UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat(1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan keterangan para saksiyang dikuatkan dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugatdengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan sudah dikaruniaiseorang anak bernama Rony Hartanto, umur 1 tahun yang sekarang dalam asuhanPenggugat;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

Maisuni, telahmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari gugatan Penggugat tersebut bahwa rumah tangga Penggugatdengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran danperselisihan serta sudah diupayakan rukun, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa dalildalil Penggugat yang telah didukung denganketerangan para saksi tersebut dapat ditemukan fakta bahwa rumah tangga antaraPenggugat dengan Tergugat sudah sedemikian

Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, Pemohon telah mendapatkanizin atasannya yaitu xxx;Menimbang, bahwa yang menjadi hal pokok dalam perkara iniadalah Pemohon mohon izin untuk menikah lagi dengan seorangperempuan bernama xxxx yang selanjutnya disebut sebagai calon isterikedua Pemohon;Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknyaPengadilan Agama Ternate memberikan izin poligami kepada Pemohonuntuk menikah lagi dengan calon isteri keduanya tersebut, Majelis hakimharus mempertimbangkan alasan yang mendasari

TteMenimbang, bahwa alasan yang mendasari permohonanPemohon untuk menikah lagi adalah karena Pemohon takut berzina danTermohon juga jarang mengurus Pemohon karena Pemohon bertugas diPuskesmas Bajo, sehingga Termohon tidak dapat melayani Pemohonsecara maksimal.

I02/AD/X/2019MenimbangMenimbangberdasarkan bunyi pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedangdisidangkan dengan seksama guna memperoleh alat buktiyang sah seperti yang diamanatkan oleh undangundang.Bahwa selanjutnya dengan mendasari Pasal 172 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang PeradilanMiliter diketahul yang termasuk alat bukti yang sah ialah:keterangan saksi;keterangan ahli;abc. keterangan terdakwa;d. surat; danepetunjuk.: Bahwa selanjutnya

berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militeryang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat buktiadalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan, Kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf a menerangkandalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakimharus dengan sungguhsungguh memperhatikan persesuaianantara keterangan Saksi satu dan yang lain.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang

paraSaksi yang hadir di persidangan telah bersesuaian satu danyang lain, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat untukperkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti keteranganSaksi.: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militeryang dimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alatbukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidangtentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahuisendiri atau yang ia alami sendiri.Bahwa dengan mendasari

Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila adahubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai barang bukti surat yang telah dihadirkanoleh Oditur Militer di persidangan adalah sah karena daftarabsensi tersebut merupakan surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan dibuat menurut peraturanperundangundangan sehingga dapat memberikan keyakinankepada Majelis Hakim, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat untuk

Feri apa ini, Telan aja bang, setelah masuk ke tubuhlalu badan Terdakwa terasa fit dan ringan tahan 2 (dua) jammenikmati lagu di diskotik di Jalan Nibung Petisah Medan.Bahwa Pemohon Kasasi mendasari fakta hukum tersebut di atassangat merasa tidak adil dengan penjatuhan pidana tambahan pecat daridinas militer karena apabila dikaji dari fakta hukum tersebut tidak murnipure ada niat dan kesengajaan yang mendorong hati dari Terdakwa untukmengkonsumsi pil ekstasi, namun faktanya adalah karena Sadr.

Nomor 207 K/MIL /201710.Bahwa mendasari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan jikadikaitkan dengan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Militer 02 Medan,ternyata yang menjadi dasar dalam memutus perkara Pemohon Kasasihanya bersumber dari keterangan Terdakwa saja, yaitu pengakuan pernahmengkonsumsi Narkotika jenis pil ekstasi.

Hal ini didasarkan pada Pasal 175 ayat (4)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwaketerangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa iabersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi harusdisertai dengan alat bukti yang lain.Bahwa mendasari alatalat bukti yang diuraikan dalam perkara ini, ternyatadalam putusan Judex Facti tidak memenuhi asas minimum pembuktian dimana alat bukti yang ada tidak memadai dari segi kuantitas maupunkualitasnya dan dari segi

; Betannseten asl SeeeeMenimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan menelitiserta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmiputusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 11 November 2013 Nomor:889/Pid.B/2013/PN.Makassar maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkansebagai berikut : Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding yang antaralain mengemukakan sebagai berikut : Bahwa sebelum TerdakwaPembanding menyampaikan keberatan keberatanatas pertimbangan hukum yang mendasari

putusan diatas, makaizinkantah terlebindahutu TerdakwaPembanding menyampaikan bahwa secara yuridis pertimbanganhukum yang mendasari putusan ini adalah tidak menerapkan analisis hukum secaraobjektif, sebab dari pertimbangan hukum yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertamatersebut tidak didasarkan dengan fakta hukum yang sebenamya, sehingga tidakmemberikan. suatu makna hukum = yang bersesuaian dengan rasakeadiian.Bahwa demikian pula terhadap kesimpulankesimpulan yang dijadikan dasarperimbangan hukum

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penipuansecara berlanjut" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana.Bahwa oleh karena apa yang diperimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertamadirasakan mengandung suatu kekeliruan, yang pada gilirannya tidak bersesuaiandengan hukum yang berlaku, maka imeilaiui Memori Banding ini, Terdakwa Pembanding, 19 &NW SSa jx al a +sdG None Yak .J ng. diambilaa er" &yimengajukan keberatankeberatan sehubungan dengan periimbanganoleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari

Nomor 332 K/Pdt.SusKPPU/2013keterangan saksi Ary Muriadi diketahui bahwa kepengurusanTerlapor II adalah berbeda dengan kepengurusan dan Terlapor III danmasingmasing Terlapor II dan Terlapor HI memiliki ruang kantoryang berbeda di komlek alamat yang sama sehingga dengandemikian tidak termasuk pada larangan Permen PU No.43 tersebut diatas;Bahwa Majelis Komisi hanya mendasari pendapatnya pada keterangan seorangsaksi Ahli Setya Budi Arijanta saja terkait dengan larangan bagi mereka yangmemiliki hubungan

tersebut dianggap sah sepanjang penandatanganan dokumenadalah pemilik dan perusahaan; Bahwa juga masih menurut BudiHarsono (ahli) dalam penyusunan dokumen atas perintah orang yangsama maka dianggap tidak ada unsur persaingan;Tentang Upaya Penjaringan Pemenang;a Bahwa kesimpulan Majelis Komisi yang menyatakan telah terjadi persaingansemu antara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV untuk memenangkanTerlapor II dalam Tender a quo adalah sangat keliru dan terlalu dipaksakan;Bahwa Majelis hanya mendasari

sama; dan hubunganantara Direktur Terlapor II dengan Direktur Terlapor III adalahsebagai SuamiIsteri;Bahwa akan tetapi dari fakta persidangan sesuai keterangan saksiAry Muriadi diketahui bahwa kepengurusan Terlapor II adalahberbeda dengan kepengurusan dari Terlapor II dan masingmasing Terlapor II dan Terlapor IJ memiliki ruang kantor yangberbeda di komplek alamat yang sama; sehingga dengandemikian tidak termasuk pada larangan Permen PU No.43 tahun2007 tersebut di atas;Bahwa Majelis Komisi hanya mendasari

Tentang Kerjasama Pembuatan dan Kesamaan KesalahanDokumen Penawaran antara Terlapor II, Terlapor III danTerlapor IV;a).Bahwa Pendapat Majelis Komisi yang secara apriorimenyimpulkan bahwa adanya kerja sama antara Terlapor II,Terlapor IIIf dan Terlapor IV merupakan bukti adanyapersekongkolan ; Bahwa Pendapat Majelis yang demikianadalah sangat keliru karena hanya mendasari pada adanyakesamaan kesalahan penulisan kata Land Clering pada lembarDaftar Kuantitas dan Harga dalam Dokumen Penawaran paraTerlapor

Bahwa Majelis hanya mendasari pendapatnya pada PernyataanTerlapor III yang menyebutkan bahwa Terlapor III telahmenggunakan Terlapor II dan Terlapor IV untuk menjaringpenawaran dengan cara memasang harga di level atas danmemasang harga di level bawah untuk memenangkan Terlapor IIdalam tender perkara a quo; Bahwa perlu kami garis bawahipernyataan sepihak dari Terlapor III tersebut di berikannya diluar persidangan komisi dan pernyataan tersebut telah dibantahkembali oleh Terlapor III dalam kesimpulannya

Bahwaselanjutnya dengan mendasari Pasal 172 Ayat (1)UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentangPeradilan Militer diketahui yang termasuk alat bukti yangsah ialah:a. keterangan saksi;b. keterangan ahli;c. keterangan terdakwa;d. surat; dane. petunjuk.Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 Ayat (1)UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentangPeradilan Militer yang dimaksud dengan keteranganSaksi sebagai alat bukti adalan keterangan yangdinyatakan Saksi di sidang Pengadilan, kemudian padaPasal 173 Ayat

(6) huruf a menerangkan dalam menilalkebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harusdengan sungguhsungguh memperhatikan persesuaianantara keterangan Saksi satu dan yang lain.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas makaMajelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikanoleh para Saksi yang hadir di persidangan telahbersesuaian satu dan yang lain, maka dari itu MajelisHakim berpendapat untuk perkara Terdakwa ini telahdiperoleh alat bukti keterangan Saksi.Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal

175 Ayat (1)UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentangPeradilan Militer yang dimaksud dengan keteranganTerdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yangdinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ialakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alamisendiri.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atasmaka Majelis Hakim menilai keterangan yang telahHal 11 dari 22 hal, Putusan Nomor 40K/PM.

menurut ketentuan peraturanperundangundangan atau surat yang dibuat olehpejabat mengenai hal yang termasuk dalam tatalaksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yangdiperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atausesuatu keadaan;c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuatpendapat berdasarkan keahliannya mengenaisesuatu hal atau sesuatu keadaan yang dimintasecara resmi dari padanya;dand. surat lain yang hanya dapat berlaku apabila adahubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.Bahwa dengan mendasari

. : Tempat kediaman di: Perum Pasuruan Anggun Sejahtera D6 No. 2 RT.Vo M 07 RW. 06 Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan;Sein a Adapun alasan / dalildalil yang mendasari permohonan ini adalahp= ee ; * Sebagaiberikut:4 , Gy Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang lakilaki bernamaSentotWe9 Broto Wahyudi binTukimin Luki pada tanggal 7 Juli 1991 sebagaimanaaeieaaill terbukti dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 32/54/VII/1991 tanggal 7 Juli~ 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanGempolKabupaten

Surat Kuasa Penggugat kepada kuasa hukumnya tertanggal 28 Juli 2007cacat yuridis (hukum) karena dalam Surat Kuasa tersebut Penggugattidak menjelaskan/menyebutkan hal yang mendasari diajukannyagugatan wanprestasi terhadap Tergugat . Berikut kutipan Surat KuasaPenggugat yang berbunyi sebagai berikut :Hal. 9 dari 27 hal. Put. No. 2461 K/Pdt/2009KhususUntuk dan atas nama serta mewakili Pemberi Kuasa untuk membela hakhak dan kepentingan hukum Pemberi Kuasa guna mengajukan gugatanterhadap PT.

Dalil Penggugat pada posita butir 12 dan 13 yang menyebutkan bahwakerugian Penggugat didasarkan pada pemutusan hubungan kerjasamadan pemutusan order jelas bertentangan dengan dalil posita Penggugatpada butir 14 dan 16 Gugatan yang menyatakan bahwa Penggugat telahmengalami kerugian akibat perbuatan ingkar janji/wanprestasi Tergugat berdasarkan Notulen Rapat tanggal 24 November 2005 ;13.Ketidakjelasan atau ketidakkonsistenan Penggugat dalam menguraikanalasanalasan yang mendasari diajukannya Gugatan

sebagaimanadijelaskan pada butir 9, 10 dan 11 Jawaban di atas, tampak dalam halmengenai fakta hukum manakah yang mendasari Gugatan Penggugat,apakah Notulen Rapat tanggal 24 November 2005 atau pemutusanhubungan kerja sama membuktikan bahwa Gugatan Penggugat kabur ;14.Dalam petitum butir 2 dan 4, Penggugat meminta agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dandihukum untuk membayar ganti rugi, termasuk kerugian akibatpemutusan hubungan kerja sama dan penghentian

No. 2461 K/Pdt/2009bahwa Penggugat telah mengalami kerugian akibat perbuatan ingkarjanji/jwanprestasi Tergugat berdasarkan Notulen Rapat tanggal 24November 2005 :17.Ketidakjelasan atau ketidakkonsistenan Penggugat dalammenguraikan alasanalasan yang mendasari diajukannya Gugatansebagaimana dijelaskan pada butir 9, 10 dan 11 Jawaban di atas,tarnpak dalam hal mengenai fakta hukum manakah yang mendasariGugatan Penggugat, apakah Notulen Rapat tanggal 24 November2005 atau pemutusan hubungan kerja sama

Dasardasar Penggugat yang menjadi acuan untukmenyatakan Penggugat telah dirugikan sejumlah tersebut di ataskabur atau tidak jelas (onduidelijk) karena Penggugat tidak merincidengan jelas halhal yang mendasari jumlah kerugian Penggugatkepada Tergugat dan Tergugat II, karenanya Gugatan Penggugatditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkarnah Agung Republik IndonesiaNo. 1720 K/Pdt/1986, tanggal 18 Agustus 1988, yaitu :"Setiap tuntutan ganti

., PPAT di Depok (bukti T3); Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil para pihak tersebut MajelisHakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa pokokpermasalahan dalam perkara ini bukan tentang prosedur penerbitan objeksengketa akan tetapi mengenai keabsahan dari Akta Jual Beli tanggal 31 Agustus2005 (bukti T3) yang mendasari peralihan hak milik atas tanah aquo.

No.21/B/2015/PT.TUN.JKTbertentangan dengan peraturan perundangundangan maupun asasasas umumpemerintahan yang baik karena yang berwenang menguji mengenai keabsahanAkta Jual Beli yang mendasari pengalihan hak atas tanah tersebut merupakankewenangan Peradilan Umum dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri setempat;Menimbang, bahwa meskipun objek sengketa merupakan suatu keputusantata usaha negara akan tetapi karena pokok permasalahan adalah mengenaisuatu peristiwa perdata maka Pengadilan Tata Usaha Negara

tangan di bawah ini:PENGGUGAT, lahir di Bogor 25 September 1995, umur 23 tahun, agama Islam,pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempatkediaman di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor,selanjutnya disebut sebagai Penggugat;Dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap:TERGUGAT , lahir di Bogor 25 Desember 1992, umur 26 tahun, agama Islam,pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman diKecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, selanjutnya disebutsebagai Tergugat;Adapun alasanalasan yang mendasari

Bahwa mendasari kondisi fisik Pemohon yang demikian itu, pada akhirtahun 2015 dilakukan pemeriksaan kromosom melalui darah terhadapdiri Pemohon dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Karyotipe (darah) No.B948/UGK/XII/2015 yang dibuat oleh dr. Ni Wajan Tirthaningsih, MS dariUnit Genetika Klinik RSUD Dr. Soetomo Surabaya tertanggal 21122015, ternyata hasilnmya menunjukkan bahwa Pemohon memilikikromosom 46, XY yang artinya Pemohon berjenis kelamin lakilakisepenuhnya;4.

Bahwa dengan diubahnya status jenis kelamin Pemohon dariperempuan menjadi lakilaki, maka mendasari nilainilai yang hidup danberkembang di masyarakat Kediri sudah sepatutnya nama PemohonHalaman 2 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 177/Padt.P/2021/PN Gprsebagai sebuah identitas juga diubah dan disesuaikan dengan jeniskelamin lakilaki, untuk itu bersama ini Pemohon juga bermaksud untukmengubah nama dari yang semula bernama ANI KASANAH diubahmenjadi ANANG SUTOMO; Karenanya itu, mohon kepada PengadilanNegeri

Bahwa mendasari ketentuan Pasal 56 ayat (1) UndangUndangNomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yangberbunyi: Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan olehPejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutansetelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperolehkekuatan hukum tetap, maka untuk mengubah status jenis kelaminPemohon yang semula perempuan menjadi lakilaki serta pergantiannama yang awalnya ANI KASANAH menjadi ANANG SUTOMO dalamKutipan Akta Kelahiran

atau apakah suratketerangan hak warisan memiliki korelasi wilayah atau objek dan batasbatas yang sama dengan dengan sertifikat hak milik nomor 00194 bukti(T11), atau apakah dengan mendasari surat keterangan hak warisanbukti (P1) pihak Terbanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugatdalam Rekonvensi telah mengolah dan menggarap secara terusmenerus dalam objek sengketa ?

Halini telah jelas pula sebagaimana pertimbangan Judex factie dalamputusannya halaman 29 parafrap ke 4 yang menyatakan ;menimbang, bahwa bukti surat P2 sampai dengan P22 tidakrelevan lagi untuk dipertimbangkan dalam perkara ini, olehkarenanya bukti surat tersebut di kesampingkan,Sementara di lain hal pula, berdasarkan fakta persidangan,Pembanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensidengan mendasari surat keterangan hak penggarapan tanah nomorVE.306/C II/KDS/IV87 yang di peroleh dari

Danbila dihitung rentang waktu pengolahan atas objek sengketa olehPembanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensiatau sejak perkara aquo di ajukan pada Pengadilan Negeri Parigi yaknitelah lebih dari 20 tahun ;Bahwa mendasari uraian tersebut di atas, maka sudah cukup dalipertimbangkan untuk mengabulkan Eksepsi Pembanding/Tergugat dalamKonvensi/pPenggugat dalam Rekonvensi ;B. Dalam Pokok PerkaraDalam KonvensiHalaman 17 dari 28 halaman Putusan No. 43/PDT/2019/PT. PAL1.

PALpembanding/tergugat konvensi/penggugat rekonvensi, sebagaimanaakta jual beli yang di keluarkan oleh notaris/ppat Wanda Syahril, tanggal09092015. akta jual beli di maksud, sebagaimana tertuang dalamsertifikat hak milik nomor 00194 atas nama Pembanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi. terkait adanyaperalinan, telah pula dibenarkan melalui dalil gugatanTerbanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensipada poin 8 ;Bahwa mendasari adanya akta jual beli yang di keluarkan

PAL Bahwa tidak satupun saksi Terbanding/Penggugat dalamKonvensi/Tergugat dalam Rekonvensi yang membantah kebenaranbahwasanya sejak tahun 1987 objek sengketa telah dikuasai dandigarap oleh Pembanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugatdalam Rekonvensi ;Bahwa mendasari uraian PEMBANDING/TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI tersebut di atas, maka telah cukup faktafaktahukum untuk mengabulkan Gugatan Rekonvensi PEMBANDING/TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI ;Bahwa berdasarkan pertimbangan serta alasanalasan

keterangan para saksi yang dikuatkan dengan buktiP.1 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat denganTergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang. sah dan sudahdikaruniai 2 (dua) orang anak ; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat danTergugat serta keterangan para saksi yang dikuatkan dengan buktiP.2 harus dinyatakan bahwa biodata yang tercantum dalam gugatanPenggugat adalah benar dan perkara ini menjadi kewenanganPengadilan Agama Probolinggo ; Menimbang, bahwa dalil dalil yang mendasari

orang yang dekat dengankedua belah pihak sebagaimana dikehendaki pasal 76 Undang UndangNomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan olehPenggugat masing masing bernama SAKSI P.1 dan SAKSI P.2, telahmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telahmenguatkan dalil dalil yang mendasari

Bahwa tujuan pembentukan UndangUndang Pengadilanscbagaimana diuraikan dalam penjelasan UndangUndang No. 14Tahun 2002 adalah merupakan jenjang pemeriksaan ulang meliputiaspek penerapan hukum dan aspek fakta yang mendasari terjadinyasengketa perpajakan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Tahun 2002, bahwaPengadilan Pajak telah salah menerapkan UU karena tidakmempertimbangkan teknis penilaian pajak yang benar berkaitandengan adanya mutasi bank yang dianggap sebagai penjualan tetapitidak selaras (unmatching) dengan mutasi kuantitas barang yangterjual, dalam hal ini diajukan alasan keberatan dengan uraiansebagai berikut :bahwa faktafakta yang mendasari terjadinya sengketa perpajakanadalah terutama diakibatkan sistem penilaian pihak PetugasPemeriksa Pajak yang tidak benar menyangkut

UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndangNomor Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidakberhasil ;;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keteranganpara saksi yang dikuatkan dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugatdengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak ;;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

dengan kedua belahpihak sebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masingmasingbernama SAKSI I dan SAKSI II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang padapokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

tempat tinggal selama kuranglebih 5 bulan, namun penyebabnya bukanlah karena cekcok danbukan pula karena tergugat menderita lemah sahwat atau impotentetapi hanya penggugat tidak pernah memberi kesempatan kepadatergugat untuk melakukan hubungan badan dengan alasanhaid,sakit perut, tidak enak badan dan lain lain, dan tergugat pergihanya untuk memenuhi permintaan orang tuanya untuk menjaga rumahdan juga atas permintaan penggugat sendiri yang ingin istirahatdan menyendiri.Menimbang, bahwa penggugat mendasari

tergugat.Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka telah terbukti dalilbantahan tergugat yang menyatakan tergugat dalam keadaan sehattidak sedang mengidap penyakit impotensi.Menimbang, bahwa pasangan pengantin baru yang serumahselama kurang lebih 1 (satu) minggu dan tidak pernah melakukanhubungan badan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri yanglain adalah merupakan peristiwa yang tidak lazim dan sudahbarang tentu ada factor penyebabnya yang sangat urgen dan perludiungkap.Menimbang, bahwa penggugat mendasari

Bahwa mendasari Pasal 14 ayat (3) menunjukkan perbuatan terdakwamenerima penyerahan psikotriopika tersebut yang bukan dari Apotek,Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, kepada bukan sebagaipengguna atau pasien, maka menerima penyerahan sedemikianadalahtidak sah dan melanggar Pasal 60 ayat (5) UndangUndang No.5Tahun 1997..

Bahwa demikian pula mendasari Pasal 14 ayat (4) menunjukkanperbuatan Terdakwa menerima penyerahan psikotropika tersebut yangbukan dari Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dandokter, dengan tidak mempunyai resep dokter, maka perbuatannya telahmelanggar Pasal 60 ayat (5) UndangUndang No.5 Tahun 1997..

Pada halaman1 surat permohonan cerai talak Pemohon jelas tertera perihal: permohonancerai talak, namun apabila dicermati secara seksama pada bagian positanyaPemohon hanya menceritakan peristiwa yang terjadi dalam biduk rumahtangga Pemohon dan Termohon dan sama sekali tidak mencantumkan dasarhukum apa yang mendasari permohonan cerai talak tersebut diajukan.Sedangkan petitumnya tibatiba meminta kepada Pengadilan Agama JakartaTimur untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepadaTermohon.Jadi

Penjelasan Pasal 39 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974;c) Petitum gugat yang meminta izin untuk mengucapkan ikrar talakdi sidang pengadilan.Halaman 4 dari 39 halaman Putusan Nomor 2349/Pdt.G/2018/PAJTNyata dan terang bahwa permohonan Pemohon dalam perkara a quo adalahtidak cermat dan keliru, sedemikian mengakibatkan formulasi permohonanmenjadi obscurr libel.Pertama, bahwa posita permohonan cerai talak Pemohon tidak menyebutkansecara Jelas dan tegas dasar hukum apa yang mendasari permohonan ceraitalak

Penjelasan Pasal 39 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974;f) Petitum gugat yang meminta izin untuk mengucapkan ikrar talakdi sidang pengadilan.Nyata dan terang bahwa permohonan Pemohon dalam perkara a quo adalahtidak cermat dan keliru, sedemikian mengakibatkan formulasi permohonanmenjadi obscurr libel.Pertama, bahwa posita permohonan cerai talak Pemohon tidak menyebutkansecara Jelas dan tegas dasar hukum apa yang mendasari permohonan ceraitalak tersebut diajukan.Kedua, mengenai identitas Termohon dalam

Dengan demikian, eksepsi Termohon tentang hal initidak beralasan hukum sehingga harus ditolak.Menimbang, bahwa eksepsi tentang formulasi permohonan positapermohonan cerai talak Pemohon tidak menyebutkan secara jelas dan tegasdasar hukum apa yang mendasari permohonan cerai talak, sebagaimana telahdipertimbangkan di atas bahwa posita tidak harus mengemukakan alasanalasan hukum yang mendasari permohonan yang terpenting telahmengemukakan dasar hukum dan dasar fakta sebagaimana tersebut di atas,maka permohonan

.: 1 tahun 2015 yang menyatakan pemberian uang tunai pengganti rumah tinggalhanya diberikan 1 (satu) kali kepada Kepala Keluarga walaupun keluarga tersebutmemiliki tempat tinggal lebih dari 1 (satu) unit dalam lokasi yang sama atau punberbeda; Menimbang bahwa perbuatan tergugat yang mendasari diri pada PERPRESNo.: 1 tahun 2015, setelah Hakim meneliti pasal demi pasal dalam aturan dimaksudoleh tergugat maka hakim tidak menemukan sama sekali aturan tegas yangmenyatakan: pemberian uang tunai pengganti

berdasarkan pembuktian dariPenggugat nyata bahwa objek sengketa adalah dibangun dan didiami oleh Penggugatbeserta keluarganya sedangkan ibu kandung penggugat yang bernama Suyi BMadhawi adalah sempat mengurus rumah manakala Penggugat dan suaminya bekerjadi Jakarta antara rentang waktu tahun 1984 sampai tahun 1986 kemudian penggugatkembali lagi ke Dusun Gunung Penuh untuk melangsungkan kehidupannya; Halaman 13 dari 16Putusan 59/PDT.G.S/2017/PN.Smd Menimbang, bahwa oleh karena pernyataan tergugat yang mendasari

diri padaaturan PERPRES No.: 1 tahun 2015 adalah tidak sama sekali nyata serta objek sengketaadalah milik Penggugat maka oleh karena itu unsur pertama ini terpenuhi dilakukan oleh tergugat; Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai unsur kedua yaitu tentangKesalahan, dalam teori tentang pembebanan pertanggungjawaban hukum adalahmelekat pada umumnya terhadap 2 macam kesalahan, yakni Kesengajaan danKekhilafan; Menimbang, bahwa perbuatan tergugat yang mendasari diri sebagaimanadiuraikan dalam unsur pertama