Ditemukan 4577 data
524 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
UraianRpPenghasilan Kena Pajak 16.042.355.724PPh Pasal 23/26 Final yang terutang 2.057.845.501Kredit Pajak 2.057.845.501 PPh kurang (lebih) dibayar Sanksi Administrasi Jumlah PPh yang Masih Harus/ (Lebih) Dibayar Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 19 September 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put115707.35/2011/PP/M.VB Tahun 2019, tanggal 24 September 2019, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnnya
192 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 2312/B/PK/Pjk/2019UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, makapermohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yangditerima tanggal O05 November 2018 yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohonkepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:1.Menerima seluruhnnya Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukanPemohon Peninjauan Kembali
74 — 31
DanResi Pengiriman tanggal 23 Maret 2016 ; Bahwa Kontra Memori Banding tersebut pada pokoknya memohon agarPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menolak permohonan bandingdari Pembanding/Tergugat untuk seluruhnnya dan menguatkan putusanPengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang dimohonkan banding tersebut,yang uraian selengkapnya sebagaimana termuat dalam Kontra MemoriBandingnya tersebut; 222222 nnneo nnn nnneeBahwa, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Makassar
28 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tagih Pajak Nomor 00201/107/13/432/15,tanggal penerbitan 4 Mei 2015, Masa pajak Mei 2013; Menyatakan batal Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan NomorPHP31/WPJ.06/KP 1205/2015, tertanggal 18 Maret 2015;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal 2 Mei 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut101608.99/2013/PP/M.XB Tahun 2018, tanggal 29 Agustus 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnnya
NOPRIN SAN PUASA
35 — 15
Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnnya;2. Membatalkan proses pengangkatan anak atas nama Davarel Jesseriel SirjohnMapalulo sebagaimana Penetapan No. 13/Pdt.P/2020/PNBit3. Menyatakan menurut hukum bahwa anak Lakilaki yang bernama Davarel JesserielSirjohn Mapalulo lahir di Bitung pada tanggal 27 Maret 2017 kembali menjadi anakyang sah dari Sirjohn dan Friska Mapalulo;4.
45 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pajak Penghasilan (PPh) Terutang 94.508.166.5473 Kredit Pajak 94.508. 166.5474 Kompensasi Masa Pajak Sebelumnya 5 PPh Kurang/(Lebih) Bayar 6 Sanksi Administrasi: 7 Jumlah PPh yang masih harus/(lebih) dibayar Nihil Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 1 Agustus 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut87091/PP/M.IB/12/2017, tanggal 27 September 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnnya
59 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 331/B/PK/Pjk/2021Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Nomor00008/206/10/056/14, tanggal 8 Agustus 2014, Tahun Pajak 2010, atasnama Pemohon Banding;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 19 April 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT099961.15/2010/PP/M.XA Tahun 2019, tanggal 15 April 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnnya permohonan banding Pemohon
68 — 2
Agar Pemohon membayar nafkah terhutang sejak bulan Mei 2013sampai dengan bulan Maret 2014, setiap bulan sebesar Rp.700.000,(tujuh ratus ribu rupiah) secara tunai, jumlah seluruhnnya Rp.700.000, x11 bulan = Rp.7.700.000, (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) ;b. Agar Pemohon membayar pinjaman uang kepada Termohon secaratunai yang jumlah seluruhnya sebesar Rp.25.000.000, (Dua puluh limaJURE) TUPBUGT ) 6. mmm amma nnn nmr sn nr nn ernest eere eens anec.
23 — 4
majelis hakim merukunkan kembali para pihak yangbersengketa sebagai suami istri, maka sesual dengan Pasal 19 huruf (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo UndangUndang Nomor 1Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraiandengan Tergugat, haruslah dikabulkan;Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 2927/Padt.G/2019/PA.BLMenimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangansebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalildalil gugatan Penggugat telah terbukti seluruhnnya
50 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra MemoriPeninjauan Kembali pada tanggal 3 November 2016 yang pada intinyaputusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolakpermohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan Peninjauan Kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yangmenyatakan mengabulkan seluruhnnya
62 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kurang (Lebih) Bayar 1.059.338,00 1.059.338,00 0,00b Sanksi Bunga 508.482,00 508.482,00 0,00c Sanksi Kenaikan 0,00 0,00 0,00d Jumlah Pajak yang masihharus (Lebih) dibayar 1.567.820,00 1.567.820,00 0,00 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 30 Januari 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put67120/PP/M.IIIB/16/2015, tanggal 15 Desember 2015, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnnya
131 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
., sehingga PPh yang kurang dibayar adalah sebesarRp4.621.621.611,00;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 29 September 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put78370/PP/M.IIIA/25/2016, tanggal 1 Desember 2016 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnnya Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP577/WPJ.07/2015 tanggal 24Februari 2015, tentang keberatan
NENG LINA
30 — 21
tanggal 1 April 1983;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan yangterurai tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidakbertentangan dengan UndangUndang dan peraturan hukum yang berlaku olehkarena itu dapat dikabulkan seluruhnya;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telahdikabulkan, dan klasifikasi perkara ini adalah perkara yang bersifat voluntair,maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR segala biaya yang timbul dalampermohonan ini haruslah dibebankan seluruhnnya
52 — 9
terbukti.Berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim menganggapunsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.Menimbang, setelah mempelajari fakta hukum diatas maka Majelissependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa perbuatan Terdakwa telahmemenuhi unsur unsur sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaanPasal 351 ayat (1) UU KUHP oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakanbersalah dan dijatuhi pidana ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa saat ini ditahan maka pidanayang dijatuhnkan akan dikurangkan seluruhnnya
68 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
keberatan atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan JasaMasa Pajak Januari 2010, Nomor 00087/207/11/725/13, tanggal 11November 2013, atas nama PT Kalimantan Prima Services Indonesia:Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 14 Juli 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put73703/PP/M.XIIIB/16/2016, tanggal 30 Agustus 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnnya
104 — 35
Bahwa, Para Penggugat merupakan Para Ahli waris yang sah atasharta peninggalan Almarhumah Rita Suryani Binti Nasruddin, danPara Penggugat sampai saat ini masih tercatat seluruhnnya beragamaIslam sebagaimana surat keterangan silsilah ahli waris yangdikeluarkan oleh Kepala Desa Gampong Keude Siblah Nomor145/026/KDS/I/2021 terdiri dari 1. PENGGUGAT 2, 2. PENGGUGAT1, 3. TERGUGAT9.
161 — 112 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak gugatan Penggugat/Termohon Kasasi seluruhnnya;2.
71 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1785/B/PK/Pjk/2019Mengabulkan seluruhnnya Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP00255/KEB/WPJ.19/2017tanggal 03 Maret 2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Maret 2013 Nomor: 90003/207/13/091/15 tanggal 28 Desember2015 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00004/NKEB/WPJ.19/KP.0103/2017 tanggal 20 Februari2017 atas nama:
56 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Memutuskan bahwa DPP PPh Pasal 26 untuk masa Februari 2011 adalahsebesar Rp1.550.998.864,00 PPh yang masih harus dibayar adalahsebesar NIHIL;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 7 Agustus 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT112307.13/2011/PP/M.IVA Tahun 2019, tanggal 12 Februari 2019,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnnya Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur
11 — 5
2017 di RSUD Makassar;Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Sutejo telah melahirkanbeberapa orang anak, ada yang sudah dewasa dan menikah, juga adatiga orang yang masih di bawah umur yaitu ANAK, ANAK dan ANAK;Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan perwalian ini untuk mewakilianaknya yang masih di bawah umur tersebut betindak secara hukumdalam hal pengalihan dan pengurusan Apartemen sebagai peninggalanAlmarhum Sutejo;Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas,Pemohon telah membenarkan seluruhnnya