatkepastian hukum diminta membawa permasalahan yang berkaitandengan upah selama mogok kerja ini ke Pengadilan HubunganIndustrial di Palangka Raya, agar mendapat putusan hukum yangbersifat mengikat dan final:2. Kepada Pihak Perwakilan Pekerja untuk mendapat kepastianhukum apakah selama mogok kerja dibayar atau tidak makadianjurkan menempuh jalur hukum yaitu. mengajukan gugatanmelalui Pengadilan Hubungan Industrial di Palangka Raya;61.

Kepada Pihak Perusahaan PT Lifere Agro Kapuas untuk mendapatkepastian hukum diminta membawa permasalahan yang berkaitandengan upah selama mogok kerja ini ke Pengadilan HubunganIndustrial di Palangka Raya, agar mendapat putusan hukum yangbersifat mengikat dan final;2. Kepada Pihak Perwakilan Pekerja untuk mendapat kepastian hukumapakah selama mogok kerja dibayar atau tidak maka dianjurkanmenempuh jalur hukum yaitu mengajukan gugatan melalui PengadilanHubungan Industrial di Palangka Raya;3.

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT AGRO BUKIT;

PT AGRO BUKIT vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK