,telah dinyatakan tidak berhasil;Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara inidan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalahsebagaimana terurai dalam tentang duduk perkaranya;Menimbang, bahwa terhadap dalildalil gugatan Penggugattersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban bahwaTergugat membenarkan sebagian dalildalil gugatan Penggugat,dan Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakansengketa di bidang perkawinan

No. 21/suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atauperistiwa tersebut;Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara inidan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalahsebagaimana terurai dalam tentang duduk perkaranya;Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 (Kartu TandaPenduduk) dan pengakuan Penggugat maka telah dinyatakanterbukti bahwa Penggugat bernama PENGGUGAT beralamat di KTPyang merupakan daerah yuridiksi Pengadilan Agama Tarakansehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan

tidak melawan hukum, maka sesuaidengan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 RBg. perkara ini dapat diperiksa dandiputus tanpa hadirnya Termohon ( Verstek );Menimbang, bahwa berhubung Termohon tidak pernah hadir, makaupaya damai malalui majelis dan mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 154ayat 1 RBg.dan pasal 7 ayat 1 PERMA Nomor 1 tahun 2008 tidak dapatdilaksanakan, namun majelis telah memberi nasehat kepada Pemohon agarberbaik kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

dinyatakanbahwa Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarandan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum (premis mayor) di ataspaling tidak terdapat tiga unsur yakni adanya perselisihan dan pertengkarandalam rumah tangga, sifatnya terus menerus dan sulit untuk dirukunkan,dimana ketiga unsur tersebut telah terpenuhi dalam fakta yang ditemukandalam proses persidangan (premis minor), sehingga dengan demikian alasanyang mendasari

parasaksi yang dikuatkan dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugatdengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan parasaksi yang dikuatkan dengan bukti P.2 harus dinyatakan bahwa identitas Penggugat yangtercantum dalam gugatannya nyata telah terbukti menurut hukum dan merupakan kewenanganPengadilan Agama Probolinggo ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

Nomor 7 tahun 3029 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 KompilasiHukum Islam ; 2222 n nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nn nn nnn nn nner n neeMenimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masingmasing bernamaSAKSTI P.1 dan SAKSI P.2, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang padapokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguh mendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untukmenempuh jalan mediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jopasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

mafsadatnya lebih besardan pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk sebagaiberikut :Artinya : " Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencariLiekemaslahatan ",Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri denganperceraian ;Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh AllahSWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;weArtinya :" Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian ",namun dalildalil yang mendasari

Bahwa kurang lebih sejak ........... tahun 2016 rumah tangga Penggugat denganTergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karenaAdapun alasanalasan yang mendasari diajukannya Gugatan ini sebagaiberikut :. 1.

Agama tersebutlanh perkara dapat diajukan berdasarkankewenangan relative yang diberikan oleh Pasal 49 ayat 1 huruf a dan pasal 73ayat (1) UndangUndang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang nomor 3 tahun 2006 dan UndangUndang nomor 50 tahun 2009;Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mendasarkanGugatannya atas alasanalasan sejak ........... 2016 rumah tangga Penggugatdengan Tergugat mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karenaAdapun alasanalasan yang mendasari

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuhjalan mediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil;Menimbang, bahwa dailildalil yang mendasari

manfaatnya, sedangkan kaidahhukum Islam memberi petunjuk sebagai berikut:Moadl uals WL p rs aw LelioArtinya : *Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatan,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri denganperceraian ;Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;3d MbLII UI JI J Yel palArtinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,Namun dalildalil yang mendasari

Bahwa kemudian Majelis Hakim menyimpulkan secara sepihaktanpa mendasari pada faktafakta yang terungkap dalam persidangan,oleh karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama SlemanPerkara Nomor 1154/Pdt.G/2012/PA.Smn. adalah tidak sah dan bataldemi hukum;B.

Kalau kemudian oleh Majelis Hakim disimpulan secara sepihaktanpa berdasarkan pada ketentuan hukum acara yang ada, maka menuruthemat Pembanding/Tergugat kesimpulan Majelis Hakim a quo dalam halini tidak sah, sehingga kalau kesimpulan itu untuk mendasari amarputusannya, bisa dikatakan jika amar putusannya pun juga tidak sah danberdasar hukum oleh karenanya mohon dibatalkan;3.

Uraian antara posita yang mendasari gugatan haruslah sejalan (sinkron)dengan petitum yang dituntutkan;Bahwa, dalam perkara ini jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidakmemenuhi syarat formil sistematika gugatan yang benar karenaterdapatketidaksesuaian antara posita yang mendasari gugatan dengan petitum yangdituntutkan;Hal. 7 dari 20 hal.Put.Nomor 797 K/Pdt.Sus/201271011121314Bahwa, sekiranya yang dipersoalkan dalam gugatan a quo adalah mengenaiPerjanjian Kerja Waktu Tertentu (PK WT)

Uraian antara posita yang mendasari gugatan haruslah sejalan (sinkron)dengan petitum yang dituntutkan;Bahwa, dalam perkara ini jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidakmemenuhi syarat formil sistematika gugatan yang benar karenaterdapatketidaksesuaian antara posita yang mendasari gugatan dengan petitum yangdituntutkan;Bahwa, sekiranya yang dipersoalkan dalam gugatan a quo adalah mengenaiPerjanjian Kerja Waktu Tertentu (PK WT) sebagaimana posita gugatan, maka dalampetitum harusnya menuntutkan

Tergugat serta keteranganpara saksi yang dikuatkan dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugatdengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum dikaruniaiketurunan ; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keteranganpara saksi yang dikuatkan dengan bukti P.2 harus dinyatakan bahwa biodata yang tercantumdalam gugatan Penggugat adalah benar dan perkara ini menjadi kewenangan PengadilanAgama Probolinggo ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

orangorang yang dekat dengan kedua belah pihaksebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 KompilasiHukum Islam ; Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masingmasingbernama SAKSI P.1 dan SAKSI P.2, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yangpada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalan mediasi,sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun 1974 joPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 KompilasiHukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masingmasingbernama SAKSI I dan SAKSI II dan dua orang saksi Tergugat yang bernama SAKSI IIdan SAKSI IV telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telahmenguatkan dalildalil yang mendasari

PENGGUGAT, lahir di Jakarta tanggal 21 April 1987, Umur 31 tahun, agama Islam,Pendidikan SMK, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempatkediaman di Kecamatan Bojong gede, Kabupaten Bogor,selanjutnya disebut sebagai Penggugat;Dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap:TERGUGAT, lahir di Jakarta tanggal 22 April 1985, Umur 33 tahun, agama Islam,Pendidikan SD, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempatkediaman di Kecamatan Bojong gede, Kabupaten Bogor,selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Adapun alasanalasan yang mendasari

bertanda tangan di bawah ini:PENGGUGAT, lahir di Wonogiri 21 Maret 1973, umur 46 tahun, agama Islam,pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman diKecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebutsebagai Penggugat;Dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap:TERGUGAT, lahir di Wonogiri 14 Juni 1968, umur 50 tahun, agama Islam,pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat kediaman diKecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, selanjutnyadisebut sebagai Tergugat;Adapun alasanalasan yang mendasari

PA.Bdw.Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuhjalan mediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

peasArtinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,Namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah pecah,maka ketentuan

UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun 1974 joPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta keteranganpara saksi dengan dibuktikan Kutipan Akta Nikah (Bukti P1) harus dinyatakan terbuktibahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dantelah dikaruniai 2 orang anak ;n Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

4 UUAi IUAUECaaUOUCauUIArtinya : Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan ,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri dengan perceraian ; Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWTsebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;CEUUUO CaUiUaC a ai Aaa CAUBUAC PArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian ,,namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendaksyara

tidak akan mengajukan apapunlagi dipersidangan;Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknyatetap pada permohonannya yakni tetap ingin melakukan perubahan biodatanyayang benar dan mohon penetapan;Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjukkepada halhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidanganperkara ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah terurai diatas;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

Undangundang Nomor 3 Tahun 2006, serta sesuai puladengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang berbunyi : Perubahan yangmenyangkut biodata isteri, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepadaputusan Pengadilan pada wlayah yang bersangkutan, Pengadilan Agamasecara absolut mempunyai kKewenangan untuk menyelesaikannya dan karenasifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasukperkara voluntair;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

Bahwa jawaban dari TERMOHON angka 4 adalah tidak benar,alasanalasan dan dasardasar hukum yang mendasari permohonanPEMOHON sebagaimana terdapat pada nomer 2 permohonan PEMOHONadalah benar, karena setelah menikah PEMOHON dan TERMOHONbertempat tinggal di rumah orang tua PEMOHON (orang tua suami) diDusun Selopuro, RT 02 RW 06, Desa Ngetos, Kecamatan Ngetos,Kabupaten Nganjuk, karena rumah itu baik tanah maupun bangunannyaadalah milik orang tua PEMOHON, bukan merupakan milik PEMOHON danTERMOHON atau bukan

Bahwa jawaban dari TERMOHON angka 5 adalah tidak benar,alasanalasan dan dasardasar hukum yang mendasari permohonanPEMOHON sebagaimana terdapat pada nomer 3 permohonan PEMOHONadalah benar, karena Jawaban dari TERMOHON angka 5. tidakmenjelaskan kesalahan permohonan PEMOHON sehingga tidak perluditanggapi ;6.

Bahwa jawaban dari TERMOHON angka 6 adalah tidak benar,alasanalasan dan dasardasar hukum yang mendasari permohonanPEMOHON sebagaimana terdapat pada nomer 4 permohonan PEMOHONadalah benar, karena sejak Januari tahun 2018, rumah tangga PEMOHONdan TERMOHON sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yangtajam dan terusmenerus, yang sangat mengganggu keharmonisan dankebahagiaan keluarga, yang penyebabnya adalah masalah ekonomiTERMOHON = selalu. merasa kurang terhadap pemberian nafkahPEMOHON, bahwa

Bahwa jawaban dari TERMOHON angka 7 adalah tidakbenar,alasanalasan dan dasardasar hukum yang mendasari permohonanPEMOHON sebagaimana terdapat pada nomer 5 permohonan PEMOHONadalah benar, apapun jawaban TERMOHON kenyataanya bahwa antaraHal. 8 dari 34 Hal.

Bahwa jika yang mulia majelis hakim membebankan nafkahkepada TERGUGAT Rekonvensi, nanti yang akan membayar jugaorang tua TERGUGAT Rekonvensi, karena TERGUGAT Rekonvensihanya bekerja sebagai kuli bangunan, hal ini akan memberatkan orangtua TERGUGAT Rekonvensi ;Berdasarkan alasanalasan dan dasardasar hukum yang mendasari JawabanGugatan Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas, TERGUGAT Rekonvensimohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk yangmemeriksa dan mengadili perkara ini dalam

Muslina Djafar seorang ' saja,(Pembanding/Tergugat I), sehingga dengan mendasari surat kuasa khusustersebut, kuasa hukum hanya diberikan kuasa/wewenang untukmengajukan gugatan hanya terhadap orang yang bernama Hj. MuslinaDjafar seorang saja, namun kenyataannya dalam surat gugatan tertanggal12 Juli 2019 a quo, kuasa hukum mengajukan gugatan atau dengan katalain, kuasa hukum dalam gugatan a quo, selain mendudukkan Hj. MuslinaDjafar (Pembanding/Tergugat 1!)

dudukkan sebagaiPara Tergugat Il, namun orangorang tersebut tidak pernah disebutkandalam surat kuasa khusus tertanggal 29 November 2017 yang menjadidasar atau landasan bagi kuasa hukum dalam menyusun, menandatanganidan mengajukan gugatan tersebut ke Pengadilan, atau dengan kata lain,kuasa hukum tidak pernah diberikan kuasa/wewenang/mandat untukmenggugat orangorang tersebut, melainkan hanya sebatas orang yangbenama Hj Muslina Djafar, yang dalam gugatan a quo didudukkan sebagaiTergugat ;Bahwa dengan mendasari

Halim Pranata yang belumdibagi diantara ahli warisnya (boedel), dengan mendasari bukti suratbertanda P.4, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12.Bahwa membaca dan mempelajari secara seksama pertimbanganpertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Gorontalo tersebut,menurut Pembanding/Tergugat 1, Judex Factie Pengadilan NegeriGorontalo tidak teliti dan tidak cermat dalam memeriksa dan menilai buktibukti Surat yang diajukan oleh Para Penggugat/ Terbanding I, Terbanding Il,Terbanding Ill dan Terbanding

adalah fakta Para Penggugat/Terbanding ,Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding IV, di dalam gugatannya tidakpernah menyebutkan bahwa tanah objek sengketa telah bersertipikat hakmilik dan bahkan Para Penggugat/Terbanding I, Terbanding II, TerbandingIll dan Terbanding IV sepanjang persidangan perkara a quo, dalam agendapembuktian tidak pernah mengajukan bukti untuk mendukung bahwa tanahobjek sengketa telah berserifikat hak milik.Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT GTOBahwa dengan mendasari

Muslina Djafar (Pembanding/Tergugat I), juga mendudukkansejumlah orang lain, yaitu: Lusiana Rampisela Gunawan, Michael Rampisela,Deby Rampisela, Paul Leonard Rampisela, Richrad Raja Rampisela danPriscilla Boya Rampisela) sebagai Para Tergugat Il;Menimbang, bahwa dengan mendasari fakta tersebut diatas, makamajelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa surat kuasa khususHalaman 24 dari 26 Putusan Nomor 17/PDT/2020/PT GTOtertanggal 29 November 2017 yang diberikan oleh Para Penggugat/ParaTerbanding

Bahwa mendasari uraian poin 5 (lima) dan 6 (enam) tersebut diatas,harusnya Tergugat melakukan tindakantindakan sepatutnya denganmengeluarkan kebijakankebijakan yang layak, guna melakukanpenyelamatan fasilitas kredit. Namun yang terjadi, Tergugat sebaliknyamelakukan tindakan Sewenangwenang yang tentunya telah bertentangandengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR tanggal12 November 1998 Jo. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/15/PBI/ 2000Jo.

Nur Wahid;Mendasari uraian di atas, patut diduga bahwa Tergugat telah melakukankelalaian, sehingga yang seharusnya pencairan kredit berjumlahRp. 78.250.000, (tujuh puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah),namun pencairan hanya dilakukan sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluh jutarupiah), dilain hal, Tergugat melakukan pendebetan atau pemotongan uangpada Rekening 16701500849158 atas nama Moch. Nur Wahid, sehinggadengan demikian terhadap hal terjadi, telah merugikan Penggugat.

segala kerugian materil yang dialami yaknisebesar Rp. 48.250.000, (empat puluh delapan juta, dua ratus lima puluhHalaman 5 dari 15 hal Putusan Nomor 18/PDT/2021/PT PAL11.12.13.14.ribu rupiah) yang perhitungannya didasarkan pada Jumlah Sisa fasilitaskredit yang seharusnya diterima sebesar Rp. 78.250.000, (tujuh puluhdelapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di kurangi dengan jumlahpencairan dana kredit yang hanya diterima oleh Penggugat yakni sebesarRp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah);Bahwa mendasari

sawo matang.Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa Perbuatan yang dilakukan menjualangka nomor Sie Jie tersebut tidak ada mempunyai izin dari Pemerintah yangberwenang, dan Terdakwa mengakui bahwa Perbuatannya tersebut adalah salahserta Melanggar Hukum.Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti oleh JaksaPenuntut Umum yang berupa ;1 (satu) unit Handphone merek MITO warna Hitam Kombinasi SilverUang Tunai sebesar Rp. 167.000, (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah)14Menimbang, bahwa mendasari

PDM39/PKN/06/2014tersebut ;Menimbang, bahwa mendasari pada uraian dan pertimbangan tersebut diatas dapatdisimpulkan bahwa unsur pertama telah dapat dibuktikan jadi adapaun mengenai dapat17dipertanggung jawabkan atau tidaknya pelaku tindak pidana tersebut akan dipertimbangkansetelah dipertimbangkan unsurunsur pokok dalam pasal dakwaan tersebut ;ad.2. unsur dengan jalan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan Menimbang, Unsur ini rnenunjukkan bahwa pelaku haruslah merupakan orangyang terbukti

melakukan perbuatan atau kegiatan menawarkan atau memberikankesempatan untuk bermain judi, padahal ia tidak mempunyai izin dari kekuasaanyang berwenang untuk melakukan perbuatan atau kegiatan tersebut sebagai usaha.Menimbang, bahwa mendasari pada keterangan para saksi, keterangan terdakwaRasyid Sabri Als Rasyid Bin Samsudin dapat diketahui fakta sebagai berikut terdakwaBahwa benar terdakwa dari bulan April 2014 telah mengadakan permainan judi angkajenis Sie Jie yang berasal dari singapura yang diadakan

berwenangMenimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakimdapat menyimpulkan telah terbukti memberikan kesempatan kepada masyarakat untukmembeli nomor sijie telah dapat dibuktikannya ;ad.3. unsur untuk bermain judi Menimbang, Unsur permainan judi adalah setiap permainan yang kemungkinanmendapat untung pada umumnya digantungkan pada faktor kebetulan, demikian halnyajika kemungkinan tersebut dapat menjadi lebih besar dengan lebih terlatihnya atau lebihterampilnya pernain.Menimbang, bahwa mendasari

berwenangMenimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakimdapat menyimpulkan telah terbukti untuk bermain judi telah dapat dibuktikannya ;ad.4. unsur atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi ; Menimbang, Unsur ini menunjukkan bahwa pelaku haruslah merupakanorang yang terbukti turut serta dalam perusahaan bermain judi, padahal iatidak mempunyai' izin dari kekuasaan yang berwenang untuk melakukanperbuatan atau kegiatan tersebut sebagai usaha.20Menimbang, bahwa mendasari

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar dalam pertimbanganhukum yang mendasari amar putusannya, telah salah dan kelirumenerapkan hukum dengan berpendapat dan berkesimpulan bahwaeksepsi pihak Tergugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima lebihdahulu, sebagaimana pertimbangan hukum putusan Judex Facti PengadilanTinggi Makassar dalam putusannya halaman 5 alinea ketiga, sebagaiberikut:Bahwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi bahwa exceptie yangdikabulkan oleh Hakim Tingkat Pertama adalah bersifat

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar dalam pertimbanganhukum yang mendasari amar putusannya telah salah dan kelirumenerapkan hukum dalam menilai alat bukti surat Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Terbanding bertanda 1.15 (tanpa asli) yang sama denganbukti Pemohon Kasasi P.10 (tanpa asli) berupa Perjanjian Sewa MenyewaGedung, tertanggal 8 Agustus 2003 dan menjadikan sebagai dasar sebuahkebenaran kepemilikan H.

Nomor 2441 K/Pdt/2013sebagai kebenaran hukum yang mendasari putusannya, jelas sangattidak tepat, tidak logis, tidak benar dan tidak sah menurut hukum;Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RINomor 7011 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976 yang menegaskanbahwa:Putusan yang didasarkan pada surat bukti foto copy, tidaklah sahYurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1985tanggal 9 Desember 1981 yang menegaskan bahwa:Surat bukti foto copy yang tidak pernah diajukan atau

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar dalam pertimbanganhukum putusan yang mendasari amar putusannya telah salah dan kelirumenerapkan hukum dengan menyatakan menolak gugatan Penggugat,karena kurang pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd), sebagaimanaamar putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar dalam putusanhalaman 9, sebagai berikut:Menimbang dari rangkaian analisa fakta dipersidangan yang didasarkansaling bersesuaian alat bukti saksi maupun suratsurat sebagaimanadiuraikan di atas maka