Ditemukan 3588 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : permohonanan permohonan permohoanan permohonnan permoohonan permohonanã permohonann perrmohonan
Penelusuran terkait : Perkara permohonana 2017 Perbaikan kesalahan dalam akta kelahiran Ade suherman abdurrahman Burhana mandawing Yoppy o.d. nesimnasi S.h.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 14-05-2019 — Putus : 28-10-2019 — Upload : 03-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 44 P/HUM/2019
Tanggal 28 Oktober 2019 — RAHMAWATI SOEKARNOPUTRI., DKK VS KOMISI PEMILIHAN UMUM RI;
2782 — 13664 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima(niet onvankelijk verklaard);Dalam Pokok Permohonana. Menolak Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;Halaman 42 dari 58 halaman.
Pengadilan PN BALIKPAPAN Pidana Khusus
Register : 25-01-2019 — Putus : 15-02-2019 — Upload : 11-03-2019
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Bpp
Tanggal 15 Februari 2019 — Pemohon:
SAYID MUHDAR
Termohon:
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR
61 — 24
  • dengan ketentuan hukum yang berlaku ;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsitermohon sebagai berikut ; Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 1, pengadilanberpendapat bahwa adalah hak pemohon untuk mendudukkan siapa sajauntuk menjadi pihak termohon dalam perkara a quo, sedangkan tidak ikutdidudukannya Pemerintah Negara Repulik Indonesia Cq Kepala KepolisianNegara Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timursebagai pihak dalam perkara a quo tidaklah menyebabkan permohonana
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 06-11-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 553/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 17 Desember 2019 — Pembanding/Penggugat : Dian Hartini
Terbanding/Tergugat I : PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Persero Tbk Kantor Cabang Subang
Terbanding/Tergugat II : Menteri Keuangan Republik Indonesia Qq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Purwakarta,
Terbanding/Tergugat III : Budi Rahayu Diwakili Oleh : Takdir Triwulansyah SH
39 — 14
  • Surat Tugas : 751/WKN.08/KNL.04/2018 tanggal 25 Oktober 2018, telahdilakukan penjualan lelang atas permohonan Leo Andries, Area RecoveryHalaman 22 dari 47 Putusan Nomor: 553/PDT/2019/PT.BDG.Manager Bank BTPN~ dengan = nomor surat permohonanA.0028/SPLEHT/BTPNAREA BT/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018, dengan nomorsurat penetapan lelang : S1135/WKN.08/KNL.04/2018 tanggal 05 September2018, jenis lelang eksekusi Pasal 6 UndangUndang Hak Tanggungan, namapejabat penjual : Leo Andries, selaku Area Recovery Manager
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 19-05-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 240/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 22 Juli 2021 — Pemohon:
PT. ASSIAN FOOD INDONESIA
Termohon:
1.FRANKY TJAHYADIKARTA
2.OKIE REHARDI LUKITA
349 — 118
  • Dengan demikian, sudah selayaknyaYang Mulia Majelis Hakim memeriksa dan mengadili PERMOHONANA QUO DINYATAKAN DITOLAK ATAU SETIDAK TIDAKNYADINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIETONVANKELIJKVERKLAARD).5.
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN
Register : 04-04-2019 — Putus : 07-05-2019 — Upload : 31-05-2019
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 1/P/FP/2019/PTUN.PLK
Tanggal 7 Mei 2019 — Pemohon:
PT. LUMBUNG MAKMUR ABADI (Diwakili oleh YUDI ANDRANACUS selaku Direktur Utama)
Termohon:
KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
335 — 502
  • dimohonkan oleh Pemohon,; Menimbang, bahwa dengan berlakunya UndangUndang Nomor 23 Tahun2014 tentang Pemerintah Daerah, terdapat pelimpahan kewenangan daerahKabupaten Barito Utara ke Propinsi Kalimantan Tengah, sehingga denganberalinnya kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utaratidak lagi memiliki Kewenangan untuk melakukan tindakan sebagaimana yangdimohonkan oleh Pemohon dalam permohonan aquo, oleh karenanya tidakrelevan untuk menjadikan yang bersangkutan sebagai pihak dalam permohonana
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 12-10-2020 — Putus : 11-11-2020 — Upload : 13-12-2021
Putusan PTUN PALU Nomor 11/P/FP/2020/PTUN.PL
Tanggal 11 Nopember 2020 — Pemohon:
PT. INDO NIKEL KARYA PRATAMA
Termohon:
Gubernur Sulteng
178 — 155
  • Indo Nikel KaryaPratama sejak diterimanya surat keberatan (vide Bukti P15) pada tanggal24 Agustus 2020, sehingga secara yuridis penghitungan 90 (sembilanpuluh) hari tenggang waktu pengajuan permohonan dalam perkara a quoharuslah dihitung mulai tanggal 7 September 2020:Menimbang, bahwa oleh karena secara yuridis penghitungan 90(sembilan puluh) hari tenggang waktu pengajuan permohonan dalamperkara a quo dihitung mulai tanggal 7 September 2020 dan permohonana quo didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 24-07-2020 — Putus : 27-08-2020 — Upload : 02-09-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 8/P/FP/2020/PTUN.MDN
Tanggal 27 Agustus 2020 — Pemohon:
SUMINAH
Termohon:
1.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
2.Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3.Kepala SMA Negeri I Deli Tua
4.Kepala SMA Negeri 1 Deli Tua
112 — 57
  • memeriksa dan memutus perkarapermohonan ini, terhadap alat bukti berupa suratsurat yang diajukan dipersidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk memutus permohonan inihanya digunakan alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat bukti selebihnyatetap bernilai dan dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas permohonan;KesimpulanMenimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan:= Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang mengadili permohonana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 06-05-2019 — Putus : 25-07-2019 — Upload : 20-03-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39 P/HUM/2019
Tanggal 25 Juli 2019 — EDYY HALIM, SH VS PEMERINTAH DAERAH KOTA MEDAN;
232 — 110 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • bernegara;Bahwa berdsarkan penjelasan pasal tersebut maka Perdadimaksud atau Objek Permohonan a quo tidak efektifdiberlakukan kepada masyarakat baik secara filosofis,sosiologis maupun yuridis, maka berdasarkan rasio logismenunjukan Perda dimaksud atau Objek Permohonan aquo tentunya tidak berdayaguna dan berhasilguna karenaPerda tersebut atau Objek Permohonan a quo tidakmemperhatikan kepentingan masyarakat sekitar yangnotabene mencirikan cara hidup berbeda dengandimaksud dan tujuan dari Perda atau Objek Permohonana
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 02-05-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 09-03-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 5/Pid.Pra/2016/PN Pbr
Tanggal 24 Mei 2017 — SAMSIDAR
311 — 376
  • Bahwa Tersangka Herman Datuk Als Datuk Bin Bahtiar (Alm) disangkakanPasal 335 Ayat (1) ke1 KUHP dan berdasarkan Pasal 21 Ayat (4) huruf bKUHAP terhadap Tersangka dapat dilakukan penahanan sehingga tidakada alasan Penuntut Umum untuk menolak permohonana perpanjangandalam tingkat penyidikan tersebut. 220nc ene no nenaHalaman 26 dari 43 Putusan No.05/Pid.Pra/2016/PN.Pbr.Bahwa terhadap perpanjangan penahanan yang diberikan kepadaPenyidik, Penuntut Umum memiliki kewenangan untuk memberikanperpanjangan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 01-04-2019 — Putus : 21-10-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 P/HUM/2019
Tanggal 21 Oktober 2019 — Dr. ADJI SURADJI MUHAMMAD, M.Si VS PRESIDEN RI;
140 — 121 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Haji tidak sah dan tidak berlaku secara umum;Kutipan di atas secara jelas menunjukkan bahwa pada bagianpetitum, Pemohon tidak meminta pembatalan frasa memenuhipersyaratan dalam Pasal 6 huruf b Perpres Pendirian UMRAH,melainkan meminta pembatalan seluruh Pasal 6 huruf b PerpresPendirian UMRAH;Secara kasat mata terlihat jelas bahwa posita dan petitum didalam permohonan adalah saling bertentangan sehinggamenyebabkan ketidakjelasan mengenai apa yang sebenarnyadikehendaki oleh Pemohon dengan mengajukan permohonana
Pengadilan PN POSO Pidana Khusus
Register : 27-02-2019 — Putus : 14-03-2019 — Upload : 29-03-2019
Putusan PN POSO Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Pso
Tanggal 14 Maret 2019 — Pemohon:
1.AHMAD TAHIR MANUSAMA, SH
2.ALFRIANTO HENDRA
Termohon:
Pemerintah R.I. Cq. KAPOLRI Cq. KAPOLDA SULTENG Cq. KAPOLRES POSO
210 — 126
  • Bahwa, yang pada intinya dalam subtansi permohonana prapradilanyang diajukan oleh pemohon menurut Termohon adalah tentang:PENETAPAN TERSANGKA YANG TIDAK SAH ATAS DIRI PEMOHON.Bahwa, mengenai hal tersebut Termohon menolak dengan tegas dalildalilpermohonan pemohon dengan alasan Penetapan Tersangka yangdilakukan oleh Termohon adalah sah menurut hukum, karena Termohonselaku Penyidik dalam perkara a quo dan melakukan tindakan penyidikansesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, antara lain ketentuan;
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 25-10-2018 — Putus : 28-01-2019 — Upload : 21-02-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 149/G/2018/PTUN.SMG
Tanggal 28 Januari 2019 — Penggugat:
1.Sobakul Khoir
2.Rini Fauziyah
Tergugat:
Kepala Desa Tlogorejo
78 — 27
  • empat) hari setelah objek sengketaditerbitkan, namun oleh karena kedudukan Para Penggugat adalahsebagai pihak ketiga yang namanya tidak dituju oleh objek sengketamaka penghitungan tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari untukmengajukan gugatan dihitung sejak Para Penggugatmengetahui danmerasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya objeksengketa;Menimbang, bahwa didalam gugatannya halaman 2huruf c, ParaPenggugat mendalilkan bahwa pada tanggal 9 Oktober 2018 parapenggugat dan rekanrekan mengajukan permohonana
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 17-12-2018 — Putus : 17-01-2019 — Upload : 18-03-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 14/P/FP/2018/PTUN.SMG
Tanggal 17 Januari 2019 — Pemohon:
1.Ismet Gunawan
2.Adang Supranto
Termohon:
Bupati Tegal
86 — 151
  • Berdasarkan halhal yang Kami sampaikan di atas, maka sudah sepatutnya MajelisHakim yang memeriksa permohonan a quo untuk menyatakan bahwa permohonana quo tidak dapat diterima. DALAM JAWABAN1. Bahwa TERMOHON membantah dengan tegas semua dalildalil yangdiajukan oleh PARA PEMOHON, kecuali terhadap halhal yang diakuisecara jelas dan tegas dalam tanggapan ini.2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 26-02-2013 — Upload : 30-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1698 K/Pdt/2012
Tanggal 26 Februari 2013 — PT. TECHNO COAL UTAMA PRIMA, vs PT. RIDLATAMA TAMBANG MINERAL
187 — 175 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pertimbangan Hukum Yang Tidak Cukup Dan TidakSeimbang Serta Tanpa AlasanAlasan Yang Jelas Walaupun Seharusnya HalTersebut Tidak Terjadi Sebab Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A quo Nyaris SamaDengan Majelis Hakim Untuk Perkara Gugatan Nomor 604/Pdt.G/2011/PN Jkt.Sel.Yang Seharusnya Mengetahui Substansi Gugatan Tersebut;1Majelis Hakim Agung yang Bijaksana dan Terhormat, perlu Pemohon Kasasiinformasikan bahwa perkara Nomor 604/Pdt.G/2011 diperiksa oleh MajelisHakim yang sinyaris sama dengan ~ perkara ~s permohonana
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 22-04-2021 — Putus : 01-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Jmb
Tanggal 1 Juli 2021 — Penuntut Umum:
NIRMALA DEWI, SH,MH
Terdakwa:
M. ZAKI TAMRIN Bin MUHAMMAD BEDUL
19 — 8
  • Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (limaribu rupiah).Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan terdakwa sendiridipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkanputusan yang seringanringannya dengan alasan terdakwa menyesal danmengakui atas perbuatannya;Menimbang bahwa atas permohonana terdakwa tersebut, dalam hal iniJaksa Penunutut Umum menyatakan tetap pada tuntutnnya semula;Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telahdihadapkan
Pengadilan PN TERNATE Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 03-08-2020 — Putus : 24-08-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan PN TERNATE Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Tte
Tanggal 24 Agustus 2020 — Pemohon: LADAIYONO alias LADAYONO Termohon: KEPOLISIAN DAERAH MALUKU UTARA
326 — 161
  • Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam PermohonanA Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan PermohonanPraperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yangberlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan adalah sebagai berikut:e Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusanyang tidak sahHalaman 9 dari 47 Putusan Nomor 4/Pid.Pra
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 18-07-2018 — Putus : 20-09-2018 — Upload : 12-10-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50 P/HUM/2018
Tanggal 20 September 2018 — PROF. Dr. BAHDER JOHAN NASUTION, SH.,M.Hum., DKK VS MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI;
678 — 1177 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 31 ayat (2)UU No. 3 Tahun 2009 mengenai kedudukan hukum (/ega/ standing) sertadikaitkan dengan kerugian yang dialami oleh Para Pemohon, menurutMahkamah Agung, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legalstanding) untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil a quo:Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenangmengadili permohonan keberatan hak uji materiil a quo dan Para Pemohonmemiliki kedudukan hukum (/egal/ standing) untuk mengajukan permohonana
Pengadilan PA Gedong Tataan Perdata Agama
Register : 26-07-2019 — Putus : 23-12-2019 — Upload : 24-12-2019
Putusan PA Gedong Tataan Nomor 348/Pdt.G/2019/PA.Gdt
Tanggal 23 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
44 — 14
  • Pasal14 PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentangPerkawinan, maka Pemohon memiliki egal standing untuk mengajukan permohonana quo;Menimbang, bahwa Pemohon dalam hal ini memberi kKuasa kepada AswanAbdulrahman, SH. dkk, berdasar surat kuasa khusus yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan.
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 05-01-2021 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 15-02-2021
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 2/P/FP/2021/PTUN.PBR
Tanggal 4 Februari 2021 — Pemohon:
1.Syurya Hardi
2.R. Rosnaini
3.Muh Zaudi
Termohon:
Lurah Industri Tenayan
136 — 177
  • FP/2021/PTUN.PBRkemudian Para Pemohon mengajukan sporadik tersebut kepada Termohonuntuk ditandatangani dan diberi nomor register, akan tetapi Termohon tidakmenandatangani sporadik tersebut tanpa alasan dan Termohon dalamjawabannya halaman 4 (empat) mendalilkan pada pokoknya Termohon menolakpermohonan Para Pemohon seluruhnya;Menimbang, bahwa Standar Operasional Prosedur dalam untukmenetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau TindakanPenandatanganan Blangko Sporadik dari BPN sebagaimana objek permohonana
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 20-11-2020 — Putus : 28-04-2021 — Upload : 29-04-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 213/G/TF/2020/PTUN.JKT
Tanggal 28 April 2021 — Penggugat:
PT. PUTRI MAHAKAM LESTARI
Tergugat:
KEPALA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA (LPPBMN)
597 — 647
  • Tak (dalambuku: Hoofdlijnen Van Het Nederlans AdministratiefProcesrecht) artinva adalah yang terkena secara langsungadalah objek itu sendiri, bukan diperoleh dari pihak lain;Menimbang, bahwa walaupun Pemohon dalam permohonana quo adalah pihak yang memohon kepada Termohon untukmenetapkan atau melakukan keputusan dan/atau TindakanTata Usaha Negara sebagaimana dalam permohonanPemohon adalah Permohonan untuk menjatuhkan sanksiterhadap pihak lain dalam hal ini Sdr.