• MENETAPKAN

  1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 195/Pdt.P/2023/ PA.JB dari Para Pemohon.
  2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara permohonan.
  3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 545.000 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

  195/Pdt.P/2023/PA.JB

• 1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 195/Pdt.G/2023/PA.MS dari Pemohon;

  2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

  3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp505.000,00 ( lima ratus lima ribu rupiah).

  195/Pdt.G/2023/PA.MS

• 195/Pdt.G/2012/PA.Slk.

  Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2010, Tergugat pergimeninggalkan tempat kediaman bersama tanpa memberitahuPenggugat serta tanpa alasan yang jelas, yang hingga sekarangtelah berjalan sekitar 1 tahun 11 bulan lamanya;Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor: 195/Pdt.G/2012/PA Sik.195/Pdt.G/2012/PA.SIk3.

  /Pdt.G/2012/PA Slik.195/Pdt.G/2012/PA.SIk5.

  Menyatakan syarat sighat taklik talak telah terpenuhi;Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor: 195/Pdt.G/2012/PA Sik.195/Pdt.G/2012/PA.SIk4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadapPenggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh Rp.10.000, (sepuluhribu rupiah);5.

  Nomor: 195/Pdt.G/2012/PA Sik.195/Pdt.G/2012/PA.SIkDra.

  :Rp. 5.000,: Rp. 12.000,: Rp. 217.000,(dua ratus tujuh belas ribu rupiah)Halaman 13 dari 12 halaman Putusan Nomor: 195/Pdt.G/2012/PA Sik.195/Pdt.G/2012/PA.SIk

• MENETAPKAN:

  1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor195/Pdt.G/2022/MS.Lsm. dari Pemohon.
  2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syariyah Lhokseumawe untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
  3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlahRp320.000,00 (tigaratus duapuluh ribu rupiah)

  195/Pdt.G/2022/MS.Lsm

• M E N E T A P K A N:

  1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
  2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor dengan No. 195/Leg/1985/Wng dari Dhani Kusumawati dirubah menjadi Kusuma Dhya;
  3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk

  melaporkan Penetapan perubahan nama ini kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri ini oleh Pemohon;

• Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk membuat catatan pinggir pada register dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 195/Leg/1985/Wng tanggal 19 Februari 1985 yang

• 195/Pid.B/2013/PN.SUNGGUMINASA

  Putusan Nomor 195/Pid.B/2013/PN.SUNGGBahwa tanah tersebut memiliki rincik dan bukti pembayaranpajak;Bahwa nomor rincik tanah tersebut yaitu 74 atas nama SUPU;Bahwa dahulu tanah yang seluas + 5.500 m? dan + 17.900 m?

  Putusan Nomor 195/Pid.B/2013/PN.SUNGGBahwa Para Terdakwa dihadapkan di persidangan karenamasalah pembabatan Lantebung;Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 2 April2013 sekitar pukul 10.00 wita di Parangbobbo, Desa Tonasa,Kec. Tombolo Pao, Kab.

  Putusan Nomor 195/Pid.B/2013/PN.SUNGGsendirian, melainkan jumlah pelaku kejahatan tersebut adalah lebihdari satu orang.

  Putusan Nomor 195/Pid.B/2013/PN.SUNGGGowa yang merupakan tempat di mana orang umum (publik) dapatmelihatnya;Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbuktidan terpenuhi;AD. 3.

  Putusan Nomor 195/Pid.B/2013/PN.SUNGGCabang Kejaksaan Negeri Sungguminasa di Malino dan Para Terdakwadidampingi Tim Penasihat Hukumnya;HAKIMHAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA,ttd ttd1. YOGA D.A. NUGROHO, S.H., M.H. DJULITA T. MASSORA, S.H. ttd2. FIFIYANTI, S.H., M.H. PANITERA PENGGANTI,ttdFITRI W. ARIGAYO, S.H. Halaman 56 dari 56 halaman. Putusan Nomor 195/Pid.B/2013/PN.SUNGG

• 195/PDT/2012/PT SMG

  Untuk DinasPUTUSANNomor : 195 / Pdt / 2012 / PT Smg. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksadan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkatbanding, dalam sidangnya telah menjatuhkan putusansebagai tertera dibawah dalam perkara antara :Umur : 42 tahun, Kewarganegaraan : Indonesia,Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Dukuh Kuripan RT.O1, RW.

  No. 195/Pdt/2012/PT SmgYang dalam hal ini diwakili oleh : 1. TOETYSETYADEWATI; 2. CAHYANTO C. GRAHANA; 3. POULCEO.E. WELANG; 4. IRAWANTOKO; 5. ERI WIDHIANTO; 6.RIADH INDRAWAN; 7. RUSLY H. WASILU; 8. EKOBUDIANTO; 9. TUNING SUMIASIH; 10. ERIK J. SAGALA;11. MATHEOS HR; 12. EVA AUDRA; 13. CINDY MEIZALINTANG; 14. FX. INDARKO KUNTO W; 15. NELSY WATY;16. ADI PURWANTORO; 17. EDEN SIAHAAN; 18. PUTUS. ADIPUTRA; 19. NOVITA TARIGAN; 20. ADRIANUSMULYANTO; 21. MIKAEL DWI HARRY W; 22. SAID BANTAFAUZI; 23.

  No. 195/Pdt/2012/PT Smg Menolak Eksepsi TerguQat ;DALAM POKOK PERKARA Menolak gugatan Penggugat untukseluruhnya ;DALAM REKONVENSI Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untukseluruhnya ;DALAM KONVENSI!

  No. 195/Pdt/2012/PT SmgDemikian diputuskan dalam Ssidangpermusyawaratan Hakim Majelis pada hari RABU,tanggal 11 JULI 2012 yang terdiri dari Hj. SRIISKANDARYATI, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan TinggiSemarang selaku Hakim Ketua, MADE TENGAHWIDARTA, SH. dan DARYONO, SH.

  No. 195/Pdt/2012/PT Smgttd.ANDRIANI TRIWISMINTARTI, SH.Biayabiaya : Meterai PutuSan..........cccccccceseeeeeeeees Rp.6.000, Redaksi PULUSAN......ccccceceececeeeeeeaeeneas Rp.5.000, Biaya PeMberKkaSan........cccececeeeeeeen es .Rp.139.000,JUMIANL.. cece ccc ee cece eee ees Rp150.000,(seratus lima puluhribu rupiah)Hal 7 dari 5 Halaman Put. No. 195/Pdt/2012/PT Smg

• M E N G A D I L I

  1. Menyatakan Tergugat telah di panggil secara sah dan patut ;
  2. Menyatakan perkara Nomor 195 Pdt.G.2020/PN.Bgr putus tanpa hadirnya Tergugat;
  3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
  4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah) ;

  195/Pdt.G/2020/PN Bgr

  PUTUSANNomor 195/Pdt.G/2020/PN BgrDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan memutus perkara perdatapada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaragugatan antara:Zulkifli Sinaga, Amd, bertempat tinggal di Kav.

  Bahwa Disaat Mengadakan Perikatan dalam Sebuah Surat PerintahKerja Tergugat Menyerahkan Dokumendokumen yaitu:Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 195/Pdt.G/2020/PN Bgr1. SPK Nomor : 0031/PPASPK/HMP/XI/2018 tanggal 2 November2018 Rp. 20.295.000,2. SPK Nomor : 003/PPA/HMP/X1I/2018 tanggal 27 November 2018Rp.144.848.594.,3. SPK Nomor : 0012/PPASPK/HMP/III/2019 tanggal 13 Maret 2019Rp.127.106.302.A.

  Menghukum TERGUGAT membayar biayabiaya yang telahdikeluarkan oleh PENGGUGAT yang timbul dalam perkara ini;Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 195/Pdt.G/2020/PN Bgr6. Mengukum Tergugat untuk membayar kerugian imaterial sebesarRp.50.000.0007.

  Pdt.G.2020/PN.Bgr putus tanpahadirnya Tergugat; Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 510.000, (lima ratus sepuluh ribu rupiah) ;Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Bogor, pada hari Jumat, tanggal 19 Maret 2021 , oleh kami,Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 195/Pdt.G/2020/PN BgrDr.

  Materai : Rp. 10.000,00Jumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 195/Padt.G/2020/PN Bgr

• 1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan II untuk mencabut perkaranya ;

  2. Menyatakan perkara nomor 195/Pdt.P/2016/PA.Ba dicabut ;

  3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

  195/Pdt.P/2016/PA.Ba

  PENETAPANNomor 195/Pdt.P/2016/PA.Ba.Baul

  PenetapanNo.195/Padt.P/2016/PA.Ba.7. Bahwa anak pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliqserta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga;8. Bahwa begitu pula anak Pemohon 2 sudah siap untuk menjadiseorang suami atau kepala keluarga serta telan bekerja sebagai KonekturBus dengan penghasilan perhari minimal Rp. 100.000, (Seratus riburupiah);9.

  PenetapanNo.195/Padt.P/2016/PA.Ba.umur perkawinan yang sesuai dengan peraturan perundangundangan danakhirnya Pemohon menyatakan mencabut perkaranya ;Menimbang, bahwa oleh karena perkara telah dicabut oleh Pemohon,dan Majelis telah mengabukannya, maka perkara ini dinyatakan selesai ;Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalambidang perkawinan dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankankepada Pemohon sesuai Pasal 89 Undangundang Nomor 7 tahun 1989;Mengingat segala peraturan

  Menyatakan perkara nomor 195/Pdt.P/2016/PA.Ba dicabut ;3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesarRp.291.000, (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);Demikian penetapan ini dijatunkan pada hari Rabu tanggal 12Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharam 1438 H., olehMajelis Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara yang terdiri dari Drs. H. NurAmin, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Nurrudin, SH., MSI. danDrs. H.

  PenetapanNo.195/Padt.P/2016/PA.Ba.Drs. H. Nur Amin, M.H.Hakim Anggota , Hakim Anggota Il,Drs. H. Nurrudin, SH., MSI. Drs. H. Abdul Mujib, S.H., M.H.Perincian Biaya :Biaya PendaftaranBiaya ProsesBiaya PemanggilanBiaya RedaksiBiaya MateralJumlahPanitera Pengganti,Hj. Latifah, S.Ag.Rp 30.000,Rp 50.000,Rp 200.000,Rp 5.000,Rp 6.000,Rp 291.000,Halamanbddaridhal. PenetapanNo.195/Padt.P/2016/PA.Ba.

• ., dari Pemohont ;

• Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
• Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 195.000,- ( seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

• Pandegiling No.195 Surabaya,

• 5 (lima) lembar nota penjualan handphone dari counter MPS Jl. Pandegiling No.195 Surabaya, dan
• 1 (satu) lembar surat kontrak kerja

Terlampir dalam berkas perkara .

Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

• Nomor 195/Pid.B/2016/PN Bau

  PUT U SANNomor 195/Pid.B/2016/PN BauDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkaraperkarapidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :Nama Lengkap : ATI ROSAYATI Alias ATI Binti LA GONDA (Alm);Tempat Lahir : Ambon;Umur/tanggal lahir : 47 tahun / 5 Nopember 1969;Jenis Kelamin : Perempuan;Kewarganegaraan : Indonesia;Tempat tinggal : Kelurahan Tanganapada

  Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau, Nomor 195/Pen.Pid/2016/PNBau tanggal 10 Agustus 2016 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untukmemeriksa dan mengadili perkara ini;Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 195/Pid.B/2016/PN Bau2.

  Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 195/Pen.Pid/2016/PN Bau tanggal11 Agustus 2016 tentang Penetapan hari sidang;Pengadilan Negeri tersebut;Telah mendengar keterangan saksi saksi dan mendengar keteranganTerdakwa dipersidangan;Telah pula mendengar dan membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Baubau tertanggal 27 September 2016 Nomor Reg.Perkara: 68/Rp9/Epp.2/07/2016, yang pada pokoknya berpendapat supaya MajelisHakim Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili

  Nyong,Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.B/2016/PN Bauakibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Musril als.

  Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.B/2016/PN BauM. ABDUL HAKIM PASARIBU, S.H.Panitera PenggantiL.M. SURYADI, S.H. Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.B/2016/PN BauHalaman 18 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.B/2016/PN Bau

• Bahwa oleh karena itu, Para Pemohon berdalil bahwa Pasal 2 ayat (1)Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 yang merupakaninti atau run dari Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014tersebut bertentangan dengan Pasal 60 ayat (2) huruf C PeraturanPemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen Dan Rekayasa,Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas dan Pasal 133ayat (2) huruf C UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu LintasDan Angkutan Jalan;.

  Bila dibaca dalam Pasal 1 ayat(1) Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 disebutkantentang adanya Pembatasan, namun dalam Pasal 2 ayat (1) PeraturanGubernur DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 kata Pembatasansebagaimana tertera dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Gubernur DKI JakartaNomor 195 Tahun 2014 berubah menjadi kata Dilarang.Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengankata pembatasan adalah proses, cara, dan perbuatan membatasi.Bahwa sedangkan yang dimaksud dengan

  Asas Keadilan1.Bahwa pemilihan kata Dilarang yang digunakan oleh Termohon dalamPasal 2 ayat (1) Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014sangat bertentangan dengan Keadilan.

  Menyatakan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota JakartaNomor 195 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motorbatal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;5. Memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut Peraturan GubernurProvinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 TentangPembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor.Menimbang, bahwa untuk mendukung dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan suratsurat bukti berupa:1.

  Thamrin (segman Bundaran HI sampai dengan Bundaran Air MancurMonas) dan Jalan Merdeka Barat.Bahwa setelah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan GubernurNomor 195 Tahun 2014 selama 1 (satu) bulan sejak tanggal 16 Desember2014 sampai dengan tanggal 16 Januari 2015 maka Termohon memandangperlu. melakukan penyempurnaan terhadap pelaksanaan PeraturanGubernur Nomor 195 Tahun 2014 tersebut;Bahwa dari hasil evaluasi diketahui kendaraan bermotor yang melintasi JI.MH.

• 195/G/2012/PTUN-JKT

  PUTUS ANNOMOR : 195/G/2012/PTUNJKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama telah menjatuhkanputusan dengan pertimbanganpertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalamperkara antara : LEMBAGA BANTUAN HUKUM MASYARAKAT.

  Tanggal 21 Nopember 2012,selanjutnya disebut sebagal.................ceeeeeee TERMOHONKEBERATAN ;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; Telah membaca : 29292 22222 n nnn nnn nnn1 Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor : 195/PEN/2012/PTUNJKT. Tanggal 12 Desember 2012 Tentang PenunjukanMajelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini; 2 Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor: 195/PENHS/2012/PTUNJKT.

  Berkas perkara Nomor : 195/G/2012/PTUNJKT. dan suratsurat lain yangberkaitan dengan sengketa ini ; TENTANG DUDUKNYA PERKARA.Menimbang, bahwa Pemohon telah menggugat Termohon dengan SuratGugatan/Permohonan Keberatan tertanggal 25 Oktober 2012, yang diterima danterdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada tanggal 25Oktober 2012, dibawah Register Perkara Nomor : 195/G/2012/PTUNMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan mengenai duduknyasengketa ini, sebagaimana tercantum dalam

  No.195/G/2012/PTUNJKT.1.MEMUTUSKAN :Menyatakan mengabulkan permohonan informasi Pemohon untuksebagian 5 Menyatakan bahwa informasi yang dimohon terkait dengan : 1). Peraturan Kepala BNN Nomor : 3 Tahun 2011 Tentang Teknik Penyidikandan Penyerahan di Bawah Pengawasan ;2). Peraturan Kepala BNN Nomor : 4 Tahun 2011 Tentang Teknik PenyidikanPembelian Terselubung ;3).

  No.195/G/2012/PTUNJKT.tertutup (tidak transparan), maka rentan terjadi penyalahgunaankewenangan oleh aparat penegak hukum dan berpotensi menimbulkanpelanggaran Hak Asasi Manusia. Selain itu dalam konteks tindak pinadanarkotika umum diketahui fenomena rekayasa banyak terjadi.

• 195/Pdt.G/2019/PA.Mna

  Putusan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Mna2. SAKSI Il, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S!

  Putusan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.MnaMenimbang, bahwa berdasarkan relaas nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Mnayang dibacakan dalam persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi danpatut untuk menghadap dalam persidangan;Menimbang, bahwa Penggugat yang telah dipanggil secara resmi danpatut untuk hadir di persidangan telah hadir secara in person dalampersidangan;Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil sebanyak dua kalisecara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, ternyata tidak pernah hadirdan

  Putusan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Mnamengatas namakan keluarga Penggugat serta puncaknya sejak sekira 4tahun yang lalu sampai dengan sekarang ini Penggugat dengan Tergugatsudah pisah rumah;3.

  Putusan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Mna1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

  Putusan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.MnaHakim Anggota,Rojudin, S. Ag., M. AgPanitera Pengganti,Dansahari, SHPerincian biaya:1. Proses Rp 75.000,002. Panggilan Rp175.000,003. Meterai Rp 6.000,00Jumlah Rp256.000,00(Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)Him. 12 dari 12 hlm. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2019/PA.Mna

• 195/G/KI/2020/PTUN.JKT

  PUTUSANNomor : 195/G/KI/2020/PTUN.

  , bertempat tinggal di Jalan17 Agustus No.7, Kelurahan Teling Atas, Kecamatan Wanea, Manado,untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON KEBERATAN;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;Telanh membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor:195/PENMH/2020/PTUNJKT., tanggal 15 Desember 2020 tentang PenunjukanMajelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta Nomor : 195/G/KI/2020/

  Maka, berdasar hukumkiranya bagi Yang Terhormat Majelis Hakim untuk menyatakan batal PutusanHalaman 16 dari 39 halaman Putusan Nomor 195/G/KI/2020/PTUN.JKT.Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 002/III/KIProvSulutPSI/2020 tanggal 7 Oktober 2020;.

  Bahwa dalildalil yang dikemukakan oleh pemohon keberatan adalah tidakHalaman 32 dari 39 halaman Putusan Nomor 195/G/KI/2020/PTUN.JKT.benar dan tidak berdasarkan hukum, sebagaimana alasan hukum sebagai berikut:a.

  ROMLAH, SH., MH.30.000,125.000,327.000,10.000,10.000,9.000,511.000, (lima ratus sebelas ribu rupiah)Halaman 38 dari 39 halaman Putusan Nomor 195/G/KI/2020/PTUN.JKT.Halaman 39 dari 39 halaman Putusan Nomor 195/G/KI/2020/PTUN.JKT.

• MENETAPKAN

  1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya ;
  2. Menyatakan perkara Nomor 195/Pdt.P/2019/PA.Tul dicabut ;
  3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

  195/Pdt.P/2019/PA.Tul

  tempattanggal lahir Cianjur 27 September 1979, umur 40 tahun,Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan PNS (Guru),bertempat tinggal di Dusun Mangon, Desa Tual, KecamatanPulau Dullah Selatan, Kota Tual, sebagai Pemohonil ;Pengadilan Agama tersebut ;Telah mempelajari berkas perkara ;Telah mendengarkan keterangan para Pemohon di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02September 2019 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tualdengan Nomor 195

  No. 195/Pdt.P/2019/PA. TulOhoiyuf, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000, (Serratus riburupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul;3. Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telahberkumpul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (Satu)anak yang bernama Ahmad Syarif Hidayatullah bin Mohamad Zen bin AbdulGani Bugis, umur 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;4.

  No. 195/Pdt.P/2019/PA. TulBahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon datangmenghadap ke muka sidang, kemudian sebelum pemeriksdaan pokok perkarapara Pemohon menyatakan menyatakan mencabut perkaranya Nomor195/Pdt.G/2019/PA.

  Menyatakan perkara Nomor 195/Pdt.P/2019/PA.Tul dicabut ;3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara inisejumlah Rp. 266.000, (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);Demikian penetapan ini dijatunkan dalam persidangan Pengadilan AgamaTual pada hari Selasa 1 Oktober Mei 2019 Masehi, bersamaan dengan tanggal 2Safar 1441 Hyiriyah, olen Dahron S.Ag, M.S.I sebagai Hakim Pengadilan AgamaTual.

  No. 195/Pdt.P/2019/PA. TulPanitera, Hakim,Dahron, S.Ag, M.S.1Drs. Ali Turki RenhoatPerincian Biaya Perkara :1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,Biasa Proses Rp. 50.000,Biaya Panggilan Pemohon Rp. 75.000,Biaya Panggilan Termohon Rp. 75.000,PNBP Panggilan pertama Rp. 20.000,Biaya redaksi Rp. 10.000,Biaya Meteral Rp. 6.000,Jumlah Rp. 266.000,(Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)a og FF Ww BNHal. 4 dari 4 Put. No. 195/Pdt.P/2019/PA. Tul

• M E N E T A P K A N

  1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
  2. Menyatakan perkara Nomor 195/Pdt. P/2024/PA Mks. dicabut;
  3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

  195/Pdt.P/2024/PA.Mks

• MENETAPKAN

  1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
  2. Menyatakan perkara Nomor 195/Pdt.G/2022/PA.Ktp selesai karena dicabut;
  3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.320.000,00,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

  195/Pdt.G/2022/PA.Ktp