Ditemukan 5208 data
ISKANDAR
Tergugat:
GUBERNUR JAWA TIMUR
Intervensi:
AHMAD
257 — 126
;Staf Bagian Bantuan Hukum, pada BiroHukum,;Halaman 2 dari 91 Putusan Nomor: 35/G/2018/PTUN.SBY11.Nama : Syailendra Wienantya, S.H.Jabatan : Staf Bagian Bantuan Hukum, pada BiroHukum;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PegawaiNegeri Sipil dan memilin tempat berkedudukan hukum diPemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, Jalan PahlawanNomor 110 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 181.4/761/013.2/2018 tanggal 26 Pebruari 2018;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;DANAHMAD, Warga Negara
195 — 146
(Sesuai dengan fotokopi);Fotokopi Surat No.A/757/DPPHANURA/XII/2016tentang MUNASLUB tahun 2016 Partai HANURA(Sesuai dengan fotokopi);Fotokopi Surat No.A/758/DPPHANURA/XII/2016tentang MUNASLUB tahun 2016 Partai HANURA(sesuai dengan fotokopi);Fotokopi Surat No.A/759/DPPHANURA/XII/2016tentang MUNASLUB tahun 2016 Partai HANURA(sesuai dengan fotokopi);Fotokopi Surat No.A/760/DPPHANURA/XII/2016tentang MUNASLUB tahun 2016 Partai HANURA(sesuai dengan fotokopi);Fotokopi Surat No.A/761/DPPHANURA/XI1I/2016tentang
432 — 195
untukmembatalkan dan mencabut Sertipikat Hak Guna Bangunan No.2849/Cilandak Barat terakhir tercatat atas nama Nyonya DEWIGAYATRI, sama sekali tidak berdasar hukum untuk dipertimbangkandan karenanya harus ditolak ;Dengan tidak adanya suatu kerugian apapun karena tidak adanyaperbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangUndanganyang berlaku atau mengabaikan Azasazas Umum Pemerintahan yangBaik yang dilakukan TERGUGAT, maka tuntutan pembatalan danpencabutan terhadap Sertipikat Hak Guba Bangunan No. 761
114 — 55
Dengan demikian cukup beralasan apabila Tanahyang menjadi perkara untuk dinyatakan sebagai milik PenggugatRekonpensi;Menimbang, bahwa atas gugatan rekonpensi dari PenggugatRekonpensi/Tergugat Il Konpensi, Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi,dalam repliknya mendalilkan :761.Bahwa Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dengan jelas dan tegasmenolak dailildalil dari Gugatan Rekonpensi Penggugat dalamRekonpensi/Tergugat II untuk seluruhnya;Bahwa Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dengan tegas menolakdalildalil
Terbanding/Terdakwa : BISMANSYAH BIN AIENDIT
110 — 58
prestasi kerja sebesar 100%Pekerjaan RehabilitasiBox Plat Desa Muara Aman, Kontraktor pelaksana CV.ADITIA BARU.1(satu) rangkap Dokumen Foto copy Surat Perintah Membayar besertalampirannya yang sudah dilegalisir Nomor : 1.03.01/621/SPM/LS/2017, untukkeperluan pembayaran prestasi kerja sebesar 100%Pekerjaan RehabilitasiJalan Pemuda Desa Wel wel, Kontraktor pelaksana CV.CAHAYA FAJAR.1(satu) rangkap Dokumen Foto copy Surat Perintah Membayar besertalampirannya yang sudah dilegalisir Nomor : 1.03.01/761
118 — 100
Terjadi perbedaan penyebab/ asal kerugian keuanganNegara menurut BPKP dengan penyebab kerugiankeuangan negara menurut fakta yang dikemukakan olehHakim Pertama.Laporan hasil audit BPKP tanggal 5 Desember 2016 SR 761/ PW21/ 5/ 2016 menyebutkan penyebab/ asal kerugiannegara karena jumlah ganti rugi yang seharusnya dibayar olehPT. Angkasa Pura hanya sebesar 203.702.810.175, 99karena tanah negara tidak perlu dibayar. Sedangkan menurutHakim Pertama jumlah ganti rugi yang seharusnya dibayar olehPT.
137 — 402
Bahwa selain itu, Tergugat juga telah memberitahukan kepadaPenggugat terkait rencana pelaksanaan lelang atas barang jaminanmilik Penggugat melalui surat nomor RMV/3/3.1/761/R tanggal 12Agustus 2014.14.
552 — 381
Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidakmenunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:a. ditentukan lain dalam undangundang; danHalaman 7 dari 79 halaman Putusan Nomor : 1/G/2021/PTUNSMG4.5b. menimbulkan kerugian yang lebih besar.Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikanUpaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara.Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya.Pasal 761.Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikankeberatan
1.Soendaroe Rachmad
2.Ridho Anomijati A
3.Roswani Ibnu A Djamil
4.Jetty Sri Wijati
5.Eddie Gunadirdja
6.Mastura Gunadirdja
7.Veranita Dwiputri
8.Adji Sunu
9.Siti Julia
10.Mirasanti Martopranoto
11.RNGT Soenarti
Tergugat:
Kantor Pertanahan Kota Depok
Intervensi:
1.KOPERASI PEGAWAI DAN PENSIUNAN BULOG SELURUH INDONESIA (KOPELINDO
2.Drs. MUCHDAN BAKRIE
437 — 419
.: 2081;Surat Kepala Kantor Dinas Luar IPEDA BogorNomor: S.761/ WPJ.04/KI1409/1977, tanggal 10 Juni 1977 yangmenerangkan bahwa menurut pembukuan letter C milik Amsir binKebi, Nomor C: 2004, Desa: Rangkapanjaya, Kecamatan Depok,Kabupaten Bogor (sekarang Kelurahan Rangkapan Jaya,Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok) telah dicoret karenaDaftar Baru SK KINAG B54, pada tanggal 9 Juni 1977dilaporkan jual ke Nomor C: 3265 atas nama WF.
(Sesuai dengan fotokopi);Surat Kepala Kantor Dinas Luar Ipeda Bogor Nomor:S.761/WPJ.04/KI1409/1977, Tanggal 10 Juni 1977. (Sesualdengan fotokopi);Surat Keterangan luran Pembangunan Daerah Nama WajibPajak Gumang Bin Numan No. 2005. (Sesuai denganfotokopi);Surat Kepala Kantor Dinas Luar Ipeda Bogor Nomor:S.762/WPJ.04/KI1409/1977, Tanggal 10 Juni 1977. (Sesualdengan fotokopi);Surat Keterangan luran Pembangunan Daerah Nama WajibPajak Umar Bin Sandi No. 2006.
80 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
tidak langsungmerupakan .......merugikan keuangan negara, atau diketahui atau patut disangka olehnyabahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atauperekonomian negara, perbuatan tersebut mereka lakukan dengan carasebagai berikut :Pada bulan September 1998 Terdakwa dalam kapasitasnyaselaku Ketua KUD Laguboti Barat bersama SAHAT SIBUEA dalamkapasitasnya selaku Bendahara KUD Laguboti Barat telah mengkoordinirpengajuan permohonan Kredit Usaha Tani (KUT) Musin Tanam1998/1999 komoditi padi untuk 761
suatubadan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yangada padanya karena jabatan atau kedudukan, secara langsung atau tidaklangsung dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.perbuatan tersebut mereka lakukan dengan cara sebagai berikut :Pada bulan September 1998 Terdakwa dalam kapasitasnyaselaku Ketua KUD Laguboti Barat bersama SAHAT SIBUEA selakuBendahara KUD Laguboti Barat telah mengkoordinir pengajuanpermohonan Kredit Usaha Tani (KUT) musim tanam 1998 / 1999 komoditipadi untuk 761
71 — 6
Negeri Pekanbaru pada hari : RABU, tanggal15 PEBRUARI 2008 yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Negeri Pekanbarudalam perkara terdakwa= SANDRA ELVIONITA ALS SANDRA =Susunan persidangan sama dengan sidang yang lalu ;Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum dan terdakwadiperintahkan masuk kerunag sidang ;Hakim Ketua memberitahukan acara persisangan hario ini yaitupembacaan Putusan ;Selanjutnya Hakim Ketua membecakan Putusan dalam perkaraterdakwa yang amarnya sebagai berikut :ME NG AD JI LL:761
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Hj. ANDI NUZULIAH.SH Diwakili Oleh : SAMSUL BAHRI SH
106 — 71
.# Terjadi perbedaan penyebab/ asal kerugian keuanganNegara menurut BPKP dengan penyebabkerugiankeuangan negara menurut fakta yang dikemukakan olehHakim Pertama.Laporan hasil audit BPKP tanggal 5 Desember 2016 SR 761/ PW21/ 5/ 2016 menyebutkan penyebab/ asal kerugiannegara karena jumlah ganti rugi yang seharusnya dibayar olehPT. Angkasa Pura hanya sebesar 203.702.810.175, 99 karenatanah negara tidak perlu dibayar.
61 — 13
Isinyamenjelaskan bahwa seseorang yang bernama Suwardi telah diberikan izinoleh Bupati Bungo untuk mendirikan Ruko 2 (dua) lantai permanen di atastanah dengan Sertifikat Nomor 761, atas nama Suparmin S, dengan suratkuasa tanggal 03 Agustus 2013.
187 — 115
BUDIMANDG 2059 TD 741 (satu) lembar AsliSurat Ketetepan PajakDaerah PKB/BBNKB danSWDKLLJ ( lembar 4)MAJID DJINADG 2126 TD 751 (satu) lembar AsliSurat Ketetepan PajakDaerah PKB/BBNKB danSWDKLLJ ( lembar 4)ISBAT HAMJAHDG 2073 TD 761 (satu) lembar AsliSurat Ketetepan PajakDaerah PKB/BBNKB danSWDKLLJ ( lembar 4)MARINUS WAROBAIDG 3927 TB 771 (satu) lembar AsliSurat Ketetepan PajakDaerah PKB/BBNKB danSWDKLLJ ( lembar 4)ALI MUSOLIHDG 3925 TB 781 (satu) lembar AsliSurat Ketetepan PajakDaerah PKB/BBNKB danSWDKLLJ
73 — 15
Mei 2011 sebanyak 396.000 kg sebesarRp.1.376.100.000, +Jumlah 1.761.000 kg sebesar Rp.5.342.025.000,Bahwa pada tanggal 2728 Juli 2001 Korwil Satuan PengawasInternal Wilayah Il Perum Bulog yang diketuai oleh saksi Drs.ZAENAL AKHYAR, MM dengan anggota TATI DJUHATI,SABARUDIN NASER, SAPTA, Jamaludin, ANDI HARIYANDI, DEDISABETRA berdasarkan Surat Tugas No : SHPD 761/07/2011tanggal 5 Juli 2011 =melakukan pemeriksaan danpenghitungan atas persediaan gabah di Gudang Filial milikMitra Kerja diantaranya adalah
Mei 2011 sebanyak 396.000 kg sebesarRp.1.376.100.000, +Jumlah 1.761.000 kg sebesar Rp.5.342.025.000,Bahwa pada tanggal 2728 Juli 2001 Korwil Satuan PengawasInternal Wilayah Il Perum Bulog yang diketuai oleh saksi Drs.ZAENAL AKHYAR, MM dengan anggota TATI DJUHATI,SABARUDIN NASER, SAPTA, Jamaludin, ANDI HARIYANDI, DEDISABETRA berdasarkan Surat Tugas No : SHPD 761/07/2011tanggal 5 Juli 2011 melakukan pemeriksaan = danpenghitungan atas persediaan gabah di Gudang Filial milikMitra Kerja diantaranya adalah
SPHD 761/07/211 tanggal 5 Juli 2011melakukan pemeriksaan dan penghitungan atas persediaangabah di gudang filial milik Mitra Kerja diantaranya adalahgudang filial CV. Putra Sukamanah Sumedang;Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh TimKorwil Satuan Pengawasan Internal Wilayah Il Perum Bulogditemukan Fisik gabah kering giling yang ada dalam gudang filialCV.
BAMBANG UNTUNG ADRIANUS AHAD ALS BAMBANG UNTUNG
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU
Intervensi:
1.M.Fajar Indratma
2.Muhammad Syafei, S.E.,
175 — 76
sampai dengan Pasal 78 UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan, sebagai berikut:Pasal 751) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakandapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atauAtasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atauTindakan.2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:a. keberatan; danb. banding.3) dan seterusnya.....81 Putusan Perkara Nomor 49/G/2019/PTUN.BJM.Pasal 761
72 — 13
Bahwa, diSsamping dalil pada poin 7 diatas, untukmemperkuat posisi Penggugat, Badan PertanahanNasional Kantor Wilayah DKI Jakarta mengeluarkanSurat Nomor. 1.711.2/761/0904/P3MB/03 bahwatanah dan bangunan terperkara bukan merupakanobyek Panitia Pelaksana Penguasaan Milik Belanda(P3MB). Oleh karena itu berdasarkan Pasal 1071KUHPerdata, maka penetapan Pengadilan NegeriJakarta Selatan Nomor. 304/Pdt/P/1991/PN.
147 — 303
Fotocopy Putusan Kasasi No.761 K/Pid/2008 tanggal 08 Januari 2009 diberi tandaPK25 ;26. Fotocopy Surat Kantor Advokad Zaenah Aloahiit, SH. & Rekan No.89/ZALAW/X/13 Perihal : Mohon Keterangan Domisili a/n. Indra bin Kusbianto diberi tanda PK26 ;27. Fotocopy Surat Keterangan No.W.10.PK.01.01 REG1260 Kemeterian Hukum danHAM Rumah Tahanan Negara Jakarta Pusat diberi tanda PK27 ;28. Fotocopy photo Indra diberi tanda PK28 ;29.
Nasri
Tergugat:
Bupati Donggala
Intervensi:
Pasale
174 — 73
Kadis PMD Kab.Donggala Nomor: 020/BPD.OTI/XII/2019 Perihal:Permohonan Pelantikan Kepala Desa Oti TerpilihTahun 2019, tanggal 17 Desember 2019 (fotokopisesuai fotokopi);: Surat Camat Sindue Tobata kepada Bupati DonggalaNomor: 147/761/KEC.SINTO/XII/2019 Perihal: UsulPelantikan Calon Kepala Desa Terpilin Desa Otitanggal 17 Desember 2019 (fotokopi sesuai fotokopi);Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil Jawaban dan buktitertulisnya, Tergugat II Intervensi mengajukan 1 (satu) orang Saksi yangbenama
95 — 10
nnn nnnil (satu) buah hendel rembelakang; 4 (empat) buahperseneleng;5 (lima) buahlaher; il (satu) buah penutupknalpot; il (satu) set bingkaiplat; 2 (dua) buah aki(ruSak);2 (dua) dos karettubles; 2 (dua) buah besiplat; 4 (empat) buah konekStil; 2 (dua) buah standarSAMPINQ j 22 oon nnn nnn6 (enam) buah kepalaDUSI;il (satu) pakS@kriNG; 22 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn2 (dua) dos stelanPANE j 722 noone nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn enn nnn n nenhalaman 75 dari 115.Ptsn.No.299/Pid.B/2015/PN.Pal.761