keuangan sehinggainformasi tersebut diragukan kehandalannya (reliability) dan relevansinya,Berdasarkan Pasal 66 Undangundang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas, dijelaskan bahwa Perseroan Terbatas (PT) memilikikewajiban untuk menyelenggarakan pencatatan laporan keuangan sesuai dengan standarakuntansi keuangan yang ditetapkan oleh Organisasi Akuntansi Profesi Indonesia,Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan: Kerangka Dasar PenyusunanPenyajian Laporan Keuangan

Dengan dasar ini, pengaruh transaksi danperistiwa lain diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterimaatau dibayar) dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporankeuangan pada periode yang bersangkutan.

Dan bisa dicross check silangkarena sudah tercatat pada tanggal 19 Juli 2012 sesuai dengan LedgerTransaction List.bahwa hal ini dibenarkan dalam pola penerapan pencatatan pembukuanCASH BASIS.Bahwa pada surat tanggapan butir 4 dinyatakan "Invoice diterima tertanggal 4 Juli 2012 dandibayar tanggal 2 Juli 2012, tetapi Buku Besar hutang tidak dilampirkan dan pembelian barudiakui dan dicatat pada 5 Mei, 2012, hal tersebut tidak sesuai standar akuntansi keuangansehingga informasi tersebut diragukan kehandalan

Hal ini dibenarkan dalam polapenerapan pencatatan pembukuan CASH.Bahwa pada surat tanggapan butir 5 dinyatakan "Berdasarkan Pasal 66 UndangundangRepublik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dijelaskan bahwaPerseroan Terbatas memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pencatatan pelaporankeuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh organisasiakuntansi profesi Indonesia.bahwa pada butir 7 dinyatakan "Berdasarkan pernyataan standar akuntansikeuangan Kerangka

Berikut penjelasan Pemohon Banding:bahwa standar akuntansi Indonesia tidak hanya mengenai sistem akrualbasis. Standar akuntansi Indonesia mengenal 2 sistem: CASH BASIS danACCRUAL BASIS. Dan CASH BASIS adalah diperkenalkan juga untukdapat diterapkan dalam pencatatan pembukuan pada formal pendidikanpada bidang jurusan akuntansi.

Caperaja tertanggal271206;Bukti Realisasi Pengadaan ATK Semiloka senilaiRp34.452.000,00;Bukti Slip Formulir Setoran Bank Mandiri atas namaYayasan Pendidikan Ilmu Adm dan Akuntansi senilaiRp4.650.000,00 tertanggal 281206;Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Yayasan PendidikanIImu Adm dan Akuntansi Rp4.650.000,00 ditandatangani atasnama Ir.

nama Yayasan PendidikanIImu Adm dan Akuntansi Rp5.750.000,00 ditandatangani atasnama Ir.

SSP) atas nama Yayasan PendidikanIImu Adm dan Akuntansi Rp5.750.000,00 ditandatangani atasnama Ir.

No. 67 PK/Pid.Sus/2012Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) atas nama Yayasan PendidikanIImu Adm dan Akuntansi senilai Ro600.000,00 ditandatangani atasnama Ir.

/C tanggal 4 Oktober 2012, tetapi buku besarhutang tidak dilampirkan dan pembelian baru diakui dan dicatat padabulan 15 Oktober 2012, hal tersebut tidak sesuai standar akuntansikeuangan sehingga informasi tersebut diragukan kehandalannya(reliability) dan relevansinya; Berdasarkan Pasal 66 Undangundang Republik Indonesia Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dijelaskan bahwa PerseroanTerbatas (PT) memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pencatatanlaporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi

keuangan yangditetapkan oleh Organisasi Akuntansi Profesi Indonesia;e Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan: Kerangka DasarPenyusunan Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 22 dinyatakan"Untuk mencapai tujuannya laporan keuangan disusun atas dasarakrual.

Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakuipada saat kejadian (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterimaatau dibayar) dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkandalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan.

Pada pasal tersebut hanya menyebutkan "PerseroanTerbatas memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pencatatan pelaporankeuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan";bahwa katakata "yang dimaksud dengan standar akuntansi keuangan" adalahstandar yang ditetapkan organisasi profesi akuntansi Indonesia" adalah hanyaterdapat pada lembar penjelasan saja, namun tidak tersebut pada Pasal 66;bahwa yang perlu Pemohon Banding tanggapi lebih lanjut adalah StandarAkuntansi Indonesia mengenal 2 sistem: CASH

Dan CASH BASIS adalahdiperkenalkan juga untuk dapat diterapkan dalam pencatatan pembukuan padaformal pendidikan pada bidang jurusan akuntansi.

Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Dinas PerkebunanKabupaten Boalemo bulan Januari s/d Mei 2006;8. Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Dinas PerkebunanKabupaten Boalemo bulan Juni 2006;9.

Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Dinas PerkebunanKabupaten Boalemo bulan Juli 2006;10.Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Dinas PerkebunanKabupaten Boalemo bulan Agustus 2006;11.Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Dinas PerkebunanKabupaten Boalemo bulan September 2006;12.Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Dinas PerkebunanKabupaten Boalemo bulan Oktober 2006;13.Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Dinas PerkebunanKabupaten Boalemo bulan Nopember 2006;14.Laporan Sistem Akuntansi

Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Dinas Perkebunan KabupatenBoalemo bulan Juli 2006;10.Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Dinas Perkebunan KabupatenBoalemo bulan Agustus 2006;11.Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Dinas Perkebunan KabupatenBoalemo bulan September 2006;12.Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Dinas Perkebunan KabupatenBoalemo bulan Oktober 2006;13.Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Dinas Perkebunan KabupatenBoalemo bulan Nopember 2006;14.Laporan Sistem Akuntansi

Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Dinas PerkebunanKabupaten Boalemo bulan Januari s/d Mei 2006;. Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Dinas PerkebunanKabupaten Boalemo bulan Juni 2006;.

Rek.: 142.00.0402717.2 Bagian bulan Pebruari 2010dari Bagian Akuntansi PD Pasar Surya kepada DirekturAdministrasi Keuangan PD. Pasar Surya yang ditandatangani olehKasubag Akuntansi Umum (Arif Subakti, SE) dan Kasubag TUAnggaran (Sudarto, SE) berikut Jurnal Pengeluaran Bank,Rekonsiliasi Bank Mandiri No.

Rek.: 142.00.0402717.2 Bagian bulan Desember 2010dari Bagian Akuntansi PD Pasar Surya kepada DirekturAdministrasi Keuangan PD. Pasar Surya yang ditandatangani olehKasubag Akuntansi Umum (Arif Subakti, SE) dan Kasubag TUAnggaran (Sudarto, SE) berikut Jurnal Pengeluaran Bank,Rekonsiliasi Bank Mandiri No.

SUCIPTO) adalah Kasubbag TU Anggaran danKasubbag Akuntansi Umum dalam hal pengeluaran uang sebagai penerbit143SPP kemudian ditanda tangani oleh 4 (empat) pejabat yaitu1. Kasubbag TU Anggaran sebagai pembuat bukti ; 2. Kasubbag Akuntansi Umum sebagai peneliti bukti ; 3. Kabag Akuntansi sebagai mengetahui bukti ; dan 4.

Setelah diasese (acc) oleh Direktur Utama surat tersebut turun ke Kabag Akuntansi,setelah itu diposisi ke Kasubbag Akuntansi Umum untuk diberikan kodeperkiraan pengeluaran, kemudian diberikan kepada Staf Anggaran untukditerbitkan SPP (Surat Perintah Pembanyaran), setelah itu masuk ke KasubbagAnggaran untuk ditandatangi SPP tersebut, kemudian.diberikan kepada149Kasubbag Akuntansi Umum untuk diperiksa dan ditandatangani, kemudiandiberikan kepada Kabag Akuntansi untuk diperiksa dan ditandatangani, karenaKabag

Akuntansi kosong maka langsung ditandatangani oleh DirekturAdministrasi Keuangan.

Putusan Nomor 135 PK/TUN/2013Bahwa Penggugat sebelumnya bekerja pada Kantor Akuntansi Regional(KAR) Ambon, karena terjadi kerusuhan sejak awal Januari 1999 KARAmbon ditutup sehingga Penggugat dimutasi dan ditempatkan padaBagian Akuntansi Keuangan Negara (KAR Ambon) kemudianPenggugat menjalani cuti tahunan di Ternate sampai dengan 15 Januari2000 untuk mengikuti suaminya yang bertugas di Kantor PelayananPajak ;Bahwa setelah Penggugat selesai menjalani cuti tahunan pada tanggal16 Januari 2000 Penggugat

kantor telah diberitahukan secara tertulisoleh Penggugat kepada Kepala Kantor Akuntansi Regional Jayapura,selain itu Penggugat telah mengajukan cuti sakit dengan melampirkansurat keterangn dokter tertanggal 1 Mei 2000, namun permohonan cutisakit tersebut ditolak oleh Kepela Kantor Akuntansi Regional Jayapurasesuai dengan Nomor: S147/AR.16/01/2000 tanggal 29 Mei 2000 ;Selanjutnya Penggugat pernah mengajukan surat permohonan cutimelahirkan pada tanggal 12 Juni 2000, namun tidak mendapatkanjawaban

dari Kantor Akuntansi Regional Jayapura ;Halaman 4 dari 16 halaman.

Putusan Nomor 135 PK/TUN/201310.11.12.13.14.Bahwa Penggugat sebelumnya telah mengajukan surat permohonanpindah yang ditujukan ke Menteri Keuangan sesuai suratnya tanggal 10September 2001 dengan alasan mengikuti suami yang yang bertugas diKantor Akuntansi Regional di Ternate, namun tetap belum adatanggapan ;Bahwa Penggugat mengajukan permohonan peninjauan kembali keBadan Akuntansi Keuangan atas hukuman disiplin sesuai suratnyatanggal 9 Pebruari 2002, namun permohonan tersebut tersebut ditolakdengan

Endang La Ami (NIP060094778) Pengatur Muda (Gol.l/Va) pada Biro Sumber Daya Manusia(dahulu Pegawai eks Badan Akuntansi keuangan Negara) untuk selanjutnyadisebut Objek Gugatan ;EKSEPSIGUGATAN TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUUR LIBEL) ;3.1.

Penjelasan Pasal 28 ayat (7)"Dengan demikian pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yanglazim dipakai di Indonesia misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan,kecuali peraturan perundangundangan perpajakan menentukan lain."6Bahwa Standar Akuntansi Keuangan untuk Perbankan berdasarkan PSAK No. 31(Revisi 2000) Paragraf 20, menyatakan :"Pendapatan bunga diakui secara akrual kecuali pendapatan bunga dari kredit danaktiva produktif lain yang nonperforming.

Sesuai Penjelasan Pasal 28 ayat 7 UUKUP dan penjelasannya, ditegaskan bahwa pembukuan harusdiselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesiamisalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturanperundangundangan perpajakan menentukan lain. Pengakuanpendapatan bunga dari kredit lancar tidak diatur khusus dalam peraturanperundangundangan perpajakan.

Pada Standar Akuntansi Keuangantelah diatur mengenai akuntansi perbankan secara khusus untukpengakuan bunga kredit lancar (performing loan) yaitu dalam Paragraf 20PSAK 31 (Revisi 2000) tentang Akuntansi Perbankan.

Pertimbangan dan amar serta putusan MajelisHakim Pengadilan Pajak Nomor: Put.20278/PP/ M.XVII/15/2009 tanggal 22Oktober 2009, nyatanyata telah melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (5) UU KUPdan penjelasannya, Pasal 4 ayat (1) huruf a UU PPh dan penjelasannya, StandarAkuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia yaitu Paragraf 20 PSAKNomor 31 tentang Akuntansi, serta Pasal 78 UndangUndang Nomor 14 Tahun2002 Tentang Pengadilan Pajak.

Penjelasan Pasal 28 ayat (7)"Dengan demikian pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yanglazim dipakai di Indonesia misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan,kecuali peraturan perundangundangan perpajakan menentukan lain."5 Bahwa Standar Akuntansi Keuangan untuk Perbankan berdasarkan PSAK No. 31(Revisi 2000) Paragraf 20, menyatakan :"Pendapatan bunga diakui secara akrual kecuali pendapatan bunga dari kredit danaktiva produktif lain yang nonperforming.

Corporation)Nusa Dua Bali bulan Maret 2011;1 (satu) bendel copy Laporan Bulanan Bagian Akuntansi PT (Persero)Pengembangan Pariwisata Bali (Bali Tourism Development Corporation)Nusa Dua Bali bulan April 2011;1 (satu) bendel copy Laporan Bulanan Bagian Akuntansi PT (Persero)Pengembangan Pariwisata Bali (Bali Tourism Development Corporation)Nusa Dua Bali bulan Mei 2011;1 (satu) bendel copy Laporan Bulanan Bagian Akuntansi PT (Persero)Pengembangan Pariwisata Bali (Bali Tourism Development Corporation

)Nusa Dua Bali bulan Juni 2011;1 (satu) bendel copy Laporan Bulanan Bagian Akuntansi PT (Persero)Pengembangan Pariwisata Bali (Bali Tourism Development Corporation)Nusa Dua Bali bulan Juli 2011;1 (satu) bendel copy Laporan Bulanan Bagian Akuntansi PT (Persero)Pengembangan Pariwisata Bali (Bali Tourism Development Corporation)Nusa Dua Bali bulan Agustus 2011;1 (satu) bendel copy Laporan Bulanan Bagian Akuntansi PT (Persero)Pengembangan Pariwisata Bali (Bali Tourism Development Corporation)Nusa Dua

Bali bulan September 2011;Hal. 21 dari 48 Perkara No. 12/PID/TPK/2015/PT.DKI535455565758396061626364651 (satu) bendel copy Laporan Bulanan Bagian Akuntansi PT (Persero)Pengembangan Pariwisata Bali (Bali Tourism Development Corporation)Nusa Dua Bali bulan Oktober 2011;1 (satu) bendel copy Laporan Bulanan Bagian Akuntansi PT (Persero)Pengembangan Pariwisata Bali (Bali Tourism Development Corporation)Nusa Dua Bali bulan November 2011;1 (satu) bendel copy Laporan Bulanan Bagian Akuntansi PT (Persero

Corporation)Nusa Dua Bali Bulan Maret 2011.1 (satu) bendel copy Laporan Bulanan Bagian Akuntansi PT (Persero)Pengembangan Pariwisata Bali (Bali Tourism Development Corporation)Nusa Dua Bali Bulan April 2011.1 (satu) bendel copy Laporan Bulanan Bagian Akuntansi PT (Persero)Pengembangan Pariwisata Bali (Bali Tourism Development Corporation)Nusa Dua Bali Bulan Mei 2011.1 (satu) bendel copy Laporan Bulanan Bagian Akuntansi PT (Persero)Pengembangan Pariwisata Bali (Bali Tourism Development Corporation

)Nusa Dua Bali Bulan Juni 2011.1 (satu) bendel copy Laporan Bulanan Bagian Akuntansi PT (Persero)Pengembangan Pariwisata Bali (Bali Tourism Development Corporation)Nusa Dua Bali Bulan Juli 2011.1 (satu) bendel copy Laporan Bulanan Bagian Akuntansi PT (Persero)Pengembangan Pariwisata Bali (Bali Tourism Development Corporation)Nusa Dua Bali Bulan Agustus 2011.1 (satu) bendel copy Laporan Bulanan Bagian Akuntansi PT (Persero)Pengembangan Pariwisata Bali (Bali Tourism Development Corporation)Nusa Dua

yang berhubungan dengan aktiva yang dapat diamortisasi dengan tarif 25%(dua puluh lima) persen per tahun atas dasar penyusutan menurun secaraberimbang (declining balance basis).Bahwa aktiva yang dapat diamortisasi termasuk, sebagai contoh, (A) patenpaten,hakhak, konsesikonsesi, lisensilisensi, kontrakkontrak sewa, dan aktiva lain yangtidak nyata yang dan dapat diamortisasikan menurut prinsip akuntansi yang berlakuumun, (B) semua pengeluaran yang timbul sebelum dimulainya periode operasi yangdimaksud

, akandilakukan koreksi fiskal, sehingga secara perpajakan diperoleh biaya depresiasi danamortisasi yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.Bahwa kembali kepada kasus Pemohon Banding, secara akuntansi telahdibebankan biaya depresiasi dan amortisasi sebesar USD 101.622.354.

untuk keperluan akuntansi.

Pengaturan secara perpajakan mengenai saat dimulainya penyusutandan perhitungan penyusutan berdasarkan periode tahunan berbeda daripengaturan secara akuntansi (Secara umum, PSAK mengatur bahwapenyusutan atas aktiva dimulai pada saat aktiva tersebut digunakan danpenyusutan disesuaikan dengan periode bulan pemakaiannya dalam satu tahunpajak).Namun demikian ketentuan yang diatur secara khusus untuk keperluanperpajakan akan berlaku meskipun berbeda dengan pengaturan untuk keperluanakuntansi.

diatas dengan pemikiran bahwa pemeriksaan dilakukandalam rangka mencari kebenaran.Dalam kasus ini, secara akuntansi telah dibebankan biaya depresiasi danamortisasi sebesar USD 101.622.354.

keuangan yang ditetapbkan oleh OrganisasiAkuntansi Profesi Indonesia;bahwa berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan: Kerangka DasarPenyusunan Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 22 dinyatakan "Untukmencapai tujuannya laporan keuangan disusun atas dasar akrual.

Maka jika dikaitkan pembelian harus sesuai dengan tanggaltransaksi Sales Contract atau Invoice, tentunya hal ini tidak tepat jika yangdigunakan adalah pola cash basis;Bahwa pada surat tanggapan butir 4 dinyatakan Invoice diterbitkan pada tanggal21 Februari 2012 dan dibayar pada tanggal 20 Maret 2012, tetapi karena Buku BesarHutang tidak dilampirkan dan pembelian baru diakui dan dicatat pada bulan Maret2012, hal tersebut tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan sehinggainformasi tersebut diragukan

Hal ini dibenarkan dalam polapenerapan pencatatan pembukuan cash basis;Bahwa pada surat tanggapan butir 5 dinyatakan Berdasarkan Pasal 66 Undangundang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,dijelaskan bahwa Perseroan Terbatas memiliki Kewajiban untuk menyelenggarakanpencatatan pelaporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi kKeuangan yangditetapkan oleh organisasi akuntansi profesi Indonesia;bahwa butir 6 dinyatakan Berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan:Kerangka

;bahwa berikut penjelasan Pemohon Banding:bahwa penjelasan yang disampaikan pada surat tanggapan atas bukti importasi olehTerbanding adalah pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistemyang lazim dipakai di Indonesia misalnya berdasarkan standar akuntansi Indonesia.Pada pasal tersebut hanya menyebutkan Perseroan Terbatas memiliki kewajibanuntuk menyelenggarakan pencatatan pelaporan keuangan sesuai dengan standarakuntansi keuangan, sedangkan katakata yang dimaksud dengan standarakuntansi

Dan cash basis adalah diperkenalkan juga untuk dapat diterapbkan dalampencatatan pembukuan pada formal pendidikan pada bidang jurusan akuntansi.

untuk dibersihkan; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sekitar pukul 08.24 WIT terjadi kebakarandi Kantor BPKAD Pemda Halmahera Timur yang berasal dari ruangan BidangPendapatan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan teknis Kriminalistik TKPKebakaran Gedung ruang asset, Pendapatan dan Akuntansi Kantor BPKADPemda Halmahera Timur Nomor LAB: 4780/FBF/XI/2018 dari PuslabforCabang Makassar dengan kesimpulan hasil pemeriksaaan sebagai berikut :1.

untuk dibersihkan;Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sekitar pukul 08.24 WIT terjadi kebakarandi Kantor BPKAD Pemda Halmahera Timur yang berasal dari ruangan BidangPendapatan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan teknis Kriminalistik TKPKebakaran Gedung ruang asset, pendapatan dan Akuntansi Kantor BPKADPemda Halmahera Timur Nomor LAB : 4780/FBF/XI/2018 dari puslabforCabang makassar dengan kesimpulan hasil pemeriksaaan sebagai berikut :Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN Sos1.

Sesampainya di tempat kejadian, Saksiberusaha untuk menyelamatkan server, namun ternyata server sudah hangusterbakar seluruhnya, kemudian Saksi berusaha membantu Pemadam Kebakaranuntuk memadamkan api hingga akhirnya api tersebut padam; Bahwa saat itu Saksi melihat yang terbakar adalah bagian Aset, bagianPendapatan dan bagian Akuntansi; Bawha yang terbakar adalah gedung dan bangunan Kantor BPKAD bagianbelakang yang terdiri atas tiga bagian tadi, knusus di ruangan kerja Saksi, didalamnya terdapat 9

dari bagian belakang kantorHalaman 8 dari 28 Putusan Nomor 15/Pid.B/2020/PN SosBPKAD, kemudian Saksi berlari ke belakang dan melihat ruang aset dan ruangpendapatan sudah terbakar;Bahwa yang terbakar adalah bagian belakang yang menjadi bagian Terdakwabersihkan setiap hari;Bahwa Saksi membersihkan kantor bagian depan termasuk kamar mandi;Bahwa yang terbakar adalah ruang pendapatan, ruang aset dan ruang Akuntansi;Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa berada di luar gedung yang terbakartersebut;Bahwa

;Bahwa Pemadam Kebakaran bersamasama Polisi datang 1 (Satu) jam setelahdihubungi dan saat itu kondisi gedung sudah habis terbakar seluruhnya;Bahwa di kantor BPKAD ada dipasang CCTV namun dan apakah polisimengambila rekaman CCTV atau tidak saksi tidak mengetahuinya;Bahwa Terdakwa membersihkan di ruangan bagian belakang (Aset, Pendapatandan Akuntansi) dan ketiga ruangan tersebut hanya disekatsekat;Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa sedang membersihkan di bagian mana padasaat Terdakwa berlari meminta

Ir.IMAN ROCHIMAN tertanggal 271206.Bukti Penerima Honor Hibah Pengajaran Rp.45.000.000, , PenelitianRp. 45.000.000, dan Pengajaran pada Masyarakatsenilai Rp. 25.000.000,ditandatangani tanpa nama.Bukti Slip = Formulir Setoran BANK MANDIRI An.YAYASANPENDIDIKAN ILMU ADM dan AKUNTANSI senilai Rp.600.000, tertanggal 281206.Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) An. YAYASANPENDIDIKAN ILMU ADM dan AKUNTANSI senilai Rp.600.000, ditandatangani An. Ir.

YAYASANPENDIDIKAN ILMU ADIMINISTRASI dan AKUNTANSI / YIMsenilai Rp. 792.000, ditandatangani An. Ir. IMANROCHIMANtertanggal 040107.Hal. 80 dari 123 hal. Put. No. 457K/Pid.Sus/2009 Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) An. PENDIDIKAN ILMUADMINISTRASI senilai Rp. 118.800, tertanggal 060107. Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) An. YAYASANPENDIDIKAN ILMUADIMINISTRASI dan AKUNTANSI / YIM senilai Rp.118.800,ditandatangani An. Ir.

YAYASANPENDIDIKAN ILMUADIMINISTRASI dan AKUNTANSI / YIM senilai Rp.1.964.000,ditandatangani An. Ir. IMAN ROCHIMAN tertanggal 040107.2 (dua) Bukti Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP)An. YAYASANPENDIDIKAN ILMU ADIMINISTRASI dan AKUNTANSI / YIMsenilai Rp. 1.964.000, ditandatangani An. Ir. IMANROCHIMANtertanggal 040107.Hal. 165 dari 123 hal. Put. No. 457K/Pid.Sus/2009Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) An.

PENDIDIKAN ILMUADMINISTRAS dan AKUNTANSI/Y IM senilai Rp.294.600, ditandantangani An. Ir. IMAN ROCHIMANtertanggal 040107.2 (dua) Bukti Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP)An. YAYASANPENDIDIKAN ILMU ADIMINISTRASI dan AKUNTANSI / YIMsenilai Rp. 294.600, ditandatangani An. Ir. IMANROCHIMANtertanggal 040107.Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) An. PENDIDIKAN ILMUADMINISTRASI senilai Rp. 4.800.000, tertanggal 060107.Bukti Surat Setoran Pajak (SSP) An.

YAYASANPENDIDIKAN ILMUADIMINISTRASI dan AKUNTANSI / YIM senilai Rp.118.800,ditandatangani An. Ir. IMAN ROCHIMAN tertanggal 040107.2 (dua) Bukti Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP)Hal. 167 dari 123 hal. Put. No. 457K/Pid.Sus/2009An. YAYASANPENDIDIKAN ILMU ADIMINISTRASI dan AKUNTANSI / YIMsenilai Rp. 118.800, ditandatangani An. Ir. IMANROCHIMANtertanggal 040107.34.

Secara akuntansi, terhitung sejaktahun 2000 Pemohon Banding telah merubah metodeakuntansi atas pengakuan pendapatan, yaitu dari semulaberdasarkan metode produksi (production basis) yangmana pengakuan atas penjualannya dilakukan pada saatbarang selesai diproduksi, berubah menjadi berdasarkanmetode pengapalan (shipment basis), yang manapendapatan baru diakui pada saat barang jadidikapalkan dan dikirim kepada pihak pembeli;Tanggapan Pemohon BandingBahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan penafsiranTim

Namun demikian di dalam Pasal 28 UUKUP Tahun 1983 tersebut, tidak disyaratkan adanya ijindari Direktorat Jenderal Pajak apabila Pemohon Bandingmelakukan perubahan metode akuntansi, yang dalam halini perubahan metode pengakuan pendapatan berdasarkanmetode produksi menjadi metode pengapalan.

Sedangkan dalam kasus Pemohon Banding,perubahan metode pengakuan penghasilan dari metodeproduksi (Production Basis) ke metode pengapalan(Shipment Basis) merupakan suatu keharusan (bukanmerupakan pilihan), mengingat bahwa metode pengakuanpendapatan berdasarkan produksi, tidak dapat lagiditerapkan untuk keperluan akuntansi, sehingga PemohonBanding harus' beralih kepada metode pengapalan.

kepada Penjelasan Pasal 28 ayat 7 UndangUndang No. 16 Tahun 2000 (UU KUP), dimana karenasecara akuntansi Pemohon Banding harus mengakuipenghasilannya berdasarkan metode pengapalan, makauntuk keperluan perpajakan metode yang samaharusditerapkan;.

Oleh karena itu,untuk keperluan akuntansi dan perpajakan, kerugiantersebut harus dibebankan sebagai biaya di tahuntimbulnya kepastian akan kerugian tersebut (yaitutahun 2001), meskipun kerugian tersebut berkaitandengan PPN Masukan tahun 1999 dan 2000. Dalam halini karena peraturan perpajakan tidak mengatursecara terinci mengenai saat pembebanan = harusdilakukan, maka mengacu pada Penjelasan Pasal 28ayat 7 UU KUP, saat pembebanannya seharusnyamengikuti ketentuan akuntansi.

Invoice diterbitkan tanggal 16 Juni 2012 dan dibayar tanggal 5 Juli 2012, tetapi karena bukubesar hutang tidak dilampirkan dan pembelian baru diakui dan dicatat pada bulan Juli 2012,hal tersebut tidak sesuai standar akuntansi keuangan sehingga informasi tersebut diragukankehandalannya (reliability) dan relevansinya,5.

Berdasarkan Pasal 66 Undangundang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas, dijelaskan bahwa Perseroan Terbatas (PT) memiliki kewajiban untukmenyelenggarakan pencatatan laporan keuangan sesuai dengan standard akuntansi keuanganyang ditetapkan oleh Organisasi Akuntansi Profesi Indonesia,6.Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan: Kerangka Dasar Penyusunan PenyajianLaporan Keuangan Paragraf 22 dinyatakan "Untuk mencapai tujuannya laporan keuangan disusunatas dasar akrual

Pada pasal tersebut hanya menyebutkan PerseroanTerbatas memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pencatatan pelaporankeuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan.bahwa katakata "yang dimaksud dengan standar akuntansi keuangan adalahstandar yang ditetapkan organisasi profesi akuntansi Indonesia" adalah hanyaterdapat pada lembar penjelasan saja, namun tidak tersebut pada Pasal 66.bahwa yang perlu Pemohon Banding tanggapi lebih lanjut adalah StandarAkuntansi Indonesia mengenal 2 sistem: cash basis

Dan cash basis adalah diperkenalkan juga untuk dapatditerapkan dalam pencatatan pembukuan pada formal pendidikan pada bidangjurusan akuntansi.

Jika cash basis tidak diakui seharusnya cash basis tidakdiperkenalkan dalam dunia pendidikan akuntansi di Indonesia.bahwa selain hal tersebut bahwa berdasarkan Undangundang RepublikIndonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata CaraPerpajakan dimana ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajibpajak badan di Indonesia menyelenggarakan

Paragraf 20"Dalam akuntansi akrual, aktiva, kewajiban, ekuiti, penghasilandan beban diakui pada saat kejadian bukan saat kas atau setarakas diterima dan dicatat serta disajikan dalam laporan keuanganpada periods terjadinya. Beban diakui dalam laporan laba rugiatas dasar hubungan langsung antara biaya yang timbul denganpos penghasilan tertentu yang diperoleh.

Bahwa berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Nomor 1tentang Penyajian Laporan Keuangan bagian Dasar Akrualparagraph 20 juga telah ditegaskan bahwa pada akuntansi akrual,aktiva, kewajiban, ekuiti, penghasilan dan beban diakui pada saatkejadian bukan saat kas atau setara kas diterima dan dicatatserta disajikan dalam laporan keuangan pada periode terjadinya.Bahwa dengan demikian atas biaya pemeliharaan dan perbaikansarana sebesar Rp. 166.832.800,00 tidak dapat diakui sebagaibeban Tahun 2004 saat pembayaran

Paragraf 20"Dalam akuntansi akrual, aktiva, kewajiban, ekuiti, penghasilandan beban diakui pada saat kejadian bukan saat kas atau setarakas diterima dan dicatat serta disajikan dalam laporan keuanganpada periode terjadinya. Beban diakui dalam laporan laba rugiatas dasar hubungan langsung antara biaya yang timbul denganpos penghasilan tertentu yang diperoleh.

Bahwa berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Nomor 1tentang Penyajian Laporan Keuangan bagian Dasar Akrualparagraph 20 juga telah ditegaskan bahwa pada akuntansi akrual,aktiva, kewajiban, ekuiti, penghasilan dan beban diakui pada saatkejadian bukan saat kas atau setara kas diterima dan dicatatserta disajikan dalam laporan keuangan pada periode terjadinya.Bahwa dengan demikian atas biaya sewa sebesar Rp.266.554.749,00 tidak dapat diakui sebagai beban Tahun 2004saat pembayaran tagihan tersebut namun

No. 21/B/PK/PJK/2011yaitu di Tahun 2004 telah sesuai dengan Standar Akuntansi yanglazim yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)2004.""

Di dalampenjelasan Pasal 28 ayat 7 UU KUP Nomor 28 Tahun 2007: "pembukuanharus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai diIndonesia misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecualiperaturan perundangundangan perpajakan menentukan lain";Bahwa transaksi forward merupakan instrumen transaksi derivatif.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 55Bahwa menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 55:"Nilai wajar merupakan dasar pengukuran yang paling relevan bagi instrumenkKeuangan dan karenanya merupakan satusatunya dasar pengukuraninstrumen derivatif yang relevan";Bahwa dasar yang digunakan untuk mengukur nilai wajar dari aktiva dankewajiban yang terkait atau timbul atas transaksi derivatif adalah sesuaidengan PSAK Nomor 55.

Paragraph 25 PSAK Nomor 55Bahwa dalam paragraph 25 PSAK Nomor 55 diatur bahwa: laba atau rugidari suatu instrumen derivatif yang diperlakukan sebagai dan memenuhipersyaratan sebagai instrumen lindung nilai atas nilai wajar dan saling hapusrugi atau laba akibat risiko terhadap aktiva/kewajiban yang dilindungi harusdiakui sebagai laba/rugi dalam periode akuntansi yang sama;Bahwa oleh karena itu, menurut Pemohon Banding laba (rugi) perubahannilai aktiva/kewajiban derivatif merupakan penghasilan kena

pajak ataubeban yang dapat dikurangkan dari penghasilan;Bahwa lebih lanjut, laporan kKeuangan Pemohon Banding Tahun 2008 telahdiaudit oleh KAP Prasetio, Sarwoko & Sandjaya dimana pendapat dariAkuntan Publik adalah wajar tanpa syarat dan Akuntan Publik menyatakanbahwa pembukuan perusahaan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yangberlaku di Indonesia;.

komersial adalah terhadap pengakuan penghasilandan beban, dimana akuntansi pajak mengacu kepada ketentuanperpajakan, sedangkan akuntansi komersial mendasarkan kepadaPernyataan Standar Akuntansi keuangan (PSAk);Bahwa Jika keduanya mengatur, maka preferensi harus diberikan kepadaperpajakan dalam kaitannya dengan pemenuhan kewajiban perpajakan,namun demikian jika ketentuan perpajakan tidak mengaturnya makaketentuan PSAK harus patuhi, sesuai pasal 28 ayat 7 Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan;bahwa

MENGADILI SENDIRI DALAM EKSEPSI- Menolak eksepsi yang diajukan Terbanding /semula Tergugat ;DALAM POKOK PERKARA- Mengabulkan gugatan Pembanding /semula Penggugat sebagian ;- Menyatakan Terbanding /semula Tergugat telah wanprestasi ;- Membatalkan perjanjian Pengadaan dan Pengimplementasian Program Aplikasi Property dan Akuntansi tertanggal 5 Oktober 2012 Nomor 002/ AGR /HO-IT/JSI/X/2012 ;- Menghukum Terbanding /semula Tergugat untuk membayar kerugian kepada Pembanding /semula Penggugat

Bahwa adapun besarnya biaya atas pekerjaan pengadaan danimplementasi program aplikasi property dan akuntansi/ keuangan denganharga yang telah disepakati adalah sebesar Rp. 2.350.000.000 (dua milyartiga ratus lima puluh juta rupiah).

Menyatakan membatalkan kontrak perjanjian pengadaan danimplementasi program aplikasi property dan akuntansi/keuangan No.002/AGR/HOIT/JS I/X/2012 tertanggal 5 Oktober 2012.4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugatatas wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat dengan rincian sebagaiberikut:Kerugian MateriilHal 9 Put.

Setelah Proposal AST Advancedproperty+ disetujui makadibuatlah suatu perjanian "Pengadaan dan Implementasi ProgramAplikasi Sistem Property dan Akuntansi/Keuangan No. 002/AGR/HOT/JSVX/2012 ditandatangani olen Penggugat dengan Tergugat.5. Bahwa dalil gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas karena ada halyang berbeda/ terpisahkan antara Proposal dan Perjanjian . Yang diHal 11 Put.

bersepakatkembali.Bahwa nilai total pekerjaan pengadaan dan implementasi program AplikasiProperty dan Akuntansi/keuangan dengan perjanjian kerja sama (PKS)No.002/AGR/HOIT/JSVX/2012 dalam pasal 2 (dua) nilai perjanjian denganHal 14 Put.

No. 309/ Pdt/2018/PT.DKIsebagai bukti bahwa Tergugat telah melaksanakan kewajiban prestasinyasesuai dengan isi Perjanjian Kerja Sama No. 002/AGR/HOIT/JSVX/2012tanggal 5 Oktober 2012 tentang Pengadaan dan Implementasi ProgramAplikasi Properti dan Akuntansi/Keuangan;.

Peraturan Pemerintah ini;bahwa di samping itu menurut Terbanding, sesuai dengan Catatan atas Laporan Keuangan No.16(Bantuan Pemerintah yang Belum Ditentukan Statusnya) di halaman 29 Audit Report Tahun 2009disebutkan bahwa Bantuan Pemerintah yang Belum Ditentukan Statusnya (BPYBDS) merupakankekayaan negara yang diserahkan kepada Perusahaan (PT.ASDP Indonesia Ferry) tetapi belumditerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai status kekayaan negara tersebut sebagai modaldisetor;bahwa berdasarkan kebijakan akuntansi

menjadi perintis kegiatankegiatan usaha yang belum dapatdilaksanakan sektor swasta dan koperasi;bahwa pada Pasal 4 disebutkan setiap perubahan PMN ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah;bahwa berdasarkan Ketetapan Dirjen Perbendaharaan Departemen Keuangan Republik Indonesiatentang Tata Cara bantuan Pemerintah yang belum ditentukan statusnya nomor PER10/PB/2007tanggal 7 Maret 2007 ditetapakan Bantuan Pemerintah yang Belum Ditentukan Statusnya sesuaiprinsip substansi mengungguli bentuk dalam Standar Akuntansi

Pemerintah maka Barang MilikNegara yang digunakan oleh BUMN diperlakukan sebagai unsur modal dan dilaporkan dalamNeraca sebagai equitas pemerintah pada BUMN dengan mengungkapkan pengungkapan yangmemadai ;bahwa kemudian mengenai butir 2 ini masuk dalam kebijakan akuntansi perusahaan tentangBPYBDS dan Ahli selaku pihak yang independen juga ada hal yang menjadi pegangan SAK yangberlaku di Indonsia dengan perubahan terakhir per 1 Januari 2012 dimana dalam standar tersebutdisebutkan penggunaan yang diakui

hibah pemerintah dan pengungkapan bantuan pemerintahpada paragraf 5 dijelaskan penerimaan bantuan pemerintah oleh entitas mungkin signifikan untukpenyusunan laporan keuangan dengan dua alasan yaitu pertama jika sumber daya telah dialihkanmaka suatu metode akuntansi yang sesuai untuk pengalihan harus ditentukan dan yang keduasangat dibutuhkan untuk mengetahui indikasi sejauh mana entitas memperoleh manfaat atasbantuan tersebut selama periode pelaporan;jadi dalam hal ini akan memberikan perbedaan

Pemerintah maka Barang MilikNegara yang digunakan oleh BUMN diperlakukan sebagai unsur modal dan dilaporkan dalamNeraca sebagai equitas pemerintah pada BUMN dengan mengungkapkan pengungkapan yangmemadai ;kemudian mengenai butir 2 ini masuk dalam kebijakan akuntansi perusahaan tentang BPYBDS danAhli selaku pihak yang independen juga ada hal yang menjadi pegangan SAK yang berlaku diIndonsia dengan perubahan terakhir per 1 Januari 2012 dimana dalam standar tersebut disebutkanpenggunaan yang diakui

& Akuntansi kepadaKabag Investasi tertanggal 2 Juli 2007.2 (dua) lembar asli Memorandum dari Kadiv Keuangan & Akuntansi kepadaDirkeu & TI nomor 247/MEMO/KA tanggal 2 Juli 2007 perihal analisisperpanjangan KPD dari PT JI.1 (satu) lembar asli memo Intern dari Kadiv Keuangan & Akuntansi kepadaKabag Investasi tanggal 2 Juli 2007.1 (satu) lembar asli Konfirmasi Transaksi dari PT JI ke PT Askrindo nomorJI050107KPDRO tanggal 5 Juli 2007 yang disetujui RENE SETYAWANselaku Direktur PT Askrindo.14 (empat

Artinya secara akuntansi PTAskrindo sudah mengakui sebagai kerugian.

ASKRINDO sejak tahun 1987, tahun 1991 menjadiKepala Seksi Akuntansi, tahun 1995 menjadi Kepala Bagian Akuntansi, tahun 2000menjadi Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi, kemudian diangkat sebagai DirekturKeuangan dan Technologi Informasi (TI) dari 20 Juni 2007 sampai dengan 21 Juni2011;Bahwa, saat saksi menjadi Kadiv. Keuangan dan Akuntansi, saksi dibawah DirekturKeuangan dan TI RENE SETYAWAN;Bahwa, tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kadiv.

ASKRINDO sejak tahun 1987, tahun 1991 menjadiKepala Seksi Akuntansi, tahun 1995 menjadi Kepala Bagian Akuntansi, tahun 2000menjadi Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi, kemudian diangkat sebagai DirekturKeuangan dan Technologi Informasi (TI) dari 20 Juni 2007 sampai dengan 21 Juni2011;Bahwa, saat saksi menjadi Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi, secara strukturalaksi dibawah Direktur Keuangan dan TI Terdakwa DR. RENE SETYAWAN;Bahwa, tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kadiv.

Keuangan dan Akuntansimelakukan koordinasi di bidang anggaran, investasi, akuntansi dan fungsi keuangan;Bahwa, saksi selaku Direktur Keuangan dan Akuntansi, tugas dan kewenangan adalahmengarahkan dan memberikan direction untuk tugas tugas keuangan meliputiinvestasi, akuntansi dan anggaran dan teknologi informasi;Bahwa, mekanisme kerja PT.

pembelian baru dilakukanpada tanggal 8 September 2012 (tanggal bayar pemasukan barang), sehingga secara keseluruhantidak menggambarkan sebuah pembukuan yang valid dengan demikian pembukuan tersebuttidak dapat menjadi bukti yang kuat untuk mendukung kebenaran nilai transaksi,Berdasarkan Pasal 66 Undangundang Republik Indonesi Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas, dijelaskan bahwa Perseroan Terbatas (PT) memiliki kewajiban untukmenyelenggarakan pencatatan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi

keuangan yangditetapkan oleh Organisasi Akuntansi Profesi Indonesia,Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan: Kerangka Dasar Penyusunan PenyajianLaporan Keuangan Paragraf 22 dinyatakan "Untuk mencapai tujuannya laporan keuangandisusun atas dasar akrual.

Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui padasaat kejadian (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan dicatat dalamcatatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan.Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai tidakhanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas tetapi jugakewajiban pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang merepresentasikan

Pada pasal tersebut hanya menyebutkan "PerseroanTerbatas memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pencatatan pelaporankeuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan".bahwa katakata "yang dimaksud dengan standard akuntansi keuangan"adalah standar yang ditetapkan organisasi profesi akuntansi Indonesia" adalahhanya terdapat pada lembar penjelasan saja, namun tidak tersebut pada Pasal66.bahwa yang perlu Pemohon Banding tanggapi lebih lanjut adalah StandardAkuntansi Indonesia mengenal 2 sistem: CASH

Dan CASH BASIS adalahdiperkenalkan juga untuk dapat diterapkan dalam pencatatan pembukuan padaformal pendidikan pada bidang jurusan akuntansi.